Singaraja, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penutupan vila-vila mewah yang berada di kawasan resor mewah Plataran, Kabupaten Buleleng, beberapa waktu lalu.

Ketua pansus TRAP Made Supartha didampingi Wakil Sekretaris Somvir, Ketut Rochineng, Nyoman Budiutama, Oka Antara, Dyah Setuti, Gusti Mahendra Jaya, dan instansi terkait dalam sidak menemukan dugaan pelanggaran serius terhadap aturan tata ruang dan perlindungan lingkungan. “Nilai ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan. Sehingga, kami merekomendasikan penghentian operasional serta penutupan sementara terhadap aktivitas beberapa operasional vila mewah di kawasan tersebut hingga proses investigasi dan penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh,” kata Ketua Pansus TRAP I Made Supartha di Denpasar pada Kamis (30/4/2026).

Dia menyampaikan kawasan resor diketahui berdiri di dalam Taman Nasional Bali Barat di atas lahan seluas kurang lebih 382 hektare dengan total 18 unit vila. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 5 unit vila mewah teridentifikasi berdiri langsung di atas kawasan konsenvasi mangrove. Selain itu, ditemukan indikasi kuat adanya aktivitas penebangan mangrove, pemadatan lahan, serta pelanggaran terhadap garis sempadan pantai sejauh 100 meter dari garis air pasang tertinggi.

“Kami menemukan vila mewah dengan tarif mencapai Rp13,5 juta per unit/malam, namun dibangun di atas kawasan mangrove yang dilindungi. Ini jelas pelanggaran serius. Tidak boleh ada kompromi terhadap perusakan kawasan konservasi,” katanya.

Dia mengatakan luas lahan yang digunakan oleh manajemen Plataran mencapai kurang lebih 382 hektare hutan negara dan manggrove Ini bukan skala kecil, sehingga tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan harus jauh lebih besar dan tidak boleh mengabaikan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Bali secara tegas mengamanatkan perlindungan alam Bali, termasuk kawasan pesisir dan mangrove. Setiap investasi wajib tunduk pada prinsip menjaga keseimbangan alam Bali sesuai regulasi daerah.

Dasar hukum dan sanksi tindakan tersebut diduga melanggar sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, undang-undang provinsi bali 15/2023, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan Kawasan Pesisir, Perda Tata Ruang No. 2/2023, Perda Arsitektur Bali No. 2/2015, Perda Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, dan Ketentuan sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan meliputi Pidana penjara hingga 10 tahun denda hingga Rp10 miliar Sanksi administratif berupa pencabutan izin, penghentian kegiatan, serta kewajiban rehabilitasi mangrove komitmen perlindungan alam Bali.

Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan bahwa perlindungan alam Bali merupakan amanat konstitusional daerah yang tidak dapat ditawar. Regulasi daerah secara tegas mengatur bahwa kawasan pesisir, termasuk hutan mangrove, merupakan zona lindung yang harus dijaga keberlanjutannya.

Temuan ini menambah daftar panjang dugaan pembabatan mangrove di Bali yang dinilai mengancam keseimbangan ekosistem, meningkatkan risiko abrasi, serta merusak habitat alami.

Pansus mendesak seluruh instansi terkait untuk segera mengambil langkah tegas, transparan, dan terukur dalam menindaklanjuti kasus ini, serta memastikan tidak ada lagi praktik investasi yang melanggar aturan dan merusak lingkungan Bali. (bgn008)26043008

Denpasar, Baliglobalnews

Kinerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, yang getol mengawasi tata ruang di Pulau Dewata, mendapat dukungan penuh perwakilan warga Serangan dan Jimbaran dengan memberikan bunga mawar putih di Gedung DPRD Provinsi Bali pada Jumat (24/4/2026).

Menanggapi dukungan tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali melalui Ketua Pansus, I Made Supartha menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan masyarakat. Dia menegaskan bahwa bunga mawar putih yang diterima menjadi simbol komitmen moral bagi Pansus untuk bekerja dengan tulus dan berpihak pada kepentingan Bali. “Ini adalah lambang kesucian. Kami bekerja dengan tulus, ikhlas, dan lurus untuk menjaga tata ruang, aset, dan kebijakan Bali,” katanya.

Supartha mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk bersatu menjaga Bali, baik dari sisi alam, budaya, maupun kehidupan sosial. Menurutnya, kekuatan terbesar terletak pada persatuan rakyat. “Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan rakyat. Kami adalah pelayan, rakyat adalah pemiliknya. Saat ini kita harus kompak menjaga Bali untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Aksi simbolik ini mencerminkan harapan masyarakat pesisir terhadap keberanian Pansus TRAP dalam mengawal tata ruang dan menjaga kelestarian lingkungan Bali. Mawar putih yang dibawa warga menjadi lambang ketulusan, harapan, dan dukungan damai atas sikap tegas yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat dan alam Bali.

Perwakilan masyarakat Serangan, Ipung, menyampaikan apresiasi langsung kepada jajaran Pansus TRAP. Ia menilai langkah yang diambil selama ini menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini terabaikan. “Kami datang bukan untuk menekan, tetapi untuk menguatkan. Apa yang sudah dilakukan di Pulau Serangan menjadi harapan bagi kami. Kami mohon agar perjuangan ini terus dilanjutkan,” ujarnya.

Ipung menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk Gubernur Bali, aparat penegak hukum, serta instansi terkait yang dinilai telah membuka ruang keadilan bagi masyarakat. Dia menegaskan bahwa warga Serangan membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk memperjuangkan hak mereka ke depan.

Hal senada disampaikan perwakilan masyarakat Jimbaran, Linda. Dia mengungkapkan bahwa kehadiran Pansus TRAP telah membuka kembali persoalan lama yang selama puluhan tahun dirasakan masyarakat, khususnya terkait keberadaan pengelolaan kawasan di Jimbaran. “Kami berterima kasih karena kasus kami akhirnya dibuka. Kami berharap tata ruang Bali benar-benar ditegakkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk perlindungan pura dan akses jalan yang selama ini tertutup,” ujarnya.

Linda juga menekankan pentingnya peninjauan kembali sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, serta mendorong langkah tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan tata ruang.

Aksi damai ini menjadi gambaran kuat bahwa isu tata ruang dan lingkungan telah menjadi perhatian bersama. Dari Serangan hingga Jimbaran, suara rakyat kini mengalir ke ruang-ruang kebijakan, mengingatkan bahwa Bali bukan sekadar ruang pembangunan, melainkan warisan yang harus dijaga bersama. (bgn008)26042502

Denpasar, Baliglobalnews

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali kembali memanggil manajemen PT Gautam Indah Perkasa dan Queens Tandoor Restaurant dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali pada Selasa (24/2/2026) lalu.

Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai menyoroti izin operasional restoran yang dinilainya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan, meski Pansus telah melayangkan surat dan rekomendasi resmi sebelumnya. “Kami bekerja siang malam guna mengawasi pelaksanaan perda dan aturan. Namun di lapangan justru diduga diabaikan. Ini membuat kami malu, karena rekomendasi tidak dijalankan. Kami minta agar taatilah aturan yang ada,” kata Dewa Rai didampingi Wakil Sekretaris Somvir.

Dewa Rai menegaskan lembaganya telah dua kali melayangkan teguran sebelum, akhirnya mengeluarkan rekomendasi penutupan. Bahkan, Satpol PP Kabupaten Badung telah memasang garis penyegelan (Pol PP line). “Setahu saya, begitu pertama mengeluarkan rekomendasi untuk ditutup karena ada proses administrasi yang belum terselesaikan, sudah jelas kami tutup dengan memasang Pol PP line. Tapi apa yang terjadi di lapangan?” ujar Dewa Rai. 

Pihaknya mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada Gubernur Bali, karena merasa rekomendasi DPRD seolah tidak dihormati. 

Sementara kuasa hukum Queen’s Tandoor Restaurant, I Made Kade Artha, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. “Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas sesuatu yang tidak mengenakkan ini. Memang benar setelah penyegelan ada operasi restoran,” katanya.

Dia menyampaikan saat ini seluruh perizinan sedang dalam proses, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) yang disebut telah terbit sejak 1 November 2018 dan dilakukan penyesuaian melalui sistem OSS. (bgn008)26022618

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Gabungan Pansus TRAP Provinsi Bali dan Kabupaten Badung meminta pihak PT JH, karena tidak adanya penandatanganan komitmen tertulis dari pihak PT Jimbaran Hijau (JH) agar dapat menjamin akses warga Desa Adat Jimbaran untuk bisa sembahyang serta melakukan perbaikan dan renovasi Pura Batu Nunggul yang berada di dalam kawasan pengelolaan PT JH.

“Jika tidak bisa mengambil keputusan, keluar dari ruangan ini! Keluar saja!” tegas Sekertaris Komisi II DPRD Badung I Wayan Luwir Wiana saat rapat rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Bali pada Rabu (7/1/2026).

Sebelum diminta keluar ruangan, dalam RDP tersebut pihak PT JH, Ignatius Suryanto dalam paparannya sempat mengatakan terkait permintaan penandatanganan komitmen tertulis dalam RDP, belum dapat mengambil keputusan karena kewenangan tersebut berada pada pemegang saham atau pemilik perusahaan. “Kami di sini posisinya sebagai perwakilan legal. Untuk penandatanganan komitmen seperti yang diminta, kami harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan owner. Kami tidak dalam posisi mengambil keputusan final. Kalau saya tanda tangani ini sendiri, besok saya bisa tidak bekerja lagi,” katanya.

Dia menambahkan, seluruh hal yang disampaikan dalam forum RDP pada prinsipnya telah melalui pembahasan internal perusahaan, namun tetap memerlukan persetujuan pemilik sebelum dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis.

Ignatius menyampaikan seluruh perizinan pengembangan Kawasan Terpadu Bali International Park telah ditempuh sesuai ketentuan hukum dan teknis yang berlaku. Dia menyebutkan perusahaan menjalankan proses perizinan secara terencana, transparan, dan berlandaskan prinsip keberlanjutan.

Menurut dia, perusahaan berpedoman pada prinsip keberlanjutan dan filosofi Tri Hita Karana dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kawasan. “Prinsip Tri Hita Karana menjadi pedoman kami dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kawasan,” ujarnya.

Dia menyebutkan masterplan pengembangan Bali International Park dirancang dengan mengintegrasikan fungsi hunian, perdagangan, rekreasi, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya Bali. “Perizinan kawasan Bali International Park telah kami tempuh sesuai prosedur hukum dan teknis. Seluruh dokumen perizinan menunjukkan bahwa pengembangan kawasan ini dilakukan secara legal dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam RDP itu, tokoh masyarakat sekaligus mantan Bendesa Adat Jimbaran, Agung Rai Dirga, memaparkan keterkaitan kawasan yang saat ini dikuasai PT Jimbaran Hijau dengan keberadaan Pura Kahyangan Jagat Ulun Suwi. Dia menegaskan, pura tersebut telah ada sejak zaman kuno, dengan penanda angka tahun 958 Masehi yang menunjukkan nilai sejarah dan spiritual yang sangat kuat bagi masyarakat Jimbaran.

Agung Rai Dirga juga menyampaikan bahwa Desa Adat Jimbaran telah memperoleh sertifikat resmi Pura Kahyangan Jagat pada tahun 2022 sebagai bentuk pengakuan administratif atas warisan leluhur. Menurut dia, palemahan pura tersebut mencakup wilayah luas yang sejak dahulu dikelola masyarakat adat.

Sejak awal 1980-an, kata dia, terjadi perubahan pengelolaan lahan yang berdampak pada berkurangnya akses masyarakat adat terhadap tanah garapan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal. Hingga kini, ratusan kepala keluarga terdampak, sebagian tinggal di tanah desa dengan status pinjam pakai hingga 2030, sementara ratusan lainnya tidak memiliki hunian tetap.

Pengempon Pura Batu Nunggul, I Nyoman Tekad, menambahkan sejak 1994 masyarakat Jimbaran diminta melepaskan hak atas tanah garapannya. Dia juga menyebutkan adanya larangan membawa material untuk perbaikan pura, serta penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh PT Citratama Selaras yang kemudian dialihkan kepada PT Jimbaran Hijau tanpa seizin dan sepengetahuan masyarakat adat. (bgn008)2010805

Denpasar, Baliglobalnews

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali menghentikan aktivitas usaha olahraga padel Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, usai inspeksi mendadak (sidak) di lokasi setempat pada Selasa (30/12/2025). Pansus menduga usaha tersebut melanggar ketentuan tata ruang atau berdiri di atas lahan sawah yang dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan.

Sidak dipimpin Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, bersama Wakil Ketua Pansus Agung Bagus Tri Candra Arka, Wakil Sekretaris Pansus Dr Somvir, serta anggota Pansus I Ketut Rochineng, dan I Wayan Bawa, sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang menyoroti aktivitas pembangunan dan operasional usaha padel di kawasan pertanian produktif. “Pada hari ini, saya bersama beberapa anggota Pansus TRAP turun langsung ke lokasi. Sidak ini kami lakukan atas laporan resmi dari masyarakat terkait adanya kegiatan usaha padel di wilayah Munggu,” kata Supartha.

Di lokasi, Pansus menemukan bahwa Jungle Padel berdiri di atas lahan sawah dilindungi (LSD) sekaligus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan ketentuan tata ruang Provinsi Bali, kawasan tersebut termasuk zona hijau P1 yang secara tegas tidak diperuntukkan bagi pembangunan non-pertanian.

Suparta menegaskan secara regulasi tata ruang, pembangunan di kawasan LP2B tidak diperbolehkan dalam bentuk apa pun selain untuk kegiatan pertanian.

Untuk memperjelas aspek teknis, Pansus menghadirkan perwakilan Dinas PUPR serta unsur perizinan Pemerintah Kabupaten Badung. Dari pemaparan Dinas PUPR Badung ditegaskan bahwa lokasi Jungle Padel secara peruntukan ruang memang berada di kawasan LP2B. “Ini adalah lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk kegiatan seperti ini jelas tidak diizinkan. Tidak boleh ada pembangunan dalam bentuk apa pun di atas lahan LP2B,” tegas perwakilan Dinas PUPR Badung di hadapan anggota Pansus.

Dari sisi perizinan, perwakilan dinas perizinan Kabupaten Badung juga memastikan tidak pernah menerbitkan izin usaha maupun izin bangunan untuk kegiatan tersebut. Hal itu disebabkan secara tata ruang kawasan LP2B memang tidak memungkinkan diterbitkannya perizinan. “Secara logika dan aturan, dinas perizinan tidak mungkin mengeluarkan izin di jalur hijau. Jika sampai ada izin yang dikeluarkan, itu bisa berimplikasi pidana,” tegas Wayan Bawa.

Pihaknya menilai pelanggaran ini tergolong serius, karena menyangkut perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang menjadi kepentingan jangka panjang Bali. Apalagi, usaha tersebut telah beroperasi meskipun tidak mengantongi izin yang sah. “Atas dasar itu, saya merekomendasikan agar usaha ini ditutup sementara sambil menunggu proses penertiban dan penegakan aturan. LP2B tidak mungkin diberikan izin untuk usaha seperti ini. Ini harus menjadi pelajaran bagi investor, baik dari luar maupun lokal,” jelasnya.

Sementara Anggota Pansus I Ketut Rochineng menegaskan lahan LP2B merupakan kawasan yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan usaha di atasnya tidak dibenarkan dan tidak mungkin memperoleh izin dari pemerintah. “Yang seharusnya ini dilindungi karena LP2B. Jadi otomatis kegiatan seperti ini dilarang dan izinnya tidak akan pernah keluar,” katanya.

Wakil Ketua Pansus Agung Bagus Tri Candra Arka dalam dialog dengan pemilik usaha Ronald Steven mengungkap bahwa pemilik mengakui tidak pernah mengurus perizinan untuk kegiatan tersebut. Ronald juga mengakui bahwa lahan tersebut sebelumnya merupakan sawah produktif. “Tidak ada mengurus izin,” kata Ronald saat ditanya Pansus.

Terkait klaim pemilik yang mengacu pada sistem OSS, pihak PUPR menjelaskan bahwa koordinat dalam sistem OSS kerap tidak sepenuhnya sesuai dengan RDTR daerah. Berdasarkan RDTR Kabupaten Badung, kawasan tersebut tetap berstatus LP2B. “Anda harus mengikuti peta zona kabupaten, bukan OSS,” tegas Gung Cok kepada pemilik usaha.

Politisi dari Partai Golkar ini juga mengingatkan aparat desa, perbekel, serta pengurus subak untuk lebih aktif mengawasi pergerakan pembangunan di wilayah pertanian. Pengawasan dini dinilai penting agar alih fungsi lahan sawah tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak lingkungan seperti banjir serta hilangnya daya resap air. “Kalau Bali kita biarkan seperti ini, hamparan sawah akan habis. Ini bukan soal anti investor, tapi soal menjaga peruntukan lahan dan masa depan Bali,” ucapnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali sepakat menyatakan akan menyampaikan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah agar dilakukan penegakan hukum dan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan aturan tata ruang dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi keberlanjutan sektor pertanian di Bali.

Sebagai langkah awal, Satpol PP Provinsi Bali langsung melakukan penghentian sementara aktivitas usaha Jungle Padel dengan memasang garis penyegelan Satpol PP Line di lokasi.

Kasatpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi menegaskan bahwa penggunaan bangunan sebagai sarana olahraga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan tata ruang dan perizinan. “Sekalipun digunakan sebagai arena olahraga, bukan berarti bisa mengabaikan ketentuan perizinan. Kalau sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, maka keberadaan bangunannya jelas melanggar,” tegasnya.

Pihaknya sejalan dengan rekomendasi Pansus TRAP DPRD Bali dan akan menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah secara konsisten. Satpol PP Provinsi Bali juga telah berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Badung untuk pengawasan lanjutan di lapangan. “Untuk wilayah Badung, kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Badung terkait pengawasan dan langkah tindak lanjutnya,” ujarnya. (bgn008)25123105

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan pelepasan Pol PP line di lokasi tempat usaha yang disegel wajib didasari keputusan final dari hasil pendalaman yang dilakukan Pansus TRAP DPRD Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali.

“Tidak boleh melepas Pol PP line sebelum diputuskan oleh Pansus TRAP DPRD Bali dan Pemerintah Provinsi Bali. Kalau ingin dibuka dan cepat selesai, maka segera buat komitmen, sampaikan ke Pemkab, biar segera dirumuskan dan diputuskan,” ucap Dewa Dharmadi di Gedung DPRD Provinsi Bali pada Jumat (19/12/2025).

Dewa Dharmadi menegaskan dari hasil pendalaman awal yang dilakukan, sebagian besar bangunan yang dipermasalahkan di kawasan Jatiluwih diketahui berdiri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Tabanan. Namun, ketika Perda tersebut mulai diberlakukan, bangunan-bangunan itu dinilai tidak lagi sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku, khususnya di kawasan WBD. “Terdapat salah satu di antaranya. Salah satu itu berarti lebih dari satu, posisi bangunan dari 14 bangunan yang kita dalami. Harusnya 15 tapi 1 tercecer belum sempat kami dalami, di antaranya berdiri bangunan sebelum penetapan Perda Tata Ruang di Jatiluwih,” katanya.

Oleh karenanya, Satpol PP Bali menyerahkan penentuan langkah lanjutan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Pemerintah Provinsi Bali beserta Pansus TRAP sebagai pemegang kewenangan. “Kami minta keputusan nanti dari pemkab Tabanan. Artinya bangunan itu dibangun sebelum Perda Tata Ruang dan LSD ditetapkan di kawasannya. Nah, yang masuk dalam kawasan dari 205 hektare khusus di Jatiluwih, kami minta dulu komitmen kepada para petani,” katanya.

Terkait permintaan agar pol PP line segera dibuka, Rai Dharmadi menegaskan hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya komitmen nyata dari para pengelola usaha. Menurut dia, pembukaan pengamanan harus dibarengi dengan sikap terbuka dan kesediaan untuk menindaklanjuti hasil penertiban.

Menjemur dia, selama pemanggilan klarifikasi data sebelumnya masih terdapat pengelola yang belum sepenuhnya jujur dalam menyampaikan kondisi usahanya. “Kami minta dulu komitmen kepada para petani. Untuk bisa membuka poll pp line, tentunya juga dibarengi dengan tindakan nyata oleh para pengelola warung atau restoran,” ucapnya lagi.

Dalam pendalaman tersebut, Satpol PP Bali juga menyoroti karakter usaha yang berkembang di kawasan Jatiluwih. Sejumlah bangunan yang disebut sebagai warung dinilai telah berkembang menjadi restoran dengan pendapatan yang cukup besar, namun informasi tersebut tidak disampaikan secara terbuka. “Kalau dibilang warung cukup besar seperti Sunari, bukan warung namanya itu, resto itu. Pendapatannya pun juga kalau dilihat terus terang kami perkirakan hampir Rp 8-10 juta,” beber Rai Dharmadi.

Selain persoalan tata ruang dan alih fungsi lahan, aspek kesucian kawasan juga menjadi pertimbangan penting. Rai Dharmadi menyebut, sejumlah bangunan beririsan dengan kawasan suci dan tempat suci, sehingga secara aturan tidak dimungkinkan keberadaannya. Kondisi tersebut memperkuat alasan pemerintah untuk tetap melakukan penertiban di kawasan WBD Jatiluwih.

Dia menegaskan, pencabutan pol PP line tanpa kejelasan keputusan dan komitmen pembongkaran justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Satpol PP Bali, kata dia, tidak ingin mengambil langkah yang dapat merusak wibawa pemerintah. “Yang pasti kami ingin itu dibongkar baru kita cabut Pol PP lain,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Rai Dharmadi juga mengungkap adanya aspirasi dari masyarakat petani agar pengelola usaha di sekitar sawah memberikan nilai tambah atau kompensasi atas pemanfaatan lanskap persawahan sebagai daya tarik utama. Menurutnya, selama ini kepedulian tersebut masih sangat minim, berbeda dengan praktik di kawasan wisata lain seperti Ubud.

“Saya mendapatkan informasi dari beberapa yang sudah kami dalami. Restoran-restoran yang di luar kawasan, seberang jalan. Harapan dari masyarakat petani sebagai objek mereka, agar dapat nilai tambah sebagai pemilik view (sawah), itu kan bagus,” jelasnya.

Berdasarkan aturan, kata dia, seluruh langkah penertiban dilakukan berdasarkan rekomendasi Forum Pengawasan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tabanan serta berlandaskan peraturan daerah yang berlaku, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena itu, pemerintah meminta para pengelola usaha tidak hanya menyampaikan keberatan, tetapi juga menawarkan solusi yang jelas dan bertanggung jawab. (bgn008)25122004

Denpasar, Baliglobalnews

Pansus TRAP (Tata Ruang, Aset dan Perizinan) DPRD Bali mengambil langkah tegas untuk menjaga Jatiluwih tetap terjaga agar tidak nantinya malah status WBD (Warisan Budaya Dunia) oleh UNESCO dicabut. Aksi-aksi yang muncul di masyarakat tetap akan diawasi dan tidak membuat Pansus surut untuk mempertahankan status WBD untuk Jatiluwih. Hal itu disampaikan Ketua Pansus TRAP I Made Supartha pada Sabtu (6/12/2025).

Dia menegaskan kawasan Jatiluwih yang sejak 2012 diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia dan kembali menguatkan reputasinya dengan predikat Desa Terbaik Dunia versi UN Tourism tahun 2024, kini menjadi fokus utama pengawasan Panitia Khusus Tata Ruang dan Aset Pemerintah (Pansus TRAP) DPRD Bali. “Pengawasan ini dilakukan menyikapi mulai menyempitnya lahan sawah akibat alih fungsi menjadi bangunan beton-kondisi yang dinilai mengancam identitas budaya Bali serta citra Jatiluwih sebagai destinasi sawah terindah yang dicari wisatawan mancanegara,” katanya.

Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan kehadirannya bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan penataan ruang berjalan benar, menjaga warisan budaya, dan membangun ekonomi rakyat tanpa merusak alam. Supartha mengatakan sebuah anugerah bagi warga Jatiluwih, memiliki keindahan sawah yang tak ada lawasannya di dunia. “Aset yang membanggakan adalah keindahan sawah terasering. Ini tak ada lawan tading di dunia, hingga UNESCO menetapkan sebagai WBD. Ini yang harus dijaga, jika ini mampu dijaga, mampu memberikan kontribusi bagi warga tanpa harus merusaknya,” kata politisi asal Tabanan itu.

Supartha juga mengatakan perlu perjuangan panjang sampai UNESCO menetapkan Jatiluwih sebagai WBD, jika kemudian terus terbangun otomatis nantinya akan dicabut status dari UNESCO. “Mari jaga bersama, jangan malah sumber daya tarik ini rusak, nanti dicabut status WBD-nya oleh UNESCO. Kita rugi semua,” katanya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali itu reaksi dari warga memasang seng dan plastik tetap mendapat pengawasan. Untuk selanjutnya para pemilik restoran juga akan dipanggil oleh Satpol PP Bali. Dia juga berharap agar ada tindakan dari OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, agar tidak sampai membuat pembatalan kunjungan. “Kami tetap berikan porsi serius, untuk pengawasan Jatiluwih. Sangat disayangkan ada aksi-aksi seperti itu. Sampai akhirnya membatalkan kunjungan ke Jatiluwih, itu merusak lumbung padi sendiri namanya. Jatiluwih citranya ndak bagus, termasuk Bali,” tegasnya.

Supartha mengatakan setelah ada langkah tegas penutupan restoran yang melanggar ini, Pansus sedang melakukan kajian-kajian untuk memberikan solusi-solusi. Intinya mampu melestarikan sawah, tetap jadi WBD UNESCO dan rakyat tetap sejahtera. “Kami ingin Jatiluwih tetap menjadi ikon dunia. Sawahnya lestari, budayanya hidup, rakyatnya sejahtera,” tegasnya.

Didesain pula restoran khas desa yang menampilkan kuliner lokal yang higienis bagi tamu yang berkunjung. Warga akan dilibatkan penuh dalam pengelolaan wisata, sehingga pendapatan tidak lagi didominasi pihak luar/kelompok pemodal tertentu. Kemudian wisata yang melibatkan wisatawan, untuk terlibat dalam manyi, metekap, nandur, mandi lumpur, menangkap belut dan trekking di sawah, nantinya menjadi satu atraksi yang berimbas pada pendapatan atau kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, perlu juga diketahui bahwa yang diperbolehkan di sawah yang masuk posisi WBD ini juga ada. “Ada area yang bisa dibangun, yaitu 3 kali 6 meter. Ini yang disebut badan sampi (kandang sapi), tapi bisa nantinya difungsikan tidak hanya untuk kandang sapi,” kata Supartha.

Area bangunan 3 kali 6 meter ini, bisa dibangun satu unit di setiap bidang sawah yang dimiliki. Bisa nantinya dimanfaatkan untuk area usaha. Untuk menjual kopi, jajanan Bali, kelapa muda dan lainnya. “Konsep ini nanti mau dijelaskan, dibuat nantinya yang artistik dan nanti memang dimiliki oleh pemilik lahan, bukan investor luar. Badan sampi ini mampu menjadi area komersial, kecil namun bisa menjadi sumber kesejahteraan petani, selain lahan pertaniannya,” urai Anggota Komisi I DPRD Bali ini

Pansus juga menegaskan bahwa petani sebagai penjaga utama bentang sawah akan mendapat perhatian khusus. Salah satu langkah konkret memberikan insentif penyediaan sarana produksi dengan menyalurkan bantuan benih, pupuk, memperhatikan irigasinya, memperhatikan pengenaan pajak juga asuransi nya pertaniannya dan memperkuat sistem subak agar produksi pertanian tetap stabil dan tidak terganggu serta memperhatikan pemasarannya. Sehingga, pemerintah hadir kepada petani yang tidak mengalihkan lahannya sabagaimana konsep LSD dan LP2B yang sudah diatur. “Bisa saja para pemilik lahan nanti disentuh dari program pemerintah, misalnya beasiswa pendidikan satu KK satu sarjana,” pungkasnya. (bgn008)25120606

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha mengatakan pansus tidak menghambat pembangunan, tetapi memastikan penataan dilakukan sesuai aturan agar masyarakat tetap sejahtera tanpa harus merusak alam yang menjadi sumber kehidupan mereka. Hal itu disampaikan Suparta ketika diminta tanggapan atas tindakan pemilik lahan dan bangunannya yang ditertibkan memasang seng dan plastik hitam di sawah mereka. Tindakan pemilik lahan tersebut viral di media sosial.

Suparta menyebutkan dalam konsep pengembangan yang disiapkan Pansus TRAP, rumah-rumah penduduk akan ditata untuk diarahkan menjadi homestay berstandar internasional, sementara restoran khas desa akan dirancang untuk menyajikan kuliner lokal yang higienis bagi wisatawan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali itu juga mengatakan keterlibatan warga akan menjadi pondasi utama agar pendapatan wisata tidak terus didominasi pemodal dari luar. Berbagai aktivitas pertanian tradisional dapat dikemas menjadi paket wisata, mulai dari manyi, metekap, nandur, mandi lumpur, menangkap belut, hingga trekking menyusuri persawahan dan piknik di tengah sawah.

Di samping itu, kata dia, aktivitas seperti bajak sawah menggunakan sapi, panen massal dengan cara sepingan, hingga pengolahan kuliner tradisional seperti lawar lindung, klipes goreng, pepes jubel, dan blauk dapat dikembangkan di gubuk para petani sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dari kunjungan wisatawan. “Dengan model ini, ekonomi naik, budaya Bali tetap terjaga, dan desa wisata Jatiluwih tidak kehilangan identitasnya,” katanya.

Pansus TRAP, lanjutnya, memastikan petani sebagai penjaga utama lanskap sawah akan mendapat prioritas. Mereka mendorong penyediaan benih, pupuk, perbaikan irigasi, penyesuaian pajak, hingga asuransi pertanian agar petani tetap aman dan produktif. Sistem subak akan diperkuat agar ketahanan pangan tidak terganggu. “Jatiluwih bukan hanya ikon dunia, tetapi simbol keberlanjutan budaya Bali. Sawahnya harus lestari, rakyatnya harus sejahtera,” tegas politisi asal Dajan Peken, Tabanan, itu.

Dia menegaskan pemerintah hadir untuk memastikan identitas budaya Jatiluwih tidak terkikis oleh pembangunan yang tidak sesuai peruntukan. Kawasan Jatiluwih, yang sejak 2012 ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO dan pada 2024 dinobatkan sebagai Desa Terbaik Dunia versi UN Tourism, kini disebut mengalami tekanan akibat alih fungsi sawah menjadi bangunan permanen. “Wisatawan datang untuk melihat hamparan sawah, subak, dan budaya Bali. Bukan beton. Pansus hadir agar masyarakat mendapat manfaat ekonomi yang lebih besar dan bangga terhadap desanya, bukan hanya jadi penonton,” katanya seraya menambahkan, langkah pengawasan tersebut sejalan dengan visi Gubernur Bali tentang desa maju dan rakyat sejahtera, termasuk dorongan mencetak generasi unggul melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana. (bgn008)25120517

Tabanan, Baliglobalnews 

Tindakan tegas berupa penertiban bangunan yang melanggar di kawasan wisata Desa Jatiluwih yang Warisan Budaya Dunia UNESCO, kini secara efektif diambil alih oleh Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah penertiban yang dilakukan provinsi tersebut.

Intervensi ini terjadi setelah Pansus TRAP DPRD Bali sidak di Desa Jatiluwih pada Selasa (2/12/2025) dan menemukan 13 bangunan melanggar di Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang kemudian disegel sementara.

Arnawa menegaskan pihaknya menyambut baik aksi Pansus TRAP DPRD Bali, karena penertiban pelanggaran harus dilakukan secara tegas demi menjaga masa depan khususnya Tabanan dan warisan UNESCO. “Saya selaku Ketua DPRD dari dulu memberikan masukan kepada eksekutif untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kami sangat setuju (Pansus TRAP mengambil alih),” ujar Arnawa ketika dimintai konfirmasi pada Rabu (3/12/2025).

Arnawa menekankan bahwa Pemkab Tabanan wajib peduli dan mendorong penutupan serta pembongkaran yang telah ditetapkan Pansus TRAP DPRD Bali jika terbukti melanggar regulasi. “Saya tidak ingin Tabanan ini hancur ke depan. Kita wajib bersama-sama untuk menjaga untuk melakukan penertiban sesuai dengan regulasi yang ada,” katanya.

Selain penertiban, Arnawa menuntut adanya kompensasi nyata dari Pemkab Tabanan bagi petani yang lahannya berstatus warisan budaya dunia. “Saya berbicara setidak-tidaknya pajak ini 100 persen harus bebas lahan pertanian itu,” tegas Arnawa seraya mendesak pembebasan pajak lahan pertanian secara total sebagai bentuk kompensasi.

Sementara pemilik bangunan Sunari Bali yang ditertibkan, Nengah Darmika Yasa mengaku bangunannya memang tidak memiliki izin meskipun sudah berdiri sejak 2017. “Bangunan ini sudah ada dari tahun 2017. Tapi mengapa baru sekarang diprotes,” katanya. 

Dia berharap pemerintah memberikan solusi agar warga lokal bisa ikut merasakan dampak pariwisata di rumahnya sendiri. “Saya hanya ingin mengais rezeki dan merasakan dampak pariwisata di Jatiluwih. Saya cuma petani biasa, penghasilan tidak seberapa,” ujarnya.

Pansus TRAP DPRD Bali juga menerima lima aduan masyarakat (dumas) baru di luar 13 titik yang sudah disegel, termasuk adanya bangunan yang melanggar sempadan jalan dan aktivitas melukat di tempat suci yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Arnawa meminta Pemkab segera melakukan pendataan ulang dan menindaklanjuti dumas tersebut. “Kami berharap Pemkab melakukan penindakan sesuai dengan regulasi yang ada,” pungkasnya. (bgn020)25120309