Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar pada Senin (29/12/2025) siang.

Wawali Arya Wibawa didampingi Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya dan Wakil Ketua DPRD Made Oka Cahyadi Wiguna. Acara penyerahan LHP dipimpin Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, dan turut dihadiri para kepala daerah se-Provinsi Bali, unsur DPRD, serta pemangku kepentingan terkait.

Satria Perwira mengatakan kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Menilai apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  kami mengapresiasi usaha perbaikan oleh kepala daerah masing-masing dan mendorong upaya perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.

Dia berharap masing-masing kepala daerah di Bali untuk tidak cepat berpuas diri atas sejumlah prestasi yang telah diraih. “Kami mendorong komitmen ini di tahun berikutnya, ini tidak hanya tanggung jawab Pemda tapi juga perlu kolaborasi seluruh pihak,” ujarnya.

Dia menyampaikan terkait tindak lanjut rata-rata indikator nasional yakni 75 persen dengan kolaborasi pemkot/pemda dapat dicapai bahkan melebihi. Dan dengan kolaborasi yang baik, capaian tersebut dapat ditingkatkan. Perbaikan pendataan, termasuk dengan melibatkan desa adat, juga menjadi perhatian. “Secara garis besar berdasarkan pemeriksaan BPK, pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah telah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda No 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam semua hal yang material, ” jelasnya.

Sementara Wakil Walikota Arya Wibawa mengucapkan terima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Bali yang telah melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.

Arya Wibawa juga mengatakan bahwa pemeriksaan kepatuhan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa, kebijakan fiskal daerah telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabilitas, serta praktik tata kelola yang baik. Seperti kita ketahui bersama bahwa, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang strategis bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib administrasi, efektif, efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Arya Wibawa menyatakan Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya dalam melakukan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah, melalui digitalisasi serta inovasi yang adaptif dan transparan.

Langkah ini dinilai mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan secara signifikan. “Melalui laporan hasil pemeriksaan ini, kami memperoleh masukan dan rekomendasi yang sangat berharga sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan maupun sistem kerja ke depan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Denpasar, kata dia, berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Arya Wibawa menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, serta seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin baik dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat. (*/bgn003)25122903

Denpasar, Baliglobalnews

Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi (Penertiban Aset dan Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 dilangsungkan di Ruang Rapat Sewaka Mahottama, Graha Sewaka Dharma, Denpasar, pada Jumat (14/11/2025).

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Kaya Negara dalam sambutannya mengatakan pertemuan tersebut membahas dua isu penting yakni penertiban aset dan optimalisasi pendapatan pajak daerah. “Kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi, karena pengelolaan aset yang baik dan optimalisasi pendapatan pajak daerah yang efektif merupakan pondasi bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penertiban aset merupakan langkah krusial mencegah terjadinya korupsi. Dengan tertibnya pengelolaan aset, kita dapat memastikan semua aset daerah tercatat baik, dikelola secara profesional, dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset, tetapi juga mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan aset daerah,” ujarnya.

Jaya Negara menyampaikan upaya optimalisasi pendapatan pajak daerah dan meningkatkan pendapatan daerah harus melalui pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel. Dengan sistem pajak yang baik, kita dapat meminimalisir potensi kebocoran penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendapatan daerah yang optimal akan memberikan dampak positif. “Dapat kami sampaikan capaian pemenuhan MCP Kota Denpasar per tanggal 13 november 2025 pukul 20.00 wita dengan persentase 89,20% dari 8 area pemenuhan meliputi area perencanaan (91,24%), area penganggaran (93,88%), area pengadaan barang dan jasa (98,88%), area pelayanan publik (99,99%), area pengawasan apip (80,29), area manajemen ASN (92,54%), area pengelolaan BMD (74,61%), dan area optimalisasi pendapatan daerah (52,66%),” ungkapnya.

Jaya Negara juga mengatakan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pemenuhan dokumen pendukung, mengawal proses di BPN atas usulan sertifikasi tanah yang sudah diajukan dan menyelesaikan kejelasan permasalahan asset merupakan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mencapai persentase pemenuhan area pengelolaan BMD yang optimal. “Untuk meminimalisir kendala beberapa upaya akan kami lakukan seperti, lebih intensif dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak secara bersama-sama dengan kejaksaan negeri dan OPD terkait, membangun komunikasi yang lebih efektif dengan wajib pajak untuk dapat memantau pergerakan pembayaran tunggakan, dan jumlah tunggakan wajib pajak,” katanya.

Selain itu, kata dia, juga diperlukan melaksanakan digitalisasi penagihan, korespondensi melalui sistem daring dan penguatan integrasi data pada simpada terpadu untuk mempercepat validasi serta menutup Celah manipulasi pelaporan. “Terkait lain hal-hal yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar, untuk mendukung program korsupgah KPK RI, tahun 2025 dan capaian MCSP 2025 triwulan IV ini, akan dijelaskan lebih lanjut oleh perangkat daerah pengampu yang juga kami hadirkan pada keseempatan ini,” katanya.

Walikota Jaya Negara juga menyampaikan Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen penuh dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kami telah dan akan terus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, yang berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Kami juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak yang hadir di sini untuk bekerja sama, dan berkomitmen dalam menjalankan program MCSP ini dengan sebaik-baiknya.

Saya juga berharap melalui rapat koordinasi ini, kita dapat merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan dalam penertiban aset dan optimalisasi pendapatan pajak daerah. Marilah kita jadikan momentum ini sebagai awal dari perubahan besar dalam tata kelola Pemerintahan kita, demi tercapainya Indonesia yang bersih dari korupsi,” katanya.

Sementara Perwakilan KPK RI Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menyampaikan bahwa kondisi setiap daerah di Indonesia tidak sama, namun regulasinya sama. Ada yang MCSP menengah, ke atas dan ke bawah. Seiring perkembangan zaman dan teknologi KPK terus melakukan modifikasi terhadap MCSP untuk jalannya pemerintahan daerah. Bali merupakan percontohan daripada daerah lainnya maka MCSP harus bisa diselesaikan, dan harus ada parameter di wilayah Bali seperti wilayah lainnya yang ada di Indonesia. “Rapat kali ini kami mendalami area di MCSP, seperti aset tanah. Hal ini menjadi hal penting di KPK, karena masih banyak aset tanah di Indonesia yang jadi masalah,” katanya.

Hadir Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, Perwakilan Kejari Denpasar, BPN Denpasar, perwakilan Pajak Pratama Denpasar Barat dan Pajak Pratama Denpasar Timur beserta OPD terkait lainnya. (*/bgn003)25111401

Badung, Baliglobalnews 

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa berkomitmen dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah secara optimal serta mendorong peningkatan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Hari pertama kegiatan, Rabu (9/7) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Made Suardita bersama Lurah Kerobokan Ni Putu Budhiyani dan Lurah Kerobokan Kaja Gusti Agung Ngurah Marhaena Yasana Putra, turun langsung ke lapangan mendampingi Tim TOPD untuk mengkoordinasikan proses pendataan. Langkah ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan berjalan secara optimal dan selaras dengan arahan strategis Bupati Badung yang disampaikan sebelumnya dalam pembukaan resmi program pendataan potensi pajak daerah se-Kabupaten Badung di Wantilan Pura Dang Kahyangan Petitenget, Kerobokan, pada Selasa (8/7/2025).

Made Suardita menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud konkret pelaksanaan arahan strategis pimpinan daerah dan mencerminkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, akuntabel, dan berbasis data. “Kami memastikan seluruh proses pendataan dilakukan sesuai standar teknis dan etika pelayanan publik. Bersama para lurah, kami turut mendampingi tim pendataan di lapangan sebagai bentuk komitmen untuk menjamin akurasi data dan transparansi proses. Ini menjadi tonggak awal modernisasi sistem basis data perpajakan daerah yang lebih sistematis dan efisien,” ujarnya di sela-sela kegiatan. 

Pendataan ini menyasar 2.749 izin usaha yang tercatat dalam sistem online single submission (OSS), yang perlu divalidasi keakuratannya sebagai dasar pengenaan pajak daerah. Kegiatan pendataan melibatkan kolaborasi aktif dengan para kepala lingkungan setempat guna mendukung efektivitas proses di lapangan.

Adapun sektor usaha yang menjadi fokus pendataan di wilayah Kerobokan dan Kerobokan Kaja meliputi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa perhotelan dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama lebih dari satu bulan, yaitu sejak 8 Juli hingga 21 Agustus 2025, dengan melibatkan total 48 personel lintas perangkat daerah. Tim pendataan terdiri atas 14 personel dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), 5 personel dari Bagian Tata Pemerintahan, dan 5 personel dari Bagian Prokompim.

 Lurah Kerobokan dan Lurah Kerobokan Kaja menegaskan bahwa keterlibatan langsung unsur kelurahan bersama Kabag Prokompim berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD) dan pelaku usaha, sehingga proses pendataan dapat berlangsung secara kondusif dan responsif. Koordinasi lintas sektor di lapangan ini dipandang sebagai langkah strategis awal dalam mendukung validasi terhadap 2.749 izin usaha yang tercatat dalam OSS, sebagai bagian dari upaya penguatan basis data perpajakan daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan diperoleh data wajib pajak yang akurat dan komprehensif, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Validasi tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah yang lebih terukur, efisien, dan berbasis data aktual lapangan. (*/bgn003)25070904

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat finalisasi Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ruang Sidang Gosana II Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (12/10/2023). Selanjutnya ranperda akan dibawa pada sidang paripurna DPRD untuk dimohonkan pengesahan.

“Perda ini mengacu pada aturan di atasnya. Istilahnya sudah dipagu, sehingga kita tidak banyak melakukan perubahan. Kita penyesuaian item per item saja,” katanya.

Menurut Wicaksana, dengan adanya perda pajak daerah dan retribusi daerah, ke depan masyarakat bisa mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak. “Dalam rancangan ini juga diatur kemudahan-kemudahan apabila wajib pajak memerlukan pengurangan dan lain sebagainya. Kita jadikan satu terkait juga sanksi,” katanya.

Wicaksana juga menyebutkan Pemerintah Kabupaten Badung tetap mengenai pajak 5 persen kepada pembeli dalam pajak BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan).

“Mengenai BPHTB sudah disepakati bahwa untuk pembelian, seperti disampaikan Kepala Bapenda, dikenakan 5 persen, dengan syarat apabila pembeli menemukan kesulitan untuk membayar, diberikan ruang untuk memohonkan pengurangan dengan syarat-syarat. Sedangkan pajak penjualan tetap 2,5 persen. Jadi itu adalah titik tengah yang kami mohonkan. Kemarin DPRD kan minta disamaratakan, pajak penjualan dan pembelian 2,5 persen. Karena Bapenda menyampaikan bahwa BPHTB ini adalah nomor tiga pendapatan terbesar yang ada di Badung, mungkin itu menjadi alasan dan standarnya,” katanya. (bgn003)2310126

Denpasar, Baliglobalnews

Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2022 di Kantor BPK perwakilan Provinsi Bali pads Rabu (28/12/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Arya Wibawa, menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Bali yang telah melakukan audit semester II tahun 2022 di Pemkot Denpasar dan telah diserahkan LHP kinerja percepatan dan perluasan digitalisasi pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan dan kesehatan fiskal tahun anggaran 2021 sampai 2022 di Kota Denpasar yang telah efektif.

Atas efektivitas yang telah disampaikan dan masih adanya catatan terkait dengan kualitas data pada aplikasi perpajakan serta segera akan dilakukan perbaikan. “Kita masih ada waktu untuk melakukan perbaikan dan memang perlu untuk diperbaiki sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari,” katanya.

Menurut Arya Wibawa, pihaknya segera menindaklanjuti dan menjadi prioritas sehingga kemanfaatan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Kota Denpasar.

“Kami akan melakukan evaluasi dan  memaksimalkan kekurangan, sehingga dapat memberikan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat serta keberlangsungan pembangunan di Kota Denpasar,” jelasnya.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Joko Agus Setyono, melaporkan penyerahan LHP semester II tahun 2022 telah diserahkan kepada 8 kepala daerah dan pimpinan DPRD di wilayah Bali. LHP ini dapat ditindaklanjuti kepada pimpinan daerah sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. “Saya melihat tindak lanjut hasil pemeriksaan sudah mencapai angka di atas 90 persen. Dan kami mengucapkan terimakasih serta menjadi angka tertinggi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dia menyebutkan untuk Pemkot Denpasar LHP kinerja percepatan dan perluasan digitalisasi pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan dan kesehatan fiskal tahun anggaran 2021 sampai 2022 di Kota Denpasar yang telah efektif. Aplikasi pengelolaan pajak daerah khususnya Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Simpada), telah menerapkan praktek yang baik, namun perlu ada perbaikan terkait kualitas data pada aplikasi perpajakan dan harus dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh petugas pajak maupun inspektorat dan melakukan sensus kepada pajak baru. “Ini beberapa hal yang harus kita lakukan kedepan untuk perbaikan pada percepatan pengelolaan pajak”, ujarnya.

Hadir Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, serta 7 kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota di Bali penerima LHP tahun 2022, Wakil Ketua DPRD, I Wayan Mariyana Wandhira, serta hadir juga Kepala Inspektorat Denpasar, Putu Naning Djayaningsih menerima LHP digitalisasi pajak daerah semester II dari kepala Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Joko Agus Setyono. (bgn003)22122806

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung menjadi salah satu pemerintah daerah yang turut menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penandatanganan dilakukan Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa mewakili Pemerintah Kabupaten Badung didampingi Sekda I Wayan Adi Arnawa melalui seremoni penandatanganan PKS dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah secara virtual melalui video conference antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tahun 2021 dari Gedung Badung Command Centre Dinas Kominfo, Rabu (21/4).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara virtual dengan harapan tidak mengurangi esensi apa yang dilakukan. Dia menyebutkan dampak Covid-19 berpengaruh terhadap global, sehingga menimbulkan kontraksi pertumbuhan yang negatif. ”Hal ini terjadi kebanyakan dari Pemda Provinsi di seluruh Indonesia, yang terbesar provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Bali lebih dari 20 persen,” ujarnya.

Pemerintah daerah, kata dia, perlu memperkuat perpajakan daerah sebagai salah satu sumber PAD untuk meningkatkan kemandirian dan melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyampaikan dengan adanya penandatanganan perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penerimaan pajak. Selain itu dengan penandatanganan kerja sama ini sejatinya adalah mendukung program pemberantasan korupsi. ”Bagaimana kita dapat melaksanakan Peraturan Presiden No. 54  tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kalau data semua elektronik, menggunakan identitas yang sama kita akan lebih mudah. Ini yang ketiga adalah kita dapat melakukan pengawasan bersama,” ujarnya.

Sementara Wabup Suiasa seusai acara penandatangan perjanjian kerja sama ini menyampaikan Pemerintah Kabupaten Badung bersama dengan daerah lain menandatangani MoU jalin kerja sama dengan Menteri Keuangan dalam rangka untuk mengoptimalisasi memvalidasi data dan juga tukar-menukar data, sehingga dapat terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengoptimalkan Pungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah sesuai dengan potensi yang riil yang ada di lapangan.

”Perjanjian kerjasama ini juga untuk saling melakukan evaluasi dan monitoring dalam mereview kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan juga untuk Pemerintah Pusat,” katanya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bapenda I Made Sutama, Kabag Tapem Dewa Sudirawan, Perwakilan Kanwil DJP Bali, Perwakilan KPP Badung Utara dan Perwakilan KPP Badung Selatan. Acara Penandatangan PKS diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan berdoa bersama guna memohon acara berjalan dengan baik dan lancar. (bgn003)21042202