Jakarta, Baliglobalnews

Pemprov Bali berhasil menduduki peringkat ke-3 Kategori Tingkat Pemerintah Provinsi dari Ombudsman RI. Penghargaan diterima oleh Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada mewakili Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta pada Kamis (14/12/2023).

Pemprov Bali meraih predikat ketiga untuk kategori tingkat provinsi dengan nilai capaian 94,46 berada pada zona hijau. Dengan perolehan nilai tersebut, Bali pun masuk kategori A dengan opini kualitas ketiga tertinggi dari 38 provinsi.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengatakan meningkatnya jumlah kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang masuk ke dalam zona hijau dapat diartikan bahwa pemenuhan standar layanan, kompetensi penyelenggara dan pengelolaan pengaduan tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022.

“Tentunya, kenaikan ini tidak terlepas dari komitmen dari para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta keaktifan Ombudsman pusat maupun perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggara layanan,” ujarnya.

Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung.

Acara pada hari itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD. Dalam sambutannya, Mahfud MD mengatakan dengan adanya Ombudsman diharapkan agar seluruh penyelenggara layanan publik dapat mengimplementasikan dan memahami standar pelayanan publik yang ada, dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Ombudsman harus dengan terus menerus mengembangkan inovasi pelayanan dan memutakhirkan penilaian yang mengacu pada perkembangan global guna menuju efisiensi dan efektivitas,” tegasnya.

Tahun 2023 Ombudsman menilai 25 kementrian, 4 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. Terdapat peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi di 2023 dibandingkan dengan 2022. Total jumlah entitas yang disurvei pada 2023 sebanyak 586, dari jumlah tersebut yang masuk zona hijau 414 (70,70%), zona kuning 133 (22,66%), dan zona merah 39 (6,64%). Sedangkan tahun 2022, jumlah entitas 586, jumlah yang masuk zona hijau sebanyak 272 (46,42%), zona kuning sebanyak 250 (42,66%), zona merah sebanyak 64 (10,92%). (bgn003)23122401

Tabanan, Baliglobalnews 

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, kembali menerima penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 dari Ombudsman RI di Hotel Aryaduta Jakarta Kamis (14/12/2023). Penganugerahan dipimpin oleh Menkopolhukam, Mahfud MD.

Ketua Ombudsman RI menerangkan penilaian publik ini diselenggarakan sejak tahun 2015 dan tahun ini masuk dalam tahun ke-8. Di mana, Kabupaten Tabanan telah sukses masuk dalam zona hijau selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2021 lalu. 

Mahfud MD mengatakan dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, negara membentuk Ombudsman RI untuk mewakili masyarakat berinteraksi dengan penyelenggara pelayanan publik. Salah satu tolak ukur kualitas pelayanan publik adalah penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI. Penilaian kepatuhan merupakan prasyarat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan kepada 25 Kementerian, 14 Lembaga dan 547 Pemerintah Daerah. “Saya mengucapkan selamat kepada ORI yang telah menyelesaikan penilaian ini. Keberhasilan pelayanan publik tidak dapat dicapai hanya oleh instansi tertentu, tetapi perlu kolaborasi antar instansi, pemerintah sebagai penyelenggara layanan wajib memberikan pelayanan yang lebih berkualitas,” jelasnya.

Ke depannya, dia berharap kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas dan mengimplementasikan serta tetap mengacu kepada standar pelayanan publik, juga terus berinovasi. Hal ini guna meningkatkan kualitas pelayanan dengan terus mengembangkan inovasi pelayanan dan memutakhirkan pelayanan yang memacu pada perkembangan global menuju efisiensi dan efektifitas serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat.

Sementara Bupati Sanjaya menyatakan patut berbangga berkat dukungan masyarakat Tabanan mengantarkan raihan Opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI secara berturut-turut. “Jadi, penghargaan ini patut kita syukuri karena apa yang kami lakukan di Pemerintah Kabupaten Tabanan, khususnya terkait OPD-OPD yang menjadi pelayanan publik. Ternyata kami di Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Tabanan maupun yang lainnya,” katanya.

Sanjaya menyampaikan OPD/unit kerja yang menjadi lokus penilaian Ombudsman RI tahun 2023 di Kabupaten Tabanan antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Sosial P3A, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Puskesmas Tabanan. “Jadi terima kasih kepada semua pihak yang selama ini mendukung kita di Pemerintah Kabupaten Tabanan,” ujar Sanjaya.

Apalagi, kata dia, tahun depan akan memiliki gedung MPP (mall pelayanan perijinan) yang betul-betul nanti untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Dia menyatakan penganugerahan tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah dan berkat dukungan penuh dari masyarakat Tabanan. Sehingga, kembali berhasil masuk dalam TOP 10 Nasional dengan nilai 96,62 Opini Kualitas Tertinggi. Nilai ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 dengan nilai 93,23. Penghargaan serupa juga dianugerahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali dengan total nilai 96,46.

Acara juga dihadiri oleh beberapa menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah se-Indonesia yang berlangsung secara hybrid. (bgn003)23121501

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan nasional dari Ombudsman Republik Indonesia terkait kepatuhan pada standar pelayanan publik. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih kepada Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Mokhammad Najih mengatakan penghargaan tersebut diberikan oleh Ombudsman melalui empat dimensi penilaian, meliputi dimensi input, proses, output dan dimensi pengaduan. Dimana, Pemkot Denpasar meraih Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan Kualitas Tertinggi terhadap Pelayanan Publik tahun 2023. “Melalui empat dimensi penilaian secara komprehensif melahirkan kategori penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang diperoleh,” ujarnya.

Kategori penilaiannya yakni 0-53,99 untuk kategori (merah) dengan kepatuhan terendah dan rendah, 54- 77,99 (kuning) tingkat kepatuhan sedang dan 78-87,99 untuk tingkat kepatuhan tinggi serta 88-100 untuk kepatuhan tertinggi dengan kategori (hijau).

Pihaknya menyampaikan terkait Standar Kepatuhan Pelayanan Publik, Pemkot Denpasar menduduki peringkat kedua Nasional dengan nilai rata rata 97,99 berbeda nol sekian point dari peringkat pertama. Bahkan capaian tersebut menjadi kategori Kualitas tertinggi dari seluruh kota di Indonesia. Penilaian diikuti 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 kabupaten yang menyelenggarakan produk administratif.

Wakil Walikota Arya Wibawa menyampaikan prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras bersama seluruh perangkat daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Ke depan, kata dia, sesuai dengan Visi Kota Denpasar yakni Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju maka diperlukan peningkatan pelayanan publik melalui langkah-langkah kreatif dan inovatif berupa pelayanan berbasis digitalisasi atau elektronik.

“Digitalisasi dalam pelayanan publik dapat menciptakan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Dua hal ini dibutuhkan untuk mewujudkan Denpasar Maju,” ujarnya. (bgn003)23121409

Denpasar, Baliglobalnews

Ombudsman RI yang diwakili Robert Na Endi Jaweng mengunjungi Pemerintah Kota Denpasar. Kehadirannya di Mal Pelayanan Publik dan Kantor Walikota Denpasar pada Jumat (5/5/2023) dan diterima Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana dan Asisten Administrasi Pemerintahan, I Made Toya.

Kehadiran Ombudsman RI, menurut Robert Na Endi Jaweng, untuk mencari informasi dan mendapatkan penjelasan berkaitan dengan pelayanan  Kota Denpasar dari kemudahan perijinan dan pelayanan kesehatan dalam hal ini BPJS.

Berdasarkan hasil pantauan Robert Na Endi Jaweng menyampaikan sebagai salah satu kota yang mendapatkan penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan Kualitas Tertinggi terhadap Pelayanan Publik Tahun 2022 sudah menjalankan pelayanan publik dengan berbasis digital yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

“Mal pelayanan publik yang dimiliki Kota Denpasar sudah sangat lengkap dan dapat memberikan kesan one stop service dimana pelayanan berbagai jenis perijinan dapat diurus dalam satu pintu dengan memegang prinsip transparansi baik dalam hal mekanisme, persyaratan, waktu dan biaya,” katanya

Sementara Sekda Alit Wiradana menyampaikan Kota Denpasar akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2022 kota Denpasar telah mendapatkan 2 penghargaan nasional dari Ombudsman RI dan menduduki menduduki peringkat kelima dengan nilai rata rata 93,27 kategori Kualitas Tertinggi dari seluruh kota di Indonesia

“Tahun ini kami akan tingkatkan kembali kualitas pelayan publik di Denpasar. Harapannya dapat menjadi kota terbaik nasional untuk pelayanan publik. Pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi fokus utama kami,” katanya.

Dia menyebutkan langkah yang telah dilakukan adalah bekerjasama dengan BPJS Kota Denpasar untuk mewujudkan capaian UHC 100%. Hal ini tentu memberikan perlindungan Jaminan Kesehatan kepada seluruh masyarakat di Kota Denpasar. (bgn003)23050507