Badung, Baliglobalnews

Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq meminta pelaku pariwisata menyelesaikan sendiri sampah yang mereka hasilkan. Hal tersebut dia sampaikan kepada GM dan perwakilan seluruh hotel berbintang di Bali saat melakukan pembinaan penilaian kinerja lingkungan hidup sektor perhotelan di Provinsi Bali di BNDCC Nusa Dua, pada Jumat (26/9/2025).

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemilik kawasan diminta untuk menyelesaikan sampahnya sendiri. Sampah tidak boleh keluar kecuali residu yang dibebankan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Wali Kota,” katanya.

Jika mengacu pada jumlah penduduk Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang hanya sekitar 1,1 juta jiwa, dikalikan dengan konversi produksi sampah nasional 0,5–0,7 kg/jiwa/hari, atau bahkan dengan angka konversi paling tinggi 1,33 kg/jiwa/hari, maka jumlah produksi sampah untuk Badung dan Denpasar seharusnya sekitar 1.300 ton/hari. “Kami coba cek dengan kondisi di TPA Suwung, ternyata jumlah sampahnya mencapai 1.800 ton/hari berdasarkan truk yang masuk. Jadi sampah ini dari mana kalau jumlah penduduk hanya 1,1 juta jiwa yang dilayani TPA Suwung?” ujarnya.

Hanif mengindikasikan bahwa kelebihan produksi sampah sebesar 500 ton/hari berasal dari para wisatawan yang berkunjung ke Bali. Hal tersebut menjadi alasan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata, dan Pemerintah Provinsi Bali melakukan pembinaan penerapan ketaatan pengelolaan sampah di masing-masing hotel di Bali.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menyayangkan sikap industri dan pelaku pariwisata Bali yang dinilainya masih belum cukup taat dalam mendorong upaya pelestarian lingkungan, khususnya dalam hal penanganan sampah. “Belum tertib urusan sampah,” tegasnya.

Koster menjelaskan bahwa Bali dikenal dunia karena keunikan budaya dan lingkungannya. Selain menjaga kelestarian budaya Bali, masyarakat juga wajib menjaga kelestarian alam dan lingkungan. “Tanpa budaya jangan harap pariwisata Bali bisa berkembang. Jadi kalau kita mau pariwisata Bali baik, kita harus jaga budayanya. Nomor dua yang harus kita jaga adalah ekosistemnya: alam dan lingkungannya harus tetap bersih. Berikutnya, infrastrukturnya juga harus bagus,” ujarnya.

Koster menegaskan bahwa ekonomi Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata. Karena itu, pariwisata Bali harus dijaga sebaik-baiknya. Koster berharap industri dan pelaku pariwisata dapat bersinergi dan bekerja sama menjaga kelestarian budaya dan alam Bali, khususnya dalam penanganan sampah. (*/bgn003)25092709

Pelaku pariwisata di Pulau Dewata mendapat pelatihan bimbingan teknik (Bimtek) dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, di Hotel Inna Kuta, pada Kamis (20/7/2023).

“Kegiatan ini guna mendukung usaha Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, dalam mengembangkan platform data sistem informasi kepariwisataan nasional,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ni Luh Seni Artini, mewakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Dia menjelaskan, peserta bimtek adalah perwakilan palaku pariwisata, khususnya pengelola daya tarik wisata, pengelola akomodasi pariwisata, dan pengelola restoran dan berasal dari seluruh kabupaten yang ada di Bali.

Peserta bimbingan teknis ini, kata dia, lantas diberi akses menggunggah beberapa data yang diperlukan, dimana data-data yang masuk akan dijadikan bahan analisa untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam pengembangan pariwisata di daerah.

Dia menyampaikan bahwa kepariwisataan Bali saat ini dihadapkan pada tantangan mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan bermartabat sesuai Visi Pemerintah Provinsi Bali, nangun Sat Kerthi Loka Bali. “Tantangan tersebut tidak saja berasal dari pangsa pasar wisatawan saja namun juga bagaimana kita mampu mengelola destinasi kita dengan professional, sehingga menjadikan pariwisata Bali semakin berdaya saing di pasar global,” katanya.

Dia menyebutkan sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki potensi alam dan budaya yang sangat kaya. Semua potensi itu akan memberikan hasil yang maksimal jika dibarengi dengan kemampuan pengelolaan yang baik dari sumber daya manusianya dan sistem pendukungnya.

“Salah satu upaya tersebut adalah dengan membangun suatu platform data yang saat ini kita kenal sebagai Sistem Informasi Kepariwisataan  Nasional (Sisparnas). Sistem ini merekam data kepariwisataan yang bersifat nasional baik itu lokasi obyek wisata, atraksi, kondisi infrastruktur dan lain sebagainya,” katanya.

Sisparnas merupakan upaya  pengumpulan data dan informasi tentang seluruh aktivitas kepariwisataan di Indonesia. Data dan informasi ini nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah di sector pariwisata. Sisparnas akan terus diisi dengan data dan informasi secara dinamis dan berkelanjutan. Para peserta yang saat ini hadir adalah para pengelola yang sudah terdata pada sistem informasi  kepariwisataan nasional.

“Hari ini para peserta mendapatkan kesempatan untuk mengikuti bimbingan teknis yang kita harapkan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi pengelolaan di sektor pariwisata. Untuk itu saya menyambut baik pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tata kelola destinasi ini. Karena para peserta yang berasal dari para pengelola DTW, usaha akomodasi dan restaurant merupakan ujung tombak sektor usaha jasa pariwisata,” pungkasnya. (bgn008)23072008

Denpasar, Baliglobalnews

Seiring peningkatan jumlah wisatawan dan bangkitnya pariwisata Pulau Dewata pascapandemi Covid-19, Bank Indonesia Provinsi Bali berharap kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) dapat melakukan digitalisasi.

“Kami berharap KUPVA BB semakin meningkatkan layanannya menjadi lebih mudah, aman, dan lancar antara lain melalui penguatan kompetensi SDM dan digitalisasi,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, di Denpasar, pada Sabtu (11/2/2023).

Dengan digitalisasi, kata Trisno, diharapkan pengembangan website www.authorizedmoneychanger.co.id yang memberikan kemudahan mengetahui lokasi KUPVA BB dan preorder penukaran, dapat dikembangkan dalam transaksi pembayaran penukaran ke rupiah dengan memanfaatkan instrument digital seperti QRIS.

Trisno Nugroho menekankan agar KUPVA BB jangan takut dengan digitalisasi, karena itu kunci untuk bertahan di masa kini. Pada kesempatan tersebut seluruh peserta mendapatkan kesempatan untuk melakukan experience QRIS dengan melakukan scan QRIS yang disediakan.

Dia menyebutkan sektor pariwisata Bali mulai bangkit dan tercatat peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali sebanyak 2,16 juta orang atau rata-rata 179.646 orang per bulan.

Hal ini, telah memberikan dampak pada meningkatnya transaksi KUPVA BB berizin dari Rp2,8 triliun di 2021 menjadi Rp10,4 triliun di 2022 atau meningkat sebesar 601,9 persen (yoy).

Namun demikian, peningkatan jumlah transaksi di tahun 2022 masih belum mencapai jumlah transaksi yang terjadi di masa sebelum pandemi yang tercatat sebesar Rp 38,5 triliun pada tahun 2019. (bgn008)23021116

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan sedang bekerja keras untuk membawa pariwisata Bali bisa bersaing dengan Singapura, Malaysia, Bangkok bahkan Eropa melalui pembangunan infrastruktur yang monumental dan fundamental, serta hasil dari kepariwisataan di Bali mampu memberikan manfaat ekonomi kepada petani, nelayan, perajin, hingga krama Bali dengan memfasilitasi produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali

dimanfaatkan oleh hotel/restoran di Pulau Dewata.

Gubernur menyatakan hal itu secara langsung di hadapan akademisi

Universitas Udayana (Unud) saat menjadi keynote speaker tentang kebijakan pariwisata dan ketahanan pangan dalam rangkaian Dies Natalis ke-60 Unud di Gedung Agrokompleks, Ruang Nusantara, Unud pada Rabu (21/9/2022).

Mengawali pidatonya, Gubernur menginformasikan bahwa pariwisata Bali saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Koster pun memperlihatkan dokumen masalah yang dialami pariwisata Bali seperti adanya perilaku buruk wisatawan yang melecehkan tempat suci di Bali, tidak menghormati budaya Bali, tidak tertib berlalu-lintas, merusak lingkungan, dan membobol ATM. Gubernur Koster juga menjabarkan kondisi yang memperburuk citra pariwisata Bali dengan memperlihatkan foto tumpukan sampah di pesisir pantai, hingga

adanya pedagang asong yang memaksa wisatawan belanja.

Dari permasalahan kepariwisataan yang dijabarkan, Gubernur Koster

menyampaikan Bali tidak memiliki kesiapan yang memadai untuk menjadi destinasi wisata yang berkelas dunia dan berdaya saing. Untuk itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu menyatakan langsung tancap gas dengan menata pariwisata Bali yang diawali melalui : Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai; Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali; Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tantang Desa Adat di Bali; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali; dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali.

Gubernur kemudian membangun infrastruktur monumental dan fundamental untuk mendukung pariwisata serta membangkitkan

perekonomian Bali yang di antaranya seperti pelindungan kawasan suci Besakih; kawasan Pusat Kebudayaan Bali; shorcut Singaraja-Mengwitani; Pelabuhan Segitiga Sanur, Sampalan, dan Bias Munjul; Bali Maritime Tourism Hub di Denpasar; Stadion Kapten I Wayan Dipta; Bendungan Sidan di Badung; Bendungan Tamblang di Buleleng; Pembangkit Listrik menuju Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih; Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali; hingga pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali, Gilimanuk-Mengwi.

Mantan Peneliti Balitbang

Depdikbud RI itu juga menyebutkan telah mensinergikan pembangunan pariwisata dengan ketahanan pangan di Bali dengan memfasilitasi produk hasil pertanian yang dibeli langsung oleh hotel/restoran di Pulau Dewata. “Saat ini hotel yang

sudah memanfaatkan beras, telur, garam, ikan, daging, jeruk, manggis,

salak, sayur, hingga arak Bali ialah Marriott Group Hotel Bali dan The

Apurva Kempinski Hotel Bali,” ujarnya disambut apresiasi tepuk tangan sembari menegaskan setiap hotel/restoran di Bali kini wajib menempatkan aksara Bali, lalu setiap hari Selasa menggunakan busana endek Bali, dan setiap hari Kamis, Purnama, Tilem pegawai hotel wajib menggunakan busana adat Bali.

Mengakhiri pidatonya, Gubernur Wayan Koster menyatakan kebijakan pariwisata dan ketahanan pangan yang dilakukannya bertujuan untuk menguatkan adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali hingga mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia

secara niskala dan sekala agar kita bisa pulih bersama, tumbuh bersama, hidup bersama, berkembang bersama, kuat bersama, dan manfaat bersama sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, yaitu Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan

Berkepribadian dalam Kebudayaan.

“Jadi tugas jita bagaimana menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali ini agar berkelanjutan serta diwariskan dari generasi ke generasi sepanjang jaman,” pungkasnya disambut tepuk tangan oleh akademisi dan mahasiswa Unud. (bgn003) 22092201

Jakarta, Baliglobalnews

Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, AAGN Ari Dwipayana menyampaikan Pemerintah Provinsi Bali perlu menjaga keseimbangan antara menginjak “gas dan rem” antara kesehatan dan ekonomi dengan takaran tepat.

“Pertimbangan kapan harus menginjak gas dan kapan menginjak rem, harus diputuskan secara seksama dengan tetap menjadikan pertimbangan data dan informasi yang akurat sebagai basis pembuatan keputusan,” kata Ari Dwipayana saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra di Jayasabha, Denpasar, Minggu.

Ari Dwipayana menyampaikan Presiden Joko Widodo tetap menjadikan penanganan krisis kesehatan dalam pengendalian Pandemi COVID-19 sebagai prioritas. Namun demikian, upaya-upaya untuk menggerakkan kembali sektor perekonomian juga perlu terus dilakukan.

“Presiden Jokowi dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan perhatian khusus bagi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 di Provinsi Bali,” tegas Ari Dwipayana

Ia menyampaikan berdasarkan data pada Sabtu, 5 September 2020, menunjukkan angka Positif Rate di Bali sebesar 17,2 persen atau masih berada dibawah rata-rata nasional yang mencapai 24,3 persen. Sedangkan Case Fatality Rate Bali (CFR) 1,6 persen juga di bawah rata-rata nasional sebesar 4,2 persen.

Demikian juga dengan angka Case Recovery Rate (CRR) Bali mencapai 81,1 persen atau lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional sebesar 70,6 persen.Terkait angka sembuh, Bali ada diperingkat sembilan.

“Walaupun dari angka-angka yang ada, Bali masih lebih baik dari rata-rata nasional,” kata Ari Dwipayana. Ia mengingatkan bahwa kemampuan Bali untuk melandaikan kurva COVID-19 akan menentukan kecepatan pemulihan ekonomi Bali yang mengalami kontraksi cukup dalam.

“Perhatian khusus diberikan pemerintah Pusat pada ekonomi Bali, mengingat Provinsi Bali mengalami kontraksi ekonomi dalam dua kuartal terakhir,” katanya.

Pada kuartal I tahun 2020, dipaparkan, saat ekonomi Indonesia tumbuh 2,97 persen, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi (minus 1,14 persen), dan pada kuartal II saat perekonomian nasional terkontraksi (minus 5,32 persen), perekonomian Bali mengalami kontraksi paling dalam dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia yaitu (minus 10,98 persen).

Ari Dwipayana menegaskan bahwa posisi Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia serta hub utama pariwisata Indonesia membuat penanganan COVID-19 di Provinsi Bali semakin penting dan mendesak.

“Anjloknya ekonomi Bali berdampak pada daerah daerah lain. Banyak aktivitas perekonomian di daerah lain yang terkait pariwisata Bali terkena dampak atas penurunan aktivitas pariwisata di Bali,” katanya.

Secara keseluruhan, disampaikan, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia pada Juli 2020 jika dibandingkan dengan Juli 2019 mengalami penurunan minus 89,12 persen atau 159,8 ribu pada Juli 2020, sedangkan pada Juli 2019 mencapai 1.468,2 ribu.

Jumlah kunjungan wisman Januari-Juli 2020 menurun 64,64 persen dibanding Januari-Juli 2019. Perkembangan tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Klasifikasi Bintang pada Juli 2020 mencapai rata-rata 28,07 persen atau turun 28,66 poin dibandingkan TPK Juli 2019 sebesar 56,73 persen. Begitu juga penerbangan domestik Juli 2020 dibandingkan Juli 2019 mengalami penurunan 79,58 persen. (bgn/ant)20090710

Denpasar, Baliglobalnews

Bali yang mengalami kerugian mencapai hingga Rp 9,7 triliun akibat  dampak penutupan pariwisata, tetap melakukan promosi melalui digitalisasi sebagai kesiapan untuk pariwisata ke depan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) saat didaulat sebagai narasumber dalam program Sespibi (Sekolah Pimpinan Tinggi Bank Indonesia) Jumat (4/9).

Wagub Cok Ace mengatakan pandemi Covid-19 mengajarkan agar semua pihak, khususnya pelaku wisata, mulai berbenah terutama dalam menjaring klaster wisatawan yang bertujuan mendapatkan atau meningkatkan kualitas pariwisata, di mana pariwisata ke depan tidak hanya memberikan pertumbuhan ekonomi spesifik terhadap para pelaku dan pengusaha saja, melainkan pariwisata yang berkualitas diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kualitas hidup bagi masyarakat Bali secara menyeluruh.

Menurut Wagub, Indonesia sampai saat ini belum membuka destinasi pariwisata akibat semakin banyaknya kasus positif Covid-19 setiap hari. Bali yang memiliki sekitar 354 destinasi terus mencoba berbenah, termasuk wajib menyiapkan sarana protokol kesehatan bagi pemilik usaha.  Pandemi Covid-19 meluluhlantakan perekonomian Bali selama hampir enam bulan belakangan, sehingga pertumbuhan ekonomi Bali berada paling bawah di Indonesia, mencapai 10,98 minus kontraksi terdalam di Indonesia pada triwulan pertama adalah 1,14%.

 Dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah secara serius melakukan sejumlah upaya untuk kembali dapat memulihkan perekonomian Bali. Segala sesuatu diharapkan dapat dibantu dan didukung oleh masyarakat luas. Pasalnya, membina akomodasi saat pandemi, padat karya dan padat modal itu sangat dibutuhkan, sehingga persoalan yang kita hadapi adalah tentang sumber daya manusia (SDM) dan modal yang tertanam.

Untuk menggerakkan dunia pariwisata di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. kata dia, terdapat tiga hal yang mutlak dimiliki yakni modal (modal sendiri atau modal yang bersumber dari pinjaman) yang digunakan sebagai obyek untuk memutar roda penjualan dan perekonomian; bisnis plan (mimpi atau harapan) dalam membangun relasi sehingga dapat bertahan di masa pandemi; dan cash flow adalah ketersediaan tetesan keuntungan dari modal dan usaha yang sedang dijalani. (bgn/hms)20090423

Badung, Baliglobalnews

Pasca dibukanya sektor Pariwisata secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Bali pada (31/7) lalu, wisatawan domestik mulai kunjungi wisata bahari yang terletak di Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali.

“Sudah resmi dibuka sejak 31 Juli 2020, sudah ada pengunjung tapi baru dari wisatawan domestik dengan persentase baru dua persen. Biasanya menerima tamu yang satu mobil isinya empat orang. Itupun masih dikatakan jarang, sehingga pendapatan masih minim,” kata salah satu pemilik water sport atau sarana olahraga air di Tanjung Benoa, Bali, Putu Agus Sanjaya, saat ditemui di Badung, Senin.

Ia mengatakan bahwa sebelumnya pada (9/7) telah dilakukan uji coba di wilayah wisata bahari tersebut untuk mempersiapkan protokol kesehatan, mulai dari uji coba speed boat, tempat cuci tangan, hand sanitizer dan penyemprotan disinfektan secara berkala.

Selama masa pandemi ini, beberapa peralatan wisata bahari tidak dapat difungsikan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perawatan dan jarang dipergunakan sejak ditutupnya kunjungan wisatawan ke Bali, karena COVID-19.

“Kalau sebelum pandemi ini omzet mencapai Rp100-150 juta, sedangkan sekarang setelah pandemi ini Rp50 juta per bulannya. Itupun sudah dialihkan untuk perawatan speed boat dan peralatan lainnya. Karena apapun barang-barang kita yang berurusan sama laut pasti rontok ya kalau enggak cepat-cepat dirawat,” jelasnya.

Agus Sanjaya menjelaskan, ketika sebelum ada COVID-19, wisatawan baik domestik dan mancanegara sering menikmati wisata bahari di Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali.

Biasanya di bulan Januari sampai Maret 2020, dipenuhi wisatawan China, kemudian bulan Maret sampai Mei didominasi wisatawan Eropa, India, dan Arab. Namun, ketika waktu libur sekolah, didominasi wisatawan domestik dari Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya dan Banyuwangi.

Penurunan pendapatan dari wisata bahari ini mencapai lebih dari 100 persen. Tidak hanya berdampak pada turunnya kunjungan wisatawan tetapi juga pada jumlah pekerja yang banyak dirumahkan.

Ia menjelaskan bahwa selama beroperasi, lebih dari 70 orang yang dipekerjakan. Namun, karena COVID-19, dan kunjungan wisatawan sempat ditutup maka 70 persen karyawan dirumahkan. “Di wilayah Tanjung Benoa, ada 23 water sport yang terkena dampak yang sama karena pandemi ini,” jelasnya.

Ke depannya, Agus Sanjaya menargetkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara kembali meningkat, khususnya untuk wisata bahari.

“Kita di sini menerima semua wisatawan dan tidak pernah membandingkan wisatawan asing dan domestik. Kita harus yakinkan wisatawan dapat berwisata ke Bali dengan aman dan mengikuti protokol kesehatan,” katanya.

Ia menambahkan beberapa permasalahan yang ditemukan dari agen-agen travel yaitu pertimbangan wisatawan dengan adanya syarat tes cepat COVID-19. “Mereka sebenarnya tidak takut di rapid test, tapi takut bayar rapid test,”ucapnya.(bgn/ant)20090105

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan rencana pemerintah provinsi setempat dalam memulihkan kepariwisataan dengan membuka pintu untuk wisatawan mancanegara tidak boleh terburu-buru dan memerlukan persiapan yang sangat matang.

“Secara prinsip, pemerintah pusat sangat mendukung rencana Pemerintah Provinsi Bali untuk memulihkan kepariwisataan, dengan membuka pintu untuk wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali,” kata Koster dalam keterangan tertulisnya, di Denpasar, Minggu.

Namun, lanjut Koster, berkenaan dengan rencana tahap ketiga Pemprov Bali memulai aktivitas pariwisata untuk wisman yang sedianya mulai 11 September 2020, masih memerlukan pertimbangan secara matang. Diantaranya masih berlaku Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia.

“Pemerintah Indonesia masih memberlakukan kebijakan yang melarang warga negaranya berwisata ke luar negeri, paling tidak sampai akhir tahun 2020. Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia juga belum dapat membuka pintu masuk untuk wisatawan manca negara ke Indonesia sampai akhir tahun 2020, karena Indonesia masih termasuk kategori zona merah,” ujarnya,

Situasi di Indonesia, ucap Koster, belum kondusif untuk mengizinkan wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia, termasuk berkunjung ke Bali.

Pertimbangan berikutnya, belum ada satu pun negara di dunia yang memberlakukan kebijakan untuk mengizinkan warganya berwisata ke luar dari negaranya. Bahkan negara-negara di dunia memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas yang sangat ketat terhadap warganya karena pandemi COVID-19 masih mengalami peningkatan sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan warganya.

“Sebagai contoh, Australia yang warganya paling banyak berwisata ke Bali baru berencana mengizinkan warganya untuk berwisata pada tahun 2021. Demikian pula halnya Tiongkok, Korea, Jepang, dan negara-negara di Eropa,” kata Koster.

Menurut Koster, perlu kehati-hatian dan tidak boleh terburu-buru untuk membuka wisman datang ke Bali karena posisi Bali sebagai destinasi utama wisata dunia, yang sangat tergantung dan berdampak pada kepercayaan masyarakat dunia terhadap Indonesia, termasuk Bali.

“Dalam upaya pemulihan pariwisata, Bali tidak boleh mengalami kegagalan karena akan berdampak buruk terhadap citra Indonesia termasuk Bali di mata dunia, yang bisa berakibat kontraproduktif terhadap upaya pemulihan pariwisata,” ujarnya.

Pemerintah pusat, ucap Koster, memberi arahan agar Pemerintah Provinsi Bali mematangkan tata cara, sistem, dan infrastruktur agar pemulihan pariwisata Bali dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses, dengan tetap mampu menangani pandemi COVID-19 secara baik.

“Mengenai kapan akan dimulainya wisatawan mancanegara diizinkan berkunjung ke Bali, sangat ditentukan berdasarkan penilaian terhadap perkembangan situasi di dalam dan di luar negeri,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata Koster, sampai akhir 2020 ini, Pemerintah Provinsi Bali akan mengoptimalkan upaya mendatangkan wisatawan nusantara berkunjung ke Bali untuk memulihkan pariwisata dan perekonomian Bali.(bgn/ant)20082312

Badung, Baliglobalnews

Dibukanya pariwisata Bali untuk wisatawan Nusantara atau domestik pada 31 Juli 2020 lalu, terbukti mampu mendorong meningkatnya jumlah kunjungan pada sejumlah objek wisata di Pulau Dewata. Hal itu sekaligus menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan terhadap pariwisata Bali.Hal itu diungkapkan Gubernur Bali, Wayan Koster, didampingi Wakil Gubernur, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) saat menghadiri peluncuran Tari Kecak Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dan Peluncuran Program Digitalisasi Sistem Pembayaran Berbasis QRIS di Uluwatu, Badung, Sabtu (22/8).

“Sebenarnya setelah kita buka (pariwisata untuk wisatawan nusantara, net) mulai tanggal 31 Juli ini, sudah ada tanda-tanda perbaikan atau pemulihan kepariwisataan kita,” katanya.Menurut dia, hal itu ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah penerbangan menuju Pulau Dewata tiap harinya melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai salah satu pintu masuk Bali.Sebelum 31 Juli, kata dia, pesawat Garuda Indonesia dengan tujuan Bali hanya melakukan penerbangan dua kali setiap hari. Jumlah penumpang yang diangkut pun hanya berkisar seribu orang per hari.”Setelah dibuka pada 31 Juli, penerbangan Garuda Indonesia ke Bali mencapai lima kali sehari. Bahkan jika dihitung, semua maskapai yang terbang ke Bali, tercatat saat ini sudah mencapai 35 penerbangan per hari,” katanya.

Untuk jumlah penumpang juga terjadi lonjakan lebih dari dua ribu orang per hari. Bahkan Koster mencatat empat hari terakhir ini lima ribu penumpang per hari tiba di Bali melalui Bandara Ngurah Rai. Ini belum termasuk wisatawan domestik masuk Bali melalui jalur darat yang juga mengalami peningkatan jumlah.”Kita mulai lihat geliatnya di sejumlah objek wisata. Di Kuta sedikit meningkat, kemudian Tanah Lot, Ubud, Sanur dan Kintamani juga sudah mulai meningkat,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali itu.

Menyangkut pemulihan kondisi pariwisata Bali seperti semula, dia menilai sangat bergantung pada pengelolaan penanganan pandemi Covid-19 . Maka itu, Gubernur meminta masyarakat secara sadar berdisiplin dan berkomitmen melaksanakan protokol kesehatan serta kebijakan pemerintah.Tujuannya supaya wisatawan merasa nyaman selama berkunjung dan tinggal di Bali yang berada dalam zona hijau.”Karena itu saya sangat berharap kita semua komit untuk menjalankan (Tatanan Kehidupan Era Baru, red) ini dengan tertib,” pinta Gubernur. 

Untuk itu, Gubernur pun meminta semua pihak agar tidak terpengaruh terhadap ajakan dari siapa pun untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Sebab menurut Gubernur, jika pembukaan tahap untuk wisatawan Nusantara ini tidak berjalan dengan baik, maka pariwisata Bali akan kembali mengalami kemunduran.Apabila terlaksana dengan baik dan lancar, Gubernur optimis kontraksi ekonomi pada triwulan ketiga dapat diturunkan. “Astungkara pada triwulan keempat itu sudah lebih baik. Kalau bisa itu sudah mendekati nol, sehingga pada tahun 2021, kita sudah mencapai angka pertumbuhan positif. Ini  tentu harapan kita bersama,” ucapnya.

Tampak hadir pula pada kegiatan itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho; Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa; Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata; Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma dan pemangku kepentingan pariwisata di Uluwatu. (bgn/hms)20082306

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali bersama Bupati/Walikota Se-Bali telah bersepakat untuk melaksanakan aktivitas masyarakat yang produktif dan aman Covid-19 secara bertahap, selektif, dan terbatas dengan melaksanakan protokol tatanan kehidupan era baru. Demikian antara lain siaran pers Gubernur Bali, Wayan Koster, yang diterima Bali Global News Sabtu (22/8)

Adapun tahapannya meliputi pertama, melaksanakan aktivitas secara terbatas dan selektif hanya untuk lingkup lokal masyarakat Bali, mulai tanggal 9 Juli 2020 yang bertepatan dengan hari baik, pada hari Kamis Umanis Sinta. Untuk tahap pertama ini, sesuai arahan Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, pelaksanaan Tatanan Kehidupan Era Baru, yang diijinkan terbatas hanya pada sektor: a) kesehatan; b) kantor Pemerintahan; c) adat dan agama; d) keuangan, perindustrian, perdagangan, logistik, transportasi, koperasi, UMKM, pasar tradisional, pasar modern, restoran, dan warung; e) pertanian, perkebunan, kelautan/perikanan, dan peternakan; dan f) jasa dan konstruksi.

Kedua, melaksanakan aktivitas secara lebih luas, termasuk sektor pariwisata, namun hanya terbatas untuk wisatawan nusantara, mulai tanggal 31 Juli 2020 yang bertepatan dengan hari Jumat, Pon, Kulantir. Ketiga, direncanakan melaksanakan aktivitas secara lebih luas sektor pariwisata termasuk untuk wisatawan mancanegara, mulai tanggal 11 September 2020 yang bertepatan hari Jumat, Kliwon, Sungsang, Sugihan Bali.

Aktivitas tahap pertama dan tahap kedua, telah berlangsung relatif dengan baik dan sukses. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa aktivitas tahap pertama dan tahap kedua tidak menimbulkan dampak terhadap kasus Covid-19; tidak terjadi peningkatan kasus baru Covid-19, tidak memunculkan klaster baru kasus Covid-19. Munculnya kasus baru Covid-19 dapat dikendalikan, tingkat kesembuhan makin tinggi, dan tingkat kematian dapat dikendalikan. Sejak dibuka tanggal 31 Juli 2020, jumlah wisatawan nusantara (domestik) yang berkunjung ke Bali melalui pintu Bandara I Gusti Ngurah Rai telah meningkat mencapai lebih dari 100%. Sampai 14 Agustus 2020, jumlah wisatawan nusantara yang melalui pintu Bandara I Gusti Ngurah Rai mencapai sekitar 2300-2500 orang per hari.

Berkenaan dengan rencana tahap ketiga, dimulainya aktivitas pariwisata untuk wisatawan manca negara, perlu mempertimbangkan secara matang hal-hal sebagai berikut:

a. Masih berlaku Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia. b. Pemerintah Indonesia masih memberlakukan kebijakan yang melarang warga negaranya berwisata ke luar negeri, paling tidak sampai akhir tahun 2020. Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia juga belum dapat membuka pintu masuk untuk wisatawan mancanegara ke Indonesia sampai akhir tahun 2020, karena Indonesia masih termasuk kategori zona merah. Situasi di Indonesia belum kondusif untuk mengizinkan wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia, termasuk berkunjung ke Bali. c. Belum ada satu pun negara di dunia yang memberlakukan kebijakan untuk mengzjinkan warganya berwisata ke luar dari negaranya. Bahkan negara-negara di dunia memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas yang sangat ketat terhadap warganya karena pandemi Covid-19 masih mengalami peningkatan sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan warganya. Sebagai contoh, Australia yang warganya paling banyak berwisata ke Bali baru berencana mengizinkan warganya untuk berwisata pada tahun 2021. Demikian pula halnya Tiongkok, Korea, Jepang, dan negara-negara di Eropa.

d. Secara prinsip, Pemerintah Pusat sangat mendukung rencana Pemerintah Provinsi Bali untuk memulihkan kepariwisataan, dengan membuka pintu untuk wisatawan manca negara berkunjung ke Bali. Namun hal itu memerlukan kehati-hatian, tidak boleh terburu-buru, dan memerlukan persiapan yang sangat matang. Hal ini disebabkan posisi Bali sebagai destinasi utama wisata dunia, yang sangat tergantung dan berdampak pada kepercayaan masyarakat dunia terhadap Indonesia, termasuk Bali. Dalam upaya pemulihan pariwisata, Bali tidak boleh mengalami kegagalan karena akan berdampak buruk terhadap citra Indonesia termasuk Bali di mata dunia, yang bisa berakibat kontra produktif terhadap upaya pemulihan pariwisata.

e. Pemerintah Pusat memberi arahan agar Pemerintah Provinsi Bali mematangkan tata cara, sistem, dan infrastruktur agar pemulihan pariwisata Bali dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses, dengan tetap mampu menangani pandemi Covid-19 secara baik. Mengenai kapan akan dimulainya wisatawan manca negara diizinkan berkunjung ke Bali, sangat ditentukan berdasarkan penilaian terhadap perkembangan situasi di dalam dan di luar negeri.

Oleh karena itu, sampai akhir tahun 2020 ini, Pemerintah Provinsi Bali akan mengoptimalkan upaya mendatangkan wisatawan nusantara berkunjung ke Bali dalam rangka memulihkan pariwisata dan perekonomian Bali. (bgn/hms)20082212