Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung membahas tentang pelestarian seni dan budaya di Ruang Sidang Gosana Madya, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Kamis (20/8/2026.)

Rapat kerja Pansus tentang Perlindungan Seni dan Budaya tersebut dipimpin Ketua Pansus I Nyoman Graha Wicaksana didampingi Anggota Made Retha, Made Suwardana, dan Nyoman Sudana, dengan mengundang banyak peserta dari perwakilan-perwakilan sanggar, perwakilan pelaku pariwisata, seniman dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
Usai memimpin rapat, Graha Wicaksana mengatakan raperda inisiatif DPRD Kabupaten Badung tersebut bertujuan bagaimana seni dan kebudayaan mendapat perlindungan, memberikan kemanfaatan, dan juga pembinaan.

Dia menyatakan yang menjadi atensi secara garis besar apa yang menjadi usul, kendala-kendala selama ini, bagaimana pelaku-pelaku seni, seperti pementasan di hotel yang dibayar di bawah harga, dan juga ketika ketika mereka mendapat undangan ke luar daerah tetapi tidak punya biaya. “Raperda ini secara tegas pemerintah harus terlibat di sana, karena pemerintah sebagai pembina, memberikan pelayanan, perlindungan ketika ada kegiatan,” katanya kepada para wartawan.

Dalam posisi tersebutlah, kata Graha, dibentuklah Majelis Kebudayaan yang perannya nanti berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah Pemerintah Kabupaten Badung bagaimana mengembangkan, membina, melindungi dan juga menjaga seni dan budaya agar eksis. “Majelis Kebudayaan ini, akan menjadi media, menjadi tempat, dimana kendala yang selama ini terjadi bisa diselesaikan melalui Majelis Kebudayaan Bali ini, agar seni ini tidak terlalu mudah dikomersialisasikan. Jadi tetap ada batasan-batasan, seperti yang menjadi keluhan-keluhan selama ini, kita berharap melalui perwakilan perhotelan yang juga hadir berkoordinasi yang nantinya menguntungkan kedua belah pihak,” katanya.

Graha menyebutkan perda ini nantinya akan memberikan pemberdayaan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Badung. Dia juga menyebutkan sanksi bukan berarti bermaksud untuk membatasi kebebasan ekspresi. “Yang menjadi landasan kenapa kami merekomendasikan sanksi, terkait dengan terjadinya penyalahgunaan pementasan di luar etika, moral, dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah,” katanya.

Dia mencontohkan adanya pementasan joged cabul, ada penggunaan seni keagamaan dan kesakralan yang tidak pada tempatnya. “Di sini pun kami tidak melakukan sanksi yang keras, tapi teguran, peringatan, dan seterusnya sampai kalau masih melanggar, terakhir baru rekomendasi pencabutan izin. Di sini tidak ada kami istilahnya membatasi kreativitas dari masyarakat, tetapi kita berupaya supaya tidak disalahgunakan atau tidak terlalu dikomersialkan,” katanya.

Usai raker dengan perwakilan masyarakat, Graha menyatakan akan menggelar rapat internal lagi dengan melibatkan perangkat daerah pengguna atau user-nya yaitu Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, bahwa apa yang menjadi masukan hari ini kita rangkum. Pihaknya menargetkan ranperda tersebut rampung dalam waktu dua bulan dan langsung diparipurnakan. (bgn003)26082014

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Perda No. 7/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggelar rapat finalisasi di Ruang Sidang Gosana II, Sekretariat DPRD Badung, pada Jumat (25/7/2025).

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus I Nyoman Satria didampingi Koordinator I Made Sunarta dan Sekretaris I Wayan Sandra dihadiri Anggota di antaranya I Made Suryananda Pratama, I Made Retha, I Made Sada, I Made Sudira, dan I Made Suparta. Sementara dari eksekutif hadir di antaranya Kadis Pariwisata I Nyoman Rudiarta, Kabag Hukum Asteya Yudhya, Bapenda Ni Putu Sukarini, Direktur RSD Mangusada I Wayan Darta, Kepala DPMPTSP I Made Agus Aryawan, dan perwakilan dari OPD terkait.

Usai memimpin rapat, Satria menyatakan pihaknya mengikuti petunjuk dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri termasuk Kementerian Hukum. “Kita ikuti petunjuk-petunjuknya, setelah itu ada pembahasan-pembahasan tarif-tarif, tarik ulur besaran tarifnya. Menariknya, ini harus dikejar secepatnya, karena kalau tidak tepat waktu berarti nanti ada sanksi, DAU kita bisa ditunda sepuluh persen tahun berikutnya. Yang kedua, kalau tidak selesai, hak-hak keuangan kepala daerah juga tidak dapat selama enam bulan. Makanya Bupati juga ikut menanyakan kepada Ketua Pansus, ada nggak perangkat daerah kami yang tidak hadir. Begitu pedulinya Bapak Bupati Wayan Adi Arnawa terhadap Pansus Perubahan Perda No. 7/2023 biar tidak kena sanksi dari Pemerintah Pusat,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Selain DAU, kata dia, juga ada pajak penghasilan tidak dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. “Karena itu kita kejar dengan tidak mengurangi kualitas. Hari ini finalisasi, tanggal 28 Juli nanti ada pemandangan umum fraksi-fraksi, tanggal 4 Agustus ada jawaban pemerintah, tanggal 5 kita rapat intern jam 10.00 pagi dan jam 11.00 kita rapat paripurna persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Badung. Setelah itu kita kirim evaluasi ke Gubernur melalui Biro Hukum setelah itu baru ke Kementerian Keuangan untuk dievaluasi kembali apakah sesuai dengan rekomendasi beliau atau tidak. Kalau sudah sesuai mungkin bisa diundangkan oleh Sekretaris Daerah,” katanya.

Satria memastikan dari perubahan perda tersebut akan ada kenaikan pendapatan Pemkab Badung. Dia mencontohkan dari parkir sepeda motor walaupun kecil dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sebelumnya parkir roda tiga tidak ditentukan, dalam perubahan perda ditetapkan Rp3.000, mobil-mobil biasa dari Rp2.000 menjadi Rp4.000, truk ditetapkan Rp10.000. Termasuk juga nanti sewa tanah milik aset daerah itu menjadi salah satu penghasil. Dulu pendapatan itu masuk ke lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sekarang masuk ke retribusi. “Pendapatan itu menjadi salah satu potensi yang kami kejar. Kalau lebih murah dari pasaran, tetap kita akan menggunakan appraisal independen. Yang lama penggodokan itu adalah penyewaan di pesisir pantai, kalau biasanya tidak ada nilainya. Di bawah satu tahun itu susah, kalau appraisal independen tiga bulan, dan itu sangat mahal. Oleh karena itu harus ditetapkan di peraturan daerah. Tarif-tarif ini sewaktu-waktu berubah, tetapi diberikan waktu selambat-lambatnya tiga tahun dilakukan evaluasi, apakah ditetapkan atau dinaikkan atau disesuaikan atau diturunkan kembali. Yang jelas harus ditinjau kembali selambat-lambatnya tiga tahun,” katanya.

Dia juga menyebutkan tarif pelayanan ambulans ada perubahan dari sistem kilometer menjadi per zona. “Misalnya ke Badung, Tabanan, Gianyar dan lainnya tidak bisa diketahui berapa kilometer, sehingga diganti menjadi per zona,” katanya.

Ketika ditanya terkait dengan program ambulans gratis dari Bupati, Satria menegaskan seluruh warga Badung gratis pelayanan ambulans. “Kalau warga luar Badung dikenakan tarif sesuai zona,” tandasnya. (*/bgn003)25072508

Mangupura, Baliglobalnews

Pansus Ranperda DPRD Badung tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali kembali menggelar rapat kerja di Ruang Madya Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (30/10/2023).

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Pansus Wayan Edi Sanjaya didampingi Ketua Komisi IV, Made Suwardana, menyerap aspirasi masyarakat dengan mengundang camat, perbekel, lurah dan majelis desa adat yang ada di masing-masing Kabupaten Badung ini.

Edi Sanjaya menyebutkan ada beberapa yang menjadi masukan. “Usulan-usulan kami terima dari perbekel atau majelis alit kecamatan lebih cenderung mengusulkan jenis-jenis tanaman, dimana jenis-jenis tanaman yang akan kita lestarikan nanti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati,” kata Sanjaya kepada wartawan usai memimpin rapat.

Sanjaya merinci usulan jenis tanaman yang langka itu seperti sentul, cerme, badung. “Dalam perjalanan selanjutnya, kami mempunyai ide akan mengundang desa adat se-Kabupaten Badung, 124 desa adat, dan kami akan memberi tahu sebelum menghadiri rapat agar menulis jenis-jenis tanaman lokal yang ada di masing-masing desa adat untuk kita bicarakan dan nantinya bisa kita masukkan dalam perbup nantinya,” katanya.

Terkait lahan, kata dia, seperti yang ada di perda, akan menggunakan lahan-lahan milik Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten, juga lahan desa adat dan masyarakat. “Kerja samanya dalam bentuk penyediaan sarana, baik itu bibit dan lain sebagainya, yang diberikan kepada masyarakat, sehingga desa ataupun kecamatan akan menjadi indah dan Masyarakat mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi,” katanya.

Ketika ditanya apakah ranperda ini akan terbentur ruang dan lahan, dia menyatakan akan lebih dibahas nanti dengan dinas terkait seperti BPKAD Aset dan Dinas Tapem. “Itu akan dibicarakan lebih lanjut,” tandasnya. (bgn003)23103001