Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Badung, pada Kamis (9/4/2026) melibatkan 11 organisasi perangkat daerah (OPD).

Lanang Umbara didampingi Wakil Ketua II Wayan Loka Astika, Sekretaris I Putu Dendy Astra Wijaya, Sekretaris II I Made Rai Wirata, serta Anggota Putu Sika Adi Putra dan I Wayan Puspa Negara. Sementara 11 OPD terkait meliputi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pertanahan, Dinas Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.

Lanang Umbara menyampaikan raker bersama 11 OPD dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dalam LKPJ Bupati Badung Tahun 2025. “Hasilnya cukup bagus, karena kita sudah mengevaluasi terkait program-program yang telah terlaksana, termasuk yang masih terkendala sehingga mempengaruhi serapan belanja. Program yang belum mencapai target menjadi bahan evaluasi kami,” ujarnya

Dia menyampaikan secara umum hasil rapat menunjukkan capaian kinerja OPD sudah baik, dengan serapan anggaran berkisar antara 75 hingga 90 persen. “Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak mencapai 100 persen, itu karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, serta penyesuaian terkait pegawai yang pensiun dan perubahan status pegawai kontrak menjadi PPPK,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan sejumlah masukan kepada OPD guna meningkatkan kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Badung. “Walaupun kinerja sudah bagus, tetap kami ingatkan dan berikan masukan untuk penyempurnaan, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dia menyatakan DPRD Kabupaten Badung, khususnya Komisi I, siap memfasilitasi berbagai kendala yang dihadapi OPD, baik terkait anggaran maupun kebijakan pemerintah daerah. “Ketika ada kendala, tentu akan kita fasilitasi, baik ke pimpinan mereka maupun dalam kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Badung,” katanya.

Komisi I DPRD Badung juga akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung, di antaranya peningkatan pelayanan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung.

Menurut dia, masih terdapat kebutuhan peningkatan fasilitas, baik di kantor maupun kendaraan operasional seperti truk sampah dan kendaraan Satpol PP untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Badung. “Kita ingin sarana prasarana ini ditingkatkan agar mampu menunjang keamanan, kenyamanan, dan sektor pariwisata di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Terkait kekurangan pegawai, Lanang Umbara menyebut pihaknya telah meminta BKPSDM Badung untuk aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar Badung mendapatkan diskresi atau kekhususan dalam pengangkatan pegawai. “Badung ini merupakan barometer perekonomian Bali sekaligus wajah Indonesia di tingkat internasional, khususnya di sektor pariwisata. Oleh karena itu, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai,” tandasnya. (bgn003)26040910

Tabanan, Baliglobalnews

Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi. 

Perubahan susunan Perangkat Daerah tersebut berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Salah satu perubahan signifikan adalah pemecahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) kini resmi menjadi dua perangkat daerah, yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dipimpin oleh Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang saat ini masih dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan resmi dilebur menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang dipimpin oleh I Made Yudiana.

Dalam momentum tersebut, sejumlah pejabat eselon II juga mengalami rotasi jabatan strategis. I Gusti Putu Ekayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pertanian. Ni Wayan Mariati, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kini dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah, sementara posisi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kini dijabat oleh Ni Made Murjani, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Rotasi lainnya juga menempatkan I Gede Sukadana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kini dipercaya memimpin Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Posisi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sementara dijabat oleh pelaksana tugas.

Sekda I Gede Susila menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan birokrasi agar lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Penataan perangkat daerah ini telah melalui kajian mendalam dan sepenuhnya berpedoman pada regulasi yang berlaku. Pemecahan maupun penggabungan OPD bukan sekadar perubahan struktur organisasi, tetapi merupakan strategi untuk memperkuat fokus kinerja, memperjelas tugas dan fungsi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya pada Kamis (19/2/2026).

Dia menyebutkan rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sehat. “Rotasi dan mutasi adalah hal yang wajar dalam tata kelola pemerintahan. Ini menjadi momentum penyegaran, peningkatan profesionalisme, sekaligus memastikan pejabat yang ditempatkan memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan perangkat daerah. Harapan kami, dengan struktur yang lebih proporsional, kinerja pemerintahan semakin optimal dan berdampak langsung pada percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya. (*/bgn020)26022206

Bangli, Baliglobalnews

Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, S.ST.Par, merasa bangga walaupun belum 100 % sempurna sesuai harapan setidaknya semua aduan dari masyarakat telah di tanggapi dan di tangani oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan.

Hal itu disampaikan Wabup Diar saat memimpin rapat evaluasi program pengaduan 24 jam Bangli Era Baru, Rabu (28/4) yang diikuti seluruh pimpinan OPD Kab. Bangli di ruang rapat Krisna Kantor Bupati Bangli .
Lebih lanjut disampaikan, dirinya merasa bangga OPD berfungsi sesuai tugas pokok dan fungsinya , walau dengan segala keterbatasan yang ada menurutnya, program aduan 24 jam ini telah berjalan dengan baik, hal itu di buktikan beberapa OPD yang cepat merespon dan menangani aduan dari masyarakat ”itulah harapan kita semua” ujarnya. “Namun kita jangan berpuas diri karna kedepan masih banyak yang harus di benahi” imbuh wabup.

Dibalik suksesnya suatu program ada beberapa hal yang harus tetap diperhatikan untuk mendukung program ini. “seorang birokrat dan pelayan masyarakat harus tetap mempunyai jiwa semangat untuk membangun Bangli Era Baru, disiplin waktu, taat pada aturan dan kewajiban, serta koordinasi harus tetap terjalin sehingga sekecil apapun saran,masukan dan aduan dari masyarakat dapat terakomodir dengan jelas” tegasnya.

Sementara itu Kadis Kominfosan Kab. Bangli I Wayan Dirga Yusa selaku koordinator kegiatan dalam laporannya menyampaikan sesuai Perbup nomor 6 tahun 2021 tentang program layanan cepat Bangli Era Baru telah sesuai sop, dimana penanganan info masuk melalui nomor telp.03665501000, wa dan fb yang diterima call taker diteruskan ke Tim Trc (tim reaksi cepat) dimasing masing OPD, sedangkan untuk opd terkait dalam pengaduan punya waktu tanggapan atau penanganan maksimal 24 jam yang dilanjutkan dengan mengirimkan laporan penanganan ke pimpinan OPD.

Selama 2 bulan mulai di bukanya aduan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli kepada masyarakat, menurut Wayan Dirga ada 88 aduan dari masyarakat, dan semuanya telah ditanggapi, akan tetapi ada beberapa aduan yang membutuhkan waktu aksi penanganan menunggu pengadan dan bahan matrial seperti Dinas PU dan Dinas Kesehatan.”katanya.(bgn122)21042820

Badung, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, memimpin rapat sekaligus memberikan arahan terhadap pemilihan perangkat daerah yang diusulkan untuk penilaian zona integritas. Rapat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dilaksanakan di Ruang Pertemuan Nayaka III Puspem Badung, Rabu (24/2). 

Sekda Badung Adi Arnawa dalam arahannya mengatakan tim birokrasi agar benar-benar memperhatikan OPD yang sudah memiliki Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan RSD Mangusada.

Sekda menyebutkan perangkat daerah tersebut sudah terbukti dan dapat dijadikan acuan oleh perangkat daerah yang lain untuk berlomba-lomba agar dapat memperoleh predikat WBK. ”Kepada Dinas yang sudah pernah diajukan WBK agar disarankan untuk diajukan kembali dan ditambahkan dengan dinas usulan baru lainnya. Kepada Dinas yang pernah diusulkan selama berturut-turut lima tahun, dan apabila selama lima tahun tidak mendapatkan WBK maka OPD tersebut perlu dipertimbangkan,” tegasnya..

Terkait dengan pemilihan perangkat daerah untuk wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), Sekda Adi Arnawa mengharapkan agar dinas perangkat daerah yang mendapatkan WBK, seperti Dinas Capil, DPMPTSP dan RSUD Mangusada  agar perangkat daerah ini mutlak diusulkan untuk memperoleh WBBM.   

Sementara Kabag Organisasi, I Wayan Putra Yadnya, melaporkan bahwa dalam rangka pengumpulan perangkat daerah yang akan menerima predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah brokrasi bersih melayani (WBBM) pihaknya sudah membentuk tim kerja sesuai dengan PermenPAN Nomor 10 tahun 2019.

”Tim ini yang akan menentukan calon perangkat daerah yang diajukan untuk menerima WBK dan WBBM, setelah calon ditetapkan akan diajukan ke Inspektorat, dimana di sana akan membentuk tim penilaian internal disertai penggalian potensi calon yang akan diajukan,” katanya.

Lebih Lanjut  dikatakan bahwa ada 16 Perangkat Daerah yang pernah diusulkan dalam pengusulan  untuk perolehan WBK/WBBK  tetapi hanya 3 Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK, Yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSD Mangusada Badung dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. ”Ketiga ini memiliki predikat WBK,” tandasnya. (bgn003)21022414

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, didampingi Inspektur Luh Putu Suryaniti dan Kabid Aset BPKAD, I Nengah Nurjana, memberikan pengarahan dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung di Ruang Kriya Gosana Puspem, Rabu (6/1).

Dalam arahannya, Wabup Suiasa mengatakan dalam penyusunan LKPD tahun 2020 diawali dengan penyusunan laporan masing-masing perangkat daerah dari Januari sampai dengan Maret. ”Saat ini sudah saatnya memulai persiapan, target jangan sampai terlewatkan, di minggu ketiga bulan Maret harus sudah menyelenggarakan LKPD. Saya selaku Wakil Bupati mengucapkan terima kasih kepada perangkat daerah beserta jajaran yang sudah bekerja keras dan bertanggung jawab karena Pemerintah Kabupaten Badung sudah 6 kali berturut-turut meraih WTP, kedepan saya harap seluruh perangkat daerah bekerja sama serta loyalitasnya agar bisa mempertahankan opini WTP kembali untuk yang ke-7 kalinya,” katanya.

Wabup juga mengajak OPD untuk menyatukan tekad, kemauan dalam penyusunan LKPD sehingga bisa meraih opini WTP kembali. ”Ada 4 hal yang harus kita pakai dasar untuk mencapai WTP. Pertama penyesuaian SKP dengan standar regulasi pemerintah, yang kedua kecukupan pengungkapan kita harus dengan data yang valid dan lengkap, yang ketiga yaitu asas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan terakhir sejauh mana aktivitas sistem pengolahan yang dinilai oleh Inspektorat,” katanya.

Sementara Inspektur Luh Putu Suryaniti menyampaikan dalam laporan keuangan lebih banyak isinya terkait dengan pengelolaan aset tetap. Ketika berbicara laporan keuangan akan dilihat neraca. ”Isi neraca itu adalah ada aset lancar, aset tetap dan aset lainya. Keterkaitan dengan hal itu di angka 85% sampai 90% isi dari laporan keuangan kita adalah aset, khusus aset tetap berupa barang milik daerah kita sudah diaudit atas efektivitas kita dalam pengelolaan barang milik daerah dan sudah adanya LHP BPK di akhir November 2020 yang sudah disahkan,” jelasnya. (bgn003)21010624

Mangupura, Baliglobalnews  

Kabupaten Badung terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan Perpres No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang pada intinya bagaimana proses terjadinya pergeseran pola pikir dari konvensional menuju digitalisasi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat memberikan sosialisasi aplikasi E-Surat kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung di Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, Selasa (5/1).

Sekda Adi Arnawa menyebutkan Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan selalu melakukan koordinasi antar perangkat daerah (PD). Salah satunya E-Surat yang merupakan kerjasama antar PD, di mana Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pembangun sistem, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) mengarahkan sistem sesuai dengan aturan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) sedangkan Bagian Organisasi menitikberatkan pada ketatanaskahan.

Dia menyebutkan E-Surat merupakan aplikasi pengelolaan surat menyurat secara digital/elektronik yang bisa berjalan pada platform IOS maupun Android, untuk mempercepat penyampaian informasi surat dan disposisi kepada pihak yang dituju.

Dengan diterapkannya E-Surat di Kabupaten Badung, Sekda Adi Arnawa mengharapkan ada efisiensi waktu dan penggunaan kertas (paperless) karena semua administrasi sudah by digital, dari konsep surat kemudian alur yang melewati jenjang struktural sebagai penanggung jawab sekaligus korektor/ persetujuan sampai surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan.

Di samping itu, kata dia, aplikasi E-Surat akan menjadikan OPD bekerja lebih cepat dan mudah terutama dalam hal administrasi perkantoran, dimana pemerintah dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi di bidang informasi. Kemajuan Teknologi Informasi memungkinkan sebuah piranti aplikasi layanan masyarakat bisa berjalan secara digital tanpa menggunakan kertas dan sejenisnya, bahkan aplikasi E-Surat dapat diakses dengan mudah secara mobile (bergerak) melalui smartphone maupun tablet pc yang terkoneksi dengan jaringan internet. Pengembangan aplikasi E-Surat ini meliputi pengiriman (surat keluar) dan penerimaan (surat masuk) secara elektronik melalui jaringan internet baik intern maupun antar OPD secara cepat, tepat dan akurat.

”Aplikasi E-Surat juga sudah bersifat mobile di mana saja user sudah bisa melakukan administrasi persuratan. Saat ini sedang dilakukan uji coba untuk membiasakan para user/pejabat menggunakan E-Surat tersebut. Memang tidak mudah merubah mindset dari konvensional ke digital namun seiring tuntutan pelayanan selalu prima dan dengan terjadinya musibah virus corona E-Surat ini menjadi pilihan wajib yang harus diterapkan. E-Surat tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu kesatuan dengan penandatangan elektronik, penomoran elektronik dan arsip digital. Sebagai langkah awal penerapan E-Surat Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kominfo, Diskerpus dan Bagian Organisasi sudah melatih para operator di masing-masing OPD untuk dapat menggunakan E-Surat dan TTE serta mensosialisasikan di OPD nya masing masing,” katanya.

Sekda Adi Arnawa juga menyampaikan untuk saat ini Dinas Kominfo berusaha membangun sistem aplikasi E-Surat, yang diharapkan bisa diaplikasikan pada Februari 2021 dalam melakukan pengiriman dan penerimaan surat yang memberikan informasi tentang proses alur surat sehingga dapat meningkatkan efisiensi di segala aspek termasuk efisiensi tenaga, biaya, dan penghematan kertas.

”Program paperless (pelayanan surat menyurat secara digital tanpa kertas) yang dicanangkan pemerintah benar-benar agar bisa diterapkan terutama di instansi pemerintah, sehingga mampu merubah paradigma masyarakat yang selama ini menganggap bahwa semua urusan yang terkait dengan administrasi maupun birokrasi memakan waktu yang lama. Namun dengan aplikasi E-Surat ini semua jadi mudah dan mampu menjawab semua permasalahan yang ada,” katanya. (bgn003)21010510

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Badung menggelar rapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di ruang Pimpinan DPRD Puspem Badung, Selasa (1/12). Rapat membahas tentang penerapan TTE (tanda tangan elektronik) pada surat tertentu.

Menurut Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, I Ketut Kontiyasa, Setwan (Sekretariat Dewan) mengundang pihak Kominfo dan Dinas Arsip  mengenai masalah penerapan TTE. Pasalnya, ke depan semua hal akan berbasis elektronik, termasuk tanda tangan pada surat-surat.

”TTE akan diterapkan pada surat tertentu. Untuk menyiapkan itu (TTE-net), semua kabag dan kasubag dan staf-staf teknis, terutama di persuratan harus paham tentang proses TTE. Jadi, dari alur membuat surat, koreksi surat, tanda tangan surat, paraf surat, baik surat masuk maupun surat keluar, itu semua ada prosedurnya, sehingga semua harus paham akan tertuang dalam tanda tangan elektronik,” katanya seraya menambahkan, dalam implementasinya, pihaknya masih menunggu Peraturan Bupati.

Pada surat TTE, kata dia, ada spesimen tanda tangan dan barcode. ”Dalam barcode itu ada TTE, semua ini bertujuan untuk mempercepat tugas-tugas kerja. Jadi semua kita bekerja berdasarkan sistem yang berbasiskan aplikasi untuk mempercepat di manapun pejabat itu,” katanya.

Pelaksanaan TTE, lanjutnya, akan diatur khusus. ”’Karena itu, kita harus paham dan masih menunggu Peraturan Bupati. ”Jadi ada admin tertentu yang bertanggung jawab, tadi Pak Sekwan masih menunggu Peraturan Bupati, dan dari dewan targetnya tahun 2021 sudah diterapkan TTE,” tandasnya. (bgn003)20120137

Mangupura, Baliglobalnews

Pjs. Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana, mengharapkan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung untuk senantiasa menjalin kerjasama dan sinergitas dalam menjalankan tugas serta melayani masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan Pjs. Bupati didampingi Asisten Administrasi Umum, Cokorda Raka Darmawan, saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala OPD, termasuk para camat di Ruang Kriya Gosana, Senin (12/10). Pengarahan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ini juga dilaksanakan secara virtual bagi pejabat eselon III dan IV yang mengikuti dari instansinya masing-masing.

Lihadnyana mengatakan sejak dikukuhkan menjadi pejabat sementara, pihaknya terus melakukan langkah-langkah koordinasi untuk memastikan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Badung tetap berjalan dengan baik. Untuk itu Lihadnyana mengajak kepala OPD khususnya yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) untuk mempersiapkan perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Pasalnya, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, lesunya perekonomian dan menurunnya kunjungan wisatawan ke Bali dan Badung khususnya akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Untuk itu diingatkan agar TAPD dapat menyusun perencanaan yang cermat dan matang untuk kepentingan masyarakat Badung.  

Kepala BKD Provinsi Bali itu menekankan tentang pencegahan dan penanganan Covid-19. Di mana dijelaskan Pemerintah Kabupaten Badung sudah berupaya untuk melakukan langkah- langkah dari hulu sampai hilir. Untuk mencegah penanganan Covid-19, harus diberikan edukasi kepada masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan melalui cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menjaga jarak serta memperhatikan social distancing dan physical distancing.

Di samping itu, kata dia, hal yang penting dilakukan adalah dengan mengedukasi masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta menggalakkan Germas (gerakan masyarakat hidup sehat). ”Dalam penanganan Covid-19 saat ini, para kepala OPD termasuk camat sampai perbekel dan lurah harus membuktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah selalu hadir dan ada di tengah masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa berjuang sendiri dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 ini,” katanya.

Hal lain yang juga menjadi perhatiannya adalah kelancaran penyelenggaraan Pilkada tanggal 9 Desember mendatang. ”Kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 ini harus diikuti juga penurunan kasus Covid-19 di Kabupaten Badung. Jangan sampai pilkada menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19,” katanya. (bgn122)20101220