Mangupura, Baliglobalnews

Pansus DPRD Badung terkait Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, kembali menggelar rapat kerja (raker) finalisasi Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pagan Berkelanjutan (LP2B) dengan Dinas Pertanian dan Pangan Badung di ruang Rapim Sekretariat DPRD Puspem Badung Rabu (5/10/2022).

Pemimpin rapat, Nyoman Gede Wiradana, IB mengatakan Ranperda LP2B mendapat atensi khusus dari seluruh anggota Pansus. Pasalnya, aturan ini akan berimbas pada masyarakat, khususnya petani di Badung.

“Ranperda ini sangat seksi, karenanya kami memberikan atensi khusus untuk bisa memasukkan pemikiran-pemikiran yang berpihak kepada petani, dan bisa mengamankan, melindungi lahan pertanian yang masih ada di Badung. Ini adalah komitmen kami,” kayanya.

Dia menyebutkan guna mewujudkan upaya bangga menjadi petani, Pansus LP2B telah mengamati pasal demi pasal, sehingga tidak menyimpang dari harapan. Bahkan, pihaknya menghadapi beberapa kendala dalam menyusun Ranperda.

“Astungkara yang terbaik sudah kami tuangkan dalam Ranperda LP2B ini. Meski ada beberapa hal yang menjadi atensi dan komitmen kami untuk berpihak kepada petani, karena di pusat belum ada ketentuan yang mengatur,” katanya.

Dalam Ranperda LP2B, kata dia, telah ditetapkan luas lahan yang akan diproteksi, sehingga dapat diberikan subsidi, baik berupa pupuk maupun program-program yang menyangkut sektor pertanian. “Ada kajian berapa luasan yang dimasukkan dalam LP2B, karena data ini akan disandingkan dengan data lahan sawah yang dilindungi (LSD) dari pusat,” katanya.

Wirasaba juga mengatakan terdapat sanksi yang akan menindak tegas oknum yang melanggar kebijakan yang telah tertuang dalam Ranperda LP2B.

Anggota Pansus, Ni Luh Kadek Suastiari, mendukung kebijakan pemberian sanksi yang berat kepada oknum yang melanggar Ranperda LP2B, sehingga memberikan efek jera. “Kalau diberikan kecil kan pasti dibayar, karena dilihat dari keuntungan lebih besar dari dendanya,” tandasnya. (bgn003)22100514

Mangupura, Baliglobalnews

Pansus (Panitia Khusus) DPRD Badung yang membahas Ranperda tentang penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan sudah dalam tahap finalisasi. Ketua Pansus, I Made Suwardana, menyerahkan kepada eksekutif untuk melakukan koreksi terkait penulisan lantaran secara substansi telah sesuai dengan aturan dan kebutuhan.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Pansus bersama OPD terkait di Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (11/7). “Keberadaan ranperda ini bagus sekali bagi kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja, sehingga sangat berkeadilan,” kata Suwardana Ketua Pansus Made Suwardana didampingi anggota Pansus Made Sumerta dan Wayan Edi Sanjaya usai rapat kerja.

Dia menyatakan kehadiran Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan akan sangat membantu tenaga kerja dan pengusaha di tengah dampak pandemi Covid-19. Sebab, aturan ini akan memproteksi keberadaan tenaga kerja.

“Terdapat 42 ribu lebih tenaga kerja yang dirumahkan, sehingga banyak yang beralih profesi. Yang beralih profesi ini juga diundang untuk dimintai pendapat, apa nyaman dengan profesi yang baru ini. Dengan begitu tidak memberikan penilaian negatif kepada pengusaha,” katanya.

Dia menyebutkan ranperda itu ditujukan untuk melindungi tenaga kerja. Pembahasan ranperda juga dinilai berdasarkan perkembangan situasi di daerah. “Jadi ada beberapa aturan yang sudah usang dan harus diperbarui,” ucapnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Setda Badung, Putu Eka Mertawan, mengapresiasi kinerja Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan. Pasalnya, kehadiran ranperda ini akan memberikan keadilan kepada pekerja dan pengusaha. “Ranperda ini menekankan betul konsep yang benar-benar berkeadilan. Berkeadilan dari segi masyarakat dan dari segi pengusaha. Jadi tidak ada win lost tapi win-win solution,” katanya. (bgn003)22071116