Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan layanan Tol Laut pada trayek T-19 lintas Papua menjadi kunci sukses penyerapan dan distribusi beras.

“Pada voyage ke-6 ini angkutan Tol Laut trayek T-19 mengangkut 56 kontainer yang berisi komoditi unggulan beras dari Kabupaten Merauke,” kata Kepala KSOP Kelas II Jayapura Taher Laitupa dalam pernyataan pers, Senin.

Taher mengatakan, Trayek T-19 sejak diluncurkan oleh Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada awal tahun ini, sukses menjawab persoalan pendistribusian beras di Papua – Papua Barat. Adapun muatan voyage ke-6 ini merupakan yang terbanyak sepanjang keberadaan Tol Laut dengan Trayek T-19 tersebut.

Selain itu, trayek tersebut juga berhasil menjawab persoalan tidak terserapnya beras Merauke akibat mahalnya biaya transportasi angkutan laut. Pada voyage ke-6 KM Logistik Nusantara 2 telah mengangkut 56 kontainer beras dari Merauke setelah sebelumnya pada voyage ke-5 mengangkut 19 kontainer komoditi unggulan.

Taher mengungkapkan, sejak adanya rute T-19, arus penyaluran logistik khususnya beras ke seluruh wilayah di Papua dan Papua Barat menjadi lebih efisien. Pasalnya, jalur trayek tidak lagi ke wilayah Jawa, melainkan khusus hanya di Papua – Papua Barat.

Adapun Trayek T-19 ini berpangkal di Merauke, rutenya meliputi Merauke – Kokas – Sorong – Korido – Depapre (Jayapura) – Sorong – Merauke dan dilayani kapal KM Logistik Nusantara 2 yang mulai beroperasi awal tahun ini.

“Dari 56 kontainer beras tersebut, sebanyak 24 kontainer beras dikirim ke Kabupaten Jayapura melalui Pelabuhan Depapre dan tiba pada 9 Juni 2021,” ujarnya.

Taher menambahkan, layanan Tol Laut trayek T-19 setiap voyage mengalami peningkatan dan pada voyage ke-6 ini peningkatannya sangat signifikan. Sebanyak 56 kontainer berisi komoditi unggulan Kabupaten Merauke, yaitu beras diangkut dan didistribusikan ke wilayah Papua dan Papua Barat, salah satunya adalah ke Pelabuhan Depapre untuk didistribusikan ke Kabupaten Jayapura.

“Karena Pelabuhan Depapre ini merupakan penyokong bagi jalur distribusi logistik di daerah hinterland yang mencakup 14 kabupaten di Provinsi Papua,” kata Taher.

Sementara itu, Kasie Lalu Lintas Angkutan Laut, Willem Thobias Fofid mengungkapkan bahwa peningkatan yang signifikan pada Tol Laut trayek T-19 ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi pemangku kepentingan terkait.

“Pemerintah Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayapura, asosiasi Jasa Pengurusan Transportasi ALFI/ILFA serta wujud perhatian dari para pengusaha lokal sebagai Shipper dan Consignee yang terus berkerjasama dengan BUMN, dalam hal ini adalah Perum Bulog, di mana Bulog Merauke bekerjasama dengan aliansi petani untuk dapat mendistribusikan komoditi unggulan ke seluruh kabupaten yang ada di Papua dan Papua Barat, ” kata Willem.

Kehadiran Tol Laut trayek T-19 ini dinilai turut meramaikan jalur lintasan niaga di selatan Papua, dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta membantu menurunkan disparitas harga di wilayah Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan (3TP).

Selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura Alfons Awaitouw di Pelabuhan Depapre menjelaskan bahwa adapun komoditi unggulan yang diangkut Tol Laut T-19 sebagai muatan balik menuju Merauke berupa Batu Ciping, Abu Batu, dan Pasir dari Pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura terus mengalami peningkatan tingkat permintaan di Kabupaten Merauke.(bgn123)21061411

Nasional, Baliglobalnews

Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandei, meminta tentara dan polisi agar benar-benar menghormati prinsip-prinsip HAM dalam melakukan operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata Papua yang sekarang dicap sebagai kelompok teroris.

“Jangan sampai operasi-operasi ini justru nantinya menimbulkan problem-problem HAM yang baru di tengah masyarakat. Kami minta kedepankan pendekatan penegakan hukum, bukan pendekatan operasi,” kata dia, di Timika, Minggu.

Pada Jumat (7/5), dia bersama sejumlah tokoh Papua, di antaranya Sekda Papua, Dance Yulian Flassy, Rektor Universitas Cenderawasih, Dr Apolo Safanpo, Ketua MUI Papua, Ustadz Islami Al Payage, dan lain-lain menemui Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Prabowo, saat melakukan kunjungan kerja ke Timika.

Para tokoh Papua itu memberikan banyak masukan kepada mereka berkaitan keputusan pemerintah Indonesia menetapkan kelompok bersenjata sebagai kelompok teroris.

Salah satu yang dikhawatirkan adalah operasi terhadap kelompok bersenjata bisa menyasar warga sipil lain.

“Kami minta kepada panglima TNI dan kepala Polri agar menata kembali pola komunikasi di antara satuan-satuan yang ditugaskan pascapenetapan kelompok ini menjadi kelompok teroris. Di antara satuan yang ada, baik itu Kogabwilhan III, Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua, harus ada pola komunikasi yang terbangun agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam kegiatan operasi mereka,” kata Ramandei, yang merupakan mantan wartawan itu.

Menurut dia, satuan-satuan TNI dan polisi yang dikirim ke Papua jangan sampai langsung diterjunkan ke daerah konflik seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Nduga tapi perlu mendapatkan pembekalan tentang kultur dan pola kebudayaan masyarakat setempat.

“Sehingga jangan sampai begitu melihat masyarakat Papua memegang panah dan membawa parang lalu dilihat sebagai ancaman langsung kemudian melakukan tindakan penegakan hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Ia yakin dengan mengutamakan prinsip penegakan hukum maka operasi yang dilakukan bisa terukur dan tidak menyasar orang-orang lain yang tidak memiliki sangkut-paut dengan kelompok bersenjata.

Komnas HAM Papua, katanya, sampai saat ini terus melakukan tugas dan fungsinya sebagai mediator antara aparat dengan kelompok-kelompok yang berseberangan di Papua.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah kelompok ini, tentu pandangan mereka bermacam-macam. Kami berterima kasih karena panglima TNI dan kepala Kepolisian Indonesia menyanggupi berbagai usul, saran, dan masukan yang disampaikan tokoh-tokoh Papua,” kata dia.(bgn123)21050905

Nasional, Baliglobalnews

Untuk kesekian kalinya kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali membakar sejumlah fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah seperti gedung sekolah, perumahan guru, gedung puskesmas dan akses jalan raya pada sejumlah wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, sejak Minggu (2/5) hingga Senin (3/5).

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal yang dihubungi dari Timika, Selasa, menyebutkan fasilitas yang dibakar dan dirusak oleh KKB yaitu lima ruang kelas SD Mayuberi, rumah dinas guru, gedung lama Puskesmas Mayuberi.

Selain itu, kelompok bersenjata yang kini dikategorikan sebagai kelompok teroris itu juga merusak fasilitas Jembatan Kimak, Jalan Tagaloa dan Jalan Wuloni (pintu angin).

Kejadian itu baru diketahui setelah seorang warga bernama Joni Elatotagam datang melapor ke Kepala Distrik (Camat) Ilaga Utara yang berada di Kimak, pada Senin (3/5).

“Bapak Joni Elatotagam melaporkan bahwa telah terjadi pembakaran yang berawal pada hari Minggu (2/5) sekitar pukul 22.30 WIT. Saat berada di Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Bapak Joni Elatotagam melihat kumpulan asap hitam tebal yang berasal dari Kampung Mayuberi sekitar pukul 23.00 WIT,” tutur Kombes Kamal.

Atas kejadian itu, Joni Elatotagam bergegas menuju Polres Puncak di Kota Ilaga pada Senin (3/5) untuk melaporkan situasi yang terjadi di Mayuberi.

“Bapak Joni Elatotagam menyampaikan bahwa ada tiga titik ruas jalan yang dirusak oleh KKB yaitu Jalan Kimak, Jalan Tagaloa dan Jalan Wuloni Pintu Angin. Jalan-jalan tersebut digali dengan kedalaman 25 sampai 40 centimeter,” ujar Kombes Kamal.

Saat melakukan aksinya itu, kelompok KKB membagi tugas, ada yang bertugas membakar gedung lama puskesmas dan gedung SD Mayuberi, sementara kelompok yang lain bertugas merusak tiga titik ruas Jalan Mayuberi, Jalan Kimak dan Jalan Wuloni.

Ada juga kelompok bersenjata lainnya mengawal di pinggir jalan untuk mengamankan para simpatisan-nya yang bekerja melakukan pengrusakan fasilitas umum tersebut.

“Menurut laporan Bapak Joni Elatotagam, ada banyak sekali simpatisan KKB yang membantu melakukan pembakaran gedung sekolah dan puskesmas serta pengrusakan fasilitas jalan,” ungkap-nya.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan pascaterjadi kasus pembunuhan dua guru yang bertugas di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada 8 dan 9 April 2021, aparat TNI dan Polri dikirim ke Beoga untuk melakukan pemulihan keamanan sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penembakan dua guru tersebut.

Selain ke Beoga, pasukan gabungan TNI dan Polri juga dikirim ke Ilaga untuk menyekat ibu kota Kabupaten Puncak itu dari gangguan KKB.

Kapolda Papua mengultimatum kelompok teroris bersenjata di Papua itu untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan.

“Tidak boleh lagi ada yang melakukan kekerasan bersenjata maupun kejahatan lainnya yang membuat masyarakat menjadi trauma, takut, dan merasa terintimidasi. Karena itu upaya penegakan hukum akan terus kami lakukan secara tegas dan terukur,” kata Irjen Fakhiri.

Personel gabungan TNI dan Polri yang ada saat ini di Papua, katanya, akan berupaya maksimal untuk secepatnya menangkap para gembong KKB yang selama ini menjadi aktor utama dibalik serangkaian aksi kekerasan bersenjata di wilayah pegunungan Papua.

“Tentu kami dari kepolisian berusaha maksimal untuk menangkap mereka hidup-hidup agar jaringannya terungkap. Tapi kalau mereka melawan, kami akan lumpuhkan. Sampai sekarang kami masih terus bekerja,” ujar Irjen Fakhiri.

Dalam rangka itu pula, Polda Papua bersama unsur TNI setempat terus melakukan penggalangan ke semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah agar mereka tidak takut dan segera memisahkan diri dari kelompok bersenjata yang sekarang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris itu.(bgn123)21050404

Nasional, Baliglobalnews

Komandan Korps Brimob Polri Irjen Anang Revandoko memastikan aparat gabungan TNI dan Polri terus memburu anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang mendalangi serangkaian aksi teror penembakan terhadap warga sipil dan aparat keamanan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

“Itu sudah pasti. Kita semua menginginkan Papua ini damai. Siapapun yang melanggar hukum maka negara berkewajiban memberikan kepastian hukum. Kami semua aparat penegak hukum berkomitmen untuk itu,” ujar Irjen Anang usai memimpin upacara pemberangkatan jenazah almarhum Bharatu Anumerta I Komang Wira Natha di Aula Markas Komando Satuan Pelopor Brimob Batalyon B Polda Papua di Timika, Rabu.

Bharatu Anumerta I Komang Wira Natha, anggota Resimen Pelopor Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi gugur saat terjadi kontak tembak antara aparat gabungan TNI-Polri dengan KKB di sekitaran Markas Lumawi, Kampung Makki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Selasa (27/4) pagi.

Markas Lumawi diketahui menjadi tempat persembunyian gembong KKB Lekagak Telenggen yang sudah lama menjadi incaran dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO kepolisian.

Dankor Brimob menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan berhadapan dengan hukum itu sendiri.

Dalam kaitan dengan upaya penegakan hukum itu dan juga mewujudkan bahwa negara hadir di Tanah Papua, katanya, maka saat ini aparat gabungan TNI dan Polri terus melakukan penindakan terhadap KKB yang telah menebarkan teror, ancaman, pembunuhan dan berbagai tindak kekerasan lainnya di Tanah Papua.

Sementara itu situasi di wilayah Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, kini berangsur-angsur kembali pulih seperti sebelumnya.

Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Alqudusi mengatakan personel Humas dan Binmas Noken Ops Nemangkawi ikut memantau aktivitas warga yang mulai ramai mendatangi Pasar Ilaga.

Rencananya, warga setempat akan menggelar ritual adat bakar batu di Ilaga setelah aparat gabungan TNI-Polri berhasil menguasAi situasi kamtibmas di sekitaran Kota Ilaga yang selama ini terus diganggu dengan keberadaan KKB.(bgn123)21042814

Nasional, Baliglobalnews

Kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan personel gabungan TNI-Polri terjadi Rabu, saat hendak mengambil barang bukti berupa sepeda motor milik almarhum Rusman Heidar (30) di sekitar Jembatan Unggul, Kabupaten Puncak, Papua.

“Memang benar terjadi kontak tembak saat anggota hendak mengambil sepeda motor milik korban yang dianiaya hingga tewas di sekitar Kampung Jenggerpaga, Selasa (9/2) malam,” kata Kapolres Puncak AKBP Dicky Saragih membenarkan terjadinya kontak tembak dengan KKB, namun tidak ada korban jiwa. Tim gabungan TNI-Polri ke lokasi sekitar pukul 10.00 WIT, dan saat berupaya mengambil sepeda motor yang menjadi barang bukti (BB) ditembaki KKB hingga terjadi kontak tembak. Sepeda motor korban saat diambil sudah tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP), karena sudah dipindahkan, diduga dilakukan KKB untuk memancing aparat keamanan. 

“BB berupa sepeda motor itu dipindahkan ke ujung Jembatan Unggul,” kata Saragih seraya menambahkan saat ini anggota sudah berhasil mengambil barang bukti tersebut. Ketika ditanya tentang pelaku, Kapolres Puncak yang dihubungi melalui telepon seluler mengaku belum dapat dipastikan dari kelompok mana yang melakukan penganiayaan hingga menewaskan Rusman Heidar yang berprofesi tukang ojek. Jenazah Heidar saat ini sudah dievakuasi ke Timika, dan selanjutnya dibawa ke Makassar untuk dimakamkan di kampung halamannya, kata AKBP Saragih.(bgn123)21021004

Nasional, Baliglobalnews

Forum Satu Bangsa meminta agar pemerintah Indonesia melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan terkait situasi di Papua mengingat munculnya tuntutan dan provokasi Papua merdeka datang dari dalam dan luar negeri.

“Disamping proses pembangunan Papua yang dilakukan secara terus-menerus, pemerintah juga harus melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan,” kata Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (5/12). 

Pemerintah, lanjut dia, juga harus menjadikan KBRI di seluruh dunia sebagai pusat-pusat untuk diplomasi internasional. “Indonesia Diaspora di berbagai belahan dunia dapat didorong sebagai ujung tombak people diplomacy selain pelajar-pelajar Indonesia di berbagai kampus di seluruh dunia,” tuturnya. 

Peran tokoh-tokoh agama di Papua dapat diperkuat sebagai pengikat kecintaan terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Pemerintah, kata Hery, juga harus memberikan perlindungan terhadap umat beragama tanpa kecuali agar dapat memberikan pesan perdamaian yang adil dan abadi. 

Masyarakat Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia lain secara keseluruhan, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dikatakan Hery, Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan keamanan yang diterapkan selama era Orde Baru. 

Sejak Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid dan Megawati, harkat dan martabat rakyat Papua secara umum telah dipulihkan. Hak budayanya telah diakui dengan berkibarnya bendera Bintang Kejora di bawah Sang Saka Merah Putih sebagai bendera nasional. “Pun, Otonomi Khusus diberikan kepada rakyat Papua,” ujar Hery. 

Dilanjutkan pada era Pemerintahan SBY, anggaran pembangunan Papua digelontorkan secara besar-besaran melalui Otonomi Khusus tersebut. Sementara pada Pemerintahan Jokowi, dilakukan pembangunan infrastruktur secara massif dan penyamaan harga secara nasional termasuk di Papua, yang menunjukkan cara pandang baru yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah Papua. 

“Memang perlu disadari bahwa problem kesenjangan ekonomi harus segera diselesaikan secara terintegrasi. Hubungan sosial masyarakat Papua dengan masyarakat Indonesia secara umum harus ditingkatkan tidak melulu melalui pendekatan ekonomi dan keamanan, tetapi melalui diplomasi budaya” paparnya. 

Keindahan dan keluhuran budaya papua harus menjadi hazanah budaya nasional. “Hubungan budaya yang setara dan saling mengisi akan mempercepat proses integrasi nasional semakin kokoh,” demikian Hery Haryanto Azumi.(bgn123)20120502

Nasional, Baliglobalnews

Gempa bumi dengan magnitudo 4.3 mengguncang Kabupaten Nabire, Papua, pada Minggu (8/11) malam, pukul 23.37 WIB.

Berdasarkan informasi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman www.bmkg.go.id, gempa terjadi pada kedalaman 30 km, pada koordinat 3.33 LS dan 135.46 BT.

Pusat gempa diketahui berada di laut, 38 km arah barat laut Kabupaten Nabire.

Getaran gempa dirasakan di sekitar wilayah Nabire, dalam skala II dan III Modified Mercalli Intensity (MMI).

Skala Mercalli merupakan salah satu satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi, terutama jika tidak terdapat peralatan sesimometer di tempat kejadian, seperti dikutip dari laman BMKG.

Pada skala II, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

Sedangkan dalam skala III, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

Tidak dilaporkan potensi tsunami akibat gempa tersebut, namun BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada atas kemungkinan gempa susulan. (bgn123)20110903

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Intan Jaya yang terluka dalam aksi penembakan terhadap rombongan tim investigasi saat balik usai mendatangi tempat kejadian perkara di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat kemarin, dievakuasi ke Jakarta, Sabtu, (10/10).  

“Pagi ini anggota TGPF dan anggota TNI yang terluka dalam penyerangan kemarin sore telah kami evakuasi ke Jakarta untuk perawatan pengobatan lebih lanjut,” kata Wakil Ketua TGPF Sugeng Purnomo, yang juga Deputi bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, dalam rilisnya yang diterima di Jakarta.  

Sugeng menjelaskan korban yang terluka dievakuasi dengan Helikopter Caracal TNI AU dari Sugapa, Intan Jaya jam 07.00 WIT ke Timika, dilanjutkan dengan proses pemindahan ke pesawat Boeing TNI AU di bandara Timika.   Kemudian pada pukul 08.22 WIT, korban dievakuasi menuju Jakarta dengan rute Timika-Hasanuddin-Jakarta dengan pesawat TNI AU.

 Korban yang dievakuasi adalah anggota TGPF, Bambang Purwoko yang merupakan Dosen dan Peneliti dari Universitas Gadjah Mada, yang berpengalaman meneliti di Papua dan pernah menjadi ketua Pokja Papua UGM.   Korban kedua yang dievakuasi adalah Sersan Satu TNI Faisal Akbar, Anggota Satgas Apter Hitadipa dari satuan asal Kodim 1304 Gorontalo.   Bambang mengalami luka tembak pada bagian kaki, sedangkan Sersan Satu Faisal tertembak dibagian pinggang.  

Sugeng menekankan bahwa saat ini prioritas tim TGPF yang dibentuk oleh Menko Polhukam ini adalah evakuasi untuk keselamatan dan perawatan, yang telah berjalan aman dan lancar.   “Tim sedang mengevaluasi seluruh kegiatan yang berjalan, dan terutama mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan. Tentunya tanpa mengurangi misi memperoleh informasi yang terang tentang kasus ini,” ucap Sugeng.  

Sementara itu, tim investigasi yang berada di Jayapura yang di antaranya beranggotakan Makarim Wibisono dan Constan Karma bertemu tokoh masyarakat atau mantan Bupati Paniai, a.n. Naftali Yogim.   Tokoh Papua ini yang membentuk Kabupaten Intan Jaya yang menjadi lokasi terjadinya penembakan terhadap pendeta Yeremias, warga sipil dan dua anggota TNI bulan September lalu. (bgn123)20101002