Mangupura, Baliglobalnews

Ketua BK sekaligus Ketua Pansus I Putu Parwata memimpin rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung pada Senin (8/6/2026).

Parwata didampingi Sekretaris Pansus I Made Yudana dan dihadiri oleh Anggota Pansus I Gusti Ngurah Shaskara, I Wayan Puspa Negara dan I Made Sada. Hadir pula Sekretaris DPRD Kabupaten Badung, Tim Ahli Badan Kehormatan dan Tim Ahli Bapemperda DPRD Kabupaten Badung.

Rapat tersebut membahas rencana kerja Panitia Khusus sekaligus pendalaman materi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Pembahasan dilakukan untuk menyempurnakan substansi rancangan peraturan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan DPRD.

Berbagai masukan dan pandangan disampaikan oleh anggota Pansus serta Tim Ahli guna memastikan rancangan peraturan yang disusun dapat menjadi pedoman yang jelas, efektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Badung.
Melalui pembahasan yang komprehensif ini, Pansus DPRD Kabupaten Badung berkomitmen untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas sebagai landasan dalam menjaga kehormatan, martabat, citra dan kredibilitas DPRD Kabupaten Badung dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan. (bgn003)2060916

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara menggelar rapat di Ruang Rapat Gosana II DPRD Kabupaten Badung pada Senin (8/6/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus I Made Ponda Wirawan didampingi Wakil Ketua I Made Retha, Sekretaris I Nyoman Karyana, serta Anggota I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, I Made Sudira, Ida Bagus Gede Putra Manubawa, dan I Nyoman Sudana, serta Tenaga Ahli komisi dan Bapemperda.

Kegiatan diawali dengan rapat internal Pansus guna membahas dan menyusun rencana kerja pansus sebagai pedoman dalam proses pembahasan Raperda. Dilanjutkan dengan rapat kerja bersama eksekutif. Dari eksekutif hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian, terkait pembahasan substansi Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara.

Melalui pembahasan yang komprehensif dan terukur, Pansus DPRD Kabupaten Badung berkomitmen untuk memastikan bahwa penyusunan Raperda ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung peningkatan akses pembiayaan dan penjaminan kredit yang berkelanjutan di Kabupaten Badung pada khususnya dan Provinsi Bali pada umumnya. (bgn003)26060815

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus I Made Rai Wirata berlangsung di ruang rapat Gosana III DPRD Badung, Senin 8/6/2026 tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua I Wayan Loka Astika, Sekretaris I Made Tomy Martana Putra dan Anggota Pansus Yayuk Agustin Lessy, I Putu Sika Adi Putra, I Nyoman Gede Wiradana dan Ni Luh Putu Sekarini. Hadir pula Tenag Ahli Komisi dan Bapemperda DPRD Badung.
Dari eksekutif hadir Asisten Pemerintahan dan kesra, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung.

Pembahasan dilakukan untuk memastikan proses pencabutan perda berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Rai Wirata menegaskan bahwa pencabutan perda ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian regulasi daerah terhadap perkembangan regulasi nasional di bidang administrasi kependudukan. Menurut dia, harmonisasi peraturan menjadi penting agar pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tidak menimbulkan tumpang tindih aturan.

Dia menyatakan melalui rapat kerja tersebut, Pansus DPRD Badung akan terus melakukan pendalaman terhadap substansi Raperda dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan pansus sebelum Raperda tersebut dibawa ke tahapan pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. (bgn003)26060814

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Badung Tahun 2023-2043 di Ruang Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (6/2/2023). Rapat dipimpin Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, didampingi oleh anggota dewan I Nyoman Dirga Yusa, dan I Wayan Edy Sanjaya. Hadir pula Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja I Putu Eka Merthawan, Dinas PUPR, Kabag Hukum, para tim ahli dan undangan terkait.

Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja, Putu Eka Merthawan, menyampaikan seiring dengan perbaikan situasi pariwisata, jika nantinya terjadi permasalahan krusial yang tidak diinginkan seperti pandemi, maka Dinas Perindustrian mempersiapkan IKM atau industri sebagai tulang punggung untuk mem-back up rakyat Badung. Menurut dia, peraturan daerah tentang pembangunan Industri di Kabupaten Badung sangatlah krusial untuk menjadikan industri khususnya IKM sebagai garda depan jika nantinya terjadi permasalahan seperti pandemi kemarin. “Kita tidak mau bergantung hanya di pariwisata saja,” ujarnya.

Sementara I Nyoman Dirga Yusa mengungkapkan bahwa dirinya sangat tertarik untuk membuat sebuah desa ternak di salah satu desa di Kabupaten Badung. Untuk mendukung hal tersebut sudah tentu di butuhkan fasilitas pendukung baik itu berupa rumah potong hewan (RPH). Sebagai contoh dibangunnya RPH untuk babi karena seperti diketahui banyak masyarakat Badung  yang memiliki peternakan babi agar industri olahan daging babi dilakukan secara terintegrasi.

“Janganlah kita latah membangun desa wisata di sebuah desa sementara di desa tersebut tidak tersedia objek wisata sebagai pendukungnya. Pariwisata memang identik dengan tempat wisata yang dikunjungi, akan tetapi pariwisata tidak lepas juga dengan kuliner. Ada baiknya kita kembangkan desa yang memiliki potensi sebagai desa ternak menjadi pusat kuliner sebagai pendukung pariwisata di Kabupaten Badung ini,” tandasnya. (bgn003)23020702

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Kabupaten Badung tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah menggelar rapat kerja finalisasi dengan organisasi perangkat daerah yang terkait di Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (5/10/2022).

Usai rapat kerja, Ketua Pansus Made Yudana mengatakan tim pansus sudah bekerja secara maksimal dengan membahas pasal demi pasal. Dalam mengharmonisasi peraturan tersebut, Pansus juga melaksanakan kunjungan kerja ke Jakarta dan sudah mendapat informasi terkait Ranperda ini.

“Pagi hari ini kita lakukan finalisasi serta menyatukan persepsi antara pansus dengan pihak eksekutif, karena dari pembahasan sebelumnya kita sudah menginventarisir masalah dan sudah bahas semua serta sudah mencapai kata sepakat ranperda ini untuk kita finalisasi,” ujarnya.

Dia menyebutkan perubahan Perda mengacu pada Permendagri nomor 77 dan itu wajib hukumnya harus mengikuti perubahan aturan tersebut. “Secara krusial tidak ada masalah dalam pembentukan Ranperda ini, hal ini bagian dari penyelarasan aturan dari pusat karena adanya Permendagri nomor 77 ini,” katanya.

Dia menyatakan tidak ada sanksi jika tidak mengikuti perubahan tersebut, namun seluruh pemerintah daerah wajib memiliki Perda ini. “Kalau tidak mengikuti atau tidak ada revisi perda ini, kita di Kabupaten Badung tidak bisa mengikuti atau masuk dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang ditentukan pusat. Ini merupakan acuan yang harus kita lakukan,” terangnya.

Hadir juga anggota Pansus IGN Saskara dan I Made Suryananda Pramana. (bgn003)22100512

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung kembali menggodok Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Rapat kerja dipimpin Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara, didampingi Sekretaris Pansus I Made Yudana dan dihadiri anggota l Nyoman Gede Wiradana, Ni Luh Kade Sagitarini, IB Alit Argapatra, dan Made Suryananda Pramana. Sedangkan dari pihak eksekutif hadir Kadistan Wayan Wijana, Kadisos Ketut Sudarsana, Kalaksa BPBD Wayan Darna beserta jajarannya masing-masing.

I Gusti Lanang Umbara mengatakan agenda raker mengacu pada penggodokan pasal per pasal yang sudah dirancang oleh tim, baik dari dewan maupun eksekutif.

“Anggota Pansus meneliti kesempurnaan pasal per pasal, terkait penulisannya, ejaannya, begitu juga makna dan arti yang dituangkan dalam pasal per pasal tersebut biar betul-betul komprehensif dari segi pemaknaan kata. Begitu juga dari segi hukumnya,” kata Lanang Umbara usai memimpin raker.

Lanang Umbara menyatakan khusus di Pemkab Badung, terkait dengan tata kelola penyelenggaraan cadangan pangan, harus ada korelasi dengan pemerintah desa. “Tentunya dalam hal ini, karena dalam peraturan  perundang-undangan ini tersendiri, begitu juga di pemerintahan desa punya aturan tersendiri terkait dengan Permendagri, kami dari pansus akan memberikan rekomendasi kepada Pemkab Badung dalam hal ini kepada Bapak Bupati Badung agar mengeluarkan perintah kepada pemerintahan desa dan kelurahan untuk ikut serta merancang peraturan pemerintahan desa yang tentunya mengacu kepada Pemerintah Kabupaten Badung terkait tata cara penyelenggaraan cadangan pangan,” katanya.

Dia menyebutkan hal itu penting dilakukan agar berkesinambungan dari pemerintah kabupaten ke pemerintahan desa, karena masing-masing juga mempunyai kewenangan tersendiri.

Ketika ditanya apakah tidak tumpang tindih, Lanang Umbara menyatakan justru penyusunan ranperda ini agar tidak tumpang tindih. “Artinya kita implementasikan langsung pada pasal per pasal di Perda di Kabupaten Badung, karena kita menghindari tumpang tindih dan kewenangan masing-masing. Kita di Pemerintahan Kabupaten Badung punya kewenangan tersendiri, sesuai dengan Undang-undang no. 6/2014, desa juga mempunyai kewenangan tersendiri untuk mengatur dirinya sendiri. Kami tidak secara prinsip mencantumkan terkait dengan cadangan pangan yang ada di desa. 20 persen itu adalah ketahanan pangan, bukan cadangan. Itu adalah desa mengalokasikan 20 persen anggaran untuk kegiatan-kegiatan ketahanan pangan,” tandasnya. (bgn003)22051015

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Pansus DPRD Badung, Made Ponda Wirawan, memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, akan rampun lebih cepat.

Hal itu disampaikan Ponda Wirawan usai memimpin rapat kerja yang membahas ranperda tersebut bersama OPD Setda Badung terkait di Ruang Sidang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (25/4).

Menurut Ponda Wirawan, pembahasan lanjutan dilakukan untuk mempertegas bab demi bab dan pasal per pasal, yang dituangkan dalam ranperda tersebut. “Awalnya 45 pasal setelah pembahasan ada penambahan 2 pasal sehingga total ada 47 pasal. “Intinya kami bersama anggota pansus dan tim ahli serta dinas terkait telah melakukan pembahasan. Secara substansi pembahasannya sudah clear,” tegas Ponda.

Dia menyatakan bersama anggota pansus akan segera menyelesaikan ranperda tersebut untuk memberikan kepastian investasi di Kabupaten Badung. Dari sedianya target perampungan 3 bulan, kata Ponda akan selesai lebih awal. “Akan segera kita selesaikan, tinggal pembahasan teknis kalimat dari kata per kata dan lainnya,” ucapnya.

Dia menegaskan, ketika Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ditetapkan menjadi perda, secara otomatis Perbup Nomor 25 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dicabut. “Pada dasarnya, perbup itu lahir untuk mengisi kekosongan regulasi terkait investasi di Badung. Jadi secara otomatis Perbup 25 itu akan gugur atau dicabut,” tegasnya. (bgn003)22042519

Mangupura, Baliglobalnews

Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal bersama instansi terkait di ruang rapat Gosana II Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa, (12/10/). Hasilnya, Raperda tentang penyelenggaraan Penanaman Modal disepakati menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Ketua Pansus, I Gusti Ngurah Sudiarsa, mengatakan raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal sudah disepakati bersama, bahwa perda ini sangat urgen. “Pandemi ini sudah mengajarkan kita di Badung agar tidak terlalu menggantungkan diri dari pada sektor pajak PHR. Ke depan kita sudah bisa menangkap peluang setidak-tidaknya ketika APBD kita mengalami surplus. Di situ ada kewajiban Pemerintah Kabupaten Badung ini untuk ikut berpartisipasi di dalam hal berinvestasi untuk mencari sumber-sumber pendapatan lain di luar PHR ini untuk menambah pundi pundi PAD kita,” katanya.

Dia mencontohkan orang ingin membangun perusahaan baru tapi belum ada jalan, belum ada jaringan listrik, belum ada infrastruktur penunjang lainnya. Maka Pemerintah Kabupaten Badung memberikan insentifnya melalui APBD menganggarkan infrastruktur. “Investasi apa yang akan dibuat, jangan-jangan investasi yang dibuat mengambil dari pada porsinya pengusaha lain. Seperti misalnya hotel, urgen gak Pemerintah Badung membuat hotel sedangkan di sisi lain hotel sudah banyak. Jangan-jangan nanti kalau perda ini membuka peluang monopoli. Kita kan tidak ingin monopoli bahkan yang kita ingin perda ini bisa membangkitkan UMKM atau bersinergi dengan pengusaha lain yang belum digarap oleh pengusaha lain,” terangnya.

Hadir juga anggota pansus dalam rapat finalisasi tersebut masing-masing

I Nyoman Satria I Wayan Edy Sanjaya, Yayuk Agustin Lessy, I Wayan Loka Astika, I Wayan Sugita Putra dan

I Made Wijaya (bgn003)21101212

Mangupura, Baliglobalnews

Pansus (Panitia Khusus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  mengesahkan Ranperda retribusi perpanjangan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (TKA) menjadi perda dalam rapat finalisasi di gedung DPRD Puspem Badung pada Selasa (12/10).

Rapat finalisasi yang dipimpin Ketua Pansus Made Ponda Wirawan bersama Ketua Bapemperda Nyoman Satria, dihadiri anggota Edi Sanjaya, Made Retha dann Komang Triani. Sementara dari pihak eksekutif hadir Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja IB Oka Dirga dan Kabag Hukum AA Asteya Yudhya, Kasatpol PP, IGAK Suryanegara serta utusan dari sejumlah OPD.

Ponda Wirawan mengetok palu pertanda ranperda tersebut sudah difinalisasi. Selanjutnya, ranperda tersebut diserahkan kepada pimpinan DPRD Badung untuk dibawa ke rapat paripurna Dewan.

Ponda Wirawan menyatakan Pemerintahan Kabupaten Badung sudah mengambil langkah yang sangat cerdas sehingga kekosongan hukum dapat diwujudkan dalam rapat finalisasi tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap ranperda tersebut benar-benar bisa bermanfaat, karena di Badung banyak ada orang asing yang akan bertempat tinggal atau berwisata, terutama yang bekerja. “Ini langkah strategis dari Pemkab Badung untuk menetapkan ranperda secepatnya sehingga tidak terjadi kekosongan hukum sesuai arahan UU Cipta Kerja,” katanya tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Badung dikenakan retribusi 100 dolar per orang per bulan.

Terkait siapa yang akan melaporkan TKA ini, Ponda menyatakan sesuai regulasi UU Cipta Kerja, yang melaporkan adalah yang mempekerjakan. “Di sana (perda) jelas muncul siapa yang bekerja, berapa orang, nanti semua dilaporkan. Dengan adanya laporan daripada perusahaan yang mempekerjakan itu, dinas terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja maupun Satpol PP melaksanakan pengawasan ataupun pembinaan,” katanya. (bgn003)21101211

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menuntaskan Ranperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) di Ruang Rapat Gosana II, DPRD Puspem Badung, pada Senin (11/10).

Rapat finalisasi ranperda dipimpin Ketua Pansus I Gst. Lanang Umbara, didampingi Ketua Bapemperda I Nyoman Satria dan Sekretaris Pansus I Made Wijaya, beserta anggota dihadiri Plt. BNNK Badung, AA Gede Mudita, Kepala Badan Kesbangpol Nyoman Suwendhi, Kabag Hukum AA Astheya Yudha, tim ahli dan akademisi tim penyusun naskah.

Lanang Umbara menyatakan setelah hampir satu setengah tahun digodok akhirnya peserta rapat sepakat ranperda sudah final dan segera akan diajukan ke Provinsi Bali untuk mendapat persetujuan disahkan menjadi perda.

Lanang Umbara menegaskan ranperda tersebut tidak mengambil alih kewenangan instansi terkait dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, tetapi memfasilitasi untuk mencegah dan merehabilitasi. Karena itu, dalam ranperda ada disebutkan membangun rumah rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Karena itu, warga masyarakat yang menjadi korban narkoba diminta untuk melapor ke pihak terkait untuk direhabilitasi yang tercantum dalam pasal 9. “Kalau ada yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, apakah anak istri suami saudara dan yang lainnya silakan melapor, tidak akan ditangkap, tidak akan dihukum, tetapi direhabilitasi. Jadi, jangan malu atau takut melapor,” katanya.

Dalam rapat finalisasi tersebut, Ketua Bapemperda, Nyoman Satria, mengatakan satu-satunya ranperda inisiatif dewan. Pada rapat-rapat Bapemperda, dia menyebut ranperda P4GN yang dia sebut ranperda narkotika itu, pihaknya sudah mengharmonisasi bersama tim, menggodok setahun lebih penuh dinamika, perlu pemikiran dasar hukum rujukan yang lebih tinggi, sehingga Raperda P4GN.

“Dari pembahasan-pembahasan, termasuk titik koma, huruf besar dan kecil, penggodokannya mendalam, dasar hukum, dasar pertimbangan dan dasar pembandingnya. Dari sisi praktiknya bersama instansi terkait, sehingga bisa difinalisasi,” katanya seraya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang pernah lelah dan malas sehingga ranperda bisa difinalkan.

Sekretaris Pansus, Made Wijaya, ranperda tersebut mungkin satu-satunya dari Badung. “Ranperda nantinya kalau sudah jadi perda supaya tidak jadi macan ompong.

Rumah rehat (rehabilitasi) kita kawal,” katanya.

“Penyelesaian pemuda yang terkena narkoba bukan di lapas, tapi di rumah rehat. Lapas malah.membuat kurang baik dalam penyelesaian masalah, malah membuat fatal. Karena itu perlu dikawal bagaimana perda ini agar rumah rehat segera bisa diwujudkan di Badung. Tahun 2024 jika dapat mandat lagi kita perjuangkan masalah anggaran

Kalau bisa juga untuk generasi dari kabupaten lain,” katanya. (bgn003)21101104