Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui OPD dan seluruh stakeholder terkait terus menggencarkan upaya pencegahan stunting berkelanjutan. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan Kota Denpasar bebas stunting. Demikian diungkapkan Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat membuka Deseminasi Audit Kasus Stunting semester I Tahun 2024 di Gedung Santhi Graha Denpasar, Rabu (22/5/2024). 

Wakil Wali Kota Arya Wibawa yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Denpasar menyampaikan bahwa penurunan stunting memerlukan intervensi yang konvergen. Hal ini meliputi intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. 

Dikatakannya, balita yang mengalami stunting akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan. Sehingga penangannya lebih fokus melalui pendekatan keluarga dengan menyasar pada sasaran keluarga seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. 

“Dalam pertemuan ini kami mohon untuk dapat melakukan perumusan dalam pencegahan stunting dari tahapan pra nikah, menikah hingga ketika sudah punya anak, serta harus tingkatkan akselerasi agar zero stunting,” ujarnya.

Dia juga  menyebutkan dari langkah tahapan pra nikah kita dapat memiliki data enam bulan sebelumnya. Hal ini untuk mengetahui langkah awal mengetahui dan melakukan intervensi dalam pencegahan dan penurunan stunting.

“Perumusan ini dapat kita terapkan kepada masyarakat di Denpasar, serta diharapkan dalam menyusun aturan dapat menyelaraskan gerak langkah untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya

Penanganan stunting sebagai program nasional yang harus ditibdaklanjuti secara serius. Hal ini sebagai upaya mewujudkan Denpasar bebas stunting. Komitmen yang kuat sangat penting dalam mengerahkan upaya penurunan stunting di Kota Denpasar, serta kegiatan deseminasi ini dapat menghasilkan komitmen bersama dalam penurunan stunting di Kota Denpasar. 

“Cegah stunting itu penting kita gelorakan bersama, dan kami mengajak semua pihak baik OPD, perbekel/lurah, keluarga hingga masyarakat umum ikut andil dalam penanganan stunting sejak dini,” katanya. 

Sementara Kepala DP3AP2KB, IGA Sri Wetrawati, menyampaikan kegiatan yang berlangsung selama sehari dengan menyasar anggota tim percepatan penurunan stunting dan tim audit kasus stunting Denpasar ini melibatkan peserta sebanyak 40 orang. Adapun tujuan dari kegiatan Deseminasi Audit Kasus Stunting semester I tahun 2024 untuk meningkatkan dan menyelaraskan program lintas sektor serta menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut audit stunting.

“Materi yang diberikan dalam pertemuan ini diantaranya program percepatan penurunan stunting, prevalensi dan faktor resiko, serta asupan gizi seimbang,” ujarnya. (bgn003)24052208

Mangupura, Baliglobalnews 

Komisi I DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) bersama OPD terkait di Ruang Rapat Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (1/4/2024).

Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Made Ponda Wirawan membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Badung Tahun Anggaran 2023 dihadiri Wakil Ketua I Komisi I  I Wayan Regep dan Anggota I Wayan Loka Astika serta AA Ngurah Ketut Nadi Putra. Sedangkan dari OPD meliputi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Satuan Polisi Pamong serta sejumlah tenaga ahli.

Ponda Wirawan menyampaikan Komisi I DPRD Kabupaten Badung meminta pertanggungjawaban kepada masing-masing OPD terkait LKPJ Bupati Badung Tahun Anggaran 2023 mengenai penyerapan anggaran yang ada dan juga pelayanan masyarakat. “Hal itu kita jadikan evaluasi untuk tahun-tahun selanjutnya,” katanya.

Meski laporan keuangan yang terserap sudah dipantau DPRD Badung, pihaknya juga meminta penerapan disiplin terhadap pegawai-pegawai yang memang tidak mengikuti aturan dengan baik. Oleh karena itu, pihaknya memberi saran kepada semua OPD untuk mengambil tindakan yang tegas. 

“Karena kita memberikan contoh kepada masyarakat Kabupaten Badung bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik. Bagaimana kita di dalam tidak bisa disiplin otomatis pelayanan kepada masyarakat Badung akan tidak maksimal,” katanya.

Ke depan, pihaknya akan mengoptimalkan tindakan-tindakan disiplin kepada semua tenaga-tenaga kegiatan yang ada di Kabupaten Badung. “Apalagi, tadi disampaikan oleh BKPSDM bagaimana kita nanti memberikan apresiasi kepada mereka yang benar-benar bekerja untuk kita jadikan penilaian,” katanya.

Mengenai adanya surplus APBD Badung Rp1 triliun lebih, Ponda Wirawan menyebutkan hal itu sebagai sebuah kinerja yang bagus dari Pemerintah Kabupaten Badung, dalam hal Bupati Badung. “Bagaimana dalam situasi seperti ini adanya surplus sekitar Rp1 triliun, kami tetap berkoordinasi dengan pimpinan kami di DPRD Kabupaten Badung untuk segera berkomunikasi dengan Bapak Bupati dalam penggunaan anggaran, untuk digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung,” tandasnya. (bgn003)24040113

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam rangka Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemkot Denpasar mengelar aksi membersihkan pantai di sepanjang Pantai Biaung, Kesiman Kertalangu, Denpasar, Sabtu (10/6/2023). Kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai di jajaran Pemkot Denpasar itu dipimpinan Sekda IB Alit Wiradana.

Sekda Alit Wiradana mengatakan bahwa kegiatan bersih-bersih pantai itu sebagai bentuk kepedulian dan rasa cinta terhadap lingkungan sekitar dengan tema “Kurangi Polusi Sampah Plastik Untuk Bumi Yang Lebih Hijau”.

“Kita berharap dengan diadakannya kegiatan ini menjadi contoh bagi masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan dan keasrian  lingkungan sekitar,” ujarnya.

Sekda mengatakan aksi sosial kali ini difokuskan untuk memungut sampah anorganik. Sedangkan sampah organik telah ditangani langsung oleh DLHK Kota Denpasar. Kegiatan ini diharapkan mampu menggugah perilaku baik diri sendiri dan masyarakat sekitar untuk ikut menjaga kebersihan pantai dan tidak membuang sampah sembarangan.

“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini bisa merubah perilaku kita termasuk perilaku masyarakat disekitar. Harapan kami, semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini, bersama masyarakat dapat menjaga dan merawat lingkungan pantai ini tetap bersih,” katanya

Sementara Kepala DLHK Ida Bagus Putra Wirabawa menyampaikan aksi bersih-bersih lingkungan ini diikuti seluruh OPD di lingkungan Kota Denpasar yang bersinergi dengan instansi terkait lainnya.

Sebelumnya juga dilaksanakan penanaman pohon dan berbagai aksi sosial lainnya yang dirangkai dengan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. (bgn003)23061008

Denpasar, Baliglobalnews

Guna meningkatkan efektivitas kinerja dan adaptif terhadap perubahan di organisasi perangkat daerah (OPD), Sekertaris Daerah Kota Denpasar, IB Alit Wiradana membuka rapat evaluasi kelembagaan di Ruang Praja Utama, Kantor Walikota Denpasar, yang diikuti oleh seluruh OPD Kota Denpasar secara virtual pada Jumat (17/3/2023).

Adapun menjadi latar belakang dari pokok kajian evaluasi perihal peningkatan kualitas pelayanan publik, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan dan penguatan organisasi, deregulasi kebijakan, penataan sistem manajemen SDM Aparatur, penguatan pengawasan, serta penguatan akuntabilitas di seluruh OPD Kota Denpasar.

Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana didampingi Asisten III Kota Denpasar, I Dewa Nyoman Semadi, mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2018, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi kelembagaan sesuai dengan 4 tahapan pokok yakni persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan laporan evaluasi.

“Tantangan yang dihadapi ke depan semakin kompleks dan tak menentu, setiap organisasi pemerintah harus dinamis dan responsif dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi baik dari eksternal maupun internal. Kami harap dengan evaluasi ini, dapat terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, sehingga menghasilkan output pelayanan publik berkualitas di Kota Denpasar,” katanya. (bgn003)23031714

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menginginkan langkah progresif untuk mempercepat transformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Bali. Untuk itu, dia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali untuk membuat aplikasi khusus yang berkaitan dengan tugas utama masing-masing. Instruksi tersebut disampaikan Sekda Dewa Indra dalam pengarahannya pada apel disiplin yang berlangsung secara virtual, Senin (7/9).

Dewa Indra menargetkan, di penghujung tahun 2020, seluruh OPD sudah punya aplikasi khusus terkait dengan tugas utama masing-masing. Aplikasi khusus itu nantinya akan memuat data-data penting terkait dengan apa yang menjadi tugas utama tiap OPD.

“Saya contohkan Dinas Koperasi, di aplikasi itu harus ada data jumlah dan perkembangan koperasi di Daerah Bali. Sementara aplikasi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan bisa memuat data hasil panen produk pertanian dan hal-hal lainnya yang berkaitan,” katanya.

Menurut Sekda, aplikasi itu akan memudahkan pencarian data. Ke depannya dia tak ingin lagi ada kepala OPD yang masih harus membuka-buka map ketika dimintai data. “Melalui aplikasi itu, semua bisa melihat tanpa harus dilaporkan dan tanpa harus diprint,” katanya sembari menyebut sejumlah OPD telah memiliki aplikasi dimaksud seperti BKD, BPKAD, Bapenda dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Birokrat kelahiran Singaraja ini menyebut langkah transformasi dari birokrasi  konvensional menuju birokrasi modern berbasis digital adalah sebuah keharusan. Selain untuk menjawab tuntutan masyarakat, hal ini juga sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. “Tak ada pilihan lain, seluruh OPD harus meningkatkan kapasitas organisasi dan juga individu yang bertugas di dalamnya,” ucapnya.

Dia mengajak seluruh jajarannya menyadari bahwa saat ini kecakapan manual seperti mengetik di mesin tik, tulis menulis menggunakan pulpen tak banyak lagi dibutuhkan. “Kecuali untuk hal-hal tertentu, kecapakan itu tak lagi dibutuhkan. Hampir semua sudah berbasis digital, tanda tangan pun sekarang sudah elektronik. Kita harus siap dan saya berharap tak ada individu di lingkungan Pemprov Bali yang tak punya kemampuan untuk mengoperasikan sarana digital,” tandasnya.

Masih dalam arahannya, dia juga mengingatkan pentingnya delegasi tugas administratif. Sekda Dewa Indra menyebut, pendelegasian sangat dibutuhkan agar level pimpinan tak terjebak dalam pekerjaan administratif dan bisa lebih fokus memikirkan hal-hal yang strategis bagi organisasi yang dipimpin. Ia lantas mencontohkan pekerjaan administratif sekretaris daerah yang belakangan sudah banyak dilimpahkannya pada asisten dan Kepala OPD.

“Sebelumnya, saya mewarisi kebiasaan dimana seorang sekda harus menghabiskan waktu, duduk dari pagi sampai sore untuk menyelesaikan tumpukan berkas di atas meja. Padahal sesungguhnya core business seorang sekda bukan itu. Tugas utama seorang sekda adalah membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan, koordinasi dengan perangkat daerah dan bertanggungjawab pada kepala daerah,” paparnya. Menurutnya pimpinan tinggi pratama dan madya juga harus mulai memilah-milah tugas administratif yang bisa dilimpahkan agar bisa fokus dengan tugas-tugas strategis. Dengan demikian, mereka punya lebih banyak waktu untuk memikirkan dan mengerjakan hal-hal strategis yang menjadi tugas utama OPD yang dipimpin.

Sekda juga mendorong akselerasi pencairan dana hibah karena hal itu berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dia menginformasikan bahwa di kwartal kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi yang sangat hebat hingga minus 10,98 persen, lebih tinggi dari nasional yaitu minus 5 persen. Satu-satunya upaya yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan menambah belanja pemerintah sehingga perekonomian bisa membaik.

“Misalnya ada hibah untuk pembangunan sanggah atau pura, kalau dananya cair kan otomatis mereka akan beli bahan-bahan bangunan. Tukang dan buruh bangunan juga dapat pekerjaan. Ini akan berpengaruh pada pendapatan dan daya beli masyarakat,” terangnya. Di akhir arahannya, Sekda Dewa Indra mengingatkan agar seluruh ASN Pemprov Bali mematuhi aturan penggunaan masker sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Ia menginformasikan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan mulai diberlakukan secara serentak pada 7 September 2020. Pergub itu antara lain mengatur denda Rp. 100 ribu bagi mereka yang tidak mengenakan masker ketika beraktifitas di luar rumah. Ia tak ingin ada ASN yang melanggar aturan tersebut dan sampai kena denda. Apel virtual diikuti seluruh OPD Pemprov Bali dari kantor masing-masing. (bgn/hms)20090717