Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Bali, khususnya pada sektor strategis seperti keimigrasian, karena berdampak langsung terhadap citra pariwisata Bali di mata dunia. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bazar Pelayanan Publik 2026 yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Bali di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta, pada Sabtu (4/7/2026).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan aksi bersih-bersih pantai, pelepasan tukik, dan pelayanan terpadu lintas instansi ini menjadi wujud kolaborasi berbagai lembaga dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Setiawan Budi Cahyono, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung I Bagus Alit Sucipta, jajaran Forkopimda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta para kepala kejaksaan negeri se-Bali.

Gubernur Koster menekankan bahwa pelayanan publik merupakan kebutuhan utama masyarakat yang menuntut respons cepat, tepat, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan. Menurut dia, ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah terus meningkat seiring perkembangan zaman. “Pelayanan adalah kebutuhan utama masyarakat. Kita harus responsif terhadap aspirasi yang semakin cepat, serta mampu mengimbangi dinamika di lapangan,” ujarnya.

Gubernur Koster menyatakan posisi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia membuat setiap persoalan pelayanan publik, sekecil apapun, dapat dengan cepat menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Karena itu, kualitas layanan di berbagai sektor, mulai dari keimigrasian, kesehatan, hingga perbankan, harus menjadi perhatian bersama.

Secara khusus, Gubernur Koster menyoroti layanan keimigrasian yang dinilai memiliki peran sangat strategis dalam mendukung kenyamanan wisatawan mancanegara. Dengan jumlah kunjungan wisatawan asing yang terus meningkat dan hampir menyentuh 7 juta kunjungan pada 2025, beban layanan keimigrasian di Bali menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. “Kalau kita salah dalam memberikan pelayanan, maka akan sangat berdampak bagi pariwisata Bali,” katanya.

Gubernur Koster juga menekankan bahwa urusan keimigrasian tidak semata menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga vertikal, melainkan memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Bali. Pelayanan yang baik, menurutnya, akan berkontribusi besar terhadap kenyamanan wisatawan sekaligus menjaga reputasi Bali sebagai destinasi unggulan dunia. Atas dasar itu, Gubernur Koster mengapresiasi inisiatif Kejati Bali yang menghadirkan Bazar Pelayanan Publik sebagai ruang pelayanan terpadu bagi masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar kegiatan serupa tidak berhenti pada tataran seremonial semata. “Ini langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan layanan publik. Namun, jangan berhenti sampai di sini, harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan,” katanya.

Sementara Kajati Bali Setiawan Budi Cahyono menyampaikan bahwa Bazar Pelayanan Publik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang optimal, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. “Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta diharapkan bisa berkelanjutan dan diperluas ke wilayah lain, tidak hanya di Kuta,” ujarnya.

Bazar Pelayanan Publik 2026 melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga vertikal, BUMN, sektor perbankan, hingga fasilitas kesehatan. Masyarakat dapat mengakses beragam layanan dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, perpajakan, hingga layanan konsultasi hukum.

Pelaksanaan kegiatan di kawasan Pantai Kuta juga membawa pesan kuat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kawasan pesisir Bali. Aksi bersih-bersih pantai serta pelepasan tukik menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga Bali agar tetap bersih, tertib, ramah pelayanan, dan berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata dunia. (*/bgn003)26070401

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Airbnb sebagai platform pasar digital global yang menghubungkan akomodasi vila hingga jasa pariwisata kepada wisatawan di Bali untuk menaati peraturan di Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan tata kelola pariwisata Bali yang berkualitas, bermartabat, dan berbasis budaya.

Hal itu ditegaskan Gubernur Wayan Koster di hadapan pengelola Airbnb di Asia Tenggara, yang berkantor di Singapore, Shanta Arul selaku Public Policy Lead, SEA, Ishwinder Kaur selaku Public Policy Manager, dan Matius Roland selaku Senior Associate di Jayasabha pada Rabu (11/2/2026).

Ketegasan Airbnb dalam mempromosikan vila/jasa pariwisata di Bali wajib dilaksanakan dengan merujuk pada kelayakan perizinan perusahaan pariwisata tersebut dan apakah sudah taat bayar pajak atau belum. “Jika tidak tertib, saya harap pelaku usaha vila dan jasa pariwisata itu dikeluarkan dari list platform digital Airbnb,” tegas Gubernur Koster seraya mengajak Airbnb untuk bekerja sama dengan platform digital Pemerintah Provinsi Bali “Love Bali” dalam memfasilitasi pembayaran pungutan bagi wisatawan asing dan lainnya, agar sama-sama memberikan manfaat.

Koster menyatakan bahwa di dalam kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali sangat terbuka dengan siapapun yang ingin berusaha di Bali, tapi semua wajib mengikuti aturan Pemerintah dan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menjaga kualitas pariwisata Bali. “Kalau kualitas pariwisata Bali hanya dibebankan tanggung jawabnya kepada Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat Bali itu tidak adil, apabila yang mendapat untung dari pariwisata tidak melakukan apa-apa untuk Bali. Jika Bali tidak mendapat keadilan, maka alam akan melakukan caranya sendiri, agar tata kelola di Bali menjadi adil,” katanya didampingi Kadis Pariwisata dan Kadis Kominfos.

Dia berharap ke Airbnb agar pelaku usaha vila atau jasa pariwisata lainnya di Bali sebelum dipromosikan, semua wajib berizin dan taat bayar pajak. Kemudian wajib mengikuti apa yang menjadi arah kebijakan Kementerian Pariwisata RI, dimana semua jasa pariwisata pada akhir Maret, harus semua sudah berizin dan membayar pajak. “Yang tidak tertib, saya harap Airbnb menuntut dan mengeluarkan perusahaan itu dari list promosi digitalnya. Lalu terhadap pelaku yang tidak tertib, kami akan berlakukan proses hukum,” katanya.

Kedisiplinan usaha pariwisata di Bali, kata dia, bertujuan untuk menjaga Bali agar tidak rusak. Kalau Bali rusak, citra pariwisata Bali akan buruk, lantas siapa yang akan datang ke Bali. “Kami kerja keras menata pariwisata Bali agar berkelanjutan. Maka semua pihak harus ikut dalam kerangka penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, sebelum Bali ini rusak,” ujarnya.

Gubernur Koster menyatakan akan bertindak tegas demi keberlanjutan pariwisata Bali. “Dengan pola yang ada sekarang, termasuk tumbuhnya vila hingga rumah yang difungsikan sebagai penginapan wisatawan dengan status tidak bayar pajak dan tidak berizin, itu menjadikan Bali mengalami kerugian. Sementara kami bekerja keras dengan biaya tinggi, menjaga alam biar bersih, menjaga budaya agar terjaga. Ingat, tanpa budaya Bali, pariwisata tidak akan ada di Bali. Kalau pariwisata Bali tidak berkembang, maka usaha apapun tidak bisa hidup di Bali,” pungkasnya.

Mendengar arahan tersebut, Airbnb yang diwakili oleh Shanta Arul selaku Public Policy Lead, SEA menyampaikan komitmennya untuk menaati semua regulasi Pemerintahan di Bali dan mengajak jasa pariwisata untuk taat bayar pajak. Pihaknya juga siap mensosialisasikan semua regulasi di Pemerintah Provinsi Bali. “Kami akan sampaikan ke mitra kami aturan ini. Airbnb sangat serius menanggapi perizinan ini dan kami siap melakukan kerja sama dengan pemerintah,” ujarnya. (*/bgn003)26011202

Badung, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa, menghadiri Rapat Koordinasi Pariwisata Bali Menuju Bali Era Baru yang dipimpin oleh Gubernur Bali I Wayan Koster di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (31/5/2023).

Wabup Ketut Suiasa seusai rapat mengatakan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Bali terkait dengan kebijakan baru penyelenggaraan Pariwisata di Bali, Pemerintah Kabupaten Badung tentu punya kewajiban dalam melaksanakan dan menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah Provinsi Bali. Dan ini sifatnya aktual dan faktual maka akan segera ditindak lanjuti dengan semua jajaran baik di struktur pemerintahan dan juga dengan lembaga sosial dan Bendesa Adat di Badung ini.

“Karena kita sudah sepakat bagaimana pariwisata Bali ini pariwisata yang tertib, nyaman dan elegan, sehingga kita bisa mewujudkan kualitas tourism itu,” ujarnya.

Terkait dengan sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti vila yang tidak berizin tentu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Kalau dia melanggar tentu tindakan kami sampai pembongkaran dan sebagainya, kemudian yang tidak berizin kita dorong untuk mengurus izinnya, yang sudah berijin namun tidak mendukung terwujudnya suatu pariwisata yang positif, produktif dan kondusif di Badung bisa jadi kita tinjau juga perizinannya. Yang jelas kita akan selalu taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan apapun yang kita lakukan akan tetap berpedoman pada peraturan itu sendiri,” tegasnya.

Sehubungan dengan dis and branding yang akan dimasukan dalam paspor, Karena pemerintah kabupaten merupakan bagian integral dari pemerintahan Provinsi dan sudah menjadi keputusan Pemerintah Provinsi Bali yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan karena itu bagian dari suatu produk Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali. Karena dalam Tata Pemerintahan Gubernur adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, karena itu pemerintah kabupaten/kota se-Bali wajib untuk menindaklanjuti sebagaimana mestinya.

“Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya di Badung, tentu hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota tentu akan kami terapkan semaksimal mungkin dan akan kami kaji apakah kewenangan itu apakah ada distribusi kewenangan bisa kami lakukan di level kecamatan, desa dan desa adat tentu akan kami kaji kembali, sehingga nanti segala norma yang kami gunakan di Kabupaten Badung ini tidak bertentangan dengan norma yang ada di tingkat atas,” katanya.

Turut hadir Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama, Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra, Wakajati Bali, bupati/walikota dan wakil bupati/wawali se-Bali serta stakeholder pariwisata Provinsi Bali. (bgn003)23060103

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, mengajak semua pihak untuk turut serta menjaga citra positif pariwisata di Pulau Dewata.

“Bisnis pariwisata adalah bisnis image atau citra. Ketika citra jatuh, maka habislah pariwisata itu. Maka dari itu, semua masyarakat diharapkan memahami hal itu. Kalau ingin pariwisata ini terus berlanjut, semua pihak harus bisa menjaga citra positif pariwisata Bali, baik di nasional maupun internasional,” kata Tjok Bagus Pemayun, di Denpasar, Senin (29/5/2023).

Menjaga citra positif, kata Kadispar Tjok Bagus Pemayun, tidak hanya membuat slogan-slogan untuk menarik orang datang, akan tetapi harus dilakukan dengan membuat fakta yang positif pula. Promosi harus dilakukan dengan menjual fakta, bukan angan-angan, atau cerita yang dibuat-buat.

“Maka dari itu, seluruh masyarakat Bali harus memiliki komitmen bersama, menjaga nama baik Bali baik di mata nasional maupun Internasional,” katanya.

Menyikapi kelakuan wisatawan asing yang berulah di Bali, kata dia, sebaiknya dilakukan dengan cara-cara elegan dan bijak. Sebisa mungkin menghindari untuk mengunggah ke media sosial, karena akan berdampak buruk bagi Bali itu sendiri.

“Jika menemukan wisatawan berulah, segera laporkan ke pihak berwajib agar bisa segera ditindaklanjuti,” kata Tjok Bagus Pemayun.

Dia menyatakan saat ini sudah ada Satgas Percepatan Tata Kelola Pariwisata, yang anggotanya terdiri dari, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Kepolisian, Satpol PP, Imigrasi, Kejaksaan dan Assosiasi Pariwisata. Maka, masyarakat bisa melapor ke salah satunya.

“Jadi, semua laporan akan segera ditindaklanjuti. Berhati-hati juga dalam bermedia sosial, ingat selalu konsep saring sebelum sharing. Istilahnya tidak viral, tidak ditindaklanjuti, untuk ulah nakal wisatawan asing, ini tidak berlaku bagi Bali yang mengusung tagline pariwisata budaya. Karena itu bukan salah satu cara untuk memecahkan masalah. Malah tambah ruwet. Ingat ada Undang-Undang ITE yang membatasi unggahan yang kita lakukan. Salah sedikit, dan ada yang tidak terima, itu akan berpotensi terseret ke meja hijau,” katanya. (bgn008)23052919

Badung, Baliglobalnews

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Badung, AKBP Leo Dedy Defretes, memimpin rapat koordinasi (rakor) antisipasi pelanggaran wisatawan asing di wilayah hukum Polres Badung. Rakor melibatkan berbagai pihak mulai dari pihak imigrasi, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pariwisata, para penyedia jasa penyewaan sepeda motor dan perusahaan jasa pengurusan Kitas Kitap dan IMTA di Aula Mapolres Jalan Kebo Iwa, No 1, Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Badung, pada Rabu (11/1/2023).

Kapolres mengatakan beranjak dari gejala sosial yang meresahkan masyarakat, pihaknya membangun tim yang akan dideklarasikan dengan melibatkan berbagai pihak seperti pihak imigrasi, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pariwisata, unsur masyarakat adat dan para tokoh masyarakat serta instansi terkait lainnya untuk menentukan aksi atau langkah-langkah di lapangan terhadap pelanggaran, baik yang dilakukan oleh wisatawan asing maupun warga negara Indonesia.

“Leadership adalah gaya kepemimpinan dalam menghadapi tantangan global secara elaborasi. Kami sebagai inisiator terkait gejala sosial dan sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, bagaimana kita mampu menjaga pariwisata Bali. Pasalnya PAD Bali khususnya Kabupaten Badung terbesar diperoleh dari pariwisata,” ujarnya.

Menurut Kapolres, aktivitas pariwisata dengan urusan dan tujuan masing-masing di Bali yang dapat meresahkan masyarakat yakni dengan adanya WNA yang kebut-kebutan di jalan, makan dan nginep tidak bayar, mabuk di pinggir jalan dan berkelahi. Inilah yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini, bersama rekan-rekan stakeholder untuk bersama-sama mendiskusikan dalam menjaga serta mengawasi aktivitas orang asing di Bali khususnya di wilayah hukum Polres Badung.

“Sebelum melaksanakan eksien di lapangan dalam penertiban OA yang melakukan pelanggaran di Wilayah hukum Polres Badung, kita terlebih dahulu akan melaksanakan deklarasi dengan instansi terkait, desa adat, tokoh masyarakat serta pelaku wisata di Kabupaten Badung,” katanya. (bgn003)23011102

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, memberikan sambutan sekaligus membuka acara seminar hybrid nasional The 5th National Tourism Student Championship 2022 dengan tema “Achieving Sustainable Recovery and Resilient Tourism in The Post-Covid-19 World: Challenges and Opportunity” di Auditorium Kampus IPB Internasional, Denpasar, pada Selasa, (5/7).

Wagub yang disapa Cok Ace itu khusus membicarakan pariwisata Bali yang sustainable (berkelanjutan) dan quality (berkualitas). Menurut Wagub yang juga Ketua PHRI Bali tersebut, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang tidak merusak sumber daya Bali. “Sumber daya itu berupa sumber daya alam, manusia dan kebudayaan, karena itu adalah modal utama kita dalam mengembangkan pariwisata,” katanya.

Sementara berbicara tentang pariwisata yang berkualitas, dia menuturkan bahwa pariwisata harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dampak positif dalam hal ini bukan hanya materi namun juga dampak non-materi seperti kesejahteraan kepada masyarakat.

“Kita bicara pariwisata berkualitas bukan hanya untuk kalangan berduit, karena meskipun kita menggaet wisatawan berduit sebanyak-banyaknya namun tidak bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar,” katanya.

Untuk itu, kata dia, kesejahteraan bisa diartikan edukasi dan kesehatan. “Kita fokuskan pada wisatawan yang bisa memberikan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Karena wisatawan dengan budget pas-pasan juga bisa memenuhi kriteria itu. Sementara materi tentu menjadi nilai plus,” katanya.

Guna mendukung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, Pemprov Bali melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dijelaskannya sudah melakukan berbagai langkah yang bisa dibagi menjadi dua yaitu Suprastruktur dan Infrastruktur. Suprastruktur yaitu peraturan yang dikeluarkan guna melindungi Bali. Sampai saat ini Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster sudah mengeluarkan 26 Perda dan 17 Pergub.

Infrastruktur meliputi pembangunan yang akan menunjang pemerataan pembangunan di Bali. Ada berbagai infrastruktur yang dibangun tersebar di Bali seperti Turyapada Tower di Buleleng, Penataan Kawasan Suci Besakih di Karangasem, Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, serta tol Mengwitani-Gilimanuk dan shortcut menuju Bali Utara. “Semua infrastruktur dibangun agar penyebaran peta pariwisata bisa merata, tidak hanya di Bali Selatan,” tandasnya.

Senada dengan Wagub Cok Ace, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyampaikan bahwa pariwisata berkualitas bukan hanya milik orang-orang berduit. Pariwisata berkualitas harus memberikan dampak kesejahteraan dan ketenangan bagi masyarakat sekitarnya.

“Saya mendapat laporan dari wisatawan di wilayah Kuta, jika dia dan anaknya tidak bisa tidur sampai jam 4 pagi karena ada musik yang keras dari wisatawan yang menginap di salah satu villa terkenal. Jadi bisa dilihat, bukan hanya orang berduit yang bisa membawakan kenyamanan berwisata,” jelasnya.

Dia juga mengatakan loading pariwisata Bali harus benar-benar merata, tidak hanya bertumpu di Bali Selatan. “Pariwisata yang berkualitas harus adalah pariwisata untuk Bali secara keseluruhan, bukan hanya di salah satu kawasan saja,” tutupnya.

Seminar pagi itu juga menghadirkan pembicara seperti akademisi Universitas Udayana, I Nyoman Darma Putra, dan koki terkenal Ragil Imam Wibowo. (bgn,003)2200618

Karangasem, Baliglobalnews

Wagub Bali Cok Ace mengatakan pariwisata Bali semestinya ditata disesuaikan dengan potensi dan kondisi yang dimiliki dari masing-masing daerah.

Hal itu dikemukakan Wagub Cok Ace saat menghadiri sarasehan kebangkitan pariwisata serangkaian gathering pariwisata Kabupaten Karangasem di Desa Wisata Tenganan, Karangasem, Jumat (29/4).

Wagub Cok Ace menyampaikan pandemi Covid-19 telah memberi dampak luar biasa pada sektor pariwisata. Di sisi lain pandemi Covid- 19 juga memberi kita waktu untuk melakukan introspeksi diri dan menata kembali pariwisata Bali ke arah yang lebih baik ke depannya.

Wagub menyatakan pariwisata Bali  semestinya ditata disesuaikan  dengan potensi dan kondisi yang dimiliki dari masing-masing daerah di Bali atau bisa disebut dengan istilah padma buana. Setiap daerah di Bali sudah memilki ciri khas serta fungsinya masing-masing dalam menopang perekonomian Bali.

Ketua PHRI Bali itu mencontohkan Kabupaten Jembrana, dari struktur geografis memang sebagai daerah perikanan. Demikian halnya Tabanan sebagai sumber mata air dan pangan  karena memilki danau dan lahan pertanian. Karangasem yang menjadi daerah spiritual, dimana banyak pura kahyangan jagat seperti Besakih, Lempuyang, Andakasa, semua berada di Karangasem. Daerah Badung di bagian selatan adalah “dapur”-nya Bali, yang mengelola semua sumber daya yang ada sehingga sewajarnya Badung menjadi pusat pariwisata dimana banyak hotel dan restoran didirikan.

Jika kita umpamakan Badung sebagai “dapur”-nya Bali yang mengelola sumber yang ada maka hasil dari “dapur” sudah sepatutnya didistribusikan ke kabupaten/kota lainnya, sehingga nikmat gemerincing dolar dapat dirasakan seluruh masyarakat Bali dan terwujud kesejahteraan bersama.

Untuk itu, Wagub Cok Ace mengajak para bupati maupun walikota dan seluruh masyarakat membangun kesadaran bersama jika kita dalam kesatuan wilayah. “Konsep dasar ini harus kita suarakan dan tanamkan. Kita kembalikan Bali menjadi satu kesatuan wilayah dan satu tata kelola. Dengan demikian, Bali sebagai tujuan pariwisata dunia dapat memberi imbas kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bali,” katanya.

Gathering pariwisata pada siang hari ini turut dihadiri oleh Bupati Karangasem I Gede Dana, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa, Jajaran Forkompinda Kabupaten Karangasem serta stake holder kepariwisataan juga diisi dengan sesi tanya jawab serta diskusi terkait perkembangan  pariwisata Bali. (bgn003)22042905

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, mengajak jajarannya memikirkan dan merumuskan konsep masa depan pariwisata Bali. Ajakan itu disampaikannya saat membuka Rakerda II PHRI Bali di Ruang Pertemuan Bali Tourism Board, pada Sabtu (5/2).

Mengawali arahannya, Wagub Cok Ace yang juga selaku Ketua BPD PHRI Provinsi Bali menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan pelaku pariwisata yaitu membangun sinergi lintas usaha dan lintas negara serta cermat membaca situasi yang berkembang di dalam dan luar negeri. Wagub menekankan bahwa perkembangan pariwisata tak bisa dilepaskan dari berbagai faktor pendukung seperti sosial, politik, ekonomi, budaya dan keamanan.

Pertama terkait faktor sosial, dia menyebut pelaku usaha bidang pariwisata saat ini menghadapi situasi pelik. Salah satunya keputusan PHK dan tuntutan karyawan untuk kembali dipekerjakan secara penuh karena menganggap situasi mulai pulih.

Wagub Cok Ace mengharapkan jajaran manajemen bisa menyikapi situasi ini dengan bijak. “Masyarakat kita saat ini sensitif dan mudah tersinggung karena tekanan ekonomi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kita harus bisa menjelaskan secara terbuka gambaran dan kondisi kongkret perusahan dalam bahasa yang tepat kepada pegawai,” katanya. 

Faktor lain yang patut diperhitungkan adalah politik, karena 2023 sudah masuk tahun politik sebagai bagian dari persiapan perhelatan pemilu serentak 2024. Salah satu konsekwensinya adalah fokus pemerintah terhadap sektor pariwisata bisa jadi sedikit berkurang karena harus fokus pada hajatan besar. Selain itu, menurut pandangan Wagub Cok Ace, pada situasi biasa saja (sebelum pandemi Covid-19,red), hajatan politik sangat mempengaruhi usaha pariwisata. “Pariwisata rentan dengan isu politik, sekalipun kita kemas dalam atraksi budaya, hajatan politik masih mempengaruhi penilaian masyarakat luar,” katanya. 

Faktor berikutnya adalah kebijakan pemerintah yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan usaha pariwisata. Wagub Cok Ace menginformasikan Pemprov Bali saat ini tengah menggenjot sejumlah pembangunan infrastruktur seperti short cut, Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan penataan kawasan Besakih. Dia memprediksi, penataan infrastruktur ini akan memengaruhi peta dan wajah pariwisata Bali. Dia mencontohkan pembangunan PKB di kawasan Gunaksa yang kemungkinan akan diikuti pertumbuhan usaha di sekitar kawasan itu.

“Ini harus kita cermati bersama, ingin tetap bertahan pada investasi yang sama atau melakukan diversifikasi,” tegasnya sembari mengingatkan seluruh jajaran PHRI mengikuti dan mendukung program pemerintah.

Guru Besar ISI Denpasar juga menyinggung Konsep Ekonomi Kerthi Bali yang diluncurkan Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam konsep EKB, sektor pariwisata ditempatkan pada posisi ke-6 dan disebut sebagai bonus. EKB menempatkan sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan pada posisi pertama dan disusul sektor kelautan/perikanan pada posisi kedua. Sedangkan sektor industri dan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Koperasi ditempatkan pada posisi ke-3 dan 4, disusul sektor ekonomi kreatif dan digital pada posisi lima.

Menurut Wagub Cok Ace, penempatan pariwisata di posisi 6 dalam konsep EKB, bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti dari sektor ini. Konsep yang dirancang Gubernur Wayan Koster justru bertujuan mengembalikan marwah bahwa sesungguhnya pariwisata itu berawal dari budaya. Konsep EKB hendaknya menjadi bahan renungan bagi seluruh komponen untuk memberi perhatian lebih serius pada upaya pembenahan sektor pertanian, perkebunan dan UMKM. “Konsep ini dimaksudkan mengembalikan struktur pariwisata Bali seperti pada awal perkembangannya,” ucapnya.

Berikutnya adalah faktor budaya yang belakangan mengalami pergeseran. Ia mencontohkan mulai berkurangnya prosesi ngaben besar yang dulunya menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Wagub Cok Ace menyebut, perubahan itu sebagai keniscayaan yang tak bisa dihindari. Oleh karena itu, para pelaku pariwisata diminta kembali mencermati apakah tetap menjadikan event upacara sebagai andalan atau berupaya mengimbanginya dengan pengembangan alternatif lain. Sedangkan terkait faktor keamanan, Panglingsir Puri Ubud ini bersyukur karena di tengah beratnya tekanan ekonomi yang dihadapi, situasi keamanan Bali tetap kondusif dan terkendali.

Pada bagian lain, Wagub Cok Ace juga menyinggung kecenderungan pariwisata yang mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Selain itu, ia juga mengingatkan ketatnya persaingan yang harus dihadapi terkait kebijakan pemerintah mengembangkan sejumlah destinasi baru seperti Mandalika. Dia berharap pelaku usaha pariwisata di Daerah Bali tetap optimis dan tak berkecil hati. Karena menurutnya, pengembangan sektor pariwisata tak semata membutuhkan dukungan kelengkapan infrastruktur. Yang tak kalah penting menurutnya adalah dukungan sumber daya manusia  dan ia yakin Bali sejauh ini masih unggul. “Mari bersatu padu untuk memenangkan ketatnya persaingan dengan destinasi yang mulai tumbuh,” pungkasnya.

Sementara Ketua Panitia Rakerda PHRI, Perry Markus, menyampaikan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rakercab dan merupakan amanat dari AD/ART organisasi. Rakerda dilaksanakan dengan sederhana menyesuaikan dengan kondisi prihatin yang dihadapi pelaku pariwisata Bali dan juga sejalan dengan penerapan protokol kesehatan mencegah makin meluasnya penyebaran varian omicron Covid-19. Acara diisi dengan paparan program kerja oleh Prof. I Nengah Dasi Astawa dan penyampaian laporan program kerja dari BPC PHRI Kabupaten/Kota se-Bali. (bgn003)22020504

Badung, Baliglobalnews

Pulau Bali, selain terkenal dengan pariwisata budaya, juga kaya akan objek wisata alam, termasuk tempat wisata air terjun. Satu di antara sekian objek wisata air terjun tersebut terdapat di Kabupaten Badung, tepatnya di Desa Adat Batulantang.

Sayangnya, air terjun Batulantang belum banyak dikenal wisatawan. Desa Adat Batulantang berada di Desa Dinas Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Desa adat yang berada di ujung utara kabupaten berbentuk keris itu berjarak sekitar 32 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung di Sempidi dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 50 menit dengan kendaraan.

Untuk mencapai lokasi air terjun Desa Adat Batulantang, kita harus rela mengikuti jalan setapak, menuruni lembah sekitar 500 meter dari areal parkir di tepi Jalan Raya Baturiti-Sangeh. Di kiri-kanan sepanjang jalan setapak terdapat perkebunan cengkeh, tanaman kopi, dan pohon kakao. Suasana pun terasa sejuk membuat perjalanan semakin maknyus, sehingga tidak terasa sudah tiba di lokasi. Deburan air terjun setinggi kurang lebih 25 meter berhembus ke udara terasa membuat suasana hati menjadi lebih segar.

Areal air terjun Batulantang masih asli. Karena itu, janganlah berharap ada fasilitas parkir dan fasilitas umum lainnya. “Untuk tempat parkir hanya menggunakan tepi jalan raya atau memanfaatkan lapangan sepak bola tidak jauh dari lokasi air terjun,” kata Jro Bandesa Desa Adat Batulantang, I Rai Ardana (52) ketika ditemui Minggu (23/1).

Warga setempat menyebut air terjun Batulantang dengan nama Waterfall Gong. Menurut Gurun Arik, sapaan Jro Bandesa Rai Ardana, penyebutan gong karena terdengar seperti ada suara gong. “Biasanya dulu saat rahinan (hari-hari suci) seperti tilem atau purnama di sekitar lokasi terdengar seperti ada suara gong. Gemanya cukup lama,” katanya.

Bagi Gurun Arik, Waterfall Gong sangat bagus untuk dikembangkan menjadi objek wisata spiritual dan tempat yoga. Pandangan Gurun Arik mungkin ada benarnya, karena lingkungan sangat mendukung. Apalagi dekat Waterfall Gong ada pura dang kahyangan, yakni Pura Kancing Gumi.

Hingga saat ini, baik pihak desa adat maupun desa dinas tidak memungut ataupun mengenakan tiket masuk ke areal Waterfall Gong. “Tidak ada pungutan, gratis,” katanya.

Ardana mengharapkan pemerintah bisa menata untuk dijadikan daya tarik wisata. “Sudah ada beberapa turis yang berkunjung,” katanya. (bgn003)22012308

Badung, Baliglobalnews

Ketua ICPI (Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia) Wilayah Bali,  Dr. Drs. I Putu Anom, B.Sc,. M.Par., mengatakan ke depan perekonomian

Bali sudah seharusnya tidak mutlak bertumpu pada sektor pariwisata. Pasalnya, pariwisata sangat rentan dipengaruhi oleh bencana alam, kesehatan seperti merebaknya berbagai penyakit, kondisi politik yang kurang kondusif, masalah keamanan dan kenyamanan.

“Pada dasarnya orang yang berwisata itu menginginkan untuk menikmati hal-hal baru dari rutinitas kehidupan di daerah atau negara asalnya. Orang yang berwisata itu tentunya orang yang ingin bersenang-senang, menikmati ketenangan, kedamaian, kesejukan, sehingga mereka dapat merasakan    pemulihan kesehatan, kebahagiaan lahir-batin,” katanya Jumat (31/12) ketika dimintai tanggapan pernyataan Menko Erick Thohir beberapa waktu lalu yang menyebutkan pariwisata Bali sudah tua

Menurut Akademisi Pariwisata Unud itu, sebelumnya perekonomian Bali memang dilihat dari PDB (Product Domestic Bruto) diperkirakan 70% sumbangan dari sektor pariwisata. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terpuruknya sektor pariwisata, dengan sendirinya berakibat pada merosotnya perekonomian Bali sampai tingkat pertumbuhan ekonomi paling terkontraksi rata-rata -9.31% pada tahun 2020. “Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun provinsi-provinsi lain yang terkontraksi sekitar -3%,” katanya.

Tahun 2021 ini pun, kata dia, perekonomian Bali masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan baru pada triwulan terakhir ini mulai sedikit menggeliat dengan mulai meredanya pandemi Covid-19 dan adanya peningkatan kunjungan wisatawan domestik terutama menjelang hari Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurut mantan Dekan Fakultas Pariwisata Unud itu, ke depan Bali seharusnya menyeimbangkan semua sektor yang ada, baik sektor primer maupun sekunder dan tentu tidak berarti meninggalkan sektor pariwisata sebagai sektor tersier, karena sudah banyak sekali investasi yang tertanam di sektor pariwisata. “Memang harus diakui keunggulan Bali dengan keindahan alamnya disertai keunggulan budayanya yang unik dan otentik yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama Hindu yang tidak ditemukan di tempat lain yang sudah terbukti keindahan alam dan budaya Bali yang adiluhung itu menjadi daya tarik wisata utama di Bali,” katanya.

Dia mengingatkan pihak terkait bahwa wilayah Bali yang hanya sekitar 5.700 kilometer persegi dengan sumber daya alam yang terbatas tentu harus dikelola secara cermat. “Tidak boleh wilayahnya banyak dieksploitasi, berapa seharusnya luas hutan yang wajib dipertahankan, tidak boleh lagi terlalu banyak mengubah bentang alam, tidak boleh lagi banyak alih fungsi lahan. Lahan terbuka hijau harus diperluas termasuk di wilayah perkotaan. Sistem tata kelola drainase dan fungsi lahan harus dibenahi untuk meminimalisir bencana seperti bencana banjir yang intensitasnya mulai meningkat belakangan ini, termasuk abrasi wilayah pesisir pantai yang sudah merobohkan beberapa bangunan yang melanggar sempadan pantai. Bangunan yang melanggar sempadan danau, sungai dan jurang pun akan tertimpa bencana,” kata pria asal Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung, itu.

Kalau mengembangkan sektor pertanian, kata dia, jangan konotasinya pertanian tanaman padi saja. Tentunya yang harus dikembangkan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan) yang seharusnya mendapat prioritas.

“Dikembangkan tentunya harus didukung anggaran Pemerintah Pusat maupun daerah supaya bisa petani meningkatkan produktivitasnya dan pengembangan pascapanen sehingga bisa memenuhi kebutuhan domestik Bali serta lebih lanjut bisa terjual menjadi komoditi perdagangan antardaerah, bahkan bisa menjadi komoditi ekspor,” katanya.

Pembinaan kepada petani, lanjutnya, harus dari hulu sampai hilir, dari awal proses produksi sampai proses pemasaran yang tentunya harus mengikuti perkembangan teknologi digital agar produksi yang dihasilkan tidak terbatas hanya peningkatan kuantitas dan diversifikasi produk pertanian tetapi harus memenuhi standar kualitas agar produk yang dihasilkan bisa bersaing di pasaran.

Dalam pandangan mantan Anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Badung itu, pengembangan industri kecil dan menengah (UMKM) terus ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya, agar mampu bersaing di pasar domestik maupun menjadi komoditi ekspor. “Demikian pula pemerintah perlu meningkatkan SDM masyarakat lokal Bali, terutama generasi muda agar mampu berinovasi mencari potensi-potensi yang memungkinkan bisa dikembangkan produk-produk baru sehingga generasi muda Bali bisa mencari peluang bisnis yang tentunya mampu menjadi wirausaha-wirausaha muda yang tangguh yang mampu menguasai teknologi terkini sehingga dimasa depan bisa menjadi generasi yang mampu meningkatkan perekonomian Bali dan menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri,” tandasnya. (bgn003)21123102