Nasional, Baliglobalnews

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Omnibus Law merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan baru di Indonesia.

“Kami melakukan reformasi melalui Omnibus Law untuk penciptaan lapangan kerja. Kami menempatkan peluang yang signifikan untuk menumbuhkan wirausahawan dan menciptakan wirausahawan,” kata Menko Airlangga dalam peluncuran daring laporan Bank Dunia, Rabu.

Menko Airlangga menyampaikan pada kondisi pandemi COVID-19 dibutuhkan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan adaptif. Pemenuhan tenaga kerja tersebut salah satunya dapat diciptakan melalui pelatihan dan reskilling. Pemerintah, lanjutnya, mengandalkan Program Kartu Prakerja untuk membantu masyarakat meningkatkan ketrampilan.

“Selama pandemi COVID-19, kami mengubah Kartu Prakerja menjadi tunjangan semi sosial tetapi tetap meningkatkan keterampilan,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga mengatakan saat ini pendaftar Kartu Prakerja telah mencapai 65 juta orang dan yang diterima sebanyak 8,3 juta orang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 94 persen penerima Kartu Prakerja mengatakan kemampuannya meningkat, 94 persen mengatakan pelatihan Kartu Prakerja membantu menemukan pekerjaan baru, serta sebanyak 81 persen mengatakan dukungan keuangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami juga menghubungkan mereka dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan plafon Rp10 juta hingga Rp500 juta,” ujar Menko Airlangga.

Selain Omnibus Law dan Kartu Prakerja, pemerintah juga memaksimalkan asuransi melalui BP Jamsostek, sehingga pekerja yang tidak lagi melanjutkan pekerjaan mereka akan mendapatkan bantuan finansial, bantuan pelatihan hingga akses ke pasar tenaga kerja. Selain juga melakukan link and match sekolah vokasi dan meluncurkan Program Merdeka Belajar.

“Melalui presidensi G20, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk memperbaiki tenaga kerja melalui pengembangan keterampilan tenaga kerja,
serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif selama pandemi COVID-19,” ujar Menko Airlangga.(bgn123)21063016

Denpasar, Baliglobalnews

Polda Bali beserta jajaran melibatkan petugas keamanan desa adat wilayah Bali atau yang disebut pecalang dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. 

“Pecalang yang punya daerah sini dan menghadapi adik-adik ini secara humanis sebagai bentuk menjaga kearifan lokal. Pecalang menjaga ketertiban juga dan kita diajak untuk menjaga secara humanis agar tidak anarki serta bisa menerapkan ketertiban sosial sesuai ketentuan yang ada,” kata Karo Ops Polda Bali Kombes Pol. Djoko Prihadi saat ditemui di PB Jalan Sudirman, Denpasar, Kamis. Ia mengatakan pecalang yang dikerahkan merupakan anggota gabungan, baik yang berada di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan sekitarnya.

 Dengan bekerja bersama pecalang, sekaligus menjadi cara memberikan tindakan secara humanis. Selain itu, bersama-sama mengajak para pengunjuk rasa untuk tertib dan menjaga Bali ini. “Karena Bali kalau enggak tertib dan kacau makin lari semua nanti. Terlihat ini investasinya masalah wisata dan perhotelan sehingga banyak yang takut ke sini,” jelasnya. Ia menjelaskan sejauh ini para pengunjuk rasa masih mematuhi ketentuan yang ada, yakni Undang-Undang mengemukakan pendapat di muka umum.

Djoko mengatakan dalam aturan tersebut sudah diatur jelas dan para pengunjuk rasa diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya sesuai batas waktu yang ditentukan. “Kita imbau mereka menjelang malam karena ketentuannya sampai jam 18.00 wita. Sebagai mahasiswa dan aliansi ‘Bali Tidak Diam’ harus ikuti ketentuan itu, kalau protes UU bisa disampaikan secara tertulis melalui MK,” jelas Djoko.

 Terkait adanya siswa SMK yang sempat diamankan polisi, Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan bahwa telah dilakukan pembinaan terhadap siswa tersebut. 

“Sebelumnya kita sudah ada kesepakatan sama Dinas Pendidikan, kepada siswa-siswa SMA/K, SMP selain kami, Dinas juga akan turun melakukan pembinaan terhadap siswanya,” jelas Jansen. 

Ia mengatakan bahwa siswa SMK tersebut, tidak bisa menjawab ketika ditanya terkait tujuan dan alasan siswa SMK membawa poster yang bertuliskan “Awas!! ada tukang kawal joging”. 

“Tadi dia sempat diamankan dan membawa poster yang kurang pas dan tidak ada kaitan dengan aksi ini. Kita tanya dia tidak bisa menjawab alasan tujuannya. Jadi tadi kita langsung mengambil langkah dengan melakukan pembinaan, dipulangkan ke orang tuanya, menghubungi dinas terkait,” katanya.(bgn123)20102215

Denpasar, Baliglobalnews

DPR RI bersama Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI.Undang-Undang ini menyederhanakan 79 undang- undang, 1.244 pasal kedalam 11 klaster pembahasan meliputi: Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset & Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi.

UU Cipta Kerja sesungguhnya merupakan terobosan hukum untuk penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi atas banyaknya aturan dan regulasi (hyper- regulasi) yang menghambat pencapaian tujuan untuk penciptaan lapangan kerja melalui metode Omnibus Law, dalam:a. mendorong peningkatan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi para pencari kerja, memberikan pelindungan kepada para pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja dengan tetap memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMK-M dan Koperasi.b. membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata diseluruh wilayah NKRI untuk memanfaatkan Bonus Demografi yang kita miliki sehingga dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

UU Cipta Kerja sangat bermanfaat bagi Pekerja/buruh yang mencakup:

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);* Pemberian jaminan kompensasi setelah PKWT berakhir; dan* PKWT dibuat untuk pekerjaan tertentu yang selesai dalam waktu tertentu dan tidakdapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

b. Upah Minimum (UM) ditetapkan di tingkat Provinsi (UMP), UM Kab/Kota dapatditetapkan dengan syarat tertentu;

c. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing hanya untuk Tenaga Ahli;

d. Pesangon dibayarkan sebesar 25 kali gaji, dimana 19 kali ditanggung pemberi kerja dan6 kali ditanggung Pemerintah melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);

e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan dilakukan oleh Pemerintah melalui BPJSKetenagakerjaan;

f. Pengaturan waktu kerja menjadi lebih fleksibel untuk pekerjaan paruh waktu, ekonomidigital (paling lama 8 jam/hari dan 40 jam/minggu);

g. Pengusaha tetap wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi pekerja/buruh;

h. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antarapengusaha dengan pekerja/buruh; dan

i. Jaminan Sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh berupa jaminan kesehatan,kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

UU Cipta Kerja sangat bermanfaat bagi Pelaku Usaha dan UMK-M, yang mencakup:

a. Kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar;

b. Pemberian hak dan perlindungan pekerja/ buruh untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas;

c. Mendapatkan insentif dan kemudahan, baik insentif 1iscal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi;

d. Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, sesuai bidang usaha yang diprioritaskan;

e. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum; dan

f. Penyederhanaan dan pencegahan korupsi dalam proses perizinan.

Dengan memperhatikan dan mendalami secara cermat dan utuh substansi UU Cipta Kerja yang telah disahkan, maka:

a. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali dengan tegas menyatakan SANGAT MENDUKUNG adanya UU Cipta Kerja tersebut; dan

b. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali sangat meyakini bahwa Bapak Presiden RI memiliki niat baik dan komitmen kuat untuk melakukan reformasi melalui terobosan hukum yang berkaitan dengan upaya penciptaan lapangan kerja baru, pelindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh, penyederhanaan birokrasi dan kemudahan investasi, serta kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan UMK-M maupun perkoperasian demi kebaikan, kemajuan, dan daya saing bangsa Indonesia dalam menghadapi semakin ketatnya persaingan global.

Dengan demikian berbagai isu seperti: uang pesangon akan dihilangkan, UMP akan dihapus, cuti dihapus, PHK dilakukan secara sepihak, jaminan sosial dan kesejahteraan akan hilang, dan penggunaan tenaga kerja asing secara bebas adalah TIDAK BENAR.

Oleh karena itu, Gubernur Bali menghimbau kepada masyarakat, pekerja/buruh, mahasiswa, dan pelajar agar:

a. Pemikiran berkaitan dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja masih sangat memungkinkan disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan DPR RI dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden;

b. Tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita melalui media sosial yang menyesatkan (HOAX); dan

c. Tidak lagi melakukan aksi demonstrasi, apalagi bersifat anarkis yang merugikan kepentingan umum, terlebih dalam masa pandemi COVID-19.

Mengajak seluruh komponen masyarakat di Bali agar terus menjaga situasi dan kondisi yang nyaman, aman, dan damai serta menjaga persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara dibawah kepemimpinan Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo, sesuai dengan karakter dan jati diri asli masyarakat Bali; gilik-saguluk, salunglung sabayantaka, parasparo, sarpana ya.Atas nama masyarakat dan Pemerintah Daerah, Gubernur Bali memberi apresiasi dan mendukung penuh tindakan tegas dan humanis yang dilakukan oleh aparat keamanan khususnya Polda Bali dalam mengendalikan aksi demonstrasi yang terjadi di Bali pada tanggal 8 Oktober 2020.(bgn122)20101101

Denpasar, Baliglobalnews

UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR menuai kontroversi. Masyarakat pun menolak dengan menggelar aksi demonstrasi diberbagai daerah di Indonesia, termasuk Bali. Sayangnya, aksi para demonstran tersebut disebabkan oleh tersebarnya berita hoax.

Ketua PHDI Provinsi Bali, Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. pun angkat bicara terkait aksi demonstran yang terjadi di Bali. Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Bali khususnya umat Hindu, untuk menyikapi situasi belakangan ini dengan bijak.

“Mari seluruh masyarakat Bali untuk tidak mudah terprovokasi, terpancing oleh isu-isu yang belum tentu benar. Kita menyikapi situasi ini dengan penuh kecerdasan penuh dengan wiweka sehingga tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang anarkis dan tidak mudah untuk terpancing melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum,” kata Ketua PHDI, Sabtu (10/10).

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. yang saat ini juga menjabat sebagai Rektor IHDN Denpasar menjelaskan, jika ada ketidakpuasan dengan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja agar melakukan penolakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara ini.

Menurutnya, apabila melaksanakan unjuk rasa menyalurkan aspirasi dengan menyimpang dari nilai-nilai demokrasi, melakukan perbuatan anarkis dan melawan pemerintah, itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Bahkan hal ini bertentangan dengan nafas untuk membangun Indonesia dan Bali pada khususnya agar lebih maju, tentram, aman dan damai.

“Mari bersama-sama kita jaga Bali, jaga Indonesia, sehingga cepat pulih dari pandemi Covid-19 ini dan kita bisa hidup bersama-sama, lebih tentram, lebih damai dan ingat mari kita laksanakan ajaran agama sehingga kita tidak menyikapi isu yang hoax dengan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan melanggar ajaran agama,” tutup Sudiana.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menggelar konferensi pers terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi tampil untuk menangkal hoax yang bermunculan terkait UU sapu jagat tersebut.

Jokowi menilai aksi demo yang terjadi belakangan ini lantaran banyaknya informasi hoax yang beredar di masyarakat. Dia meyakini UU tersebut tidak akan membebani masyarakat dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Saya melihat adanya unjuk rasa, penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial,” ucapnya.

Demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Bali terjadi di depan kantor DPRD Provinsi Bali dan di depan kampus Unud, Sudirman, Denpasar, Kamis (8/10). Aksi demo yang diikuti ribuan mahasiswa dan buruh itu sempat memancing terjadinya kericuhan.

Tidak ada petugas yang terluka dan tak ada penangkapan kepada mahasiswa. Polisi menangani aksi demo tersebut secara humanis dan sudah sesuai dengan SOP (Standard Operational Procedure) yang berlaku. Namun pengunjuk rasa juga diharapkan tidak melakukan perbuatan yang melanggar dan merugikan masyarakat lain dalam proses menyampaikan pendapat dimuka umum.(bgn008)20101007

Nasional, Baliglobalnews

Meski Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dua juta buruh akan tetap memulai aksi mogok nasional pada Selasa (6/10) sampai dengan 8 Oktober 2020.

Menurut keterangan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang diterima di Jakarta pada Senin malam, 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dari berbagai sektor industri akan melakukan aksi mogok nasional itu.

“Mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan,” kata Said.

Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan dilakukan para adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Sekitar dua juta buruh akan mengikuti aksi tersebut dari yang sebelumnya direncanakan lima juta orang. Beberapa pekerja yang akan mengikuti aksi tersebut datang dari berbagai sektor seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan.

Menurut Said, sebaran wilayah dua juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain di Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.

Berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan.

Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.

Provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat.

Ia mengatakan dalam aksi mogok nasional itu buruh akan menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka meminta agar tetap ada UMK tanpa syarat dan tidak menghilangkan UMSK, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup serta tidak boleh ada outsourcing seumur hidup.

Tidak hanya itu para buruh menyerukan agar waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.

“Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No. 13 Tahun 2003,” tegasnya. (bgn123)20100609