Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang juga selaku Koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendorong optimalisasi pemanfaatan kredit bagi sektor pertanian. Menurut dia, hal ini sangat penting karena sektor pertanian merupakan penyumbang angka PDRB cukup besar bagi perekonomian Daerah Bali.

Hal tersebut diutarakannya dalam sambutan saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BPD Bali yang berlangsung di Ballroom Prama Sanur Beach, Sabtu (16/3/2024).

Dewa Indra menyebutkan pemerintah melalui lembaga perbankan telah meluncurkan berbagai platform kredit yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM, termasuk di dalamnya petani. “Program nasional yang telah cukup lama ada KUR dan yang patut kita apresiasi, BPD Bali berhasil menjadi terbaik kedua dalam penyaluran kredit ini,” ucapnya. Selain itu, ada pula kredit usaha tani yang murni luncuran BPD Bali yaitu Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (KPSP). Berikutnya yang paling baru, bank ini juga mendukung program Kementerian Pertanian RI dengan menyalurkan kredit usaha alat mesin pertanian (alsintan).

Terkait dengan banyaknya akses permodalan yang dibuka bagi pelaku UMKM dan petani, Dewa Indra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan BPD Bali. Namun demikian, dia berkeyakinan banyaknya layanan kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani. Padahal idealnya, banyaknya akses perbankan yang dibuka, akan makin memudahkan petani dalam mendapat permodalan yang mendukung usaha mereka.

Menurut Sekda Dewa Indra, belum optimalnya pemanfaatan kredit disebabkan masih kurangnya literasi sehingga banyak petani yang tidak mengetahui program kredit yang diperuntukkan bagi mereka. Berangkat dari kendala tersebut, dia mengajak pemerintah kabupaten/kota melalui OPD terkait mengintensifkan literasi dan edukasi bagi para petani. “Petani belum cukup literasi, ini adalah tugas kita untuk membantu mereka agar dapat memanfaatkan akses keuangan dari lembaga keuangan,” ujarnya.

Dia minta, OPD yang mengurusi bidang pertanian dan koperasi untuk aktif memberikan sosialisasi dan memfasilitasi para petani di wilayah masing-masing. “Kita perlu memberikan literasi dan pemahaman yang jelas. Kalau tak ada yang memberi penjelasan, petani belum tentu tahu program kredit seperti alsintan,” katanya.

Birokrat kelahiran Singaraja itu menyinggung pentingnya komitmen pemerintah dalam penguatan sektor pertanian. “Keberpihakan pemerintah pada pertanian sangat penting karena 14 persen PDRB Bali disumbang oleh sektor ini,” katanya.

Dia menyebutkan Dirut BPD Bali telah menyalurkan kredit untuk sektor pertanian baru mencapai 10 persen. Artinya, kata dia, masih banyak petani yang belum memperoleh akses permodalan dari sekian banyak program kredit yang diluncurkan lembaga perbankan. “Bisa jadi masih ada petani yang memanfaatkan rentenir untuk memperoleh akses permodalan. Ini harus jadi perhatian kita semua. Apalagi, seluruh kepala daerah menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas dalam visi misi mereka. Saya harap itu bukan hanya retorika,” katanya.

Sementara Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, menegaskan komitmen dalam penguatan sektor UMKM dan pertanian. Komitmen itu ditunjukkan dengan kesuksesan lembaga keuangan yang dipimpinnya dalam penyaluran KUR. Hingga bulan Februari 2024, BPD Bali berhasil menyalurkan 49 persen KUR bagi pelaku UMKM. “Ini telah melampaui target minimal 30 persen. Sehingga kami memperoleh insentif GWM dari BI,” katanya. Untuk diketahui insentif GWM (Giro Wajib Minimum) diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang belum pulih, KUR dan kredit hijau.

Apresiasi terhadap komitmen BPD Bali dalam penyaluran KUR dan kredit bagi usaha perhatian juga disampaikan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali Nusra Ananda R Mooy. Pihaknya mencatat, saat ini industri jasa keuangan Daerah Bali terjaga stabil dan solid. “Gambaran ini akan  meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Daerah Bali,” pungkasnya.

Acara rakor juga diisi dengan peluncuran program kredit Alsintan dan pemberian materi oleh sejumlah narasumber. Rakor yang mengusung tema “Optimalisasi Penyaluran KUR Melalui Sinergi dan Kolaborasi Satu Hati, Satu Kata dan Satu Tindakan”, diikuti sekda kabupaten/kota serta OPD yang mengurusi bidang pertanian. (bgn003)24032310

Denpasar, Baliglobalnews

PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan tema “Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melalui Sinergi dan Kolaborasi”, di Prama Sanur Beach Hotel pada Sabtu (16/3/2024). Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Provinsi Bali, Dewa Made Indra, sekretaris daerah kabupaten se-Bali termasuk Sekretaris  Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana.

Sekda Alit Wiradana menyampaikan sejauh ini Pemkot Denpasar terus mendukung pengembangan dan pemberdayaan sektor UMKM lokal sebagai salah satu upaya menggerakkan ekonomi daerah selain pariwisata. Untuk itu, pihaknya berharap agar BPD Bali sebagai salah satu bank daerah di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam pengaksesan kredit usaha bagi pelaku sektor UMKM Kota Denpasar.

“Kota Denpasar terus berupaya melakukan langkah pengembangan sektor UMKM dan ekonomi kreatif, sebagai salah satu penyokong ekonomi selain sektor pariwisata. Saya berharap, BPD Bali dapat memberikan kemudahan akses kredit usaha untuk masyarakat agar bisa mengembangkan sektor usahanya,” katanya.

Sementara Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, menyampaikan selain rakor, di hari yang sama pihaknya juga meluncurkan kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan juga kredit prioritas sektor pertanian (KPSP). Kedua program ini merupakan salah satu bagian dari program Tim Percepatan

Akses Keuangan Daerah Provinsi Bali.

“Peluncuran dua program ini kami harapkan akan mampu menjadi bibit-bibit awal dalam kontribusi Bank BPD Bali pemberdayaan klaster sektor pertanian secara berkesinambungan,” ungkapnya.

Nyoman Sudharma juga menekankan agar semua pemerintah daerah dapat secara aktif memberikan informasi mengenai sektor usaha apa saja yang menjadi unggulan di daerah masing-masing, sehingga dapat dilakukan pembiayaan kredit oleh Bank BPD Bali.

“Informasi yang bisa diberikan adalah dalam bentuk inputan data di SIKP. Dari data-data yang masuk, maka akan kami jadikan basis data UMKM terpercaya, sehingga bisa dijadikan referensi atau rujukan kami dalam menyalurkan kredit agar efektif dan tepat sasaran,” tutupnya.

Hadir juga Wakil Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Butet Linda Helena Panjaitan, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Ananda R. Mooy, Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma serta tamu undangan lainnya. (bgn003)24032307