Tabanan, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Pansus I menggelar rapat kerja dengan jajaran Pemkab Tabanan dengan agenda membahas Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029. Rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (14/5/2025) dipimpin oleh Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa dan Ketua Pansus I I Gusti Nyoman Omardani.

Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah upaya peningkatan infrastruktur fisik dan digital, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat Tabanan dalam lima tahun mendatang.

Ketua Pansus I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani menegaskan isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD menjadi dasar bagi seluruh OPD dalam menyusun agendanya masing-masing SKPD. “Jika OPD tidak merujuk pada RPJMD ini, maka akan terjadi penyimpangan dalam arah pembangunan. Karena itu, RPJMD ini harus menjadi acuan utama,” tegasnya.

Omardani menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD ini sejalan dengan visi-misi kepala daerah terpilih serta mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang, yaitu RPJPD Kabupaten Tabanan dan RPJPN di tingkat nasional. Dalam dokumen RPJMD, pola pembangunan Tabanan dibagi ke dalam empat periode, dengan prioritas awal pada transformasi di sektor infrastruktur fisik dan digital. “Ada dua penekanan utama, yaitu infrastruktur digital yang berbasis elektronik (e-government), yang mampu memberikan akses layanan publik secara lebih luas dan efisien dan infrastruktur fisik pendukung seperti irigasi, jalan, serta sarana pendukung sektor pertanian secara luas,” ujarnya.

Terkait optimalisasi PAD yang juga menjadi bagian penting dalam RPJMD Tabanan 2025-2029, pihaknya menekankan perlunya sinkronisasi program pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Tabanan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pengembangan kawasan tetap terarah dan berkelanjutan, terutama di kawasan selatan Tabanan yang merupakan wilayah strategis pengembangan pariwisata. “Dengan mengacu pada RDTR dan RTRW, kita bisa memastikan pembangunan infrastruktur mendukung kawasan strategis pariwisata. Dimana peningkatan PAD paling banyak bersumber dari retribusi dan pajak hotel restoran (PHR),” katanya.

Melalui pembahasan awal ini, dia mengharapkan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan dapat menyelaraskan rencana kerja mereka dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD. (*/bgn020)25051708

Denpasar, Baliglobalnews 

Kepala Staf Kepresidenan RI, Jendral (Purn) Moeldoko, mengunjungi Pelabuhan Laut Sanur di Kota Denpasar, pada Jumat (22/9/2023). Kunjungan yang diterima Pj. Gubernur Bali, Irjen Pol. Sang Made Mahendra Jaya bersama Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara untuk memastikan operasional pelabuhan berjalan lancar termasuk isu-isu sentral dapat tertangani dengan baik. serta kemanfaatannya agar dapat dirasakan langsung oleh Pemerintah Kota Denpasar dan masyarakat setempat Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar yang dalam hal ini Dinas Perhubungan berharap pengelolaan pelabuhan ini dapat diserahkan setelah masa pemeliharaan berkahir. 

Kadis Perhubungan I Ketut Sriawan menjelaskan saat ini terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan Pelabuhan Sanur. Ketiganya yakni masalah kemacetan lalu lintas, parkir dan ruang tunggu, hingga pengelolaan pelabuhan yang hingga kini masih berada dibawah Pemerintah Pusat. 

“Kami berharap setelah masa pemeliharaan selesai, pengelolaan Pelabuhan Sanur ini dapat diserahkan kepada Pemerintah Kota Denpasar yang dalam hal ini sudah siap dgn Badan Usaha Pelabuhan dan ada juga disiapkan UPT Dinas Perhubungan sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran itu sendiri,” ujarnya 

Dia menyebutkan permohonan penyerahan pengelolaan ini bukan tanpa alasan, melainkan lantaran sesuai dengan aturan yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar yang seharusnya mengelola pelabuhan tersebut. 

“Hal ini diatur dalam RIPN Sanur, dimana statusnya adalah Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal dan saat ini pada Perda RTRW Kota Denpasar dan Provinsi Bali, Pelabuhan Sanur masih berstatus sebagai pelabuhan laut pengumpan lokal. Dan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Ya memang seharusnya Pemkot Denpasar yang mengelola,” katanya.

Sriawan menuturkan dalam mendukung Pembangunan Pelabuhan Sanur ini, Pemerintah Kota Denpasar telah menyerahkan aset berupa tanah seluas kurang lebih 74 are. Hal ini juga menjadi penting untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Denpasar. Penyerahan asset pada saat itu adalah untuk memenuhi aspek administrasi karena anggaran yang digunakan bersumber dari APBN.  

“Lahan diserahkan dulu ke pusat, namun hal tersebut bukan terkait operasionalnya, karena berbicara operasional adalah berbicara kewenangan yang diatur Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” kata Sriawan sembari menjelaskan amanat undang-undang tersebut yakni pelabuhan laut utama dikelola pemerintah pusat, pelabuhan laut pengumpan regional dikelola pemerintah provinsi,  sedangkan untuk pelabuhan laut pengumpan lokal dikelola pemerintah kabupaten/kota. 

Pihaknya menekankan, jika nantinya telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Denpasar, Dishub Kota Denpasar akan kolaborasi dengan BUP yang telah disiapkan untuk dapat mengatur secara langsung lalu lintas angkutan lautnya. Hal ini utamanya untuk keselamatan angkutan laut yang muaranya untuk mengatasi kemacetan, parkir dan ruang tunggu agar tidak overload. Pasalnya, saat ini Kota Denpasar memilki pelabuhan laut pengumpan lain seperti di Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal Serangan maupun Dermaga Mertasari untuk mengatasi  karakter wisatawan one day service ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan pulang pergi ke Denpasar. 

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, baik itu Bapak KSP Moeldoko dan Pak Pj. Gubernur Bali atas dukungannya agar Pelabuhan Laut Sanur ini memberikan kemanfaatan optimal bagi masyarakat sekitar, khususnya Kota Denpasar,” ujarnya

Sementara Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan telah memantau sejumlah persoalan yang terjadi di Pelabuhan Sanur. Seperti masalah kemacetan, lingkungan, dan masalah pengelolaan. Ke depan, pihaknya berharap dilakukan pengelolaan secara kolaboratif antara daerah dan pusat. 

Dia menyebutkan Pemerintah Pusat sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah, kementerian perhubungan dan KSOP yang telah berhasil membangun pelabuhan ini. Pelabuhan ini merupakan salah satu dari 61 proyek strategis nasional (PSN) yang sudah selesai.

Terkait sejumlah persoalan yang disampaikan, pihaknya akan melakukan rapat dengan kemenhub untuk mencari solusi. “Persoalan yang tadi disampaikan, seperti masalah lingkungan, karena mejadi macet, perlu ada solusi, berikutnya bagaimana pengelolaan pelabuhan ini mesti pas, ada masukan Pj. Gubernur perlu kolaborasi pengelolaan pusat dan daerah, sehingga daerah dapat juga,” ujarnya.

Dia mencontohkan masalah parkir yang perlu dikelola dengan baik, sehingga mampu menjadi PAD juga bagi daerah. “Tugas kami menjembatani dengan baik,” ujarnya. (bgn003)23092209

Mangupura, Baliglobalnews

Rapat Banggar DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas postur rancangan perubahan anggaran Kabupaten Badung tahun 2020, di Gedung DPRD Badung Rabu (19/8). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Putu Parwata didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa.

Parwata mengatakan rapat untuk menyamakan persepsi tentang postur anggaran perubahan APBD 2020. Rancangan sudah berdasarkan masukan dari fraksi sudah disepakati melaui rapat-rapat. Termasuk menambah anggaran promosi pariwisata dan pengelolaan sampah.

Untuk pengolahan sampah yang belum optimal, Parwata menginfokan sapah dapat dioleh dengan mesin tanpa harus terlebih dahulu melakukan pemilahan. Harga mesin disebutkan Rp 50 miliar.

Sementara Sekda Adi Arnawa mengatakan kondisi di Badung walaupun suasana covid tidak mengurangi kebijakan pelayanan kepada masyarakat. Yang paling penting, kata dia, menjaga konsistensi pariwisata. ”Kita bersama bersikap, bahwa Badung layak dikunjungi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan,” katanya.

Dia menyebutkan promosi pariwisata tak boleh berhenti. Dia mencontohkan ada kegiatan musik di Ubud dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga wisatawan bisa datang. ”Kalau pesimis dari pajak hotel, restoran kita dorong,” katanya.

Parwata lantas menyampaikan berdasarkan hasil kajian dan simulasi, adatiga opsi untuk membuat postur anggaran perubahan APBD Badung 2020. Pertama pendapatan asli daerah (PAD) dirancang Rp 2,9 triliun, dana perimbangan Rp 900 miliar. Jadi APBD Rp 3,8 triliun, belanja Rp 3,8 triliun. ”Jadi berimbang,” katanya

Opsi kedua, PAD Rp 2,8 triliun, dana perimbangan Rp 900 miliar, sehingga APBD menjadi Rp 3,7 triliun, belanja daerah juga Rp Rp 3,7 triliun. Opsi ketiga, PAD Rp 2,7 triliun, dana perimbamgan Rp 900 miliar, sehingga APBD menjadi Rp 3,6 triliun. ”Opsi tersebut bisa menjadi pertimbangan Tim PAD untuk membuat postur APBD perubahan,” katanya.

Rekomendasi, kebijakan anggaran benar – benar sesuai dengan yang dibutuhkan mempercepat realisasi anggaran pilkada, sudah ditransfer 100 persen

Usai rapat, Parwata mengatakan pihaknya menyamakan persepsi antara lembaga Eksekutif dengan Dewan tentang perubahan anggaran Tahun 2020. ”Ada beberapa hal yang akan di-tracing seperti yang sudah diimbau oleh Menteri Dalam Negeri beberapa potensi harus dimaksimalkan saat pandemi Covid-19 agar perekenomian tetap berjalan, maka ada beberapa hal yang harus disepakati,” ungkapnya. 

Dalam rapat badan anggaran dengan eksekutif ini, pihaknya sudah sampaikan pandangan-pandangan Dewan bagaimana menggali potensi di masa pandemi Covid-19. ”Semua masukan Dewan dapat diterima. Bagaimana memaksimalkan pendapatan daerah, kemudian bagaimana mengalokasikan anggaran agar efektif dan efisien tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. 

Selain itu pihaknya juga berikan pandangan terkait menggenjot promosi pariwisata yang bersifat digital. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pariwisata di Badung merupakan leading, maka dari promosi digital ini akan di prioritaskan. ”Hampir 85% pendapatan kita di pariwisata, jadi seluruh stakeholder pariwisata kita support promosinya berbentuk digital. Kita akan ekspose semua usahawan agar dibranding sehingga akan banyak tamu berkunjung. Kemudian membenahi pajak dengan real time. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan,” katanya. 

Selain membahas pariwisata, dalam rapat tersebut juga membahas tentang bagaimana penanganan sampah di Badung, agar Kabupaten Badung bersih sehingga pariwisata nyaman. (bgn/din)20081908

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar DPRD Badung menyoroti pendapatan daerah yang dirancang oleh Pemkab Badung lebih kecil dibandingkan belanja daerah. Sorotan disampaikan oleh Gede Suardika selaku juru bicara Fraksi Golkar dalam rapat paripurna DPRD Badung yang mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di Gedung DPRD Badung, Selasa (18/8). Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta.

Suardika merinci pendapatan daerah pada APBD perubahan 2020 dirancang Rp 3,58 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 2,7 triliun, dana perimbangan dirancang Rp 563,7 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang Rp318,8 miliar. Belanja daerah dirancang Rp 3,86 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp 2,04 triliun dan belanja langsung Rp 1,81 triliun.

Suardika menilai komposisi pendapatan daerah yang dirancang lebih kecil dibandingkan belanja daerah, akan tetap memunculkan selisih negatif atau defisit. Dia khawatir komposisi itu akan berdampak pada rancangan program kegiatan yang kemungkinan akan terasionalisasi jika pendapatan tidak tercapai dan tidak mampu melampaui belanja daerah.

Untuk itu, kata dia, Fraksi Golkar berpandangan bahwa rancangan belanja daerah pada APBD Perubahan tahun 2020 minimal sama atau dirancang lebih kecil dari rancangan pendapatan daerah.

Fraksi Golkar menilai pendapatan daerah yang dirancang pada APBD perubahan 2020 belum menunjukkan angka realistis. Menurut  Fraksi Golkar pendapatan daerah yang realistis hanya Rp 2,4 triliun. Angka tersebut didapat setelah mencermati realisasi ekonomi Bali pada triwulan I yang mengalami kontraksi -1,14 persen, dan untuk triwulan II diproyeksi terkontraksi lebih dalam, maka asumsi dasar ekonomi makro daerah yang digunakan untuk menyusun APBD perubahan APBD Perubahan Badung 2020 yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi diasumsikan-0,5 persen, serta asumsi menurunnya jumlah kunjungan wisatawan serta kebijakan tak memungut PHR.

Dua hal lain yang disorot adalah alokasi anggaran yang dikelola Dinas Kebudayaan Rp 93,8 miliar khususnya untuk sasaran upacara agama. Besarnya alokasi anggaran ini justru kontradiktif dengan imbauan Bupati Badung tentang pelaksanaan upacara panca yadnya digelar sederhana dan tidak melibatkan banyak orang.

Anggaran Dinas Pariwisata juga tak luput dari Sorotan Golkar yang dinilainya justru sangat rendah yakni hanya Rp 12,6 miliar. Hal itu dinilai sangat kontradiktif dengan kebijakan umum anggaran. ”Justru trigger pendapatan anggarannya sangat kecil, padahal inovasi kepariwisataan misalnya peningkatan SDM kepariwisataan maupun promosi bisa dilakukan dengan cara online, webinar dan lain-lain, Karena itu, Fraksi Golkar minta anggaran kepariwisataan agar ditingkatkan,” ujar politisi Nasdem asal Abiansemal tersebut. (bgn/din)20081817

Denpasar, Bali Global News

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berasal dari dua sumber, yakni pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dari data terakhir tahun 2019 realisasi anggaran induk hingga perubahan, maksimal peningkatan pajak yang berhasil digenjot mencapai Rp 700 miliar, dan itu sudah sangat dimaksimalkan sekali.

Jika dipaksa terus digenjot berarti sama saja dengan memaksa peningkatan jumlah pemakaian kendaraan bermotor di Bali. Hal itu tentu berimbas pada penambahan kemacetan dan peningkatan polusi udara. Dampaknya justru akan makin memperburuk kondisi alam dan lingkungan Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata.

Untuk itu, walaupun terkesan agak terlambat, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster menggagas penggalian sumber-sumber PAD dari potensi-potensi lainnya, namun terkait dengan keunggulan yang dimiliki Bali.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat membacakan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 pada Sidang Paripurna bersama DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (13/7).

”Saya melihat ini masukan dari seluruh fraksi, dan saya sependapat akan upaya untuk peningkatan PAD Bali dari sumber-sumber lainnya yang berpotensi. Karena PAD kita yang berasal dari pajak kendaraan bermotor sudah maksimal tidak bisa lagi didorong-dorong, tidak lagi bisa dipaksa-paksa. Sekuat apa pun berusaha, sudah tidak lagi akan menghasilkan yang optimal dari sumber ini,” kata Koster seraya merinci beberapa gagasan yang akan diselenggarakan Pemprov Bali dalam meningkatkan PAD Provinsi Bali.

”Agar bisa kita pikirkan bersama-sama, untuk benar-benar mengelola potensi yang kita miliki, dengan regulasi yang kita bangun sendiri, sehingga bisa kita terapkan dan awasi secara langsung. Upaya itu sedang berjalan saat ini, ada pun beberapa potensi yang akan kita jalankan sambil menunggu situasi pandemi kondusif. Yang pertama yakni kontribusi wisatawan mancanegara, yang Perda dan Pergubnya sudah jadi dan sudah disetujui Mendagri, akan segera diterapkan saat kunjungan wisatawan mancanegara mulai dibuka sekitar bulan September. Saat ini aplikasinya pun sudah disiapkan secara digital, agar wisatawan yang akan ke Bali bisa mengisi data sesuai aplikasi dan berkontribusi secara sukarela,” kata.

Potensi kedua, kata dia, yakni banyaknya warga negara asing (WNA) yang tinggal di Bali bukan sekadar untuk berwisata, juga melaksanakan aktivitas usaha bisnis tanpa dikenakan biaya sepeser pun. Sehingga bisa didata dan ditata, agar bisa menjadi sumber PAD baru.

”Yang berikutnya yakni Bali menjadi hub produk ekspor beberapa daerah. Produk-profuk komoditi pangan dan kerajinan rakyat tersebut masuk melalui Bali dan selama ini gratis. Saya sudah berdiskusi dengan berbagai instansi terkait, ini bisa menjadi salah satu potensi yang kita kelola sebagai sumber PAD,” katanya.

Gubernur yang sebelumnya menjabat Anggota DPR RI dan lama bertugas di Badan Anggaran, kembali mencetuskan gagasan yang benar-benar berpotensi dari Bali sebagai lokasi pariwisata dunia.

Seperti diketahui, selama ini Bali menjadi objek wisata yang dijual berbagai pelaku, namun tak banyak dinikmati oleh pelaku lokal. Bahkan dengan adanya kemajuan tak dimungkiri banyak pelaku yang memasarkan Bali, memfasilitasi tamu untuk ke Bali, keberadaannya tidak diketahui, namun menyedot ekonomi dari Bali.

”Coba kita cermati baik-baik dan seksama, berapa persen orang Bali yang menikmati manfaat dari gemerlap dan mewahnya pariwisata ini. Sudah terlalu lama kita loss dan terlalu tinggi. Kita loss pelaku usaha, loss tenaga kerja, nilai ekonomi dan loss kapitalisasi. Untuk itu berdasarkan persetujuan anggota dewan, kami akan keluarkan kebijakan Perda mengenai standar penyelenggaraan pariwisata berbasis budaya Bali yang di dalamnya, termasuk mengatur digitalisasi pariwisata dengan portal satu pintu pariwisata Bali, ini juga akan jadi sumber PAD baru,” katanya seraya minta dukungan seluruh anggota DPRD Provinsi Bali.

Gubernur Koster pun menanggapi dengan lugas dan rinci berbagai Pandangan Umum Fraksi yang disampaikan pada sidang sebelumnya. Dan tanggapan itu pun mendapat apresiasi tinggi dari peserta sidang utamanya Fraksi Gerindra.

Pandangan lain yang ditanggapi Gubernur Koster di antaranya terkait pemberian penghargaan bagi Satgas Gotong Royong Desa Adat dan peningkatan sumber pendapatan desa adat yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan yang dijawab dengan rencana penambahan anggaran senilai Rp 50 juta per desa adat yang rencananya akan dianggarkan pada anggaran perubahan 2020. Sementara itu terkait pembebasan retribusi sewa stand PKB yang diajukan oleh fraksi Demokrat dan Nasdem-PSI-Hanura, Gubernur Koster menyatakan retribusi sewa stand akan digratiskan untuk meningkatkan semangat para pelaku UMKM dan IKM.

”Nilai yang kita peroleh dari retribusi itu hanya sekitar Rp1,5 miliar, bukan nilai yang besar. Jadi janganlah kita mencari pendapatan dari sana, para pelaku UMKM dan IKM ini sudah susah, jangan kita buat mereka tambah susah. Jika dikenakan biaya, tentu beban mereka akan bertambah dengan biaya operasional, tenaga kerja, belum lagi produksi barangnya. Dengan digratiskan, tentu akan mendorong semangat mereka untuk terus bertumbuh,” pungkas Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng itu.

Pada sidang tersebut juga diagendakan penyampaian jawaban Gubernur Bali atas Pandangan Umum Fraksi terkait Raperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali tahun 2020-2050. (bgn/humas)20071309