Mangupura, Baliglobalnews

Pansus Raperda DPRD Badung membahas Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Rapat yang berlangsung di ruang Gosana III Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (8/9/2022) dipimpin Ketua Pansus, I Wayan Loka Astika, didampingi Wakil Ketua Pansus I Wayan Sugita Putra, dan dihadiri Anggota Pansus I Gusti Ngurah Sudiarsa, I Made Ponda Wirawan, Ni Luh Sekarini, I Gede Suardika, I Made Suwardana, Ni Ketut Suweni, dan I Wayan Edy Sanjaya.  Dari pihak eksekutif hadir Kabag Organisasi Putra Yadnya, Kalaksa BPBD I Wayan Darma, perwakilan dari Kabag Hukum, serta tim ahli DPRD Badung.

Putra Yadnya mengatakan perubahan tentang Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang BPBD terkait surat dari Pemprov Bali agar segera ada penyelarasan struktur BPBD. Dengan rekomendasi perubahan Perda 3/2011 tentang BPBD ini, perda lama masih termasuk eselon 4 dan di perda baru tidak ada lagi.

Kepala Pelaksana BPBD Badung, I Wayan Darma, mengatakan penyesuaian perubahan atas Perda 3/2011 tentang BPBD sesuai regulasi dari MenPAN-RB yakni penyederhanaan birokrasi struktur organisasi BPBD. ”Ini bukan semua eselon 4 dihilangkan, tetapi masih ada di sekretariat satu kasubag umum dan kepegawaian,” katanya.

Dia menyebutkan unsur pelaksana BPBD terdiri atas kepala pelaksana, sekretariat unsur pelaksana, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan (PK), bidang kedaruratan dan logistik (KL), dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi (RR). “Setiap bidang ada dua kasi. Namun sekarang dengan adanya penyederhanaan di BPBD maka tinggal ada kepala pelaksana dan ex officio Kepala BPBD adalah Sekda Badung,” katanya

Sementara Anggota Pansus, Ponda Wirawan, menyampaikan masukan tentang definisi bencana harus jelas, sehingga masyarakat bisa dengan jelas kemana harus melapor tatkala ada bencana. Demikian juga setelah perda ini agar dilanjutkan dengan perbup tentang hal-hal yang lebih teknis.

”Saya pribadi memahami jika berbicara rekonstruksi membangun dari nol. Harapan kami seperti bangunan, kami harapkan the right man in the right place, dan saya melihat substansinya BPBD soal bencana dan rekonstruksi masih ngambang,” katanya.

Oleh karena itu, Tim Pansus dan eksekutif mesti menyamakan persepsi arah tujuan BPBD agar tidak ada masalah terhadap tugas pokok fungsi BPBD ke depan dan berharap BPBD menjadi garda terdepan penanganan pascabencana.

Anggota Pansus lainnya, I Gusti Ngurah Sudiarsa, sependapat perda tersebut disusul dengan terbitnya Perbup seperti bantuan stimulus kebencanaan. Setelah ranperda ini ada Perbup agar memunculkan sebuah urgensi secara utuh dan teknis mengcover perda.

Usai rapat, Ketua Pansus, Loka Astika mengatakan rapat tersebut untuk membahas perubahan Perda 3 Tahun 2011 tentang BPBD untuk meminta masukan dari eksekutif seperti dari Kabag Hukum, Kabag Organisasi, Kalaksa BPBD, dan juga tenaga ahli serta anggota Pansus. Namun untuk pembahasan pasal demi pasal dan bab demi bab akan dibahas pada rapat berikutnya setelah Tim Pansus melakukan studi banding ke DKI Jakarta pada 14 September 2022 ini.

Dia menyebutkan perubahan Perda 3 Tahun 2011 tentang BPBD ini terkait dengan visi misi Presiden khususnya tentang reformasi birokrasi, juga semangat reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemprov Bali dan Kabupaten Badung dan juga sesuai Permen PAN-RB sehingga di daerah harus mengadakan penyelarasan perda yang sudah ada.

“Penyelarasan itu dari struktur organisasinya, dan perlu ada juga penyelarasan beberapa hal terkait dengan organisasinya dan beberapa hal terkait pasal-pasal yang ada di Perda 3 Tahun 2011. Target perubahan Perda BPBD ini harus selesai sebelum tiga bulan, berarti nanti sekitar bulan November sudah selesai,” tandasnya. (bgn003)22090902

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menggelar rapat dengan jajaran eksekutif di ruang rapat Gosana III DPRD Puspem Badung pada Kamis (9/9).Rapat dipimpin Ketua Pansus, I Made Ponda Wirawan, didampingi Sekretaris Wayan Edi Sanjaya dan anggota Wayan Sandra dan Komang Tri Ani. Jajaran eksekutif hadir Kadisnaker IB Oka Dirga, Kabag Hukum AA Asteya Yudha, Kasatpol PP, IGAK Suryanegara, Kesbangpol I Nyoman Suwendhi.Usai rapat, Ketua Pansus, Ponda Wirawan, mengatakan sudah mendapatkan kesepakatan. “Ini adalah arahan, perintah pusat daripada aplikasi UU Cipta Kerja yang harus kita cepat selesaikan biar tidak terjadi kekosongan hukum. Kenapa, karena retribusi ini juga sangat penting bagi Badung untuk menambah PAD bagaimana perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA bisa cepat melaporkan ke dinas terkait sehinnga ketertiban administrasi yang ada di Kabupaten Badung bisa kita jamin,” katanya.

Ponda menyebutkan sesuai dengan UU Cipta Kerja dalam ranperda yang dibahas, setiap tenaga kerja asing, tidak peduli apapun jabatannya jika bekerja di Badung, baik hotel, restoran, travel maupun yang lainnya dikenakan tarif 100 dolar AS per orang yang akan dipekerjakan oleh perusahaan. “Yang mengajukan bukan orangnya, tetapi perusahaan yang mempekerjakan TKA. Kita di kabupaten hanya melakukan pembinaan. Yang melakukan pengawasan adalah dari pusat yang dilimpahkan ke Kanwil Provinsi bekerja sama dengan pihak Imigrasi,” katanya.Menurut Ponda, dengan sistem yang baru tersebut, hanya menunggu berapa yang akan diperpanjang oleh perusahaan yang mempekerjakan TKA. “Itu yang akan dicatat Dinas Tenaga Kerja. Berarti dari (laporan) itu kita bisa melakukan pembinaan seandainya terjadi hal-hal yang keluar dari konteks pengajuan mereka.

Karena sangat penting sekali bahwa kenapa kita bicara pembinaan, karena kalau melaporkan sepuluh orang, agar benar-benar sepuluh orang perusahaan mempekerjakan TKA. Jangan sampai melaporkan 10, tetapi mempekerjakan 20 misalnya. Inilah tugas kita di DPRD untuk bersama-sama dengan eksekutif memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat kita di Kabupaten Badung,” katanya.Ketika ditanya sanksi jika ada TKA yang melanggar, dia menyebutkan Ranperda hanya bisa memberikan sanksi administratif. “Untuk masalah hukum dan lain-lainnya, menjadi kewenangan Imigrasi dan Kanwil Kumham Provinsi sebagai perpanjangan dari Pemerintah Pusat,” tandasnya. (bgn003)21091002

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang retribusi pelayanan kesehatan di Ruang Rapat Gosana II Gedung DPRD Badung, pada Senin (21/6). Dalam pembahasan tersebut berkaitan dengan perubahan dari Peraturan Daerah (Perda) 24 tahun 2011 tentang retribusi dan kesehatan.

Ketua Pansus DPRD Kabupaten Badung, I Made Sumerta, mengatakan perubahan dari Perda 24 tahun 2011 berkaitan dengan retribusi dan kesehatan, ada hal-hal yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi. Kemudian juga ada masukan dari tim ahli di Bapemperda dan tenaga ahli dari DPRD Badung berkaitan dengan pembakaran sampah medis.

”Selama ini, setahu saya pembakaran itu ada di RSD, sementara di rancangan ini ada di kecamatan-kecamatan, sehingga nanti sarana- prasarana ini perlu dipersiapkan. Kalaupun nanti ada dimasukkan di dalam rancangan ini, tapi retribusi harus nol dulu. Itu kan dapat dipungut ke depannya bisa diatur dengan peraturan Bupati, karena sekarang kan itu tidak bisa kita pungut karena belum ada sarana-prasarana berupa tempat pembakaran sampah medis itu,” katanya.

Made Sumerta mengatakan retribusi itu juga ada dari perda 24 tahun 2011 dan ada kenaikan rancangannya atau penyesuaian rancangan. Tetapi tidak tertera untuk warga negara asing (WNA), sehingga ada potensi-potensi untuk pelayanan kesehatan masyarakat WNI itu yang belum diatur, sehingga ada klasifikasi WNA dan WNI.

”Ini menjadi bahan diskusi, Sehingga tidak menjadi satu satunya sumber pendapatan dari sektor ini apalagi nanti mereka yang tidak mampu bayar ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana, kalau dia tidak bisa membayar itu bisa berupa sanksi kurungan,” terangnya. (bgn003)21062125