Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Badung Gede DPRD Badung mendorong jajaran eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan terus melakukan inovasi, baik dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi guna mampu meningkatkan PAD.

Demikian antara lain saran dan masukan dari Fraksi Badung Gede (Gerindra dan Demokrat) melalui juru bicara I Made Retha, dalam pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana DPRD Puspem Badung, Selasa (19/10). ”Pemerintah agar terus berusaha meningkatkan pendapatan transfer baik dari provinsi maupun Pemerintah Pusat yang bersumber pada APBN melalui dana transfer umum, dana transfer khusus, dan dana insentif dengan membangun berbagai inovasi kegiatan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat Badung,” kata Retha.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Made Sunarta dan Sekwan IGA Made Wardika. Rapat yang berlangsung secara hybrid dihadiri sebagian anggota dewan secara luring dan Sebagian lagi secara daring, juga dihadiri Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, Sekda Wayan Adi Arnawa dan pimpinan OPD terkait serta undangan lainnya.

APBD Kabupaten Badung tahun 2022 dirancang Rp 2,9 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 1,9 triliun, pendapatan transfer Rp 888,8 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 80,2 miliar. Belanja daerah dirancang Rp 2,9 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp 2,3 triliun, belanja modal Rp 52,8 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 181,9 miliar, belanja transfer Rp 265,7 miliar.

Retha menyatakan sependapat dengan pemerintah untuk terus mendorong bangkitnya pariwisata pada masa pandemi Covid-19 dengan tidak henti-hentinya melakukan berbagai inovasi. ”Kami mendorong pemerintah agar terus membangkitkan sektor pertanian dan perikanan sebagai alternatif potensi yang mampu menunjang pendapatan asli daerah selain pariwisata, lebih-lebih kita telah menetapkan sebagai program prioritas di bidang pangan,” katanya.

Fraksi Badung Gede juga mengusulkan agar pemerintah membangun rumah/garase mobil pemadam kebakaran di Kantor Lurah Benoa. ”Selama ini mobilnya tidak memiliki rumah/garase sehingga tidak luput oleh panas, embun, dan hujan, tidak tertutup kemungkinan cepat rusak, sedangkan satu sisi investasinya sangat besar. Janganlah kita hanya ingat pada saat kebakaran terjadi dan lupa pada saat kita biasa-biasa saja,” tandasnya. (bgn003)21102004

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Putu Parwata, menerima KUPA (Kebijakan Umum Perubahan APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dari eksekutif yang diwakili oleh Sekda I Wayan Adi Arnawa di ruang kerja Ketua Dewan pada Jumat (13/8). Sekda Adi Arnawa didampingi oleh Kepala BPKAD yang juga Inspektur Kabupaten Badung Luh Putu Suryanithi.

”Hari ini kami menerima KUPA tahun 2021. Pemerintah sudah memberikan dokumen KUPA 2021 tepat waktu. Selanjutnya kami akan melakukan pembahasan di dewan dengan seluruh alat kelengkapan dewan, khsususnya di komisi-komisi. Kalau memang harus ada yang lebih fokus kami akan buatkan pansus. Semoga semuanya on the track sesuai dengan harapan kita bersama-sama,” kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu.

Sementara Sekda Adi Arnawa menyatakan dirinya mewakili Pemerintah Kabupaten Badung menyerahkan tiga dokumen hukum perencanaan pembangunan, yakni menyangkut masalah rancangan KUA PPAS Perubahan, rancangan APBD Perubahan 2021. Dia menyebutkan secara substansi untuk pendapatan eksekutif memasang Rp 2,9 triliun, yang terdiri dari PAD Rp 1,9 triliun dan pendapatan transfer Rp 800. ”Jadi ada pengurangan Rp 900 miliar dari sebelumnya Rp 3,8 triliun,” katanya.

Dari belanja, kata dia, ada hibah pariwisata darai Pemerintah Pusat tahun 2020 Rp 204 miliar tidak bisa direalisasikan maksimal karena keterbatasan waktu, sehingga harus disetor kepada Pemerintah Pusat. ”Itu merupakan Silpa,” katanya seraya menambahkan, riilnya belanja Kabupaten Badung untuk perubahan 2021 adalah Rp 2,9 triliun.

Dia menyatakan perubahan ini tetap memprioritaskan belanja wajib dan mandatori. Di luar itu kita fokuskan pada penanganan Covid-19. (bgn003)21081321

Badung, Baliglobalnews

Kabupaten Badung mengandalkan sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian dan penyumbang PAD terbesar. Faktor keamanan dan kenyamanan wisatawan berpengaruh besar terhadap tingkat kunjungan wisatawan. Kondisi alam dan geografis wilayah Badung yang beriklim tropis juga rentan terjadinya bencana alam seperti gempa, tanah longsor maupun kebakaran. Oleh karena itu, sudah sepatutnya mempersiapkan tenaga-tenaga andal yang berasal dari karyawan hotel untuk dilatih dalam penanganan bahaya kebakaran.

Hal tersebut disampaikan Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, AA Ngurah Bayu Kumara Putra, membacakan sambutan Pjs. Bupati Badung ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Fire Safety dalam cleanliness, hygiene, safety, environment (CHSE) di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Selasa (1/12).

Menurut Pj. Bupati, fire safety dalam CHSE sangat penting dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan SDM hotel yang terlatih dalam hal pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam upaya mendukung pemulihan pariwisata ditengah-tengah wabah pandemi Covid-19. Karena disadari bahwa petugas pemadam kebakaran tidak dapat bekerja sendiri, sehingga perlu peran aktif dan partisipasi masyarakat.

Dia menilai fire safety ke depannya akan sangat membantu pelaksanaan tugas-tugas pemadam kebakaran. ”Kami harapkan pengetahuan yang diperoleh peserta dapat membantu masyarakat di lingkungan hotel masing-masing, sehingga bermanfaat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana alam,” jelasnya. 

Sementara Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, I Wayan Wirya melaporkan, bimtek untuk menyiapkan SDM hotel terlatih dalam hal pencegahan bahaya kebakaran. Sehingga dapat memberikan rasa aman dari bahaya kebakaran kepada seluruh penghuni hotel. Bimtek akan dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 15 Desember 2020. Dengan melibatkan 350 peserta dari 35 perusahaan/hotel, di mana masing-masing hotel mengirim 10 karyawan yang terbagi menjadi tujuh angkatan.

Pelaksanaan bimtek dilakukan di tujuh lokasi yaitu; The Apurva Kempinski Bali, The Grand Bali Nusa Dua, Hotel Anja Jimbaran, LV8 Resort Hotel, Kartika Plaza Hotel, 1000 Sunset Hotel dan Novotel Nusa Dua. Tenaga pengajar dan instruktur dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badung, BPBD dan Dinas Kesehatan Badung.

”Melalui bimtek fire safety, upaya kita adalah bila terjadi kebakaran di hotel, karyawan hotel yang dilatih akan mampu memadamkan apinya sendiri tanpa memanggil petugas pemadam kebakaran. Nantinya harapan kita dapat meminimalisir kerugian harta benda dan kerugian lainnya yang terdampak di lingkungan hotel sendiri,” katanya. (bgn122)20120126

Gianyar, Baliglobalnews

Demi terciptanya tatanan Pemerintahan yang baik dan terstruktur serta untuk meningkatkan  PAD (pendapatan asli daerah) Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama DPRD Kabupaten Gianyar mengesahkan 11 Raperda menjadi Perda.

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, berharap penetapan raperda dapat mendukung program pemerintah. “Penetapan sebelas raperda ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah,” ujarnya di Ruang Sidang DPRD, Senin (30/11).

Raperda yang disahkan menjadi perda adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Pajak Reklame. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Desa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Gianyar Nomor 5 tahun 1994 tentang Izin Usaha dalam Wilayah Kabupaten Daerah TK II Gianyar. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Kabupaten Gianyar.

Mahayastra menekankan perubahan peraturan daerah dilandaskan karena payung hukum yang berubah. “Perubahan peraturan daerah dikarenakan payung hukum yang berubah, jadi kita sesuaikan, agar nanti tidak menjadi pendapatan daerah yang tidak sah di samping regulasi pengaturan,” tegas Mahayastra. Dalam kesempatan tersebut Bupati Mahayastra juga mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota dewan dan pimpinan dewan atas dibahasnya dan ditetapkannya raperda menjadi perda.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra, yang membacakan pendapat lembaga mengatakan salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah, adalah fungsi legislasi yakni membahas dan menyetujui raperda yang diajukan oleh kepala daerah.

Pembentukan peraturan daerah, kata dia, dilakukan secara cermat, tepat dan tepat prosedur mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan hingga penyebarluasan.

Gus Gaga juga menyampaikan peran serta masyarakat sejak proses penyusunan merupakan hal penting. “Peran serta masyarakat sejak awal penyusunan peraturan daerah merupakan hal penting dan bermanfaat untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan hukum di masyarakat,” tandasnya. (bgn003)20120103

Denpasar, Baliglobalnews

Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran (TA) 2021 akhirnya disetujui DPRD Bali menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna ke-27 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (30/11).

Dalam sambutannya, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi  atas kerja keras dan kerjasama Pimpinan dan anggota DPRD Bali dalam pembahasan Raperda tersebut, sehingga berhasil rampung dalam pembahasan cukup singkat.

”Kami memberikan peghargaan setinggi-tingginya karena pembahasannya dilakukan dalam waktu singkat.  Ada materi yang cukup krusial juga dibahas, tapi dengan spirit kebersamaan dan kekompakan demi Bali pembahasan APBD ini ternyata berjalan dengan sangat lancar,” katanya.

Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, itu menjelaskan postur APBD Provinsi Bali Tahun 2021 terdiri dari pendapatan daerah kira-kira Rp 6 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 3,2 triliun dan Dana Perimbangan sekitar Rp 2,8 triliun.

”Di bawah pimpinan Pak Sekda (Dewa Made Indra, net), OPD-OPD (organisasi perangkat daerah) Pemprov Bali khususnya Badan Pendapatan akan berusaha merealisasikannya. Tahun ini sudah berhasil merealisasikan Rp 3 triliun. Semoga kondisi lebih kondusif dan terkendali, kondisi ekonomi secara makro segera pulih agar target pendapatan daerah itu bisa kita raih,” terangnya sembari menambahkan seluruh program kegiatan pada tahun 2020 dapat berjalan lancar dengan tingkat penyerapan cukup tinggi, begitu pula dana perimbangan telah terealisasi secara penuh.

Selain terkait pendapatan daerah, Gubernur Koster juga menyinggung soal belanja daerah untuk program baru bersifat khusus, yakni pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan di Desa Gunaksa, Kabupaten Klungkung  yang dinilai dapat mewujudkan rencana peningkatan pendapatan daerah Bali. 

”Ini rencana yang sangat bagus, karena memanfaatkan lahan mati yang luasnya sekitar 318 hektar. Seperti kita ketahui, di sana sejak Gunung Agung meletus tahun !963, menjadi hamparan datar galian C. Sekarang pasirnya sudah habis, sehingga lahannya tidak produktif lagi dan tidak bisa diapakan lagi. Sehingga kita manfaatkan untuk hal sangat produktif dan bisa menjadi legasi kita bersama, yaitu menjadikan kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Banyak investor ingin membangun di sana, tetapi saya memilih pemerintah provinsi (Pemprov Bali, red) yang mengelola lahan yang begitu luas di tempat sangat strategis guna meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.

Menurut Gubernur, membangun infrastruktur sangat penting. Lebih bagus lagi kalau membangun infrastruktur yang menghasilkan. ”Sekarang kita bangun ini 2-3 tahun sudah menghasilkan. Dan dari pendapatan itu nanti bisa kembangkan untuk pembangunan lainnya,” katanya.

Sementara itu, dukungan penetapan Ranperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda dibacakan  oleh Koordinator Pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021 Gede Kusuma Putra,  yang merupakan hasil dari pendapat akhir dan rekomendasi  seluruh anggota DPRD Provinsi Bali.(bgn003)20113032

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, berharap dapat mengurangi ketergantungan pendapatan Pemprov Bali dari kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki Pemprov Bali.

Karena itu, dia menyambut baik diselenggarakannya Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah Provinsi Bali yang menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (20/10).

Gubernur Koster mengatakan sebagai daerah tujuan wisata, alam Bali harus terpelihara dengan baik. Kendaraan yang semakin banyak akan menyebabkan kemacetan dengan asap kendaraan yang tinggi membuat kualitas udara menurun.

”Karena itu, terus terang saya sudah tidak tertarik lagi mendorong-dorong pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari kendaraan bermotor. Maka sudah harus mencari skema lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini agar tidak menimbulkan masalah lingkungan dan juga masalah-masalah sosial yang lainnya, dan menurut saya adalah di antaranya yang harus digarap dengan baik itu adalah aset begitu banyak yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali,” ujarnya.

Koster berharap melalui rakor tersebut KPK RI bisa memberikan pembinaan dan referensi pengalaman di daerah lain yang bisa diterapkan di Bali. Menurut dia, Pemprov Bali di bawah kepemimpinannya terus melakukan upaya pembenahan tata kelola pemerintahan agar semakin baik.

Terkait tujuh area intervensi Korsupgah KPK RI, Gubernur Koster mengaku telah menginstruksikan untuk melaksanakannya dengan tertib, dan pelaksanaannya terus ia pantau sehingga capaian MCP (Monitoring Centre for Prevention) Korsupgah Provinsi Bali saat  ini mencapai 84,30 persen.

”Relatif cukup tinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Saya kira masih bisa dipacu. Tolong ditarget aja tahun depan berapa. Saya yang akan ngawal,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali itu.

Kepala Satgas Koordinator Pencegahan Wilayah IX KPK Sugeng Basuki mengatakan nilai nilai MCP Bali yang mencapai 84 merupakan nilai yang bagus. Karena standar nasional saat ini pada posisi 40 dan nilai 75 sudah masuk kategori baik.

Sugeng mengharapkan Bali bisa menjadi tiga besar di Indonesia. ”Harapan kami dengan Provinsi Bali yang mana dengan komitmen dari Bapak Gubernur tadi untuk bersemangat menaikkan nilai MCP harapan kami mudah-mudahan tahun 2020 itu nantinya Bali bisa terangkat dalam 3 besar,” ujarnya.

Menurut dia, MCP menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang semakin bagus. Oleh sebab penindakan biasanya mengarah ke daerah yang nilainya masih dibawah 40.

Sugeng mengatakan dari 7 intervensi yang dilakukan Korsupgah, pada tahun 2020 ini temanya adalah meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah dan penyelamatan pengamanan aset daerah. Dua Hal ini menurutnya menjadi banyak permasalahan sebelumnya. Menurutnya dengan adanya peningkatan optimalisasi pendapatan daerah, kesejahteraan ASN di wilayah pemda tersebut juga akan semakin meningkat kemudian keadaan masyarakat juga semakin baik.

Ujian berat yang melanda pariwisata Bali saat ini menuntut kehandalan Pemprov Bali untuk melakukan inovasi sehingga bisa bertahan dalam keadaan ini. ”Sebetulnya masih banyak pendapatan-pendapatan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan optimalisasi pendapatan daerah ini,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan Pemprov Bali telah menindaklanjuti arahan perbaikan pengelolaan pemerintahan yang diharapkan KPK RI. Salah satunya di bidang manajemen aset di mana pada akhir tahun ini diharapkan semua aset Pemprov Bali sudah tersertifikasi. (bgn122)20102029

Karangasem, Baliglobalnews

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Wayan Koster, menyatakan selama dua tahun lebih menjadi Gubernur Bali, pihaknya telah memetakan dan mengetahui secara pasti permasalahan yang ada di 9 kabupaten/kota yang ada di Bali. Termasuk mengetahui perkembangan pembangunan di kabupaten/kota di Bali, serta kemampuan untuk menggali dana pemerintah setempat.

”Karangasem ini kemampuan keuangannya menurun. Dulu sempat Rp 240 an miliar, sekarang di angka Rp 60 miliar. Ini hanya cukup bayar gaji atau listrik perkantoran. Tidak bisa untuk pembiayaan bikin jalan baru. Malah, jalan yang sudah ada saja tidak bisa merawat, akibatnya jalan rusak bertambah banyak,” ujarnya ketika menghadiri kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem nomor urut 1, Gede Dana dan Artha Dipa, di Banjar Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Karangasem, Minggu (11/10).

Menyikapi kondisi itu, Wayan Koster mengajak masyarakat Kubu untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang mempunyai kemampuan memimpin, bermoralitas baik, integritas dan komitmen untuk ngayah sekala-niskala demi membangun Karangasem.

Koster menilai pemimpin seperti pasangan Gede Dana-Artha Dipa, sanggup mengemban tugas untuk memperbaiki dan membangun masa depan Karangasem. Dengan visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Karangasem Era Baru akan hadir. ”Dengan kondisi PAD yang kecil, dengan pemimpin yang bervisi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, kami pasti akan turun tangan membantu pembiayaan pembangunan di Karangasem,” ujar Wayan Koster.

Sementara Gede Dana menyatakan keprihatinannya atas kondisi Kecamatan Kubu selama ini yang terbilang memprihatinkan. Daerah itu dikenal sebagai wilayah yang tandus dan kering, serta setiap tahun dibayang-bayangi adanya musibah kebakaran.

Keprihatinan tersebut diungkapkan Gede Dana saat berpidato kampanye yang dihadiri

”Saya benar-benar prihatian, hampir tiap tahun saya dengar ada musibah kebakaran di Kubu. Dua bulan lalu juga terjadi kebakaran. Jadi saya sudah berpikir lama, untuk menyediakan mobil pemadam kebakaran supaya jika ada musibah segera teratasi,” kata Gede Dana.

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Karangasem, tidak bisa hanya mengandalkan mobil kebakaran dari kabupaten. Pasalnya, jaraknya terlalu jauh dan bisa-bisa rumah penduduk yang terbakar keburu hangus tidak tersisa. ”Nanti sekalian disiapkan sopir dan tenaga penanganan jika ada musibah kebakaran terjadi di Kubu. Astungkara saya nanti terpilih, astungkara saya akan wujudkan hal ini,” ujarnya. (bgn122)