Denpasar, Baliglobalnews

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali kembali melaksanakan Karya Bakti Sosial Gass Poll (KBS GP) di Kantor Kesbangpol Provinsi Bali, Renon, Denpasar, pada Jumat (23/5/2025). Selain melibatkan kelompok ormas, kegiatan baksos kali ini juga dirangkaikan dengan deklarasi damai ormas se-Bali serta prosesi pisah sambut Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali.

Sekitar 400 orang yang mewakili 110 ormas, paguyuban, dan komunitas memekikkan deklarasi damai yang antara lain berisi seruan untuk memelihara nilai-nilai agama, budaya, moral, etika, serta norma kesusilaan. Deklarasi tersebut juga mengajak untuk menjaga ketertiban umum dan kedamaian di wilayah Bali, serta berperilaku baik, produktif, dan berkontribusi positif dalam membangun Bali.

Deklarasi tersebut juga mencakup komitmen untuk menaati kebijakan Pemerintah Provinsi Bali serta menolak keberadaan ormas yang berkedok menjaga keamanan/ketertiban dengan melakukan premanisme, kekerasan, dan intimidasi yang dapat mengganggu suasana kondusif Bali.

Ormas se-Bali juga menyatakan kesepakatan untuk mendukung Pemerintah Provinsi Bali dalam menindak tegas ormas yang bersifat premanisme, kriminal, dan meresahkan masyarakat, serta mendukung penuh program pembangunan Bali dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Gede Suralaga, menyampaikan kebanggaannya atas kekompakan dan keguyuban ormas, paguyuban, hingga komunitas di Bali yang hadir dalam kegiatan Baksos KBS-GP. “Saya sangat berbangga banyak mitra kerja, teman, sahabat ormas, yayasan, paguyuban, komunitas yang hadir hari ini. Hubungan yang selama ini sangat baik di bawah kepemimpinan Bapak Ngurah Wiryanata (Kaban Kesbangpol sebelumnya, red), mari kita lanjutkan untuk masa yang akan datang,” katanya.

Suralaga juga menyatakan bahwa seluruh ormas yang hadir merupakan mitra kerja dalam rangka menjaga dan menjalin persatuan serta kesatuan bangsa sebagai agen-agen persatuan.

“Jadi mohon kerjasamanya untuk bersama menjalin lagi persatuan dan kesatuan kita di kegiatan-kegiatan lain,” katanya.

Sementara I Gusti Ngurah Wiryanata yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Bali, menyatakan keyakinannya bahwa Kepala Badan Kesbangpol yang baru dapat melanjutkan hubungan baik antara pemerintah dengan ormas, yayasan, serta paguyuban di Bali. “Kita yakin momentum ini akan membawa terus kerukunan, kenyamanan, persaudaraan kita, bersama ormas serta komunitas lain lewat kebersamaan hampir tiga tahun ini yang sangat baik. Tanpa dukungan ormas, paguyuban, komunitas, semua tidak akan bisa terwujud,” katanya.

Kegiatan baksos kemudian dilanjutkan dengan pembagian paket sembako dari berbagai pihak, antara lain DAG (Duta Agung Generasi) Indonesia, Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Bali, Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Bali, Yayasan Sutro, Kesbangpol Provinsi Bali, serta Aliansi Masyarakat Pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia (AMP NKRI).

Penyerahan simbolis paket sembako kepada warga kurang mampu dilakukan oleh Kepala Badan Kesbangpol Bali Gede Suralaga, Kasatpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, Kadisperindag Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata, dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Klungkung I Dewa Ketut Sueta Negara dan perwakilan Kesbangpol Bali. Hadir pula tim terpadu pengawasan ormas yang terdiri dari perwakilan Polda Bali, Kejaksaan Bali, dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali. (*/bgn003)25052309

Denpasar, Baliglobalnews

Sekitar 13 ribu pecalang dari 1.500 desa adat se-Bali sepakat dan mendeklarasikan penolakan terhadap hadirnya preman yang berkedok ormas. Deklarasi tersebut disampaikan dalam acara Gelar Agung Pacalang di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar, pada Sabtu (17/5/2025).

Ketua MDA atau Bendesa Agung Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menegaskan pecalang Bali menjadi garda terdepan menjaga adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal Bali. “Pecalang Bali sejak leluhur sudah menjaga Bali, nindihin gumi Bali. Pecalang Bali menolak kriminalisme, premanisme dan sikap anarkis yang dilakukan preman berbaju ormas dan berkedok ormas,” katanya.

Dalam deklarasi tersebut terdapat tiga poin penting yang disampaikan yaitu menolak kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan ketertiban dan sosial dengan tindakan premanisme tindak kekerasan dan intimidasi masyarakat sehingga menimbulkan keresahan dan ketegangan di tengah masyarakat Bali serta mendukung TNI/Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali serta menindak dengan tegas ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

Para pecalang juga mendeklarasikan mendukung sistem keamanan terpadu berbasis desa adat (Sipandu beradat) dan bantuan keamanan desa adat (Bankamda) dalam menjaga dan mengamankan wewidangan desa adat dan nindihin gumi Bali.

Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menyampaikan kegiatan itu bertujuan untuk menyamakan  persepsi terkait dengan isu terhadap ormas yang kian berkembang.

Deklarasi ini merupakan respons atas munculnya fenomena premanisme berkedok ormas yang mulai marak di Bali. Ia juga menegaskan, selama bertahun-tahun dan secara turun menurun, desa adat di Bali telah memiliki pecalang untuk menjaga keamanan di setiap kegiatan di desa adat di Bali. Berkolaborasi dengan aparat dari kepolisian dan TNI, sehingga dianggap sudah sangat cukup untuk menjaga keamanan di Bali.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi terkait kesejahteraan pecalang, termasuk soal insentif. Dia berharap kepemimpinan daerah saat ini memberikan perhatian lebih terhadap eksistensi pecalang sebagai garda terdepan dalam menjaga adat dan budaya Bali. (*/bgn003)25051802