Badung, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, menyambangi kawasan Pantai Melasti, Ungasan, Kuta Selatan, Badung yang digadang menjadi salah satu venue pada perhelatan dunia The 10th World Water Forum (WWF) pada pada 18-24 Mei 2024 mendatang.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya langsung meninjau beberapa spot ikonik dari kawasan pantai yang juga acap kali digunakan sebagai tempat untuk kegiatan upacara melasti/penyucian diri oleh warga sekitar yang biasanya dilakukan menjelang perayaan hari raya Nyepi di Bali. Antara lain Anjungan Watu Gangga, yang  digunakan sebagai tempat upacara agama oleh masyarakat setempat, dan sebagai sarana pemecah ombak.

Menurut dia, kawasan Pantai Melasti jadi lokasi yang sangat cocok untuk menjadi salah satu venue utama ajang yang akan menghadirkan delegasi dari hampir 200 negara tersebut. “Ditambah kita juga akan melaksanakan upacara sesuai kearifan lokal kita yang bertepatan dengan hari Tumpek Uye, dan kita ingin para delegasi turut menyaksikan langsung upacara tersebut. Kita harapkan juga masyarakat bisa ikut serta. Mendoakan bersama agar gelaran WWF ini berjalan dengan baik, lancar serta bermanfaat bagi alam Bali,” katanya pada Selasa (30/1/2024).

Acara pembukaan dilaksanakan pada 18 Mei 2024 bertepatan dengan hari baik menurut kearifan lokal Bali yaitu rahina (hari) Tumpek Uye, yang merupakan pelaksanaan upacara Danu Kerthi. Hari penyucian dan pemuliaan sumber air sebagai sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia.

Mengangkat tema “Water for Shared Prosperity” atau “Air untuk Kemakmuran Bersama”, Pertemuan ke-10 WWF menargetkan peserta 30.000 orang dari 172 negara. WWF merupakan kegiatan pertemuan internasional terbesar di bidang air yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Bali secara resmi diputuskan sebagai tuan rumah pada WWF ke-9 di Dakar, Senegal pada 19 Maret 2022, dengan perolehan 30 dari total 36 suara Dewan Gubernur (Board of Governors) World Water Council. Lewat proses tematik, politik, dan regional yang berlangsung diharapkan akan muncul inisiasi dan ide-ide yang akan dibahas lebih lanjut pada World Water Forum ke-10 Bali yang digelar bulan Mei 2024.

Hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup I Made Teja, Kepala Dinas PUPR Nusakti Yasa Weda, Kepala Dinas Kebudayaan I Gede Arya Sugiartha, Kepala Biro Pemkesra I Ketut Sukra Negara serta Kepala Biro Umum dan Protokol I Wayan Budiasa. (bgn003)24013018

Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, didampingi Direskrimum Polda Bali, Kombes Pol Surawan, Kepala Kantor BPN Badung Heryanto beserta jajaran dan kepala OPD terkait di Lingkungan Pemkab Badung sidak ke lokasi reklamasi/pengurukan Pantai Melasti, pada Jumat (1/7). Diperkirakan kurang lebih ada 2.6 hektar kawasan pantai yang berlokasi di sebelah timur tempat pertunjukan Kecak Dance tersebut diuruk secara ilegal oleh oknum pengusaha.

Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta mengungkapkan selain melakukan pengurukan pantai secara sewenang-wenang, oknum tersebut juga ditengarai telah melakukan tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam akta otentik. Hal ini telah dilaporkan oleh pihak Pemkab Badung ke SPKT Polda Bali pada Selasa 28 Juni 2022.

“Di sini terjadi reklamasi dengan memecah tebing batu karang dengan menggunakan beaker. Ini sudah melanggar aturan dan merusak ekosistem laut. Untuk itu, hari ini kami turun bersama Polda Bali dan BPN untuk menghitung titik koordinat sehingga kita bisa ketahui secara valid berapa luas kawasan pantai yang sudah diuruk, sehingga bisa dilakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh pihak Polda Bali,” ujarnya.

Bupati Giri Prasta menyebutkan pengurukan pantai ini melibatkan kerjasama beberapa pihak yang sudah dilakukan sejak tahun 2016. Dia menyatakan ada orang yang mengatasnamakan si A telah memerintahkan suatu kelompok, lalu kelompok tersebut menjalin kerjasama dengan pihak ke-3 agar melakukan reklamasi. untuk itu, pihaknya ingin meluruskan duduk persoalan yang ada sehingga betul-betul menjadi transparan.

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sudah jelas disebutkan, daratan kewenangan bupati/walikota, sementara pantai sampai 20 mil dan pulau-pulau kecil kewenangan dari pusat. Kenapa saya hari ini turun kesini karena kawasan ini sudah jadi daratan dan kami harap proses hukum bisa berjalan dengan baik, jangan sampai ada negara dalam negara dan jangan sampai orang yg tidak memiliki kewenangan melakukan kesewenang-wenangan,” tegasnya.

Sementara Direskrimum Polda Bali, Kombes Pol. Surawan, membenarkan bahwa pelanggaran yang terjadi di Pantai Melasti adalah murni reklamasi. Bahkan setelah pemantauan yang dilakukan di lokasi tersebut langsung dipasangi police line. Pihaknya pun akan segera melakukan pemanggilan para pihak yang terlibat.

“Reklamasi itu seharusnya ada rekomendasi dari Kementerian, sementara mereka saat ini belum memiliki rekomendasi. Untuk itu, semua pihak akan kami panggil termasuk perusahaan yang melakukan reklamasi,” tandasnya. (bgn003)22070107