Denpasar, Baliglobalnews

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali merekomendasikan penutupan aktivitas PT Pasir Toya Anyar di Kubu, Karangasem. Perusahaan tersebut diduga melakukan reklamasi ilegal dan melanggar aturan tata ruang pesisir.

Ketua Pansus TRAP I Made Supartha menegaskan persoalan utama bukan sekadar izin, melainkan kesesuaian tata ruang, yang merujuk UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan kewenangan pengelolaan wilayah laut 0–12 mil berada di tangan pemerintah provinsi.

“Kalau tata ruangnya tidak sesuai, izinnya otomatis gugur. Kami tidak akan kompromi terhadap pelanggaran ruang laut Bali,” katanya didampingi Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai, Wakil Sekretaris Somvir, serta Anggota I Wayan Tagel Winarta, I Komang Wirawan, dan I Ketut Rochineng, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Banmus Kantor DPRD Bali pada Kamis (26/2/2026).

Pihaknya menyoroti perubahan bentang pesisir yang diduga menjorok ke laut dan mempertanyakan dokumen PKKPR sebagai dasar legalitas kegiatan tersebut.

Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai menegaskan Pansus tidak ingin ada manipulasi administratif, sehingga meminta seluruh dokumen dibuka terang-benderang. “Apabila ada kegiatan yang melampaui kewenangan kabupaten, itu harus dievaluasi karena laut 0–12 mil adalah domain provinsi,” ucap Wakil Komisi I DPRD Bali itu.

Menurut dia, transparansi menjadi kunci untuk memastikan tidak ada pelanggaran tata ruang maupun perampasan akses publik.

Sementara I Wayan Tagel Winarta menyoroti dampak sosial dan hak masyarakat pesisir. “Jangan sampai kepentingan bisnis menutup ruang hidup masyarakat nelayan. Akses publik ke pantai tidak boleh diprivatisasi,” katanya seraya meminta aparat penegak perda dan instansi teknis turun langsung melakukan verifikasi lapangan.

Kasatpol PP Setda Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi menyampaikan bahwa pembangunan disebut telah direkomendasikan sejak 2012 dan telah dikoordinasikan dengan desa adat serta pemerintah setempat.

Sebelumnya, Tim Legal PT Pasir Toya Anyar Kubu, Anton Setyo Nugroho, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengantongi izin pembangunan dermaga sejak 2014. Proses perizinan disebut rampung pada 2019 dan diperbarui pada 2024. “Setelah menjadi perseroan, kami memiliki izin untuk mendirikan dermaga di Karangasem. Izin itu keluar 2019 dan diperbarui 2024. Ada kawasan tambahan yang kemudian dipersoalkan karena dianggap belum berizin,” katanya.

Dia membantah tudingan menutup akses publik. Menurut dia, area yang dipersoalkan merupakan kawasan terminal khusus (tersus) pelabuhan, sehingga tidak memungkinkan akses bebas masyarakat.

Namun Pansus menegaskan, jika terbukti terjadi reklamasi tanpa izin dan pelanggaran tata ruang, sanksi administratif hingga pidana bisa dikenakan sesuai regulasi yang berlaku. (bgn008)26022716

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus DPRD Badung menggelar rapat kerja dengan agenda finalisasi Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Badung tahun 2025-2045.

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus I Nyoman Graha Wicaksana bersama Sekretaris Pansus Made Retha dan anggota IGN Shasakara dihadiri Sekwan I Gst. Agung Made Wardika beserta jajarannya, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, tim ahli DPRD dan undangan lainnya.

Usai raker, Graha Wicaksana mengatakan rapat kerja menindaklanjuti hasil koordinasi dengan instansi terkait yang bertalian dengan penyusunan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025-2045. “Tahapan yang sudah kita lalui, pertama lewat penyusunan, rapat dengar pendapat, dan terakhir kami sudah melakukan konsultasi dari tanggal 1 – 4 (Juni-red) ke Ditjen Pembinaan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Di sana kami sudah memfinalisasi apa-apa yang sudah masukkan terkait dengan mengadopsi kearifan lokal  yang ada dimana kami juga memasukkan perda tentang 100 Tahun Arah Haluan Pembangunan Bali dan Bali Era Baru. Itu kami adopsi di masing-masing bab, dan sesuai karena ini inisiatif dari pemerintah, eksekutif dalam hal ini leading sektornya Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Badung, dan ini juga turunan dari RPJP nasional dan Daerah Provinsi Bali, kita mengadopsi itu semua. Kami bersyukur raperda ini berjalan dengan baik dan kita akan tetapkan pada masa sidang yang akan datang,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Dia menyebutkan substansi RPJPD secara makro adalah mengadopsi visi dari Kabupaten Badung yaitu Badung maju Badung hijau, Badung unggul dan berkelanjutan dengan berpijak pada kebudayaan Bali.

Sementara Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya urgensi dari Raperda tersebut, karena sekarang ini masih berlaku mengadopsi Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2022. “Setelah 2025 kan harus ada keberlanjutan. Inilah yang kita jabarkan baik proses lebih awal nantinya pada saat 2025 seluruh rangkaian berkenaan dengan RPJPD sudah bisa ditindaklanjuti berdasarkan pada RPJMD yang sudah kita tetapkan tahun ini,” katanya.

Secara substansi, kata dia, dalam RPJPD ini, pertana mengatur tentang visi daerah. Kedua sasaran visi, kemudian ada misi arah kebijakan pembangunan dan indikator utama pembangunan. “Jadi kita tidak menukik pada program, tetapi kita lebih menukik pada indikator utama pembangunan. Kami mengharapkan dalam bulan Juli ini sudah bisa ditetapkan, karena rancangan yang sudah disetujui oleh DPRD kita evaluasi ke provinsi akan menjadi substansi dasar dalam rangka penyusunan rancangan teknokratis yang nanti akan menjadi referensi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di dalam menetapkan visi misi dalam rangka pilkada,” tandasnya. (bgn003)24070504