Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Bali dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas pelayanan publik dinilai menjadi kunci menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima jajaran Ombudsman RI dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, pada Kamis (23/7/2026).

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona selaku pimpinan rombongan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan Pemerintah Provinsi Bali. Menurut dia, sinergi yang telah terjalin diharapkan semakin solid sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Dia juga menepis anggapan bahwa penerimaan hibah dari pemerintah daerah dapat memengaruhi independensi Ombudsman. Menurut dia, integritas sebuah lembaga tidak diukur dari ada atau tidaknya hibah yang diterima, melainkan dari kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. “Hibah merupakan bentuk kerja sama dan saling mendukung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Hal itu tidak mengurangi integritas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan,” katanya sembari menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemberian hibah lahan untuk pembangunan kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali.

Dia juga menyampaikan kondisi Bali hingga saat ini relatif kondusif. Ombudsman juga terus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat bukanlah tanggung jawab satu lembaga semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh instansi pemerintah.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Bali sangat terbantu dengan keberadaan Ombudsman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. Keberhasilan menghadirkan pelayanan yang berkualitas memang akan memberikan citra positif bagi pemerintah daerah, namun peran utama dalam pengawasan tetap berada di tangan Ombudsman sehingga keberadaannya harus terus diperkuat. “Pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ombudsman membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik. Karena itu harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh instansi vertikal pemerintah pusat yang berada di Bali pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Bali siap memberikan dukungan, termasuk kepada instansi pusat yang baru berdiri. “Pemda merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, sepanjang untuk kepentingan pelayanan masyarakat, tentu harus saling mendukung,” katanya.

Gubernur turut menyinggung kebijakan penggunaan pakaian adat Bali setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan. Menurut dia, kebijakan tersebut bukan sekadar simbol pelestarian budaya, tetapi juga menjadi strategi nyata memperkuat identitas Bali sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Penggunaan pakaian adat secara rutin dinilai mampu meningkatkan permintaan terhadap produk-produk lokal, mulai dari kain tenun, jarit, hingga hasil karya para perajin dan pelaku UMKM. Dengan demikian, pelestarian budaya berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kerakyatan.

Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Provinsi Bali dan Ombudsman RI, dia mengharapkan kualitas pelayanan publik di Pulau Dewata terus meningkat sehingga masyarakat memperoleh layanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (*/bgn003)26072402

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan piagam penghargaan kepada Dinas Sosial Kabupaten Badung yang berhasil meraih nilai tertinggi dalam penilaian unit layanan, yaitu 89,59. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas tersebut diterima Kadis Sosial I Gde Eka Sudarwitha di Puspem Badung pada Selasa (14/7/2026). Turut mendampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Badung I Wayan Wijana bersama Kabag Organisasi Putu Agus Ari Brata.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai tindak lanjut atas surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor R/125/PC.05/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Penyampaian Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025. Dalam surat tersebut, Ombudsman RI menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung memperoleh Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi, sekaligus memberikan apresiasi kepada unit pelayanan publik yang mencapai nilai kualitas pelayanan antara 78,00-100.

Menurut Bupati Adi Arnawa, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang profesional, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Badung dinilai mampu menunjukkan kinerja pelayanan yang unggul pada berbagai dimensi penilaian, meliputi input, proses, output, pengelolaan pengaduan, serta kepercayaan masyarakat.

Bupati Badung berharap seluruh perangkat daerah terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat budaya kerja yang berintegritas, serta menjadikan hasil penilaian Ombudsman RI sebagai motivasi untuk menghadirkan pelayanan yang semakin prima, cepat, mudah, dan bebas dari praktik maladministrasi. “Prestasi ini kami harapkan menjadi inspirasi bagi seluruh unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan publik,” katanya. (*/bgn003)26071504

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widianti di Gedung Wiswa Sabha Pratama, Denpasar, pada Rabu (25/2/2026). Penilaian ini merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan kualitas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekda Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ombudsman RI yang selama ini menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dia menegaskan bahwa penilaian tersebut merupakan instrumen penting untuk mendorong seluruh perangkat daerah agar semakin patuh terhadap standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Selain memberikan penilaian, Ombudsman RI juga mengeluarkan opini sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan, dengan pendekatan yang mendekati mekanisme yang digunakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sekda juga mengapresiasi langkah Ombudsman RI yang telah melakukan penilaian hingga ke tingkat UPTD, serta berharap ke depan cakupan penilaian dapat diperluas ke lebih banyak unit pelayanan lainnya.

Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widianti menyampaikan terima kasih atas komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menjelaskan bahwa opini tahun 2025 merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dia menyampaikan pada tahun ini Ombudsman RI mulai berfokus pada penilaian maladministrasi yang menilai kualitas layanan serta tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik. Penilaian tersebut menghasilkan nilai pengawasan yang menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pelayanan.

Secara nasional, kata dia, pada tahun 2025 Ombudsman RI melakukan penilaian terhadap 310 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Di Provinsi Bali, penilaian mencakup Pemerintah Provinsi Bali serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota, termasuk Denpasar, Badung, dan Karangasem. Penilaian ini menitikberatkan pada pemenuhan 14 komponen standar pelayanan publik yang menjadi indikator utama dalam menentukan kualitas pelayanan dan tingkat kepatuhan.

Dia mengharapkan hasil penilaian dan opini Ombudsman RI ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Opini tersebut juga diserahkan kepada sejumlah unit layanan, di antaranya RSBM, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), serta Panti Sosial Asuhan Anak Udyana Wiguna, sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Bali. (*/bgn003)26022601

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam memperingati HUT ke-22, Ombudsman RI Perwakilan Bali menyelenggarakan kegiatan penanaman pohon dan Gowes Napak Tilas, pads Minggu (20/3). Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali.

Peringatan HUT Ombudsman RI yang jatuh pada tanggal 10 Maret 2022  diisi dengan berbagai kegiatan. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati bersama Wali Kota Jaya Negara dan Sekda Alit Wiradana melaksanakan penanaman pohon dan Gowes bertajuk Napak Tilas bersama mengelilingi kawasan Kota Denpasar.

Wali Kota Jaya Negara yang didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Dewa Gede Rai mengucapkan selamat HUT ke-22 Ombudsman RI. Dalam peringatan HUT tahun ini, Ombudsman RI perwakilan Bali diharapkan dapat terus bekerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

“Meningkatkan silaturhami dalam peringatan Hut tahun ini diisi dengan penanaman pohon hingga Gowes Napak Tilas  bersama sembari mengunjungi satu per satau lokasi kantor Ombudsman RI yang sebelumnya sempat ditempati hingga kantor saat ini menempati lokasi baru di Jl. Melati Denpasar,” ujar Jaya Negara.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, menyampaikan peringatan Hut Ombudsman RI tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan. Dari kegiatan donor darah, penanaman pohon dan juga gowes  bersama. “HUT Ombudsman RI diperingati setiap tanggal 10 Maret, dan Ombudsman RI Perwakilan Bali melaksanakan dengan kegiatan dengan  sederhana  karena masih dalam masa pandemi seperti donor darah, bersih lingkungan dan juga nantinya akan diisi dengan penyerahan hibah Kantor Ombudsman RI oleh Gubernur Bali Wayan Koster kepada Ombudsman,” ujarnya. (bgn003)22032012

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, menerima penyerahan hasil penilaian Kepatuhan Pemerintah Daerah Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (27/1). 

Umar Ibnu Alkhatab mengatakan penilaian kepatuhan mengacu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai lembaga negara pengawasan pelayanan publik, Ombudsman mengadakan survei penilaian kepatuhan di lingkungan Pemprov Bali dan sembilan Pemda di Bali pada Juli 2021 dan Agustus 2021.

“Adapun batasan penilaian kepatuhan menyangkut administrasi dan jasa di sektor perizinan, administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Terdapat 10 variabel penilaian, di antaranya standar pelayanan, maklumat layanan, pengelolaan pengaduan, pelayanan terpadu, serta sarana dan prasarana fasilitas,” ujarnya.

Hasil survei kepatuhan Pemkot Denpasar, untuk pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan mendapatkan predikat kepatuhan tinggi dengan standar pelayanan yang tinggi. Pembobotan atas indikator ditentukan berdasarkan media elektronik dan media non elektronik dengan batasan penilaian secara elektronik pada produk layanan yang terpampang pada laman resmi penyelenggara layanan terkait.

Namun demikian, untuk bidang pendidikan masih harus ditingkatkan terutama dalam hal standar pelayanan dan maklumat layanan serta pelayanan terpadu.

Jaya Negara mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ombudsman RI, karena Ombudsman sudah mendampingi dan turut mengawal kinerja aparatur pemerintah daerah. Penilaian standar pelayanan publik kepada Pemkot Denpasar, menurut Jaya Negara, penilaian ini mencerminkan pelayanan publik di jajaran Pemkot Denpasar dinilai sudah efektif, transparan, berkualitas dan harus terus ditingkatkan.

“Untuk itu dirinya berkomitmen menjaga penilaian baik dari Ombudsman untuk perijinan dan administrasi kependudukan dan tetap bekerja sama dengan Ombudsman dalam mengupayakan pelayanan publik semakin berkualitas. Untuk bidang pendidikan akan terus kami tingkatkan dan evaluasi,” ujarnya. (bgn003)22012711

Tabanan, Baliglobalnews

Kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, mendapat apresiasi dan penghargaan berupa Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI Perwakilan Daerah Bali.

Predikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Daerah Bali, Umar Ibnu Alkhatab kepada Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, dalam acara Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2021. Kegiatan tersebut digelar di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, JI. Melati Nomor 14, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Selasa (11/1) pagi.

Umar Ibnu Alkhatab mengatakan untuk memberikan standar kepatuhan ini Ombudsman mengambil beberapa kategori penilaian, seperti : pada sektor perijinan, kependudukan, kesehatan dan pendidikan. Dari Sembilan Kabupaten/Kota di Bali hanya tiga yang mendapatkan peredikat kepatuhan tinggi, diantaranya Kabupaten Tabanan, Klungkung dan Badung.

Dia berharap ke depan semua kabupaten/kota di Bali meningkatkan pelayanan publiknya, sehingga mendapatkan predikat kepatuhan tinggi atau predikat zona hijau dari Ombudsman RI. Dia juga berharap tahun 2022 ini, penerima predikat iepatuhan tinggi ini dapat menjaga komitmennya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel dan transparan.

Bupati Sanjaya sangat bersyukur telah mendapatkan predikat kepatuhan tinggi ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI, karena telah mendampingi Pemkab Tabanan dalam melakukan optimalisasi di bidang perijinan, kependudukan, kesehatan dan pendidikan. Kedepan diharapkan cakupan itu diperluas hingga menyeluruh di kabupaten Tabanan.

“Saya sangat menyadari bahwa pelayanan publik adalah bukti nyata kehadiran Negara di tengah masyarakat. Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik, sebaliknya pelayanan yang buruk akan meninggalkan persepsi yang buruk pula,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengungkapkan sangat berkomitmen terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Terlebih dalam mewujudkan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani yang salah satu kriterianya adalah pelayanan publik yang berkualitas.

“Guna meningkatkan kualitas tersebut, saya berharap Ombudsman RI tetap memberikan pendampingan kepada Pemkab Tabanan. Kerjasama yang sudah terjalin selama ini antara Ombudsman RI Perwakilan Daerah Bali dengan Pemkab Tabanan, saya harap tetap berlanjut di masa yang akan datang,” katanya. (bgn003)22011107