Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Bali mencatat penerimaan pajak di Pulau Dewata tumbuh 10,21% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year).

Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan dalam media briefing secara daring pada Rabu (28/5/2025) mengatakan saat ini penerimaan pajak sejak Januari hingga April 2025 tercatat Rp5,13 triliun atau 28,54% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp17,99 triliun. “Hingga April 2025, penerimaan pajak di Bali mencapai Rp5.133,50 miliar, tumbuh positif 10,21% dibandingkan dengan periode April tahun lalu,” katanya.

Jika di breakdown per Kantor Pelayanan Pajak, kontribusi penerimaannya adalah sebagai berikut :
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar dengan realisasi sejumlah Rp2.754,74 miliar dari target Rp8.579,94 miliar; 2. KPP Pratama Denpasar Timur, realisasi Rp395,38 miliar dari target Rp1.545,82 miliar; 3. KPP Pratama Denpasar Barat, realisasi Rp351,10 miliar dari target Rp1.372,53 miliar; 4. KPP Pratama Badung Selatan, realisasi Rp522.84 miliar dari target Rp1.805,61 miliar; 5. KPP Pratama Badung Utara, realisasi Rp516,36 miliar dari target Rp1.943,49 miliar; 6. KPP Pratama Gianyar, realisasi Rp353,03 miliar dari target Rp1.482,92 miliar; 7. KPP Pratama Tabanan, realisasi Rp133,58 miliar dari target Rp751,52 miliar; dan 8. KPP Pratama Singaraja, realisasi Rp106,47 miliar dari target 507,39 miliar.

Darmawan menyebutkan capaian penerimaan Kanwil DJP Bali jika dilihat dari per jenis pajaknya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3.747,20 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp1.122,14 miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp264,16 miliar.

Dia juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak didorong oleh beberapa sektor usaha dominan, yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor: Rp942,69 miliar (dengan kontribusi sebesar 18,36% dari total penerimaan pajak).

Kemudian, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: Rp848,09 miliar (16,52%), Aktivitas Keuangan dan Asuransi: Rp734,40 miliar (14,31%), Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis: Rp434,91 miliar (8,47%), Industri Pengolahan: Rp398,04 miliar (7,75%) dan Sektor lainnya 1.775,37 miliar (34,58%).

“Dari sisi kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, hingga Mei 2025, sebanyak 340.935 SPT Tahunan PPh telah disampaikan. Angka ini meningkat 3,00% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah tersebut terdiri dari 35.955 SPT WP Badan, 267.280 SPT WP Orang Pribadi Karyawan, dan 37.700 SPT WP Orang Pribadi Non-Karyawan.,” jelasnya. (*/bgn008)25052909

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menerima jajaran Bapenda Setda Badung di ruangan kerjanya, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Jumat (26/5/2023).

Pada rapat tersebut Parwata menyatakan jajaran Bapenda menyampaikan laporan akhir dari Dispenda mengenai pendapatan daerah. “Secara umum disampaikan selalu (pendapatan-red) meningkat khususnya PHR, termasuk BPHTB. Kami memberikan saran agar sistem pajak selalu ditingkatkan dengan real time dan tidak mengambil risiko. Artinya, bagaimana pendapatan daerah itu kita maksimalkan sehingga tidak ada yang loss. Saya suruh up-date terus sistemnya. Dengan demikian, teknologilah yang akan digunakan untuk mengantisipasi kebocoran-kebocoran di Badung, karena seperti kita ketahui kalau sudah sistem pemungutan pajaknya transparan atau real time maka diharapkan pendapatan itu akan bisa optimal. Losses-nya sedikit tidak akan terjadi kehilangan daripada potensi. Karena itu kita dorong sistemnya supaya selalu ditingkatkan, karena ini kita bicara teknologi. Maka harus up-date terus, sehingga optimalisasi pendapatan akan bisa kita rasakan,” katanya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan itu menyatakan ingin supaya semua petugas Bapenda memiliki tupoksi dan memiliki spirit yang sama di dalam melakukan investigasi wajib pajak di lapangan. Jadi ada yang tumbuh, ada yang perlu dibina dan sebagainya sehingga benar-benar potensi kita tidak loss, sehingga semuanya ter-update setiap bulan,” katanya.

Dia bersyukur pertumbuhan di Badung setiap bulan meningkat. “Nilai totalnya belum, nanti triwulan ketiga kami minta laporan, apakah ada pertambahan pendapatan. Tetapi astungkara dengan kondisi sekarang ini penngkatan jumlah tamu semakin banyak di Bali dan Badung khususnya kami harapkan akan bisa memberikan kontribusi termasuk investasinya berjalan sehingga pajak BPHTB-nya mungkin bisa memberikan topangan yang lebih maksimal untuk pendapatan pajak kita di Badung,” tandasnya. (bgn003)23052702

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badung), I Putu Parwata, mengatakan potensi pajak di Badung masih bisa dimaksimalkan, meski pendapat Badung turun. Hal itu disampaikan Parwata kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung di Gedung DPRD Badung Senin (24/8).

Rapat paripurna mengagendakan Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020,

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun Anggran 2020.

”Seperti disampaikan oleh Bapak Bupati, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sekarang boleh menurun tapi dalam menggali potensinya harus tetap semangat,” kata Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta.

Menurut Parwata, Pemerintah Kabupaten Badung bersama Dewan Badung telah mengambil langkah-langkah pasti sebagai upaya peningkatan pendapatan. ”Potensi yang masih ada yang sudah disampaikan Bupati seperti potensi pajaknya, misal pajak penerangan jalan, lampu jalan kemudian pajak reklame, pajak parkir dan lain sebagainya. Itu kita optimalkan, termasuk pertumbuhan ekonomi potensinya kita tingkatkan. Kita punya modal sendiri, resepnya sudah punya,” katanya.

Rapat paripurna juga dihadiri Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta; Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda Badung. I Wayan Adi Arnawa; Sekwan Badung, I Gusti Agung Made Wardika, Anggota Dewan Badung, termasuk para tenaga ahli Dewan Badung. (bgn/din)20082414

Padang, Baliglobalnews

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan terutama bagi pemilik sepeda motor bagi masyarakat di daerah itu karena terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Kebijakan pengurangan pajak kendaraan bermotor ini, idealnya berlaku sepanjang tahun 2020 ini,” kata dia melalui keterangan pers di Padang, Sabtu

Ia mengatakan sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia,masyarakat kelas pekerja banyak yang kehilangan sumber nafkah.

“Tak sedikit pula yang mengalami pengurangan gaji dari tempatnya bekerja,” kata dia.

Menurut dia, sepeda motor merupakan sarana transportasi yang dimiliki kelas pekerja di Sumbar.

Bahkan di Sumbar sendiri sepeda motor dijadikan sarana untuk sumber nafkah utama dengan jadi tukang ojek online.

Ia mengatakan dari data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Barat terhitung sampai Mei 2020 sebanyak 10.690 orang kehilangan pekerjaan sebagai dampak pandemi virus corona.

Jumlah tersebut terdiri dari 10.060 orang dirumahkan dan 630 orang lainnya mendapatkan pemutusan hubungan kerja

Pekerja itu sebanyak 5.960 orang berada di Kota Padang, 1.278 orang di Bukittinggi, 785 orang di Padangpanjang. Lainnya tersebar di Kota Solok, Payakumbuh, hingga Mentawai.

Mereka berasal dari 1.257 perusahaan dari sekitar 3.800 perusahaan kelas menengah dan besar di Sumbar.

Sementara itu khusus bagi warga yang tetap patuh membayar pajak bahkan melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo.

“Mereka berhak mendapatkan diskon dengan besaran bervariasi sesuai rentang waktu jatuh tempo,” kata

Kemudian untuk bantuan langsung tunai (BLT) yang dilahirkan Presiden Joko Widodo pada masa pandemi Covid19, tujuan utamanya adalah meningkatkan daya beli rumah tangga sehingga tingkat konsumsi masyarakat tetap terjaga.

Kebijakan BLT ini dipandang akan berimbas pada makin bergairahnya pengusaha UMKM kita dalam memproduksi barang.

Pada krisis ekonomi 1998 lalu, UMKM merupakan sektor bisnis yang menyelamatkan perekonomian nasional.

“Apabila Pemerintah memberikan bantuan selain dalam bentuk tunai maka idealnya berupa produk UMKM sehingga ekonomi riil tumbuh,” katanya.(bgn/ant)20081508

Denpasar, Bali Global News

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berasal dari dua sumber, yakni pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dari data terakhir tahun 2019 realisasi anggaran induk hingga perubahan, maksimal peningkatan pajak yang berhasil digenjot mencapai Rp 700 miliar, dan itu sudah sangat dimaksimalkan sekali.

Jika dipaksa terus digenjot berarti sama saja dengan memaksa peningkatan jumlah pemakaian kendaraan bermotor di Bali. Hal itu tentu berimbas pada penambahan kemacetan dan peningkatan polusi udara. Dampaknya justru akan makin memperburuk kondisi alam dan lingkungan Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata.

Untuk itu, walaupun terkesan agak terlambat, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster menggagas penggalian sumber-sumber PAD dari potensi-potensi lainnya, namun terkait dengan keunggulan yang dimiliki Bali.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat membacakan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 pada Sidang Paripurna bersama DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (13/7).

”Saya melihat ini masukan dari seluruh fraksi, dan saya sependapat akan upaya untuk peningkatan PAD Bali dari sumber-sumber lainnya yang berpotensi. Karena PAD kita yang berasal dari pajak kendaraan bermotor sudah maksimal tidak bisa lagi didorong-dorong, tidak lagi bisa dipaksa-paksa. Sekuat apa pun berusaha, sudah tidak lagi akan menghasilkan yang optimal dari sumber ini,” kata Koster seraya merinci beberapa gagasan yang akan diselenggarakan Pemprov Bali dalam meningkatkan PAD Provinsi Bali.

”Agar bisa kita pikirkan bersama-sama, untuk benar-benar mengelola potensi yang kita miliki, dengan regulasi yang kita bangun sendiri, sehingga bisa kita terapkan dan awasi secara langsung. Upaya itu sedang berjalan saat ini, ada pun beberapa potensi yang akan kita jalankan sambil menunggu situasi pandemi kondusif. Yang pertama yakni kontribusi wisatawan mancanegara, yang Perda dan Pergubnya sudah jadi dan sudah disetujui Mendagri, akan segera diterapkan saat kunjungan wisatawan mancanegara mulai dibuka sekitar bulan September. Saat ini aplikasinya pun sudah disiapkan secara digital, agar wisatawan yang akan ke Bali bisa mengisi data sesuai aplikasi dan berkontribusi secara sukarela,” kata.

Potensi kedua, kata dia, yakni banyaknya warga negara asing (WNA) yang tinggal di Bali bukan sekadar untuk berwisata, juga melaksanakan aktivitas usaha bisnis tanpa dikenakan biaya sepeser pun. Sehingga bisa didata dan ditata, agar bisa menjadi sumber PAD baru.

”Yang berikutnya yakni Bali menjadi hub produk ekspor beberapa daerah. Produk-profuk komoditi pangan dan kerajinan rakyat tersebut masuk melalui Bali dan selama ini gratis. Saya sudah berdiskusi dengan berbagai instansi terkait, ini bisa menjadi salah satu potensi yang kita kelola sebagai sumber PAD,” katanya.

Gubernur yang sebelumnya menjabat Anggota DPR RI dan lama bertugas di Badan Anggaran, kembali mencetuskan gagasan yang benar-benar berpotensi dari Bali sebagai lokasi pariwisata dunia.

Seperti diketahui, selama ini Bali menjadi objek wisata yang dijual berbagai pelaku, namun tak banyak dinikmati oleh pelaku lokal. Bahkan dengan adanya kemajuan tak dimungkiri banyak pelaku yang memasarkan Bali, memfasilitasi tamu untuk ke Bali, keberadaannya tidak diketahui, namun menyedot ekonomi dari Bali.

”Coba kita cermati baik-baik dan seksama, berapa persen orang Bali yang menikmati manfaat dari gemerlap dan mewahnya pariwisata ini. Sudah terlalu lama kita loss dan terlalu tinggi. Kita loss pelaku usaha, loss tenaga kerja, nilai ekonomi dan loss kapitalisasi. Untuk itu berdasarkan persetujuan anggota dewan, kami akan keluarkan kebijakan Perda mengenai standar penyelenggaraan pariwisata berbasis budaya Bali yang di dalamnya, termasuk mengatur digitalisasi pariwisata dengan portal satu pintu pariwisata Bali, ini juga akan jadi sumber PAD baru,” katanya seraya minta dukungan seluruh anggota DPRD Provinsi Bali.

Gubernur Koster pun menanggapi dengan lugas dan rinci berbagai Pandangan Umum Fraksi yang disampaikan pada sidang sebelumnya. Dan tanggapan itu pun mendapat apresiasi tinggi dari peserta sidang utamanya Fraksi Gerindra.

Pandangan lain yang ditanggapi Gubernur Koster di antaranya terkait pemberian penghargaan bagi Satgas Gotong Royong Desa Adat dan peningkatan sumber pendapatan desa adat yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan yang dijawab dengan rencana penambahan anggaran senilai Rp 50 juta per desa adat yang rencananya akan dianggarkan pada anggaran perubahan 2020. Sementara itu terkait pembebasan retribusi sewa stand PKB yang diajukan oleh fraksi Demokrat dan Nasdem-PSI-Hanura, Gubernur Koster menyatakan retribusi sewa stand akan digratiskan untuk meningkatkan semangat para pelaku UMKM dan IKM.

”Nilai yang kita peroleh dari retribusi itu hanya sekitar Rp1,5 miliar, bukan nilai yang besar. Jadi janganlah kita mencari pendapatan dari sana, para pelaku UMKM dan IKM ini sudah susah, jangan kita buat mereka tambah susah. Jika dikenakan biaya, tentu beban mereka akan bertambah dengan biaya operasional, tenaga kerja, belum lagi produksi barangnya. Dengan digratiskan, tentu akan mendorong semangat mereka untuk terus bertumbuh,” pungkas Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng itu.

Pada sidang tersebut juga diagendakan penyampaian jawaban Gubernur Bali atas Pandangan Umum Fraksi terkait Raperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali tahun 2020-2050. (bgn/humas)20071309

Gubernur Bali, Wayan Koster, kembali mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua dan selanjutnya. Hal ini sebagai salah satu bentuk respons Pemerintah Provinsi Bali terhadap situasi perekonomian di tengah situasi pandemi Covid-19. Lahirnya Pergub ini dapat meringankan atau memberikan relaksasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam acara Sosialisasi Pemberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2020 di Ruang Rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Jumat (3/7).

Dewa Indra menegaskan, kebijakan ini diambil setelah melihat berbagai fakta di lapangan di mana menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi Bali sebagai dampak dari Covid 19 serta banyaknya kendaraan yang beroperasi di Bali yang masih menggunakan nomor polisi, baik luar Bali maupun kendaraan bernomor polisi Bali yang sudah beralih kepemilikan (mutasi) namun belum melakukan balik nama. Dari hasil razia gabungan di penghujung tahun 2019 terdapat sekitar 3.700 lebih kendaraan roda empat yang berpelat luar Bali telah beroperasi di Bali lebih dari tiga bulan baik itu mobil pribadi maupun kendaraan niaga.

Dengan pembebasan biaya BBNKB kedua dan seterusnya, dia mengharapkan masyarakat yang masih memiliki kendaraan tetapi belum balik nama untuk segera datang ke kantor layanan samsat terdekat dari tanggal 6 Juli – 18 Desember 2020.(bgn/pemprovbali)