Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar secara resmi menandatangani Rencana Kerja Sinergi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemkot Denpasar dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali. Penandatanganan yang merupakan tindak lanjut MoU tersebut dilaksanakan Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, disaksikan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (31/5).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, memberikan apresiasi atas gerak cepat Pemkot Denpasar dalam menyusun rencana kerja sehingga secara berkelanjutan pelayanan publik di Kota Denpasar terus dioptimalkan.

“Penandatanganan ini merupakan wujud sinergi sekaligus komitmen Pemkot Denpasar dalam mendukung terciptanya optimalisasi pelayanan publik di Kota Denpasar,” katanya.

Dia menyebutkan dengan adanya rencana kerja itu, secara berkelanjutan Ombudsman dapat melaksanakan pengawasan. Sehingga pelayanan publik di Kota Denpasar dapat terus dioptimalkan.

“Kami memberikan apresiasi sekaligus terimakasih atas penandatanganan rencana kerja ini, dengan demikian ini dapat menjadi sinergi dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Sementara, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin. Dimana, dengan pendampingan ini diharapkan mampu secara berkelanjutan meningkatkan pelayanan publik yang berkemanfaatan bagi masyarakat.

“Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar mengucapkan terima kasih atas pendampingan serta bimbingan yang diberikan Ombudsman RI Perwakilan Bali, dengan sinergi berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang optimal dan berkemanfaatan bagi masyarakat,” ujarnya. (bgn003)22053113

Tabanan, Baliglobalnews

Sekda I Gede Susila mewakili Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menandatangani rencana kerja antara Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dengan Pemkab Tabanan di Ruang Rapat lantai 3 Kantor Bupati Tabanan, Kamis (12/5).

Sekda Susila didampingi oleh para asisten Setda serta para kepala OPD terkait di lingkungan Setda, menyambut kedatangan kembali, Kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab beserta jajarannya.

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan Visi Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani, Nota kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan, tentang sinergi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemkab Tabanan telah ditandatangani. Hal tersebut dijabarkan secara lebih mendetail melalui rencana kerja.

Sinergitas rencana kerja terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Tabanan dilaksanakan melalui beberapa program dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga menjadi jelas pada tugas masing-masing pihak demi hasil yang ingin dicapai.

Dengan adanya penandatanganan rencana kerja tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkab Tabanan melalui penerapan standar pelayanan publik yang didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan perbaikan pelayanan publik secara terus menerus.

Sekda Susila berpesan kepada para kepala perangkat daerah yang turut serta hadir dalam acara penandatanganan tersebut agar melaksanakan rencana kerja itu dengan sebaik-baiknya. “Kepada Bapak Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, kami mohon pendampingan dan kerjasamanya demi peningkatan kualitas pelayanan publik di kabupaten Tabanan,” katanya.

Rencana kerja berlanjut, yang telah dilakukan setiap tahun ini juga mendapat respon positif dari Umar Alkhatab selaku perwakilan Ombudsman RI. “Sesuai dengan Visi Tabanan, menuju Aman, Unggul dan Madani, terutama Madani yang berarti manusia yang beradab, rasanya sudah sangat tepat. Orang-orang yang tinggal di kota disebut sebagai orang yang madani, sebab merupakan parameter kemajuan dan peradaban maka cukup merepresentasikan pemerintahan Tabanan yang berperadaban,” katanya.

Pihaknya menyampaikan lebih lanjut, bahwa karakteristik orang-orang yang berkemajuan atau madani, tentu saja memiliki sifat melayani. “Saya sangat mengapresiasi penggunaan kata madani untuk Visi Tabanan Era Baru. Kita cerminkan sifat madani dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terutama sekarang sudah dimudahkan dengan kemajuan elektronik digital, semoga visi madani nantinya bisa terinteralisasi dalam melayani publik,” katanya.

Dengan adanya penandatanganan ini, sebagai kelanjutan dari MOU, diharapkan peran serta Ombudsman dalam bersinergi dengan Pemkab Tabanan bisa semakin intim dan dekat, sebagaimana teman dan sahabat para birokrat dan para pengambil keputusan. Nantinya agar dapat benar-benar mengambil keputusan dengan cara yang madani.

“Ombudsman akan terus memberikan dorongan, bimbingan dan asistensi agar supaya pelayanan publik semakin bagus dan berkembang di masa-masa yang akan datang. Tabanan merupakan pemerintahan yang cukup progresif dalam mencermati perubahan-perubahan di dalam sektor pelayanan, dan menjadi salah satu kabupaten yang kita lihat punya kemajuan dalam merespon apa yang menjadi harapan ombudsman. Semoga Kerjasama semakin bagus sehingga mampu menghasilkan perubahan yang kita harapkan bersama, pelayanan publik yang aman unggul dan madani,” tandasnya. (bgn003)22051223