Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Prestasi tersebut menjadi bukti nyata konsistensi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta didampingi Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika pada acara penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor DPRD Provinsi Bali pada Senin (8/6/2026).

Bupati Sedana Arta mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurut dia, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bangli, mulai dari organisasi perangkat daerah hingga dukungan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. “Raihan opini WTP ini bukan hanya sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, ini merupakan cerminan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Dia menyatakan capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP harus dijaga dengan terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pengelolaan anggaran daerah.

Sementara Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang wajib dilaksanakan setiap pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Koster menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Bali telah menyerahkan LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025 secara serentak kepada BPK Perwakilan Provinsi Bali pada 31 Maret 2026 sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut dia, langkah tersebut sejalan dengan implementasi visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. “Proses audit yang dilakukan BPK tidak semata-mata sebagai kewajiban konstitusional, namun juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan BPK Republik Indonesia I Nyoman Adi Suryanyana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Bali yang berhasil mempertahankan kualitas laporan keuangan dengan baik, termasuk Kabupaten Bangli yang kembali meraih opini WTP. Dia menekankan bahwa opini WTP harus menjadi landasan untuk terus memperkuat budaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi pemerintahan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun pemerintahan yang semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk kesepuluh kalinya, Kabupaten Bangli kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai daerah yang konsisten menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini sekaligus menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangli. (*/bgn003)26060904

Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, bersama Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta menghadiri Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5/2024).

Bupati Giri Prasta juga menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2023 yang diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk pemerintah kabupaten/kota se-Bali oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada bupati/walikota se-Bali.

Kepala BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira mengungkapkan, pemerintah kabupaten/kota se-Bali sukses mempertahankan pencapaian opini WTP. Capaian ini tentu tidak lepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

BPK telah memeriksa LKPD kabupaten/kota tahun anggaran 2023 dan berdasarkan pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian intern.

“Untuk itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali,” jelasnya.

Sementara itu Bupati Nyoman Giri Prasta seusai acara mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung kembali mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2023. “Opini WTP yang diberikan oleh BPK RI merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk selalu taat asas, berpedoman pada regulasi dan tepat waktu. Opini WTP 10 kali berturut-turut ini juga merupakan kerja keras seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung serta dukungan dari DPRD Kabupaten Badung dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya,” ujarnya. (bgn003)24052309

Bangli, Baliglobalnews

Kabupaten Bangli meraih opini WTP (wajar tanpa  pengecualian) atas audit LKPD pertamakali pada tahun 2016. Tahun 2024 ini, Kabupaten Bangli mampu mempertahankan opini WTP  berturut-turut 8 kali.

Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengatakan pemerintah kabupaten/kota se-Bali sukses mempertahankan pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. “Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Bali serta kabupaten/kota se-Bali beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali,” katanya saat penyerahan LHP di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Bali pada Rabu (22/5/2024).

Bupati Bangli mengapresiasi kinerja kolaboratif eksekutif dan Legislatif serta semangat kerja perangkat daerah (PD) yang telah sukses mempertahankan opini WTP tahun ini. Dia menyebutkan hal itu menunjukkan keberhasilan dari kinerja meskipun masih ada catatan yang mesti dibenahi ke depannya.

“Kami sangat berterima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, yang sudah memberikan penilaian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023 dengan opini wajar tanpa pengecualian,” ujarnya.

Dia menilai Bangli mendapat opini WTP merupakan kerja keras semua pihak, baik jajaran Pemkab Bangli (eksekutif dan legislatif) maupun partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bangli.

Sedana Arta berharap dengan prestasi yang ada menunjukkan bahwa Pemkab Bangli dalam melakukan tata kelola pemerintahan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Maka perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, ketika ada catatan temuan dan rekomendasi dalam LHP, agar segera ditindaklanjuti. Untuk lebih meningkatkan kebaikan yang sudah ada, agar tahun ke tahun bukan hanya WTP-nya tetapi semakin meningkatkan layanan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel,’ katanya. (bgn003)24052301

Denpasar, Baliglobalnews

Keberhasilan Pemkot Denpasar dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut dari BPK RI atas pengelolaan dan laporan keuangan daerah mendapat apreasi dan penghargaan dan Menteri Keuangan RI.

Penghargaan itu disampaikan saat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 melalui webinar, Selasa (22/9). Webinar dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati diikuti Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra.

Dalam acara tersebut, Pemkot Denpasar diumumkan telah mampu mempertahankan penghargaan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan opini WTP selama delapan kali berturut-turut. Penghargaan pengelolaan keuangan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diserahkan  Kementerian Keuangan RI secara daring dalam agenda rakernas kepada Pemerintah Kota Denpasar.

Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan RI. Rai Mantra menyadari menyandang opini WTP bukan hal ringan, tetapi menjadi tantangan dan motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. ”Pemeriksaan yang sangat profesional dan humanis. Sebagai peningkatan akuntabilitas kedepan kami selalu minta arahan serta bimbingan dalam meningkatkan profesionalisme kami sebagai aparat pemerintah dalam meningkatkan kinerja,” ujarnya. (bgn122)20092302