Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, didampingi Sekretaris DPRD I Gusti Agung Made Wardika menerima kunjungan kerja (kunker) dan silahturahmi Anggota DPD RI, Arya Wedakarna di Ruang Kerjanya, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (14/8/2023).

Parwata menyampaikan ada empat hal yang disampaikan meliputi

implementasi Undang-undang Provinsi Bali yang sudah disahkan, parkir, permohonan keringanan pajak oleh PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali dan pembangunan Pengadilan Negeri Badung.

Mengenai implementasi Undang-undang Provinsi Bali, Parwata menyatakan DPRD Badung  menunggu penjabarannya dalam turunan Perda Provinsi Bali. Namun, sebelumnya, selaku Ketua DPRD Badung sudah menyampaikan langsung kepada Bapemperda dan Tim Perumus supaya memasukkan substansi dari Undang-undang Provinsi Bali mengenai penguatan adat, budaya tradisional, tradisi, alam dan subak, termasuk agama yang dibahas dalam perumusan mengenai Perda atau Peraturan Daerah.    

“Kalau kami tidak ikuti dengan dinamika peraturan daerah, nanti Pemerintah agak susah ruang geraknya,” tambahnya.

Masalah parkir, kata dia, sudah ada Perda yang mengatur tentang pajak parkir dan retribusi parkir. Saat ini, pihaknya berupaya menyempurnakan lagi mengenai Perda Parkir supaya desa adat dan desa dinas berkembang dengan Bumda dan Bumdes, termasuk orang perorangan beserta lembaga usaha yang membuat parkir supaya ada standarisasi yang akan diatur nilai rupiahnya. Parkir yang dilaksanakan oleh perorangan, badan hukum dan desa adat, desa dinas supaya ada standarisasi pungutan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat.

“Ini yang akan kita atur lebih rinci lagi dalam Perda. Kami sampaikan kepada Sekwan supaya ini menjadi prioritas perbaikan Perda,” ungkapnya.

Terkait masalah Bandara, Putu Parwata menyebut sudah ada pedoman PMK atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai nomenklatur dari pengurangan PPB P2. “Itu sudah ada aturannya dan Perda juga sudah ada. Tetapi, kami akan buatkan lebih detail lagi perdanya supaya Peraturan Bupati bisa disempurnakan kembali,” katanya.

Selain itu, juga dibahas masalah Pengadilan Negeri Badung. Untuk itu, Putu Parwata mendorong bangunan Pengadilan Negeri Badung selesai pada tahun 2024.

Hal tersebut disebabkan bukan kesalahan Pemerintah Kabupaten Badung, tetapi mereka belum menetapkan hal itu yang menjadi pemisahan antara Denpasar dan Badung. (bgn003)23081407

Mangupura, Baliglobalnews

Putu Parwata yang juga Ketua DPRD Badung dilantik menjadi Ketua Umum Federasi Olah Raga Karate-do Indonesia (FORKI) Kabupaten Badung oleh Ketua Umum FORKI Provinsi Bali, Armand Setiawan, di Gedung DPRD Kabupaten Badung, Minggu (12/2/2023).

Pelantikan Pengurus Cabang Federasi Olah Raga Karate-do Indonesia (FORKI) Kabupaten Badung untuk masa bakti 2023-2027 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi Bali Federasi Olah Raga Karate-do Indonesia (FORKI) nomor 121/FORKI Bali/KU/II/2023 tentang pengesahan pengurus FORKI Kabupaten Badung.

Putu Parwata terpilih secara aklamasi. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua perguruan karate yang ada di Kabupaten Badung yang secara aklamasi mempercayai dirinya menduduki jabatan sebagai Ketua Umum FORKI Kabupaten Badung. Beberapa anggota DPRD Badung juga menjadi pengurus yakni I Wayan Regep, Sugita Putra dan Made Suwardana.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu menilai hal tersebut sebagai suatu kepercayaan yang harus dijalankan di Kabupaten Badung, sehingga amanah dari aklamasi tersebut tidaklah main-main. “Sehebat apapun ketuanya, jika tidak ada kebersamaan persatuan, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik dalam sebuah organisasi,” katanya.

Oleh karena itu, Parwata menegaskan akan mengikuti saran-saran serta masukan-masukan dari  para senior dan semua perguruan karate yang ada di Kabupaten Badung. Untuk itu, formasi kepengurusan FORKI Kabupaten Badung sudah dibacakan, yang selanjutnya dilantik oleh FORKI Bali diyakini bisa memajukan para atlet Karate-do di Kabupaten Badung.

“Tentunya, hal ini sebagai suatu kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Ketua FORKI Badung harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, saya harus banyak mendapatkan masukan-masukan dari senior saya, KONI Badung, kemudian dari FORKI Bali dan kawan-kawan senior Karate yang ada di Bali, khususnya di Badung,” katanya.

Parwata berharap bisa mengemban amanat dan mempersatukan semua pengurus untuk mencetak atlet Karate-do yang baik dan berprestasi.

Oleh karena itu, dia ingin mendapat dukungan dari semua pihak, baik Pemerintah, KONI Badung dan para senior Karate. “Tapi, yang terpenting adalah target kerja saya adalah semua dojo dari semua perguruan Karate yang ada di Badung harus layak digunakan sebagai latihan. Kalau sarana nggak bagus, tidak bisa. Oleh karena itu, kami segera minta dilantik supaya kinerjanya semakin nyata diberikan oleh semua perguruan Karate yang ada di Badung,” ungkapnya.

Sementara Ketua Umum FORKI Provinsi Bali, Armand Setiawan, mengapresiasi sangat luar biasa atas dipercepat terbentuknya formasi kepengurusan FORKI Badung masa bakti periode 2023-2027.

“Hal ini sangat luar bisa sekali. Saya mengikuti perkembangan FORKI Badung dari Muscab kemarin dan beberapa hari lalu, sudah minta pelantikan, saya juga sempat kaget, kok dipercepat. Untuk itu, saya menghormati Ketua Umum FORKI Badung dan meluangkan banyak waktu untuk bisa hadir, karena hal ini sebagai momen bersejarah,” paparnya.

Melihat komposisi formasi pengurus, Armand Setiawan meyakini FORKI Badung di bawah pimpinan Putu Parwata bisa lebih memajukan atlet-atlet Karate-do untuk meningkatkan prestasinya. “Selain itu, juga kami programnya sedang menata supaya wasit dan juri lebih banyak. Harapan saya, banyak wasit dan juri, terutama dari anak muda untuk berperan aktif di kegiatan perwasitan supaya di masa-masa mendatang, perwakilan kita di Bali pun lebih banyak, sebab target kami tetap juara umum, itu tidak main-main,” ungkapnya. (bgn003)23021214

Badung, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, bersama Wakil Ketua I DPRD Badung, Wayan Suyasa, menghadiri rangkaian pujawali yang dilaksanakan pengempon Pura Kancing Gumi, Desa Adat Batulantang, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, pada Selasa (8/2).

Kedua Pimpinan DPRD Badung tersebut melakukan upasaksi kegiatan pecaruan serangkaian pujawali yang puncaknya dilaksanakan Rabu (9/2). Untuk mendukung pujawali tersebut Wakil Ketua DPRD Badung, Wayan Suyasa mapunia Rp 5 juta dan diterima oleh Bendesa Adat Batulantang, I Rai Ardana. Dalam menghadiri undangan krama pengempon Pura Kancing Gumi tersebut kedua tokoh Badung itu juga mendoakan masyarakat Kabupaten Badung agar tetap tegar serta bisa menghadapi cobaan Pandemi covid-19 yang sudah melanda dua tahun lebih.

Wayan Suyasa mengatakan pihaknya bagian dari pemerintah mengapresiasi krama pengempon Pura Kancing Gumi atas upacara yang diselenggarakan ini dengan rasa tulus ikhlas. “Saya juga berbangga dan sering saya sampaikan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini krama di Desa Adat Batulantang masih tetap ikhlas melaksanakan yadnya. Dan segilik seguluk sabayan taka dalam melaksanakan karya pujawali ini,” ujarnya.

Ini juga, Kata Suyasa, merupakan kebanggaannya selaku pemerintah yakni anggota DPRD Badung. “Semoga dengan ngrastiti bakti masyarakat Badung ini, pandemi covid-19 ini bisa segera berlalu. Kami mendoakan seluruh krama Badung sehat dan cobaan pandemi ini bisa terselesaikan dan kehidupan serta ekonomi  kita bisa bangkit kembali,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, pihaknya juga mengapresiasi apa yang telah dilaksankan oleh Krama Desa Adat Batulantang dalam pelaksanaan Pujawali di Pura Kancing Gumi. “Kami juga berdoa agar cobaan yang dialami masyarakat Badung dan Bali bisa segera berlalu, kita segera bisa membangkitkan perekonomian secara bersama-sama,” terangnya.

Bendesa Adat Batulantang, I Rai Ardana mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilaksanakan para pimpinan DPRD Badung. “Kami berterima kasih kepada Bapak Ketua dan Wakil Ketua telah datang memenuhi undangan masyarakat serta ikut mendoakan masyarakat Badung agar segera terbebas dari Pandemi Covid-19. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wayan Suyasa atas punia yang telah diberikan untuk pelaksanaan pujawali Pura Kancing Gumi sebesar Rp 5 juta. Semoga apa yang diharapkan kedua tokoh Badung ini bisa terkabulkan ke depannya,” ungkapnya sembari mengatakan karya pujawali di Pura Kancing Gumi akan nyejer selama tiga hari yakni dari tanggal 10-12 Februari 2022 mendatang.(bgn)22020908

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Putu Parwata, menerima audiensi dari Musyawarah Pelayanan Umat Kristen (MPUK) Kabupaten Badung di ruang kerja Ketua DPRD Badung, Jumat, (30/4). Parwata mengharapkan agar program kerja MPUK Badung bermanfaat untuk keberlangsungan generasi muda.

Parwata menyebutkan MPUK Badung membentuk pengurus baru dan melakukan audiensi terkait dengan program-program yang mereka lakukan dan kerjakan tahun 2021 ini.

“Jadi mereka sebagai tua tua, sebagai tokoh tokoh agama tokoh tokoh gereja yang ada di Kabupaten Badung ini supaya mampu mendorong generasi mudanya, karena merekalah yang menjadi penggerak. Karena itu tegak lurus saya sampaikan tadi NKRI itu harga mati. Kemudian cita-cita bangsa ini harus diwujudkan mencapai Indonesia yang sejahtera. Dan ini harus dipahami bahwa seluruh elemen masyarakat  terlibat dalam mensejahterakan dari pada bangsa,” katanya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu menyatakan elemen agama terlibat dalam kesejahteraan daerahnya khususnya di Kabupaten Badung. “Inilah yang kami dorong supaya tokoh-tokoh agama mendorong generasi mudanya karena dia garda terdepan. Kalau generasi mudanya tidak mempunyai kemampuan sumber daya manusia dan tidak mempunyai kualitas kemudian tidak melakukan suatu inovasi yang kuat, bagaimana bangsa ini bagaimana daerah ini maju,” katanya seraya menambahkan, karena itulah dirinya selaku Ketua DPRD menyarankan supaya program yang mereka rancang adalah program yang memang bermanfaat untuk keberlangsungan generasi muda. (bgn003)21043030

Badung, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menerima belasan kelian tempekan dari Desa Dalung dan Kerobokan Kaja pada Kamis (18/3). Mereka curhat dan mohon kesetaraan dengan kelian adat. Dalam menyampaikan aspirasi tersebut, mereka didampingi Perbekel Desa Dalung, Putu Gede Arif Wiratya dan sejumlah kelian dinas.

Perbekel Dalung, Arif Wiratya, menyatakan dirinya mengantar para kelian tempekan se-Desa Dalung dan Kerobokan Kaja untuk menyampaikan aspirasi agar mendapatkan kesetaraan dengan kelian adat. ”Kami di Dalung ada 7 kelian tempekan dan di Kerobokan Kaja ada 12 kelian tempekan. Mereka mengharapkan ada perhatian dari pemerintah,” katanya.

Hal senada disampaikan Kelian Dinas Bhineka Nusa Kangin, Dalung, Wayan Sarma. Dia menyebutkan aspirasi tersebut murni dari Kelian Tempekan agar diperjuangkan terkait nafkah dan bisa disetarakan dengan kelian adat. ”Tupoksi mereka (kelian tempekan) sangat berat, mempertahankan adat dan budaya demi ajegnya Bali. Setiap hajatan budaya, adat dan agama, kelian tempekan selalu berada di depan,” katanya.

Dia menyerahkan aspirasi tersebut kepada Ketua DPRD untuk memperjuangkan kepada pemerintah. ”Ini tonggak perjuangan bersama kelian tempekan bisa disetarakan dengan kelian banjar  adat. Paling tidak ada penghargaan,” katanya.

Sarma juga mengaku tidak memiliki dana operasional untuk melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan. ”Operasional kita tanggung sendiri. Bahkan masyarakat sampai urunan agar bisa melaksanakan kegiatan,” tandasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Putu Parwata mengakui tugas kelian tempekan sangat berat. ”Sangat wajar mereka mendapatkan penghargaan. Kalau di kelian dinas namanya kelian adat, kalau di perumahan atau kaling namanya kelian tempekan. Tugas kelian tempekan sama dengan kelian adat. Jadi sangat pantas mendapatkan kesetaraan seperti yang diterima kelian adat,” katanya.

Menurut Parwata, secara de facto kelian tempekan sudah menjalankan tugas, tapi secara de yure belum mendapatkan nafkah dan insentif.

Parwata menyatakan segera membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati agar ditindaklanjuti. ”Harus diperjuangkan, pemerintah harus menyetarakan hak-hak untuk kelian tempekan. Kita akan perjuangkan sampai selesai,” pungkasnya. (bgn003)21031826

Badung, Baliglobalnews

Rupanya pelaksanaan pemilihan perbekel (pilkel) tidak sepenuhnya berjalan mulus. Pasalnya, ada pihak yang merasa tidak mendapat keadilan.

Setidaknya hal itu tergambar dari sekelompok warga Desa Angantaka mengantar calon nomor urut 2, Nyoman Bagiana didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Rabu (17/2). 

Kuasa hukum dari calon Perbekel Desa Angantaka nomor urut 2, Made Rai Wirata, S.H mengatakan setelah proses pelaksanaan Pilkel pada Minggu (07/2) tersebut kami menerima kuasa dari calon Perbekel dimana pelaksanaan pemilihan tersebut ada sesuatu aturan yang belum dilaksanakan sehingga dari pihak kami belum adanya keadilan.

 “Intinya di suara ada dua calon, dimana calon nomer urut satu dengan perolehan 1.099 suara dan nomer urut dua memperoleh 1.067 suara, dimana di 9 TPS ada suara tidak sah suara simetris dan di satu TPS disahkan,” katanya.

Saat pelaksanaan tersebut sudah melakukan protes namun karena tidak ada penjelasan yang pasti dari KPPS masing-masing. Sehingga protes kami terhadap suara simetris ini belum ada tanggapan. “Kami ingin keadilan, Intinya kami mohon fasilitas dimana dituntut keadilan ini, artinya apabila ada perselisihan disana wajib kami difasilitasi, kami mohon dewan memfasilitasi agar situasi kondusif di Angantaka,” ujarnya. 

“Bagaimana pemilih kami 1.067 tersebut bingung gimana keadaan kami kedepannya, agar bisa difasilitasi dan dibukaklah kotak suara, setelah dibukakan kotak suara kami menerima apapun dan kami hormat terhadap aturan atau norma yang berlaku,” imbuhnya.

Dia menyebutkan per 15 Februari 2021 dua hari yang lalu, karena tidak mendapatkan aspirasi baik dari panitia dan stakeholder terkait. Pihaknya sudah melaporkan ke Pengadilan Denpasar karena ada perbuatan melanggar hukum.”Kami mohon agar tidak adanya penetapan dan pelantikan terhadap calon ini, jelas ada perselisihan dan gugatan yang sedang berjalan,” tegasnya. 

Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua I, DPRD Badung, Wayan Suyasa; Wakil Ketua II, Made Sunarta serta Ketua Komisi I DPRD Badung, Wayan Regep, mengatakan untuk seluruh masyarakat Angantaka yang mewakili dalam pertemuan ini didampingi oleh kuasa hukum, kami Pimpinan DPRD Badung bahwa Kantor ini rumah ini adalah rumah rakyat.

Oleh karena itu siapa pun yang berkeinginan menyampaikan aspirasi menyampaikan pengaduannya kepada kami di DPRD. Kami di Pimpinan DPRD selalu terbuka apalagi ini adalah masalah pemerintahan masalah kepala desa dan kami sudah mendengar aspirasi tentang pemilihan Perbekel di Angantaka. 

“Jadi salah satu calon melakukan atau menyampaikan suatu keberatan tentunya ini adalah hak yang bersangkutan dan kami pimpinan DPRD tidak melakukan intervensi. Sehingga beberapa hal yang menyebabkan protes yang terjadi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya adalah tentang terjadinya yang pertama tidak maksimalnya sosialisasi tentang pemilihan tata cara pemilihan Perbekel oleh Pemdes,” kata Parwata kepada seluruh masyarakat Angantaka di Lobi Gedung DPRD.

Dengan tidak maksimalnya sosialisasi tersebut, sehingga tidak terjadi pemahaman yang akurat dan tidak terjadi pelaksanaan secara utuh dari pada Perbub 30 tahun 2016 terutamanya yang disampaikan oleh tim hukum bahwa adanya suara tidak sah 581 suara yang tidak sah tentang pencoblosan simetris. Dimana yang satu TPS-nya dianggap sah dan yang 8 TPS sejumlah 581 suara dinyatakan tidak sah. “Inilah yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh calon atau kandidat Perbekel nomer 2 bapak Nyoman Bagiana.

Mereka hanya menuntut kepada kami supaya ada dilakukannya suatu transparansi tentang pencoblosan simetris yang dianggap sah dan pencoblosan tidak simetris,” ujarnya.Parwata menjelaskan, karena didalam satu norma terjadi pemberlakuan yang berbeda, maka inilah yang dituntut. Dengan demikian, keadilan demokrasi di Badung dalam pemilihan Perbekel ini dimohon agar betul-betul berkeadilan dan tidak demokrasi otoriter. Karena tidak melaksanakan apa yang sudah baik dibuat oleh Perbub.

“Perbubnya sudah jelas, kalau ada perselisihan itu harus dilakukan musyawarah mufakat dan sebelum dilakukan penetapan Bupati wajib melakukan mediasi, wajib melakukan musyawarah mufakat, dengan demikian kami pimpinan DPRD mengambil sikap akan mendorong ini untuk segera diselesaikan sesuai dengan norma yang ada, dan sudah ditegaskan oleh pengacara atau kuasa hukum bahwa perbuatan melawan hukum sudah disampaikan tanggal 15 Pebruari ke Pengadilan Negeri, ini artinya ada protes yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kalau ada unsur pidananya, maka ini akan dilakukan proses lebih lanjut kepada penyidik,” jelasnya.

Parwata pun menegaskan, apakah dalam proses pemilihan itu ada pidananya yang dilanggar atau tidak. Itu sepenuhnya diserahkan kepada kandidat, masyarakat dan tim hukum untuk menganalisanya. Apabila itu terjadi, pihaknya menyerahkan kepada yang bersangkutan untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut.

Tetapi didalam perbub juga dijelaskan, apabila terjadi sengketa pidana dilakukan oleh penyidik, maka perdatanya dilakukan musyawarah mufakat dan itu bersifat wajib.”Inilah keputusan kami di Pimpinan DPRD akan mengambil langkah langkah dan mengawal proses demokrasi Badung ini jangan tercela oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab,” tandasnya.(bgn003)21021718