Badung, Baliglobalnews

Manggala Utama Paiketan Krama Istri (Pakis) MDA Bali, Ny. Koster, menyerahkan 150 paket bantuan kepada lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, krama istri, pecalang hingga yowana dalam agenda tresna lan punia di Wantilan Widya Mandala Utama, Desa Adat Dalung, Kabupaten Badung, pada Senin (28/8/2023).

Selain itu juga diserahkan bantuan berupa 500 bibit tanaman cabai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali serta 100 bibit pohon produktif oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Kegiatan Tresna lan Punia PAKIS Bali di Kabupaten Badung menjadi penutup rangkaian kegiatan Tresna lan Punia yang sebelumnya telah dilaksanakan secara berkesinambungan di 8 Kabupaten/Kota lainnya di Bali.

Ny. Koster menyampaikan Pakis Bali tepat di bulan September ini telah memasuki usia tiga tahun semenjak dikukuhkan tahun 2020. Dia menyebutkan keanggotaan Pakis Bali merupakan ex-officio dari jabatan suami yang melekat sebagai Jero Bendesa. Dia mencontohkan Pakis Majelis Desa Adat Kabupaten Badung adalah istri dari para jero bendesa adat di Kabupaten Badung.

Wanita yang akrab disapa Bunda Putri itu juga menyatakan karena kepengurusan yang baru pertama kali terbentuk maka khusus untuk Manggala Utama Pakis Bali saat ini masih belum ex-officio. Namun ke depannya dia meminta di kepengurusan selanjutnya dapat juga ex-officio sehingga yang akan menjadi Manggala Utama Pakis Bali adalah istri dari Jero Bendesa Agung MDA Bali. “Sebenarnya beban di saya karena menjadi ketua di dua organisasi saja yaitu Ketua PKK Provinsi Bali dan Ketua Dekranasda Provinsi Bali saja sudah berat. Tapi untuk kepentingan Bali, baik saya laksanakan saja,” katanya.

Dia juga menyampaikan tidak hanya tresna lan punia, Pakis MDA Bali juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan adat, tradisi dan seni budaya melalui berbagai media. Yang menjadi sorotan olehnya adalah keberadaan tari-tari wali (sakral) seperti Tari Rejang yang tidak sesuai lagi dengan pakem aslinya. “Banyak Tari Rejang yang ditarikan kemana-mana, patutkah seperti ini? Kalau tidak patut mari kembalikan seperti dulu,” katanya. Ia juga meminta agar hal ini dapat di FGD-kan oleh instansi terkait untuk dapat diinventarisasi termasuk dengan pakemnya sesuai dengan desa kala patra.

Dia berpesan agar krama Bali dapat bersinergi dengan pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Bali untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti Peraturan Gubernur mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Dia meminta krama adat dalam persembahyangan agar tidak lagi menggunakan plastik. Begitu juga dengan sampah. Dia meminta agar krama dapat bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. “Jangan sampai meninggalkan akebis (sedikit) pun sampah di pura,” tandasnya.

Menanggapi krematorium yang dewasa ini mulai menjamur di masing-masing daerah di Bali, dia mengatakan tidak ada yang bisa disalahkan mengenai hal tersebut. Masing-masing kelompok memiliki pandangan dan kepentingannya sendiri. Namun yang pasti hal tersebut dapat diantisipasi jika desa adat dapat mengelola pelaksanaan upacara pitra yadnya dengan lebih baik seperti dengan modernisasi pamuunan (tempat pembakaran jenazah) agar terlihat lebih manusiawi. Karena menurutnya tak ayal proses tersebut masih menimbulkan kengerian tersendiri bagi sebagian orang khususnya bagi masyarakat luar Bali.

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya, menyampaikan mengenai peran desa adat dalam upaya pelestarian adat, tradisi dan seni budaya Bali. Menurut dia, desa adat merupakan salah satu bentuk warisan dari leluhur masyarakat Bali yang telah ada sejak dahulu, bukan dibentuk oleh negara. Dan melalui desa adat inilah adat, seni dan tradisi Bali yang saat ini bahkan menjadi roh-nya pariwisata di Bali berkembang. “Kalau tidak ada desa adat tidak ada Bali,” ungkapnya mengutip kata-kata Gubernur Bali saat membuka Pesamuhan Agung IV MDA Bali di Wantilan Pura samuan Tiga, Gianyar.

Hal serupa disampaikan oleh Bendesa Madya MDA Kabupaten Badung, Anak Agung Putu Sutarja yang menyampaikan bahwa hanya di kepemimpinan Gubernur Koster inilah desa adat di Bali mulai diperhatikan terlebih dengan adanya Perda No. 4 Tahun 2029 tentang Perlindungan Desa Adat di Bali dan UU No. 15 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Bali yang menurutnya memperkuat ruang desa adat di tatanan pemerintahan. (bgn003)23082902

Denpasar, Baliglobalnews

Paiketan Krama Istri (Pakis) Provinsi Bali yang dikukuhkan pada 17 September 2020 silam, memiliki tujuan untuk menjadi wadah Paiketan Krama Istri di Bali serta mendukung sejumlah program yang dijalankan oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dalam pemberdayaan peran serta krama istri di desa adat, baik bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal, pendidikan dan olahraga, kesehatan, ekonomi adat serta hukum adat, perlindungan krama istri dan anak. Hal ini disampaikan Ketua Harian Paiketan Krama Istri (Pakis) Provinsi Bali, Cok Istri Agung Tia Kusumawardani, saat mengisi webinar Pakis yang diselenggarakan di Gedung Narigraha, Rabu (21/12/2023).

Tia Kusumawardani menyatakan bumi yang memiliki gunung sebagai sumber kesucian dan laut sebagai tempat menghilangkan kekotoran menjadi dua tempat yang harus dijaga kelestariannya. “Manusia hidup harus mampu berdiri sendiri dan hidup dengan hasil dari tangannya sendiri jangan sampai merusak alam, karena apabila alam dirusak akan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri,” katanya.

Pakis yang merupakan organisasi adat perempuan yang pertama kali dimiliki oleh Provinsi Bali, memiliki tugas dalam mendukung setiap program pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi Bali, sehingga anggota Pakis yang merupakan istri dari pejabat Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali dan pengurus desa memiliki tanggung jawab untuk bersama mensukseskan program dari visi pemerintahan yang sedang dijalankan.

Dia menyebutkan webinar yang juga menghadirkan Kepala Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali sebagai narasumber mengatakan bahwa keberhasilan penguatan Desa Adat di Bali akan mempercepat terwujudnya kesuksesan desa adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian sekala-niskala. Selain itu juga bahwa terwujudnya desa adat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam keluarga merupakan tujuan yang ingin dicapai.

Sejumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ada dalam rangka menguatkan desa adat, dapat diwujudkan oleh penguatan kelembagaan desa adat, penyusunan dan pengembangan hukum adat, pengembangan perekonomian desa adat, pemberdayaan dan pelestarian desa adat sebagai tempat pembinaan adat, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal krama Bali. Dengan memantapkan sistem pengamanan wewidangan desa adat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekaligus partisipasi aktif krama serta membangun kerjasama desa adat  maka dimaksudkan dapat mewujudkan Bali Era Baru, dimana merupakan era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru, Bali yang kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi dimana tatanan holistik yang meliputi tiga dimensi utama, yakni menjaga keseimbangan alam, krama dan kebudayaan Bali, Genuine Bali. Selanjutnya adalah bisa memenuhi kebutuhan harapan dan aspirasi krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan sekaligus memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi  munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, global yang nantinya akan berdampak secara positif terhadap masa depan. (bgn00)22122108

Jembrana, Baliglobalnews

Pasikian Paiketan Krama Istri (Pakis) MDA Provinsi Bali menggelar pelatihan ragam busana pengantin Bali di Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Jembrana, pada Jumat (22/4).

Pelatihan yang diikuti oleh 20 peserta MDA Jembrana ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberikan pelatihan mengenai ragam busana pengantin Bali khas Jembrana yang dapat digunakan sebagai referensi dalam payas pengantin Bali. Pemateri pelatihan AA Ayu Ketut Agung, pendiri LKP Salon Agung.

Manggala Pakis Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardani, menyampaikan dalam 10 tahun terakhir telah terjadi penyimpangan terhadap pakem seni payas pengantin Bali. Prosesi upacara Bali memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda mulai dari tingkatan utama, madya hingga nista dan tentunya pakem payas pengantinnya pun menyesuaikan dengan tingkat prosesi upacara. Namun yang terjadi di lapangan berbeda, payas pengantin justru mengikuti kehendak pemilik hajatan.

“Saat ini sulit untuk merekonstruksi ulang pakem payas pengantin khas Bali, karena mayoritas dokumentasi terkait pakem payas pengantin berada di luar negeri khususnya Belanda sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk mengumpulkan fakta-fakta otentik mengenai pakem payas yang sesungguhnya. Selain itu setiap daerah memiliki ragam serta pakem payas-nya sendiri, berbeda untuk setiap kabupaten,” katanya.

Jika berbicara mengenai ragam busana pengantin Bali, kata dia, tentunya itu berbeda dengan pakem busana pengantin khas Bali. Ragam busana lebih pada pilihan yang dapat dipakai dalam prosesi pernikahan adat Bali. Namun mantan Kadis Dikpora Provinsi Bali itu mengatakan Pakis MDA Provinsi Bali ke depannya tidak menutup kemungkinan juga akan mengadakan sosialisasi serta pelatihan pakem payas khas Bali.

Dengan dibangunnya Pusat Kebudayaan Bali oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, Pakis MDA Bali berharap nantinya pakem serta ragam Busana Adat Bali dapat menjadi salah satu kekayaan budaya yang dapat mengisi Pusat Kebudayaan Bali tersebut serta dapat menjadi media literasi bagi masyarakat Bali sendiri.

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I GAK Kartika Jaya Seputra, kegiatan pelatihan tersebut. “Banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh Pakis Bali, khususnya dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, salah satunya adalah program pelatihan ragam busana pengantin Bali ini sebagai bentuk dukungan Pakis untuk mewujudkan program prioritas Provinsi Bali di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya,” katanya.

Dalam kesempatan ini turut pula dilakukan penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Jembrana yang diserahkan langsung oleh Manggala PAKIS Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardani di dampingi oleh Kepala Dinas PMA Provinsi Bali.

Turut hadir Manggala Pakis Jembrana, Bandesa Madya Kabupaten Jembrana, Bandesa Alitan Kabupaten Jembrana serta Jegeg-Bagus Jembrana sebagai model dalam pelatihan.(bgn003)22042304

Denpasar, Baliglobalnews

Kebakaran yang menimpa pemukiman pemulung di Jalan Trisakti, Renon, Denpasar mengundang keprihatinan Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, yang juga duduk sebagai Manggala Utama Paiketan Krama Istri Provinsi Bali (Pakis Bali).

Sehari pasca-kebakaran, tepatnya Minggu (7/2) pagi, Ny. Koster beserta jajaran pengurus TP PKK Provinsi Bali mengunjungi para korban kebakaran yang kini ditampung sementara di Gedung SDN 29 Dangin Puri, Jalan Letda Tantular, Denpasar.

Pada kesempatan tersebut, Ny, Koster didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, Made Rentin. Dengan sentuhan kasih seorang ibu, pendamping orang nomor satu di Bali itu terlihat menyemangati para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal dan barang-barang berharga lainnya, yang hangus dilahap si jago merah.

Dia berharap para pengungsi mampu bersabar dan tabah dalam menghadapi musibah ini. Kendati harus hidup prihatin di lokasi pengungsian, Ny. Koster tetap mengingatkan mereka untuk tetap dapat menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak).

Ny. Koster mengingatkan, penting untuk selalu dapat menerapkan 3M guna mencegah munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di lokasi pengungsian. Sementara untuk meringankan beban para pengungsi, TP PKK Provinsi Bali menyerahkan bantuan berupa 250 kg beras, 10 boks masker medis, 50 botol minyak rempah dan 150 paket makan siang.

Pada hari yang sama, rombongan Pakis Bali juga turun ke lokasi pengungsian. Mewakili Manggala Utama Pakis Bali, TIA Kusuma Wardhani menyerahkan bantuan 150 paket makan malam berupa nasi kotak dan snack kotak, 500 pcs masker medis dan 250 kg beras. Bantuan diterima oleh Perbekel Desa Dangin Puri Kelod, I Made Sada, selaku koordinator di lokasi pengungsian.

Made Sada menyebutkan, pengungsi yang ditampung di Gedung SDN 29 Dangin Puri berjumlah 71 orang, terdiri atas 31 perempuan dan 40 laki-laki. Mewakili para pengungsi, dia menyampaikan terima kasih atas besarnya perhatian yang ditunjukkan oleh Ny. Koster.

Selain dari TP PKK dan Pakis Bali, kata dia, bantuan juga mengalir dari para donatur lainnya. (bgn003)21020711

Denpasar, Baliglobalnews

Ny Putri Koster selaku Manggala Utama Paiketan Krama Istri Provinsi (Pakis) Bali mendukung program program yang dicanangkan desa adat sebagai implementasi dari Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Hal itu dikatakan Ny. Koster ketika menjadi narasumber dalam acara ”Perempuan Bali Bicara” yang mengangkat tema ”Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Sosialisasi PAKIS MDA Bali”, di Denpasar, Kamis (14/1).

Ny. Putri Koster menyampaikan keberadaan Pakis Bali di tengah masyarakat dalam menjalankan programnya tidak saling tumpang tindih dengan program program TP PKK.  Pakis Bali akan terus bersinergi dengan TP PKK untuk mensosialisasikan program-program Pemprov Bali yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Posisi keduanya  sudah jelas di suatu desa, di mana Ketua TP PKK adalah istri Kepala Desa sedangkan Ketua PAKIS Bali adalah istri Jro Bendesa. Dari keduanya tersebut selama ini sudah dalam ranah ruang lingkup yang beda dan keduanya menjalankan fungsinya secara beriringan.

Dia menyebutkan keberadaan Pakis Bali yang memiliki pengurus 19 orang telah menyusun sejumlah program kerja yang mendukung kegiatan di desa adat serta memberdayakan dan memperkuat kemampuan krama istri di adat dalam  melakukan swadharmanya masing masing. Dengan demikian, krama istri akan bisa menjadi subjek dalam wewidangan desa adat dan turut mengemban tanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian serta ajegnya tradisi, adat dan budaya di desa adat. (bgn003)21011515