Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali memastikan pengaturan kuota pengeluaran sapi Bali dilakukan berdasarkan analisis populasi ternak secara ketat untuk menjaga keberlanjutan populasi sapi lokal Bali. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Wayan Sunada di Denpasar pada Sabtu (16/5/2026).

Sunada menyebutkan kuota pengiriman sapi Bali ditetapkan melalui perhitungan populasi sapi jantan dan betina, angka kelahiran, serta angka kematian ternak. “Kuota pengeluaran sapi Bali ditetapkan oleh Gubernur Bali berdasarkan analisis populasi sehingga keseimbangan ternak tetap terjaga,” ujarnya menanggapi informasi mengenai cepat habisnya kuota tambahan pengeluaran sapi Bali hingga muncul keluhan adanya sapi yang belum memperoleh izin pengiriman.

Menurut Sunada, seluruh proses pengajuan dilakukan melalui aplikasi nasional lalin.isikhnas.go.id sesuai ketentuan lalu lintas ternak. Dia menyampaikan kondisi saat ini menyebabkan kuota tambahan cepat habis karena para pemohon yang sebelumnya telah melengkapi persyaratan langsung mengunggah dokumen begitu penambahan kuota diumumkan. “Begitu ada penambahan kuota, pemohon yang sudah siap langsung melakukan upload kelengkapan dokumen. Sistem akan memverifikasi sesuai urutan pengajuan yang masuk,” katanya seraya menambahkan, pemohon yang terlambat mengunggah dokumen berpotensi tidak memperoleh kuota karena kapasitas yang tersedia telah lebih dahulu terpenuhi.

Berdasarkan hasil analisis populasi, kata dia, Pemprov Bali menetapkan 53.500 ekor sapi dapat dikeluarkan dari Bali. Kuota awal ditetapkan sebanyak 50.000 ekor, sementara 3.500 ekor disiapkan sebagai cadangan hingga Desember 2025.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan penambahan kuota sebanyak 3.500 ekor pada 29 April 2026, kemudian kembali menambah 3.000 ekor, dan saat ini tengah mengusulkan tambahan kuota baru sebanyak 3.000 ekor lagi. Semua penambahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis populasi.

Data populasi sapi Bali menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada 2021 populasi sapi Bali tercatat mencapai 558.463 ekor, namun turun signifikan pada 2022 menjadi 380.559 ekor atau berkurang sekitar 177.904 ekor. Populasi kemudian kembali meningkat pada 2023 menjadi 391.455 ekor dan 396.717 ekor pada 2024, sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 392.160 ekor.

Menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, pengendalian kuota pengeluaran sapi dilakukan sebagai langkah menjaga keberlanjutan populasi sapi Bali sekaligus melindungi peternak lokal dan kebutuhan bibit ternak daerah. (*/bgn003)26051603

Denpasar, Baliglobalnews

Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Provinsi Bali mengkroscek sejumlah pasar dan ritel modern di Denpasar, guna memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengatakan kegiatan sidak menyasar sejumlah titik penjualan pangan di Kota Denpasar, yakni Pasar Kreneng di Jalan Kamboja dan Supermarket Bintang di Jalan Hayam Wuruk. “Komoditas yang dipantau Satgas Saber Pangan antara lain beras, telur, minyak goreng, kedelai, gula, jagung, cabai, bawang, dan daging. Kemudian berdialog langsung dengan para pedagang untuk mengetahui kondisi harga dan jalur distribusi,” katanya pada Sabtu (21/2/2026).

Dia menyampaikan pengawasan dilakukan di pasar tradisional dan ritel modern, guna memantau komoditas utama kebutuhan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga, menjamin keamanan, serta memastikan mutu pangan tetap terjaga selama Ramadhan.

Satgas yang terlibat terdiri atas Ditreskrimsus Polda Bali, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), serta Perum Bulog. “Apa yang dilakukan Satgas Saber Pangan ini untuk memastikan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga wajar dan kualitas yang baik,” katanya.

Dari hasil pemantauan sementara, harga bahan pangan di wilayah Bali, khususnya Denpasar, masih relatif stabil dan pasokan dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Satgas Saber Pangan tetap mengingatkan para pelaku usaha agar tidak menjual komoditas pangan di atas ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi akan diberikan secara berjenjang, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. “Pengawasan akan terus dilakukan bersama instansi terkait. Satgas Saber Pangan Polda Bali juga mendorong distribusi yang lebih efisien agar pasokan tetap terjaga dan tidak terjadi lonjakan harga,” tegasnya. (bgn008)26022205

Denpasar, Baliglobalnews

Pemenuhan kebutuhan pangan di Bali tidak bisa hanya menjadi tugas Pemerintah Provinsi ataupun kabupaten/kota semata. Bali memiliki jumlah penduduk sekitar 4,3 juta jiwa, namun kebutuhan pangan di Bali melebihi itu, karena Bali adalah tujuan wisata dunia. Total kunjungan turis domestik dan mancanegara ke Bali pada tahun 2024 diproyeksi mencapai hampir 24 juta orang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bali dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk itu, diperlukan sinergi serta kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan terkait, termasuk Bulog, dalam upaya menjaga ketahanan pangan Bali.

Hal tersebut disampaikan oleh Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, saat menerima audiensi dari Pimpinan Wilayah Bulog Kanwil Bali, Muhammad Anwar, di Ruang Rapat Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, pada Kamis (24/10/2024).

Pj. Gubernur Bali juga menambahkan bahwa saat ini tantangan dalam menjaga ketahanan pangan di Bali juga disebabkan oleh kurangnya minat generasi muda Bali untuk menggeluti sektor pertanian. Hampir sebagian besar petani di Bali adalah golongan usia lanjut dan mereka adalah petani penggarap. Tidak hanya itu, nilai tukar petani di Bali juga sangat rendah dibandingkan dengan nilai tukar petani secara nasional, sehingga ongkos produksi lebih tinggi dari penghasilan petani. Faktor-faktor inilah yang menjadi tantangan bagi Bali ke depannya dalam mewujudkan ketahanan pangan.

“Ke depannya, mari kita perkuat kerja sama. Kita ngrombo menyelesaikan berbagai permasalahan pangan di Bali dari hulu ke hilir. Kami juga berharap Bulog dapat menyerap lebih banyak gabah dari para petani dan menyalurkan lebih banyak lagi CSR untuk membantu masyarakat yang masih hidup miskin,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Wilayah Bulog Kanwil Bali, Muhammad Anwar, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Bali atas sinergi serta kerja sama yang selama ini terjalin dalam menjaga ketahanan pangan di Bali. Ia menambahkan bahwa stok beras di Bali hingga Desember 2024 masih relatif aman. Muhammad Anwar juga menyatakan bahwa Perum Bulog, dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, mendistribusikan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang bisa menjadi pilihan masyarakat, dan ketersediaannya terjaga sepanjang tahun.

“Kami juga memiliki program bantuan pangan yang pendistribusiannya bersinergi dengan perangkat daerah dan disalurkan langsung kepada masyarakat. Kami berharap sinergi kita kedepannya semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan Bali bersama-sama,” tuturnya.

Audiensi pada pagi hari tersebut turut dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah; Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, I Wayan Sunada; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, I Wayan Jarta; dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Perekonomian, I Ketut Adiarsa. (bgn003)24102402