Nasional, Baliglobalnews

Mesin pencari Google Search untuk Indonesia hari ini dihiasi gambar Doodle tas Noken, salah satu benda khas Papua dan Papua Barat.

“Doodle hari ini, ilustrasi oleh seniman dari Depok, Danu Fitra, merayakan Noken, tas hasil kerajinan tangan tradisional, yang merupakan penanda penting budaya dan sosial-ekonomi di Papua dan Papua Barat, Indonesia,” tulis Google tentang Doodle ini, Jumat.

Doodle hari ini memuat bagaimana Noken digunakan dalam kehidupan sehari-hari, membawa tanaman dan kayu sampai untuk menggendong anak.

Cara menggunakan Noken berbeda dari tas pada umumnya, tali Noken yang panjang melingkari kepala, kemudian bagian tas berada di punggung seperti ketika memakai ransel. Google Doodle juga menampilkan rumah Honai dan Lembah Baliem.

Google dalam laman tersebut juga menjelaskan bahwa tas Noken terbuat dari bahan-bahan alami seperti serat pohon, daun atau kulit pohon yang dibuat menjadi benang, kemudian dirajut.

Noken bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, juga merupakan simbol pemersatu lebih dari 250 grup etnik di sana.

Danu Fitra, dalam wawancara bersama Google mengatakan ilustrasi Noken bermula dari ketertarikannya untuk mengunjungi Papua.

“Saya tahu Noken memiliki banyak filosofi, salah satunya adalah simbol kehidupan yang baik dan kemakmuran karena Noken dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari hutan, kemudian digunakan untuk membawa hasil panen dari hutan,” kata Danu.(bgn123)20120411

Nasional, Baliglobalnews

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah tegas terkait klaim Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat pada Selasa (1/12).

“Saya mendesak agar Pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam isu sosial bermasyarakat. Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat juga di pandang perlu tegas dalam menyikapi isu ini,” kata Azis di Jakarta, Rabu.

Azis mengutuk klaim ULMWP pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara West Papua. Menurut dia, Papua Barat sepenuhnya merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas, dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas,” ujarnya.

Dia menyakini masyarakat Papua Barat tidak terlibat dalam pembentukan ULMWP, sehingga tidak ada dasar yang kuat atas klaim kemerdekaan tersebut.

Azis menegaskan, keberadaan wilayah Papua Barat sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan telah mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional.

“Benny Wenda ini tidak paham Pancasila, justru Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa. Dalam konsep Pancasila, Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI, dan dunia Internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh,” katanya.

Azis menyakini, masyarakat Papua Barat tidak akan terprovokasi dengan isu tersebut, dan sejarah kehidupan berdampingan membuktikan bahwa masyarakat Papua Barat sangat mencintai Indonesia, dan seluruh elemen masyarakat Indonesia mencintai masyarakat Papua dan Papua Barat.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semua bagian dari Indonesia dan saling menghormati, rukun dan hidup berdampingan, sehingga untuk memahami keberagaman itu, perlu berada di Indonesia tidak bisa asal klaim dari luar negeri.

“Justru seharusnya Benny Wenda memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka Pancasila dan NKRI. Dan bukan atas sponsor kelompok-kelompok asing yang tidak jelas asal usulnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.(bgn123)20120215

Nasional, Baliglobalnews

Provinsi Papua Barat mulai menyusun dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KHLS) revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

“Draf final revisi RTRW Papua Barat sudah ditetapkan pada 6 November lalu di Manokwari. Dokumen KHLS wajib disertakan saat kami mengajukan draf revisi RTRW ke pusat,” ucap pelaksana tugas kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Papua Barat, Daniel Leonard di Manokwari, Senin.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat pada Senin (23/11) menggelar pertemuan bersama tim yang terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta para mitra pemerintah di Manokwari.

Leonard menyebutkan bahwa penyusunan dokumen KHLS ini akan mempertimbangkan data dukung dan daya tampung lingkungan terhadap pembangunan di Papua Barat. Hal itu sebagai upaya pencegahan dampak buruk dari pemanfaatan lingkungan.

“Hasil kajian ini nanti akan diakomodir dalam dokumen KHLS. Pencegahan dampak kerusakan lingkungan merupakan bagian terpenting dalam dokumen KHLS serta RTRW,” katanya.

Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel Mandacan pada pertemuan itu mengutarakan bahwa dokumen KHLS wajib ada pada revisi RTRW. Hal itu untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam rencana pembangunan Papua Barat ke depan.

“KLHS untuk mencegah degradasi lingkungan, juga sebagai rumusan alternatif dalam kebijakan pembangunan,” ucap Nataniel.

Ia berharap dokumen KHLS segera tersusun agar RTRW Papua Barat yang baru bisa digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

“Papua Barat sudah punya Raperda tentang pembangunan berkelanjutan. Dokumen KHLS dan RTRW semua akan saling mendukung,” demikian Nataniel Mandacan. (bgn123)20112315