Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan pengembangan pariwisata berbasis budaya. Menurut dia, integrasi kedua sektor tersebut menjadi strategi penting agar petani tidak hanya menjadi pihak yang menjaga bentang alam Bali, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

Penegasan itu disampaikan Koster saat menerima audiensi Forum Komunikasi Fakultas Pertanian Wilayah Indonesia Timur di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, pada Kamis (2/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana I Putu Sudiarta mengundang Gubernur Koster untuk menjadi keynote speaker pada lokakarya dan seminar nasional pertanian yang akan digelar pada 23 Juli mendatang.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian forum yang meliputi seminar nasional, lokakarya, serta berbagai perlombaan mahasiswa. Sekitar 90 dekan fakultas pertanian beserta jajaran dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Indonesia Timur diperkirakan hadir, dengan total peserta mencapai sekitar 200 orang.

Menurut Sudiarta, forum itu mengangkat tema integrasi pertanian dan pariwisata berbasis budaya, sebuah konsep yang dinilai sangat relevan dengan karakteristik Bali. “Konsep budaya yang diintegrasikan dengan pertanian dan pariwisata seperti di Bali menjadi sangat penting. Karena itu kami berharap Bapak Gubernur berkenan menjadi keynote speaker,” ujarnya.

Menanggapi undangan tersebut, Koster menekankan bahwa pertanian tidak boleh diposisikan hanya sebagai pelengkap pembangunan pariwisata. Dia menilai selama ini banyak kawasan pertanian justru menjadi daya tarik wisata tanpa memberikan manfaat ekonomi yang memadai kepada para petani sebagai pemilik lahan. “Pertanian harus berjalan sejalan dengan pariwisata. Banyak fasilitas pariwisata yang mengeksploitasi keindahan kawasan pertanian. Selain sebagai penyangga ketahanan pangan, kawasan pertanian juga menjadi objek wisata alam. Karena itu harus dikemas dengan baik agar petani memperoleh manfaat. Kalau hanya dilindungi tanpa peningkatan pendapatan petani, itu tidak adil, apalagi kebutuhan hidup terus meningkat,” katanya.

Dia menyatakan diperlukan konsep yang mampu menjadikan petani sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pengembangan pariwisata berbasis pertanian. Koster juga menegaskan bahwa Bali memiliki kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, yakni sistem pertanian yang menyatu dengan budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut, katanya, perlu terus dihidupkan sebagai identitas sekaligus daya tarik Bali di tingkat internasional.

Dia mengungkapkan bahwa konsep tersebut bahkan telah dipresentasikannya dalam sebuah forum di London, termasuk mengenai Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik yang disebutnya menjadi satu-satunya regulasi sejenis di Indonesia. “Di Bali, bertani bukan sekadar menanam. Ada upacara dan upakara yang mengiringi mulai dari pembibitan, pengairan hingga panen. Semua itu menjadi satu kesatuan budaya yang hanya dimiliki Bali,” ujarnya.

Menurut Koster, kekayaan tradisi tersebut menjadikan sistem pertanian Bali tidak hanya bernilai teknis, tetapi juga memiliki dimensi budaya, spiritual, dan sosial yang semakin diminati dunia. Dia menilai di tengah perubahan global yang semakin dinamis, banyak masyarakat dunia mulai mencari kembali akar budaya dan identitasnya. Bali, kata dia, justru telah memiliki jati diri yang kuat sehingga tinggal menghidupkan dan mengembangkannya. “Kita di Bali tidak perlu lagi mencari jati diri karena sudah memilikinya sejak dahulu. Tinggal digali dan diperkuat kembali. Saya yakin Bali akan menjadi laboratorium studi dunia untuk kearifan lokal karena ilmu seperti ini hanya ada di Bali,” katanya. (*/bgn003)26070301

Denpasar, Baliglobalnews

Pimpinan DPD dan Menko Perekonomian menerima masukan dari kepala daerah dan anggota DPD se-Indonesia, terkait permasalahan dan tantangan ekonomi serta pariwisata ke depan, yang dibahas dalam pertemuan di Sanur, Denpasar, pada Kamis (2/7/2026).

“Pertemuan hari ini, kami pimpinan DPD RI memiliki kewenangan menjembatani permasalahan di daerah. Jadi kami libatkan semua anggota agar dapat ikut berkomunikasi dengan lintas kementerian menko,” kata Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Dia menyebutkan tantangan ekonomi Indonesia menjadi sangat penting dibahas agar Menko mengetahui dan memberikan wawasan kepada DPD dan kepala daerah, sehingga terjadi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. “Kami bersyukur banyak masukan yang disampaikan anggota DPD kepada perwakilan Kemenko Perekonomian, sehingga kita semua segera menindaklanjuti dengan secepatnya,” katanya.

Sementara Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan forum ini sangat bagus, selain dapat menjelaskan kebijakan Kemenko perekonomian. Kita juga mendapat masukan dari pimpinan DPD. Sehingga, dapat menjadi umpan balik, terkait bagaimana kondisi sektor pariwisata. “Ada juga usulan, bagaimana pariwisata juga dapat mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing destinasi. Kemudian hal lain pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan mendorong pemerataan,” katanya.

Tidak angka semata, kata dia, namun ada kualitas pertumbuhan ekonomi yang nyata. “Kami berterima kasih, karena pimpinan daerah yang hadir dan juga pimpinan DPD juga banyak memberikan masukan yang konkrit, kepada kami yang nantinya kami laporkan secara formal atau ditindaklanjuti ke pusat,” katanya.

Sementara Anggota DPD RI asal Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menekankan pentingnya pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang tidak semata-mata bertumpu pada potensi sumber daya material, tetapi juga memberikan ruang bagi sumber daya nonmaterial berupa modal budaya. “Modal budaya harus memiliki kekhususan dalam koridor pembangunan. Jangan sampai kita kehilangan pilar utama pembangunan ekonomi yang bersumber dari budaya,” katanya.

Rai Mantra menyampaikan berbagai persoalan yang dihimpun DPD RI dari wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT akan dikompilasi sebelum disampaikan kepada kementerian koordinator terkait. Selanjutnya, hasil pembahasan akan diteruskan kepada kementerian teknis melalui rapat koordinasi dan rapat dengar pendapat agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Gubernur Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur ini dan Wagub Bali. (bgn008)26070212

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat provinsi. Kabupaten yang dikenal dengan keindahan alam Kintamani ini sukses menyabet penghargaan sebagai Penggerak Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan, dan Pariwisata dalam ajang bergengsi Bali Tribun Awards 2026.

Acara penganugerahan yang berlangsung meriah ini digelar pada Jumat (29/5/2026) di Ruang Taksu, Gedung Dharma Negara Alaya (DNA), Kota Denpasar. Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar yang hadir mewakili segenap jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bangli.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran OPD di Pemkab Bangli serta dukungan penuh dari masyarakat. Ini bukan akhir, melainkan motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan Bangli,” ujar Wayan Diar di sela-sela acara.

Acara Bali Tribun Awards 2026 dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, kepala daerah, serta pelaku industri se-Bali yang dinilai memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Pulau Dewata. Tampak hadir dalam acara tersebut Gubernur Bali Wayan Koster, Deputi Kementerian UMKM, pejabat BUMN dan BUMD, serta CEO Tribun Network, Dahlan Dahi. Sejumlah pimpinan daerah se-Bali juga turut hadir, di antaranya Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun, Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna

Dengan diraihnya penghargaan ini, Kabupaten Bangli sukses membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukan halangan untuk tampil di depan dalam hal inovasi pelayanan dan pembangunan daerah.

Di akhir sesi, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar kembali menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya. “Kami mengucapkan terima kasih atas award yang diberikan kepada kami. Ini akan menjadi motivasi untuk terus bergerak mempercepat pembangunan di Kabupaten Bangli,” pungkasnya. (*/bgn003)26053004

Mangupura, Baliglobalnews 

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri sekaligus menutup secara resmi kegiatan Bazar Amal Pembangunan Banjar Teba Sari, Kelurahan Kuta, di Balai Banjar Teba Sari, pada Sabtu (16/5) malam. Kegiatan tersebut mengusung tema “Melarapan Antuk Amal Bazar Desa Adat Kuta, Tincapang Rasa Pasuwitran lan Ngajegang Adat Budaya, Nyujur Jagat Santih”.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan rasa bangga dapat hadir dan bertemu langsung dengan masyarakat Kuta, khususnya warga Banjar Teba Sari. Menurut dia, Kuta sebagai daerah destinasi wisata internasional saat ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya persoalan kemacetan yang dinilai turut mempengaruhi menurunnya kunjungan wisatawan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkab Badung berencana melakukan pembelian lahan parkir guna mengurangi kendaraan yang parkir di bahu jalan.

Bupati mengajak masyarakat untuk mendukung berbagai program pemerintah untuk membangkitkan kembali pariwisata di wilayah Kuta. Dia juga menyoroti kondisi abrasi yang terjadi di kawasan Pantai Kuta. Pemkab Badung akan segera melakukan penanganan abrasi serta merencanakan pembangunan jogging track yang membentang dari pesisir Kuta hingga pesisir Canggu. “Dengan berbagai upaya tersebut, saya yakin Kuta dapat kembali bangkit seperti dahulu. Saya juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga persatuan, keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan guna mendukung pemulihan indeks pariwisata di wilayah Kuta dan sekitarnya,” ujarnya.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana Ketut Wiradana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Badung beserta seluruh undangan yang telah berkenan hadir dalam kegiatan tersebut.

Dia melaporkan bahwa bazar amal berlangsung sejak 6 hingga 16 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan program Desa Adat Kuta yang diselenggarakan setiap enam bulan sekali secara bergilir di 13 banjar dengan tujuan untuk melestarikan seni, adat, dan budaya lokal, sekaligus mendukung pelaksanaan parade ogoh-ogoh serta berbagai kegiatan seni tradisional lainnya di wilayah Kuta.

Hadir Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti bersama Anggota I Nyoman Graha Wicaksana, Sekcam Kuta, Lurah Kuta, serta kelian adat dan kelian dinas se-Kelurahan Kuta. (*/bgn003)26071701

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar terus bergerak dalam optimalisasi penanganan sampah di berbagai sektor. Kali ini, melalui Dinas Pariwisata, turut mengumpulkan pengusaha di sektor hotel, restoran, kafe/katering (horeka) dan daerah tujuan wisata (DTW) untuk mendukung optimalisasi pengolahan sampah berbasis sumber di Dharma Negara Alaya pada Jumat (8/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, pengusaha sektor horeka dan DTW siap berkomitmen dalam mewujudkan pengolahan sampah berbasis sumber untuk pariwisata berkelanjutan.

Hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa, Kepala Pusdal LH Bali Nusra Ni Nyoman Santi, Kasubdit Penegakan Peraturan LH, Kementerian LH, Antonius Sarjanto, pimpinan OPD, stakeholder serta undangan lainya.

General Manager Prama Sanur Beach Hotel IGB Surya Candra Sasmita mengatakan sektor horeka dan DTW memiliki komitmen dalam penanganan sampah. Terlebih, sebagai elemen penting pariwisata, sektor Horeka dan DTW rata-rata telah memiliki standarisasi pengolahan limbah, meski harus terus dioptimalkan.

Menurut Surya, sektor horeka dan DTW memiliki standardisasi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi ISO dan penghargaan Tri Hita Karana Award yang keduanya berdasar pada isu lingkungan, termasuk pengolahan sampah. “Tentunya kami siap berkomitmen untuk pengolahan sampah berbasis sumber, dan kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, atas dukungan dan komitmen dalam mendukung penanganan persampahan untuk pariwisata berkelanjutan,” ujarnya.

Walikota Jaya Negara mengucapkan terima kasih atas dukungan pengusaha atau pimpinan sektor Horeka dan DTW dalam penanganan persampahan. Hal ini tentu menjadi bukti sinergitas dan komitmen kerja bersama dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

Dia menyebutkan saat ini sektor horeka dan DTW menjadi salah satu penyokong perekonomian Denpasar. Karena itu, penting untuk mendukung terciptanya iklim pariwisata yang berkelanjutan serta ramah terhadap lingkungan, khususnya persampahan.

Jaya Negara menyatakan saat ini Pemkot Denpasar terus menggenjot pengolahan sampah berbasis sumber dengan menyasar berbagai sektor. Karena itu, usaha ini memerlukan komitmen serta dukungan bersama agar pelaksanaannya dapat berlangsung optimal. “Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama pimpinan di sektor Horeka dan DTW, ke depan kami di Pemerintah Kota Denpasar akan melaksanakan audit pengolahan limbah dengan seksama seperti CHSE, dan semoga upaya ini dapat mendukung terwujudnya pengolahan sampah berbasis sumber yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe yang hadir mengikuti sosialisasi tersebut. Dia menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali saat ini menjadi isu serius yang harus ditangani bersama, terutama karena sekitar 41 persen persoalan sampah bersumber dari sektor pariwisata Horeka.

Menurut dia, langkah dan pemetaan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengelolaan sampah sudah sangat lengkap, mulai dari identifikasi sumber masalah, pola penanganan, hingga strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. la mengaku terus memantau secara ketat perkembangan pengelolaan sampah di Bali, khususnya di wilayah Kota Denpasar. “Sudah ada kemajuan signifikan sejak dilakukan pengendalian sangat ketat pascapenutupan TPA Suwung. Ini harus terus ditingkatkan, karena Bali yang bersih merupakan kebutuhan lingkungan kita agar masyarakat hidup sehat, dan kami juga memberikan apresiasi atas capaian pemilahan sampah di Kota Denpasar yang sudah diatas 80 persen,” ujarnya.

Gubernur Koster menekankan bahwa Kota Denpasar memiliki tanggung jawab besar lantaran menjadi ibukota Provinsi Bali dengan sektor hotel dan restoran masih menjadi tulang punggung perekonomian. la juga menyoroti kondisi TPA Suwung yang sudah mengalami overload dan menimbulkan polusi lingkungan sehingga pola lama pengelolaan sampah harus segera diakhiri. “Kebiasaan nyaman harus kita akhiri. Kita harus mengubah perilaku. Saya sudah tidak takut, saya harus berani. Kalau pariwisata Bali mau dijaga berkelanjutan, maka persoalan sampah harus diselesaikan,” tegasnya.

Gubernur Koster meminta seluruh pelaku usaha pariwisata mulai membangun kesadaran bersama untuk mengelola sampah secara mandiri di lingkungan usahanya masing-masing. Dia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di hotel tidak boleh hanya mengandalkan dana CSR, melainkan harus menjadi bagian dari anggaran operasional usaha.

Usai memberikan arahan kepada pelaku sektor horeka dan DTW, Gubernur Wayan Koster yang didampingi Walikota Jaya Negara beserta Wakil Walikota Arya Wibawa turut meninjau stan inovasi dan kreativitas siswa di Kota Denpasar yang mengikuti kegiatan Denpasar Education Festival (DEF) Tahun 2026. (*/bgn003)26050807

Mangupura, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah pada sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) di Kabupaten Badung yang berlangsung di Balai Budaya Giri Nata Mandala pada Kamis (7/5/2026).

Gubernur Koster mengapresiasi para pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe yang hadir mengikuti sosialisasi tersebut. Dia menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali saat ini menjadi isu serius yang harus ditangani bersama, terutama karena sekitar 41 persen persoalan sampah bersumber dari sektor pariwisata Horeka.

Menurut Koster, langkah dan pemetaan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengelolaan sampah sudah sangat lengkap, mulai dari identifikasi sumber masalah, pola penanganan, hingga strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia mengaku terus memantau secara ketat perkembangan pengelolaan sampah di Bali, khususnya di wilayah Kabupaten Badung. “Sudah ada kemajuan signifikan sejak dilakukan pengendalian sangat ketat pasca penutupan TPA Suwung. Ini harus terus ditingkatkan karena Bali yang bersih merupakan kebutuhan lingkungan kita agar masyarakat hidup sehat,” ujarnya.

Gubernur Koster menekankan bahwa Kabupaten Badung memiliki tanggung jawab besar karena menjadi pusat destinasi wisata dunia dengan kontribusi terbesar sektor hotel dan restoran di Bali. Ia juga menyoroti kondisi TPA Suwung yang sudah mengalami overload dan menimbulkan polusi lingkungan sehingga pola lama pengelolaan sampah harus segera diakhiri. “Kebiasaan nyaman harus kita akhiri. Kita harus mengubah perilaku. Saya sudah tidak takut, saya harus berani. Kalau pariwisata Bali mau dijaga berkelanjutan, maka persoalan sampah harus diselesaikan,” tegasnya.

Dia mengungkapkan saat ini volume sampah di Kabupaten Badung mencapai sekitar 800 ton per hari, sedangkan Kota Denpasar mencapai sekitar 1.300 ton per hari. Meski kondisi mulai membaik, namun menurutnya capaian tersebut masih belum memenuhi target yang diharapkan. Karena itu, Gubernur Koster meminta seluruh pelaku usaha pariwisata mulai membangun kesadaran bersama untuk mengelola sampah secara mandiri di lingkungan usahanya masing-masing. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di hotel tidak boleh hanya mengandalkan dana CSR, melainkan harus menjadi bagian dari anggaran operasional usaha. “Tanggal 1 April sampai 1 Juli, TPST Suwung hanya menerima sampah residu. Setelah itu akan dihentikan. Para pelaku usaha harus mengelola sampah sendiri. Kalau tidak mampu, harus bergabung atau join dengan pengelola lain. Ini pilihan yang harus dijalankan,” katanya.

Dia menyebutkan disiplin masyarakat Badung dalam pengelolaan sampah justru dinilai lebih baik dibanding sebagian pelaku usaha. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota akan melakukan pengawasan ketat terhadap hotel, restoran, dan kafe dalam pengelolaan sampah masing-masing. “Pengelolaan sampah ini harus menjadi disiplin hidup,” katanya.

Sementara Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan bahwa sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Badung. Lebih dari 70 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung bersumber dari sektor pariwisata, khususnya pajak hotel dan restoran. Selain itu, investasi di Kabupaten Badung juga mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir yang didominasi sektor pariwisata. 

Namun di balik pertumbuhan tersebut, Kabupaten Badung juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti kemacetan, banjir, ketersediaan air bersih, hingga persoalan sampah yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dipaparkan, volume timbulan sampah di Kabupaten Badung mencapai sekitar 876,1 ton per hari, dengan lebih dari 40 persen sampah non-rumah tangga berasal dari sektor Horeka. 

Bupati Adi Arnawa menyampaikan saat ini total sampah yang sudah berhasil terkelola mencapai sekitar 661 ton per hari, sementara sekitar 215 ton per hari masih belum tertangani secara optimal. Dia juga menyampaikan bahwa pengiriman sampah ke TPA mengalami penurunan dari 298 ton per hari menjadi 203 ton per hari selama periode Januari hingga April 2026. 

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Badung terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber. Hingga awal Mei 2026, sosialisasi telah menjangkau lebih dari 10 ribu sasaran, baik rumah tangga maupun pelaku usaha. Dari hasil pendataan terhadap lebih dari 5.000 usaha Horeka, tercatat tingkat pemilahan sampah baru mencapai 52,7 persen dan pengolahan sampah organik mandiri baru sekitar 23 persen. Karena itu, kata dia, seluruh pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe diwajibkan melakukan pemilahan sampah dari sumber, mengolah sampah organik secara mandiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memiliki sistem pengelolaan sampah yang jelas dan terverifikasi. “Pariwisata yang bersih bukan pilihan, tetapi keharusan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya. 

Sementara Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Gakkum KLH/BPLH Ardyanto Nugroho menegaskan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan sampah di sektor pariwisata akan dilakukan secara ketat dan tanpa pengecualian. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di Provinsi Bali, pihaknya menemukan masih banyak pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe yang belum taat dalam pengelolaan sampah. Di Kabupaten Badung sendiri terdapat 401 entitas usaha yang menjadi fokus pengawasan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi hanya memberikan teguran tertulis, melainkan akan menerapkan sanksi administrasi secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika pelaku usaha tetap tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan sampah, maka akan dilakukan pembekuan izin usaha hingga penerapan sanksi pidana. “Ada dua langkah yang dapat ditempuh, yakni pembekuan perizinan dan pidana penjara. Bahkan keduanya dapat diterapkan sekaligus apabila pelaku usaha tetap tidak taat,” tegasnya. 

Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari implementasi Gerakan Bali Bersih Sampah yang terus digencarkan Pemerintah Provinsi Bali guna mewujudkan Bali yang bersih, sehat, dan berkelanjutan demi menjaga citra pariwisata Bali di mata dunia. (*/bgn003)26050801

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Badung Ny. Adi Arnawa menghadiri semarak Malam Fashion Show Jegeg Bagus Badung 2026 di Lobi Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, pada Jumat (24/4/2026) malam.

Acara yang menjadi bagian penting dari rangkaian pemilihan duta pariwisata ini tidak hanya menonjolkan bakat para finalis, tetapi juga menjadi panggung bagi desainer lokal untuk memamerkan kekayaan budaya Bali melalui industri mode.

Ny. Adi Arnawa menekankan bahwa ajang ini merupakan sarana strategis untuk melahirkan generasi muda yang berkarakter dan memiliki wawasan luas dalam membangun daerah. “Jegeg Bagus bukan hanya tentang penampilan fisik semata, tetapi juga tentang kecerdasan, kepribadian, dan kemampuan untuk menjadi duta yang mampu mempromosikan keindahan, budaya, dan kearifan lokal Kabupaten Badung. Saya berharap melalui acara ini, semangat generasi muda untuk berkarya dan berkontribusi semakin terbangun,” ujarnya.

Dia meminta kehadiran Jegeg Bagus harus menjadi motivator bagi generasi sebaya untuk aktif memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sinergi antara pemerintah dan anak muda dipandang sebagai kunci untuk menciptakan pariwisata Badung yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, jajaran dewan juri, perwakilan Jegeg Bagus se-Bali, serta para pelaku industri kreatif lokal. (*/bgn003)26042512

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi pelayanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit Kasih Ibu kepada seorang warga negara asing (WNA) yang mengalami sakit autoimun sampai berhasil sembuh. Apresiasi yang disampaikan langsung Gubernur Bali kepada Direktur Rumah Sakit Kasih Ibu Ni Kadek Dwi Widhyari sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia kepada pariwisata Bali.

“Keberhasilan ini juga akan menjadi promosi kepada negara luar. Terimakasih Rumah Sakit Kasih Ibu atas pelayanannya,” ujar Gubernur Wayan Koster saat berdialog bersama WNA asal Norwegia (pasien yang sembuh, red), Dagny Magdalene Jaeger Markussen di Jayasabha pada Minggu (29/3/2026).

Sebelumnya, Dagny Magdalene Jaeger Markussen menceritakan dia mengalami sakit selama 18 tahun, di umur 15 tahun rambutnya mengalami kerontokan, bahkan penyakit dalam yang dia derita tidak bisa diobati di negaranya (Norwegia).

Pada bulan Oktober tahun 2025 dia memutuskan untuk datang ke Bali, selain berobat, tujuannya ke Bali juga untuk mencari hiburan agar sakit dalam yang dideritanya bisa berkurang. “Selama saya berobat di Bali. Saya diberlakukan secara adil, sekarang kondisi saya membaik. Saya sudah bisa makan, mandi, dan membawa sepeda motor sendiri. Terima kasih RS Kasih Ibu dan Bapak Gubernur Bali, saya selama di Bali mendapatkan kenyamanan dan orangnya ramah-ramah,” katanya.

Sebelumnya, dokter yang merawat pasien, Gede Kambayana di hadapan Gubernur Bali mengatakan bahwa pasien WNA Norwegia, Dagny Magdalene Jaeger Markussen sempat mengeluhkan sakit nyeri pada bagian tubuh yang tidak bisa kami ketahui sakitnya apa, pasien juga mengalami gangguan pernapasan. “Pada bulan November 2025 kami melakukan investigasi secara mendalam, dan akhirnya diagnosisnya ketemu, dimana pasien mengalami sakit autoimun dan syukurnya kami bisa menanganinya. Meskipun pasien sudah pulih, kami tetap memberikan pelayanan rawat jalan kepada pasien,” katanya. (*/bgn003)26032901

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi menetapkan Sanur sebagai kawasan rendah emisi (KRE). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan di Kawasan Rendah Emisi Sanur. Pencanangan zona pariwisata rendah emisi yang mewilayahi Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, Desa Adat Sanur dan Desa Adat Intaran ini dilaksanakan dengan melepas burung merpati dan memotong pita di Sanur Seaside Denpasar pada Sabtu (21/2/2026).

Walikota Jaya Negara menyampaikan Kawasan Sanur merupakan jantung pariwisata Kota Denpasar. Karena itu, keberadaanya harus terus dijaga guna menjaga kualitas dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. “Sanur adalah wajah pariwisata Denpasar. Penataan transportasi dan pengendalian emisi menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan kenyamanan warga,” ujarnya.

Dia menyatakan keberlanjutan pariwisata di Sanur merupakan tanggung jawab bersama, sehingga pencanangan Sanur sebagai kawasan rendah emisi menjadi penting untuk dilaksanakan. Mengingat, dengan adanya aturan rendah emisi ini, maka secara otonatis lalu lintas, angkutan dan lainya akan menjadi lebih tertata rapi. “Kami bersyukur, masyarakat lokal memberikan dukungan penuh, pertama kita sudah tata jogging track, dilanjutkan dengan drainase dan trotoarisasi, shuttle listrik dan kini adalah tata kelola yang rendah emisi, semoga kedepan Sanur terus tumbuh dan berkembang, serta terus menjaga kualitas dengan berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat,” ujarnya.

Bendesa Adat Intaran Sanur I Gusti Agung Alit Kencana menilai penataan kawasan rendah emisi mulai menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Dimana, dalam proses perencanaan teknis, Pemerintah Kota Denpasar, Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Desa Adat dan BUPDA Intaran didukung oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia. “Kawasan sekarang lebih tertib dan nyaman. Dengan adanya 12 unit shuttle listrik seperti Shuttle Intaran, kepadatan kendaraan pribadi berkurang. Trotoar yang diperbaiki dan lampu penerangan yang lebih baik juga membuat masyarakat dan wisatawan lebih leluasa berjalan kaki,” ujarnya.

Dia menyatakan peningkatan aktivitas pejalan kaki turut berdampak positif bagi pelaku usaha lokal. Terutama kawasan yang semakin rapi, tertata dan menciptakan ekosistem ekonomi dan pariwisata berkelanjutan. “Pedagang dan artshop di pinggir jalan merasakan kawasan jadi lebih hidup. Karena orang lebih banyak berjalan kaki, mereka lebih nyaman untuk berhenti, melihat-lihat, dan berbelanja. Ini menunjukkan penataan kawasan rendah emisi juga mendukung perputaran ekonomi lokal,” ungkapnya.

Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi menyampaikan bahwa KRE perlu dirancang dengan prinsip keadilan akses. “Kawasan rendah emisi harus memastikan semua orang tetap dapat bermobilitas secara adil dan terjangkau, termasuk warga lokal, pelaku usaha kecil, dan pekerja sektor pariwisata. Karena itu, desain kebijakan harus inklusif dan memberi ruang partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menyoroti pentingnya skema pembiayaan yang inovatif agar kebijakan ini dapat dilakukan dalam jangka panjang. “Keberlanjutan kawasan rendah emisi membutuhkan pembiayaan kreatif, baik melalui kemitraan dengan sektor swasta maupun penguatan model bisnis angkutan umum ramah lingkungan.” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan I Ketut Sriawan menjelaskan bahwa setelah Perwali ini ditetapkan, Dinas Perhubungan Kota Denpasar akan menyusun rencana aksi daerah (RAD) sebagai turunan operasional kebijakan. RAD tersebut akan menjadi acuan implementasi teknis bagi perangkat daerah, desa adat, dan pelaku usaha dalam menjalankan KRE Sanur. Pihaknya berharap, dengan kolaborasi lintas sektor, Kawasan Rendah Emisi Sanur diharapkan menjadi model penataan mobilitas berkelanjutan di Bali, sekaligus mendukung komitmen Bali menuju emisi nol bersih. “Kami akan memastikan implementasi KRE dilakukan secara bertahap, mulai dari rekayasa lalu lintas, penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalur sepeda dan pedestrian, hingga integrasi dengan transportasi umum. Semua dirancang berbasis data dan kajian teknis, didukung oleh WRI Indonesia,” katanya. (*/bgn003)26022101

Mangupura,Baliglobalnews

Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya meresmikan Kantor Polisi Pariwisata Bali (Bali Tourism Police Station) di Jalan Raya Kuta, Badung, pada Jumat (6/2/2026).

“Keberadaan kantor ini diharapkan menjadi pusat pelayanan terpadu bagi wisatawan maupun pelaku industri pariwisata,” ucap Kapolda Bali.

Dia menegaskan kehadiran Bali Tourism Police Station merupakan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan wisatawan serta mendukung citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Pihaknya berharap Kantor Polisi Pariwisata Bali dapat berkembang menjadi sentra pelayanan terpadu yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi wisatawan dan pelaku pariwisata, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan di sektor kepariwisataan.

“Kantor Polisi Pariwisata ini bukan hanya simbol kehadiran Polri, tetapi bentuk pelayanan nyata kepada wisatawan dan masyarakat. Kami ingin memastikan setiap wisatawan merasa aman, nyaman, dan terlindungi selama berada di Bali. Dengan sinergi semua pihak, kami optimis pariwisata Bali akan semakin kuat dan berdaya saing,” ujar Kapolda Bali.

Dengan diresmikannya Bali Tourism Police Station, diharapkan pengamanan dan pelayanan terhadap wisatawan semakin optimal, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan pariwisata Bali sebagai destinasi kelas dunia.

Sementara Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol. Suhendri mengatakan pembangunan kantor tersebut merupakan wujud dukungan Polri terhadap program penguatan sektor pariwisata. “Kehadiran Bali Tourism Police Station bertujuan menciptakan destinasi wisata Bali yang aman dan nyaman,” katanya.

Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol. Drs. Mulia Hasudungan Ritonga menegaskan komitmen Polri untuk terus mendukung pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pariwisata yang tertib, aman, dan nyaman bagi wisatawan. “Kehadiran Polisi Pariwisata menjadi representasi komitmen Polri dalam membangun pelayanan yang ramah, profesional, dan solutif,” katanya.

Bali Tourism Police Station disebut sebagai pemenuhan komitmen jajaran Korsabhara Polri sejak pelaksanaan FGD tahun 2024 dalam membangun sistem pengamanan pariwisata yang berkelanjutan. (bgn008)26020702