Tabanan, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa mendorong langkah konkret untuk melindungi keberadaan lahan persawahan di “Bumi Lumbung Beras”. Dia mendesak agar Pemerintah Daerah membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi lahan pertanian basah guna menekan laju alih fungsi lahan yang kian masif.

Menurut Arnawa, kebijakan ini sangat krusial karena sektor pertanian bukan sekadar mata pencaharian, melainkan identitas lokal sekaligus ikon yang menjadikan Tabanan sebagai penyangga pangan utama di Bali.

Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Penebel itu menegaskan bahwa insentif pajak merupakan bentuk keberpihakan negara kepada para petani. Dia mengusulkan agar lahan produktif yang secara resmi berstatus lahan basah tidak lagi dibebani pungutan pajak. “Sepanjang bersertifikat lahan basah atau sawah, perlu dibebaskan dari pungutan pajak. Ini bisa menjadi strategi pemerintah untuk memberikan keringanan ekonomi bagi para petani di lapangan,” ujar Arnawa pada Minggu (8/2/2026).

Selain meringankan beban biaya produksi, penghapusan pajak ini diharapkan mampu mengubah citra sektor pertanian menjadi lebih menjanjikan, sehingga dapat menarik minat generasi muda untuk terjun langsung mengelola lahan.

Pria yang akrab disapa Komet ini bahkan memiliki visi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Jika kondisi keuangan daerah telah memungkinkan, dia mewacanakan pemberian dana kompensasi khusus bagi para pemilik lahan sawah produktif. “Kalau ada anggaran mencukupi, mungkin nanti petani diberikan kompensasi. Skema ini dirancang agar petani tetap termotivasi mempertahankan lahan mereka dari godaan pengembang perumahan,” tegasnya.

Arnawa mengingatkan bahwa kelestarian sawah adalah harga mati bagi masa depan Tabanan. Tanpa perlindungan regulasi dan insentif yang kuat, identitas Tabanan sebagai daerah agraris terancam hilang tergerus pembangunan infrastruktur dan pemukiman.

DPRD Tabanan, kata dia, berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar masuk dalam prioritas kebijakan daerah, demi memastikan petani tetap sejahtera dan kedaulatan pangan Bali tetap terjaga dari wilayah Tabanan. (*/bgn020)26022208

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tentang kebijakan penghapusan sanksi administratif atas Keterlambatan pembayaran pajak penghasilan Pasal 29 yang terutang dan atau penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi, untuk Tahun Pajak 2024.

“Kepdirjen pajak ini memberikan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) dengan menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP, untuk Tahun Pajak 2024, meskipun dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu 31 Maret 2025 sampai paling lambat 11 April 2025,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, pada Kamis (27/3/2025).

Dia mengatakan penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak

diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Yang menjadi latar belakang diterbitkannya aturan tersebut adalah batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan WPOP untuk Tahun Pajak 2024 pada 31 Maret 2025. “Hal ini dilakukan, karena bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang cukup panjang, sehingga diberi waktu sampai dengan 7 April 2025,” ucapnya.

Apalagi, kata dia, kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit. “Pertimbangan lainnya, karena pemerintah ingin berlaku adil dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dengan cara menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 sekaligus pelaporannya, dalam hal ini hanya untuk SPT Tahunan WPOP untuk Tahun Pajak 2024,” katanya. (bgn008)25032702

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah terus mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah. Hingga triwulan II tahun 2024, Penerimaan Pajak Daerah Kota Denpasar mencapai Rp683.032.095.179,04. Jumlah tersebut setara dengan 75,89 persen. Capaian tersebut tak lepas dari beragam inovasi dan terbosan berkelanjutan yang digencarkan Bapenda Kota Denpasar.

Kepala Bapenda I Gusti Ngurah Eddy Mulya didampingi Sekretaris I Dewa Gede Rai mengatakan pada APBD Induk Tahun 2024, penerimaan pajak daerah ditargetkan Rp900 miliar.
Dia merinci jumlah penerimaan pada triwulan II tersebut terdiri atas pajak hotel Rp125.807.518.811,30, restoran Rp190.242.544.337,91, hiburan Rp19.761.993.068,33, reklame Rp1.845.994.910,50, PPJ Rp129.395.239.529,00, air tanah l Rp5.650.267.552,00, PBB-P2 Rp50.975.148.009,00, BPHTB Rp155.392.657.478,00 dan pajak jasa parkir Rp3.960.731.483,00.
Dia mengaku optimis mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini dilaksanakan dengan beragam inovasi dan terobosan. Beberapa terbosan yang dilaksanakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah yakni melalui Inovasi Pajak Digital (Pagi) Denpasar, Inovasi Unggulan Renon Digital Area (Reditia). Untuk wilayah Sanur juga telah diluncurkan inovasi Melodi (melayani obyek digital) Sanur. Pengembangan klasterisasi pelayanan pajak daerah ini selanjutnya akan menyasar kawasan ekonomi di jalan Teuku Umar Timur, Teuku Barat dan jalan Gatot Subroto.

Selain ini kata Eddy Mulya untuk optimalisasi pajak daerah juga ditetapkan Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi denda administrasi, Jemput bola pelayanan pembayaran pajak daerah ke desa/kelurahan untuk PBB-P2 serta Pendataan Potensi Objek Pajak Baru dengan melibatkan kepada desa lurah.
“Tentunya dengan beragam inovasi ini kami optimis penerimaan dari sektor pajak daerah di Kota Denpasar terus meningkat, dan kami mengajak serta mengimbau kepada wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu guna mendukung pembangunan dalam mewujudkan kemajuan di Kota Denpasar, dengan tag line Fiskal Kuat, Denpasar Maju,” ujarnya. (bgn003)24073008

Denpasar, Baliglobalnews

Hingga 31 Januari 2024, Kanwil DJP Bali berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sejumlah Rp1,22 triliun atau 8,45% dari target yang ditetapkan Rp14,46 triliun.

Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Bali, I Made Agus Hari Sentana, menjelaskan realisasi penerimaan pajak ini mengalami pertumbuhan sebesar 31,41% dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu pada waktu yang sama Rp929 miliar. “Penerimaan Januari 2024 ini didukung 5 sektor dominan,” katanya secara daring pada Senin (26/2/2024) sore.

Dia merinci lima sektor tersebut, pertama, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor Rp230,89 miliar yang memiliki peranan 19,52%.

Kedua, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum Rp220,28 miliar yang memiliki peranan 18,63%. Ketiga, aktivitas keuangan dan asuransi Rp172,72 miliar yang memiliki peranan 14,6%. Keempat, industri pengolahan Rp89,66 miliar yang memiliki peranan sebesar 7,58%. Dan kelima real estat Rp66,91 miliar yang memiliki peranan sebesar 5,66%.

Selain itu, kata dia, kepatuhan SPT tahunan hingga Januari telah terdapat 92.220 wajib pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak WP Orang Pribadi (OP) dan Badan dengan rincian 4.367 SPT WP OP Non Karyawan, 86.243 SPT WP OP Karyawan, dan 1.610 SPT WP OP Badan.

“Di sisi lain, progres pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Bali sebesar 82,83% atau sebesar 1.043.840 WP yang sudah berstatus valid dari 1.260.160 WP yang terdaftar di Bali sehingga masih ada 216.320 WP yang berstatus belum valid,” katanya.

Dia menyampaikan format NPWP lama masih dapat digunakan hingga 30 Juni 2024 dan Mulai 1 Juli 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP akan menggunakan NPWP dengan format baru.

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Hari Murdiyanto, menyampaikan target kepabeanan & cukai pada tahun 2024 yaitu Rp1,24 triliun dengan realisasi pada bulan Januari 2024 sebesar Rp65,71 miliar (5,28% dari target). “Penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh Rp18,11 miliar atau meningkat 38,06%(yoy),” katanya.

Dari sisi penerimaan bea masuk hingga 31 Januari 2024, kata dia, telah terealisasi Rp16,36 miliar dari target sebesar Rp113 miliar (14,39% dari target). Sedangkan, dari penerimaan cukai telah terealisasi sebesar Rp49,35 miliar dari target sebesar Rp1,13 triliun (4,37% dari target).

Sementara Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara, Soeparjanto, menyebutkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Bali ada 4 kategori, meliputi PNBP Aset, Piutang, dan Lelang mencapai Rp5,38 miliar atau tercapai 11,07% dari target Rp48,57 miliar, PNBP BMN Rp1,55 miliar atau tercapai 8,82% dari target Rp17,56 miliar, PNBP piutang negara Rp559 juta atau tercapai 34,93% dari target Rp1,60 miliar, dan PNBP lelang sebesar Rp3,27 miliar atau tercapai 10,59% dari target Rp30,85 miliar.

Demikian juga disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho bahwa, penerimaan dalam negeri mengalami kenaikan secara umum disebabkan oleh peningkatan jumlah wisatawan dan tumbuhnya perekonomian di tahun 2024.

Di sisi perpajakan, penerimaan perpajakan mengalami peningkatan didorong oleh meningkatnya wajib pajak yang melakukan kegiatan perekonomian di bidang ekspor-impor, penjualan benda materai, serta meningkatnya produksi MMEA. Sedangkan dari PNBP mengalami peningkatan didukung oleh pendapatan visa yang telah mencapai Rp112,24 miliar dan Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (re-entry permit) yang mencapai Rp31,98 miliar serta penerimaan dari layanan kesehatan dan pendidikan dalam negeri. (bgn008)24030306

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam rangka optimalisasi kepatuhan pelaporan wajib pajak SPT Tahunan 2021, KPP Pratama Denpasar Timur yang dipimpin Kepala KPP Pratama Denpasar Timur, Joko Rahutomo, melaksanakan audiensi dengan Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, di Kantor Walikota Denpasar, pada Kamis (18/3).

Joko Rahutomo mengatakan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami materi, keseragaman kelas pajak secara daring, dan mengoptimalkan pelaporan wajib pajak memanfaatkan layanan daring. Kelas pajak secara daring sangat membantu memberikan edukasi kepada wajib pajak tanpa hadir ke KPP. Selain itu kelas pajak secara daring dapat diikuti oleh semua wajib pajak dari tempat masing-masing sehingga dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan protokol kesehatan.

Kelas pajak daring, kata dia, dilaksanakan dua kali setiap minggu dengan melibatkan akun representatif. Pajak daring ini memprioritaskan kelas pajak KPP Pratama Denpasar Timur adalah wajib pajak orang pribadi, dimana kelas pajak untuk wajib pajak karyawan atau PNS berbeda dengan kelas pajak untuk wajib pajak nonkaryawan.

”Kami berharap Pemkot Denpasar dapat mensosialisasikan program ini kepada masyarakat Kota Denpasar pada khususnya untuk melaporkan pajaknya melalui E-Filing. Untuk setor pribadi saya harap sudah melaporkannya paling lambat tanggal 31 Maret 2021, karena pembayaran pajak ini juga merupakan tulang punggung pendapatan bagi negara dan itu juga kembali akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Maka dari itu saya berharap kepada masyarakat agar membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Itu artinya jika setiap kegiatan ekonomi ada pajaknya agar segera dibayar dan dilaporkan,” katanya.

Sementara Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, mengapresiasi program tersebut agar masyarakat tetap tepat waktu dalam menyetor dan melaporkan pajaknya. ”Melalui kesempatan ini, kami mengajak seluruh warga masyarakat Kota Denpasar untuk bisa melaporkan pajaknya tepat waktu, karena partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam menyetor dan melaporkan pajaknya akan membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan, apalagi sekarang sudah bisa melaporkan pajak secara online melalui e-Filling. Jadi bisa kapan saja dan dari mana saja,” katanya.

Dalam audiensi tersebut hadir juga Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Denpasar Timur, Ni Ketut Wiratini; Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Denpasar Timur, I Gusti Nyoman Sanjaya, dan Kepala Seksi Kerjasama dan Humas Kanwil DJP Bali, Iva Rivada. (bgn003)21031822

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa seluruh pajak yang wajib dibayarkan oleh masyarakat merupakan upaya untuk menjaga negara agar mampu bertahan di tengah berbagai tekanan termasuk pandemi COVID-19.

“Kenapa kita bayar pajak? Itu untuk menjaga Indonesia, kembali lagi ke masyarakat. Kenapa kita beli minum ada pajaknya atau orang tua bekerja membayar pajak? Bukan karena negara menyusahkan orang tua tapi uang itu dikumpulkan agar Indonesia bisa jalan lagi,” katanya dalam acara daring Kemenkeu Mengajar di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menjelaskan pajak yang dikumpulkan digunakan untuk merealisasikan berbagai aspek yang dapat dinikmati oleh masyarakat mulai dari infrastruktur hingga pendidikan berkualitas.

Ia menuturkan pembangunan infrastruktur yang digencarkan pemerintah bertujuan agar seluruh kegiatan dapat berjalan lancar terlebih lagi Indonesia merupakan negara berkepulauan sehingga konektivitas menjadi penting.

Ia menyebutkan hingga 2018 telah ada realisasi berbagai pembangunan infrastruktur dengan rincian jalan sepanjang 3.432 kilometer, jalan tol 947 kilometer, jembatan 39,8 kilometer, dan jembatan gantung 134 unit.

Kemudian jalur kereta api sepanjang 759,59 kilometer, rehabilitas jalur KAI 413,6 kilometer, Light Rail Transit (LRT) di Sumatera, Jakarta, dan Jabodetabek, Mass Rapid Transit (MRT), 10 bandara baru, serta pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana.

Selanjutnya, pembangunan jembatan udara untuk menurunkan harga kebutuhan pokok di daerah 3T, 19 pelabuhan, serta delapan pelabuhan yang hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Sementara itu, peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan pengembangan infrastruktur telekomunikasi karena pada situasi pandemi sekarang kegiatannya harus berlangsung melalui daring.

Ia merinci peta pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring dilakukan sepanjang 2.275 kilometer untuk Indonesia bagian barat, 2.995 kilometer untuk bagian tengah, dan 6.978 kilometer untuk bagian timur.

“Bagaimana membuat kalian menjadi anak-anak yang pintar. Gara-gara COVID-19 kita harus tinggal di rumah tapi kalian tetap harus belajar jadi kita menggunakan informasi teknologi. Ini semua dibiayai negara,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah turut meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan pelayanan kesehatan seperti menggencarkan pemberian vaksin sehingga anak-anak Indonesia menjadi kuat dan tahan dari penyakit.

“Supaya kalian bisa menjadi orang-orang yang nanti lebih besar, lebih pintar dari orang tua kalian, lebih pintar dari generasi sekarang sehingga Indonesia semakin maju,” tegasnya.

Tak hanya itu, pemerintah turut membantu masyarakat dalam menghadapi dampak pandemi menggunakan uang negara yaitu melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Program PEN meliputi bidang kesehatan Rp97,26 triliun, perlindungan sosial Rp234,33 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp65,97 triliun, dorongan untuk UMKM Rp114,81 triliun, pembiayaan korporasi Rp62,22 triliun, serta insentif usaha Rp120,6 triliun.

“Ini semuanya adalah tugas untuk menggunakan APBN secara baik. APBN ini adalah uang kita jadi namanya uang rakyat Indonesia maka harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (bgn123)20113014

Nasional, Baliglobalnews

Pengamat otomotif sekaligus akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, mengatakan bahwa usulan Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) terkait relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) nol persen bisa mendorong daya beli masyarakat.

Yannes berpendapat, inisiatif itu memerlukan strategi jitu untuk memacu daya beli sekaligus produksi otomotif dalam negeri, salah satunya mendorong pabrikan menurunkan harga jual produknya serta ditambah relaksasi pajak lainnya.

“Paket yang harus dijalankan pemerintah bukan sekadar memacu industri otomotif untuk kembali berproduksi. Di sisi lain, pemerintah juga perlu melaksanakan strategi yang jitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini semakin berpotensi menuju ke titik nadirnya,” kata Yannes kepada ANTARA, Minggu.

Hal ini mengacu pada pengandaian jika industri memacu kembali produksinya, tetapi daya beli masyarakat masih lemah atau bahkan semakin melemah, tentunya berpotensi menimbulkan masalah baru. “Kendaraan yang diproduksi berpotensi sulit diserap pasar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0 persen atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB), yang diharapkan dapat menstimulus pasar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah masa pandemi COVID-19.

“Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0 persen sampai bulan Desember 2020,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, pada awal pekan ini.

Harga jual terjangkau

Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto berpendapat, untuk menaikkan daya beli tidak hanya mengandalkan stimulus dari pemerintah, namun manufaktur otomotif juga harus mau menurunkan harga jual demi menarik daya beli konsumen.

“Ya Produsen Otomotif (Agen Pemegang Merk) harus juga mau mengurangi harga jual KBM nya,” kata dia.

“Untuk hal ini, produsen siap untuk memberikan potongan harga,” ujar Jongkie.

Jongkie menyatakan, Gaikindo telah mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus atau insentif yang tetap sasaran, agar dapat dimanfaatkan masyarakat dan menaikkan daya beli.

“Untuk antisipasi hal tesebut, maka Gaikindo mengusulkan agar ada stimulus yang langsung mengena kepada harga mobil baru dengan memberikan potongan pajak-pajak, seperti PPN, PpnBM, BBN KB dan juga PKB,” kata dia.

“Dengan harapan, masyarakat bisa membeli mobil baru. Dengan demikian pabrik-pabrik mobil dan komponen dapat bekerja penuh kembali,” tambah dia.

Di sisi lain, Yannes pun menuturkan, PKB nol persen berdampak positif kepada masyarakat, dimana biaya yang dikeluarkan untuk membeli kendaraan baru jadi turun dari harga normalnya.

Tapi, seberapa jauh harga dapat turun, merupakan salah satu permasalahan juga, karena harga akhir sebuah mobil merupakan gabungan dari banyak komponen biaya.

Ia menjelaskan, secara kasar dapat digambarkan bahwa komponen Harga Pokok Penjualan (HPP) sebuah kendaraan baru sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja, bahan dan overhead dalam proses pembuatan produk berkisar antara 30-40 persen.

Biaya marketing, biaya logistik-distribusi hingga margin ke diler sekitar 10 persen, margin laba perusahaan dan prinsipal berkisar 10-15 persen.

Dari margin tersebutlah industri manufaktur mengembalikan biaya investasinya hingga menganggarkan riset untuk produk terbarunya.

Jadi, total biaya langsung yang berhubungan dengan kendaraan yang dijual ada dikisaran 60 persen. Tiap industri otomotif pastinya relatif memiliki komposisi yang berbeda, menurut Yannes.

Relaksasi pajak

Lalu, pajak-pajak dari Pemerintah Pusat terkait kendaraan baru tersebut, mulai dari PPN 10 persen, PPnBM 10-125 persen, yang jika diasumsikan bahwa jenis kendaraan terlaku adalah mobil LCGC yang dikenakan PPnBM sebesar 15 persen. Total sekitar 25 persen dari biaya yang dibebankan kepada sebuah kendaraan baru.

Kemudian, pajak-pajak dari Pemerintah Provinsi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari BBNKB sebesar 12,5 persen dan PKB (tahunan) sekitar 2 persen, ditambah pajak progresif 0,5 persen untuk setiap tambahan jumlah kepemilikan kendaraan atas nama sendiri.

Adapun biaya lainnya, seperti SWDKLLJ, biaya administrasi, hingga denda pajak kendaraan bermotor bagi yang terlambat membayar tepat waktu. Total sekitar 14,5 persen dari biaya yang dibebankan kepada sebuah kendaraan baru.

“Dari gambaran kasar di atas dapat dilihat bahwa margin terbesar dari harga akhir sebuah kendaraan ada di komponen pajak yang ditarik oleh Kementerian Keuangan (sekitar 25 persen); pemerintah provinsi (sekitar 14,5 persen); margin laba perusahaan dan prinsipal (sekitar 10-15 persen); margin logistik-distribusi hingga margin ke dealer (sekitar 10 persen),” jelas Yannes.

Saat ini, akibat dari pandemi COVID-19 , pemerintah daerah pada umumnya sudah mulai melakukan program diskon PKB hingga 10 persen, diskon BBNKB-1 2,5 persen, bahkan diskon tunggakan PKB hingga 100 persen sampai bulan Desember 2020.

Artinya, walaupun sejauh ini PKB dan BBNKB-1 menjadi salah satu sumber kontribusi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir di seluruh provinsi di Indonesia, tetapi mereka sudah mulai melakukan relaksasi pajak hingga batas yang dinilai mungkin untuk dilakukan, mengingat pajak menjadi sumber PAD paling potensial untuk melangsungkan pembangunan daerah.

“Gagasan relaksasi pajak mobil baru 0 persen oleh Menteri Perindustrian sampai bulan Desember 2020 tentunya dapat menjadi sebuah harapan baru bagi upaya untuk memberikan harapan pada semua pelaku industri otomotif di Indonesia. Semoga termasuk pada PPN 10 persen dan PPnBM 10-125 persen,” kata Yannes.(bgn123)20092007