Singasana, Baliglobalnews

Proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan kini memasuki fase krusial. Tahap presentasi makalah dan wawancara yang berlangsung mulai pada Selasa (7/4/2026) menjadi penentu lahirnya pejabat publik yang diharapkan mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Seleksi yang digelar di Graha Yadnya Jayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan, berlangsung di bawah pengawasan langsung Ombudsman RI Perwakilan Bali. Kehadiran lembaga pengawas ini memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Tahapan wawancara dan presentasi makalah dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni Selasa (7/4) dan Kamis (9/4/2026), dengan masing-masing diikuti 10 peserta. Sebelumnya, seluruh peserta telah mengikuti tahapan penulisan makalah sebagai dasar penilaian awal.

Ketua Panitia Seleksi I Gede Susila mengatakan tahap ini merupakan pendalaman terhadap gagasan yang telah dituangkan peserta dalam makalah. “Hari ini dilakukan penilaian makalah sekaligus wawancara untuk penajaman substansi yang disusun peserta,” ujarnya.

Dalam proses ini, kata dia, setiap peserta diberikan waktu 30 menit, terdiri dari 10 menit pemaparan dan 20 menit sesi pendalaman oleh tim penguji. Tim panitia seleksi melibatkan unsur pemerintah dan akademisi, termasuk perwakilan BKPSDM Provinsi Bali, akademisi Universitas Udayana, serta Kepala Brida Tabanan.

Seluruh nilai peserta akan diakumulasi dari berbagai tahapan, mulai dari kompetensi, hasil asesmen, makalah, hingga wawancara. Hasil akhir inilah yang nantinya menentukan kandidat terbaik untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemkab Tabanan.

Terkait pengumuman hasil seleksi, lanjutnya, direncanakan pada 9 April. Namun, jadwal tersebut masih bergantung pada hasil asesmen dari tingkat provinsi. “Jika penilaian asesmen mundur, maka pengumuman juga akan menyesuaikan,” katanya.

Menariknya, seleksi ini juga menarik minat peserta dari luar daerah. Salah satunya adalah Wendhy Wijayanto, pejabat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Dengan pengalaman 18 tahun di tingkat pusat, dia mencoba peruntungan untuk posisi Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja. Dia mengaku tertarik berkontribusi di daerah, karena melihat potensi besar yang dimiliki Tabanan, khususnya di sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata berbasis alam. “Tidak harus selalu di pusat, daerah juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan,” ujarnya.

Dalam gagasannya, Wendhy menekankan pentingnya penguatan koperasi desa melalui integrasi program pusat dan daerah. Menurut dia, optimalisasi koperasi dapat menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. “Jumlah koperasi di Tabanan cukup banyak, tetapi belum optimal. Perlu inovasi agar bisa hidup dan mendukung ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Seleksi JPT Pratama ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pejabat berkualitas, tetapi juga mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Tabanan. (*/bgn003)26040710

Buleleng, Baliglobalnews

Sebanyak 2 (dua) orang perwakilan ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provensi Bali datang ke Polres Buleleng diantaranya Asisten Muda Ni Nyoman Sri Wdhi Yanti dan Asisten Pratama Dani Marsa Ariaputri, diterima langsung Kapolres Buleleng AKBP Andriann P, S.I.K., S.H., M.Si., dan Pejabat Utama Polres Buleleng di ruang command center Polres Buleleng. Maksud dan tujuan kedatangan tim ombudsman untuk menyampaikan hasil penilaian pelayanan publik yang dilakukan Polres Buleleng.

Penilaian yang dilakukan ombudsman adalah terhadap pelayanan publik yang dilakukan Polres Bueleng terhadap 5 produk layanan, diantaranya pelayanan penerbitan SKCK, pembuatan SIM A & C, pembuatan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi dan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang, yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan.

Dari hasil penilaian yang dilakukan ombudsman terhadap 5 (lima) produk pelayanan publik Polres Buleleng sudah dalam zona hijau dengan nilai 81-100 dan untuk Polres Buleleng mendapatkan hasil nilai 85,14, ucap Ni Nyoman Sri Wdhi Yanti.

Metode penilaian yang dilakukan Ombudsman dengan metode langsung ketempat-tempat pelayanan publik tanpa pemberitahuan kepada petugas pelayan maupun kepada unit pelayanan publik yang membidangi, sehingga dapat dilihat langsung cara pelayanan publik yang dilaksanakan yang tidak pernah keluar dari dasar-dasar pelaksanaan pelayanan publik, hal ini disampaikan oleh tim Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provensi Bali Ni Nyoman Sri Wdhi Yanti kepada Kapolres Buleleng di ruang command center Polres Buleleng pada hari hari Rabo (2/2/2022) pukul 13.30 wita.

“meskipun Polres Buleleng berdasarkan penilaian Ombudsman RI Perwakilan Provensi Bali mendapatkan kriteria Zona Hijau, ombudsman hanya dapat memberikan raport saja tanpa memberikan sertifikat karena kalau sertifikat hanya dikeluarkan berdasarkan penilaian Polri secara keseluruhan”, ucap Ni Nyoman Sri Wdhi Yanti.

Disisi lain Kapolres Buleleng menyampaikan ucapan terimakasih atas penilaian yang telah diberikan dan segala kekurangan yang masih ada kedepannya akan dilakukan perbaikan, ucap Kapolres.

” dengan pemberian raport penilaian Zona hijau terhadap pelaksanaan pelayanan publik Polres Buleleng menunjukkan adanya pengakuan yang positif terkait pelaksanaan pelayanan publik yang telah dilaksanakan”, tambahnya.
“ Untuk dapat melihat pelayanan Publik, Polres Buleleng juga telah membuat link Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga dapat dilihat capaian kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan setiap harinya, selain itu juga Polres Buleleng juga menyediakan aplikasi pengaduan masyarakat yang dapat disampaikan langsung terhadap pelayanan yang merugikan masyarakat”, tegasnya.(bgn)22020215

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, mewakili Pemerintah Kabupaten Badung menerima langsung sertifikat kepatuhan tinggi serangkaian acara Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik di tahun 2021 bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali, Selasa (11/1). Sertifikat diserahkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab.

Sekda Adi Arnawa mengatakan atas nama Kabupaten Badung, pihaknya memberikan apresiasi sebesar-besarnya dan rasa bangga kepada Ombudsman RI Perwakilan Bali. Sertifikat kepatuhan tinggi ini menjadi suatu pedoman terhadap Badung terutama dalam rangka mengidentifikasi terhadap beberapa standar pelayanan yang masih kurang dan belum maksimal dan itu sudah kewajiban sebagai pelayan masyarakat.

Sekda Adi Arnawa menyatakan tidak segan dan malu untuk selalu berkoordinasi dengan Ombudsman RI perwakilan Bali dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Kabupaten Badung. Tantangan ke depan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, Pemkab Badung akan mendorong setiap pelayanan di Badung berbasis teknologi informasi.  Dengan teknologi informasi ini setidaknya akselerasi pelayanan publik akan ada dan transparansi juga akan ada, dan inilah tantangan buat semuanya yang harus dilakukan secepatnya.

“Kita tidak hanya mengejar indikator hijau saja tetapi bagaimana ada sustainable berkelanjutan daripada pelayanan publik yang ada di Kabupaten Badung. Kita juga akan mendorong seoptimal mungkin memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat kami. Oleh karena itu, dengan keterbatasan SDM tentu kami akan siasati dengan pemanfaatan teknologi, sehingga dengan keterbatasan kita mengawasi dan dibantu dengan pemanfaatan dan pengaplikasian teknologi yang baik tentu kita bisa secara update melihat perkembangan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Badung,” katanya.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, mengatakan tujuan penyerahan sertifikat tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada unit pelayanan publik.

Dia mengatakan sudah melakukan penilaian terhadap seluruh kabupaten/kota di Bali, termasuk Provinsi Bali. Hanya yang mendapat indikator hijau terdapat 3 kabupaten saja yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Klungkung. Yang lainnya masih di indikator kuning, artinya belum optimal.

Ombudsman, kata dia, mengambil penilaian di 4 kategori yaitu perizinan ekonomi dan non-ekonomi, Administrasi Kependudukan, pendidikan dan kesehatan. “Ke depannya kami akan memperluas cakupan penilaian. Terima kasih banyak kepada para Bupati atau yang mewakili atas membantu menciptakan pelayanan publik yang baik di daerah ini,” ujarnya.

Turut hadir Kabag Organisasi I Wayan Putra Yadnya, Kabag Prokompin Badung Made Suardita serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Badung. (bgn003)22011111

Denpasar, Baliglobalnews

Guna mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan wilayah Kejaksaan Negeri Denpasar, maka dilakukan Penandatangan Komitmen Bersama Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang berlangsung di Gedung 2 Lumintang, Denpasar, Senin (10 Mei 2021).

Pencanangan Zona Integritas kali ini diikuti oleh seluruh Forkopimda, Kepala Ombudsman, dan Majelis Adat Kota Denpasar.

PLT Kejati Bali, Hutama Wisnu,SH.,MH mengatakan, pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di jajaran Kejaksaan RI, bermuara pada institusi Kejaksaan yang “public trust”.

“Penandatanganan komitmen bersama ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Satuan Kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas,” ucap Hutama Wisnu.

Selain itu, lanjut Wisnu, ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa Kejaksaan RI harus melaksanakan pembangunan Zona Integritas yaitu:
1. Tingkat kualitas pelayanan publik yang perlu belum dioptimalkan sehingga belum memenuhi harapan masyarakat (publik);
2. Tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja suda bagus menunjukkan hasil yang signifikan namun perlu ditingkatkan terus;
3. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi sudah cukup memadai namun perlu peningkatan sehingga diharapkan masyarakat minim sehingga masyarakat dapat mengakses semua informasi tentang penanganan perkara;
4. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai perlu ditingkatkan.

Hal senada juga dikatakan, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Yuliana Sagala,SH.,MH mengatakan bahwa pencanangan ini sengaja dilakukan di Pemerintah Kota Denpasar guna untuk meminta dukungan dari seluruh elemen atau semua pihak, kuntuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

“Kejaksaan Negeri Denpasar tidak bisa sendiri, melainkan mesti harus didukung oleh seluruh pihak baik Forkopimda maupun stakeholder terkait lainnya, guna dapat terwujud Kejaksaan Negeri Denpasar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik,” ucap Kajari.

Sehingga dengan acara hari ini bisa dibuktikan bahwa Kejaksaan Negeri Denpasar mendapatkan dukungan dari semua pihak.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Walikota Denpasar yang telah memfasilitasi pencanangan Zona Integritas WBK menuju WBBM sehingga bisa ikut disaksikan oleh Plt. Kajati Bali, Forkopimda, Kepala Ombudsman, Majelis Adat Kota Denpasar, dan pihak lain yang terkait dalam pembangunan Zona Integritas di Kota Denpasar,” katanya.

Untuk kita ketahui bersama, Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (bgn008)21051030

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memaparkan visi misi pembangunan Kabupaten Tabanan lima tahun ke depan di Kantor Ombudsman Perwakilan Bali, Rabu, (10/3). Sejumlah program dijabarkan dalam visi misi tersebut. Satu di antaranya program peningkatan kualitas pelayanan publik periode kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2021-2026.

“Visi pembangunan Kabupaten Tabanan 2021-2026 adalah Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani (AUM). Yang mengandung makna membangun dan menjaga kesucian, keharmonisan, keseimbangan alam Bali beserta isinya secara sekala dan niskala,” ujar Bupati Sanjaya pada kegiatan Coffe Morning yang digagas oleh Ombudsman Perwakilan Bali tersebut.

Pada kesempatan itu, Bupati Sanjaya didampingi oleh Sekda I Gede Susila dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan. Dan pemaparan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Oemar Ibnu Alkhatab beserta jajaran. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Bupati/Wakil Bupati Terpilih Pilkada Serentak 2020.

Sanjaya menjelaskan pola pembangunan semesta berencana mengandung makna metoda pembangunan secara menyeluruh dan bertahap. Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani mengandung makna membangun tatanan Kabupaten Tabanan era baru untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman, unggul, madani (AUM).

“Misi Kabupaten Tabanan adalah pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan menjamin hak setiap rakyat melalui jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam bidang kebudayaan) atas, pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, Agama, tradisi, seni, budaya dan pariwisata,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, dalam mewujudkan program pembangunan kedepannya wajib dilakukan melalui Asta Program, yakni ; pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah, membangun data desa presisi, pemantapan reformasi birokrasi, pembangunan rohani dan jasmani yang sehat dan kuat, pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial, pembangunan hukum yang berkeadilan, pembangunan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan industri berbasis potensi lokal.

Dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan prioritas awal dalam kepemimpinannya, yaitu program reformasi birokrasi dan membangun data desa presisi. Hal ini dilaksanakan mengingat sinergitas dalam membangun Tabanan diperlukan pembangunan yang berbasis keberlanjutan mulai dari Desa sampai dengan Pemerintah Kabupaten.

Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Oemar Ibnu Alkhatab, mengucapkan terima kasih kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah atau perwakilan yang hadir saat itu. Dia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pemaparan visi misi yang telah dijabarkan dengan baik dan lugas.

Usai pemaparan visi misi, Bupati Sanjaya didamping Sekda I Gede Susila menandatangani berita acara naskah komitmen antara masing-masing pemimpin daerah dengan Ombudsman. Di akhir acara dilakukan sesi foto bersama di halaman depan Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali. (bgn003)21031212

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, meresmikan Kantor Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Provinsi Bali di Jalan Melati, Nomor 14 Denpasar, Jumat (29/1). Kantor baru tersebut berdiri di atas lahan Pemprov Bali dengan status pinjam pakai.

Gubernur Koster menyampaikan dirinya tak memiliki pretensi apapun terkait bantuan Pemprov kepada ORI Perwakilan Bali. Sebagai mantan anggota DPR RI tiga periode, dirinya menegaskan tak alergi terhadap kritik. Bahkan dia turut membidani lahirnya undang-undang yang mengatur keberadaan Ombudsman.

Gubernur menyatakan keberadaan ORI Perwakilan Bali telah menjadi perhatiannya sejak masa pencalonan sebagai Gubernur Bali. Setelah resmi terpilih sebagai gubernur dan mengelola administrasi pemerintahan, dia makin memahami posisi strategis lembaga yang bertugas sebagai pengawas eksternal pelaksanaan kebijakan publik itu.

Menurut dia, agar fungsi layanan publik berjalan dengan optimal, sangat dibutuhkan penilaian lembaga di luar birokrasi. ”Saya yakin pihak luar bisa melihat dan menilai lebih leluasa, kritis dan objektif,” ucapnya sembari menyebut keberadaan ORI sangat dibutuhkan untuk menciptakan tatanan layanan publik yang lebih baik. Oleh sebab itu, dia akan terus mendukung dukungan tugas-tugas yang diemban lembaga ini.

Menyinggung bantuan Pemprov untuk pembangunan kantor baru untuk ORI Perwakilan Bali, dia menegaskan tak punya pretensi apapun. ”Ini bagian dari tugas kita bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kepentingan kita sama, jadi ada titik temu,” ujarnya.

Dia juga berpesan agar bantuan penyediaan gedung ini tak mempengaruhi kinerja ORI Perwakilan Bali. Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini minta jajaran ORI Perwakilan Bali tetap independen dan objektif dalam melaksanakan tugas. ”Jangan sampai layanan buruk dikatakan baik, yang buruk ya katakan saja buruk. Sebab kita pun bisa belajar dari hal yang buruk,” urainya seraya meminta jajaran OPD Pemprov Bali tak alergi terhadap kritik dan sorotan publik, sepanjang dilihat masih ada sesuatu yang kurang.

Ketua ORI Perwakilan Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab, menyebut bantuan Pemprov sebagai wujud mutual respect antarlembaga. ”Atas dukungan Bapak Gubernur, kami akhirnya bisa menempati kantor yang layak,” cetusnya.

Dengan menempati gedung baru, ORI Perwakilan Bali bertekad untuk meningkatkan kontribusi bagi upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan jauh dari praktik maladministrasi.

Sementara Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Gubernur Bali Wayan Koster beserta jajaran. Dia menyampaikan, dari 34 perwakilan ORI yang tersebar di seluruh provinsi, tercatat baru empat kantor yang berstatus milik sendiri. ”Sementara 11 lainnya dengan status pinjam pakai termasuk yang di Bali. Untuk yang di Bali, selain pinjam pakai lahan, gedungnya juga dibangun oleh Pemprov. Kalau yang provinsi lain, kita rombak sendiri,” katanya seraya berharap dukungan penuh yang ditunjukkan oleh Pemprov Bali bisa diikuti oleh provinsi lain.

Peresmian Gedung ORI Perwakilan Provinsi Bali ditandai penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Gubernur Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty, Ketua ORI Perwakilan Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab dan Sekda Dewa Made Indra. Peresmian Gedung ORI Perwakilan Bali dihadiri pula oleh Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Kepala BI Perwakilan Provinsi Bali Trisno Nugroho, Wakil Ketua DPRD Bali dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov Bali. (bgn003)21012923

Denpasar, Baliglobalnews

Keterbukaan informasi publik merupakan poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, yakni tidak ada lagi ‘sekat’ penghalang masyarakat untuk mengetahui apa saja yang telah diperbuat oleh penyelenggara pelayanan publik, terkait dengan standar operasional.

Menurut Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Al Kathab, di Denpasar, Rabu (23/12/20) selama tahun 2020 substansi laporan Informasi Publik terhadap pelayanan PLN yang masuk ke Ombudsman Bali sebanyak 5 laporan, dengan berbagai dugaan maladministrasi, seperti tidak memberikan pelayanan, dugaan penundaan berlarut, maupun dugaan perlakuan diskriminasi yang bermula dari tidak tersedianya informasi layanan bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam mengakses layanan.

“Pengaduan atau kritikan terhadap kinerja PLN belakangan ini oleh pelanggan semakin berkurang terlebih dengan telah tersedianya Call Center,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah juga mengatur keterbukaan informasi publik menjadi salah satu bagian dalam upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang masuk dalam area perubahan Penataan Tatalaksana. “Penataan Tatalaksana sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja, baik pada level kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga BUMN,” katanya.

Dengan dimplementasikannya keterbukaan informasi publik di tiap penyelenggara pelayanan publik, setidaknya akan berdampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, dengan terbukanya informasi, dapat mengurangi, hingga akhirnya diharapkan dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, karena semua informasi sudah terbuka, sehingga secara internal semua orang mengetahui kondisi organisasi secara utuh. Selanjutnya, diharapkan akan meningkatkan efisiensi, baik dari segi biaya ataupun waktu dalam pelaksanaan semua tugas organisasi, sehingga hasil dari pelaksanaan keterbukan tersebut akan membawa instansi untuk mendorong dan berkontribusi sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance.

Secara eksternal, jika keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat, terjaminnya kepastian layanan publik bagi masyarakat, terwujudnya kemudahan layanan bagi masyarakat, sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat meningkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelayanan publik. “Ombudsman menjembatani komunikasi antara PLN dengan masyarakat, sehingga dengan adanya ruang komunikasi tersebut, publik menjadi paham,” jelasnya.

Pihaknya juga menyampaikan, sebelumnya pihak PLN telah menjelaskan secara langsung terkait banyaknya keluhan masyarakat mengenai tagihan listrik pada musim Pandemi COVID19 ini. Melalui diskusi dengan perwakilan pelanggan ini, PLN mendapat masukan dan mendengar langsung harapan dan keluhan yang disampaikan pelanggan. Kepala Ombudsman RI Bali juga menambahkan pihaknya berharap permasalahan ini tidak terulang. PLN juga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ke depannya.

Sementara itu menurut General Manager PLN UID Bali, Adi Priyanto, dengan masih adanya kritikan terhadap kinerja PLN UID Bali ini, pihak PLN terus meningkatkan pelayanan terhadap konsumen baik dari dalam maupun keluar. “PLN UID Bali memberikan pelayanan terhadap konsumen dengan menyediakan fasilitas maupun layanan yang optimal sehingga membuat masyarakat merasa nyaman,” ujarnya.

Di dalam PLN sendiri telah diperbaharui sistem manajemen untuk mengurangi oknum-oknum yang memanfaatkan nama besar PLN. Terlebih PT PLN (Persero) kini menghadirkan aplikasi New PLN Mobile yang memudahkan pelanggan dalam pembelian token, bayar tagihan listrik, notifikasi jadwal pembayaran tagihan listrik, histori pemakaian, hingga histori pembelian token. “New PLN Mobile merupakan aplikasi one stop service untuk semua kebutuhan pelanggan di sektor kelistrikan,” jelasnya.

New PLN Mobile diwujudkan untuk menjawab tantangan ini sebagai solusi yang terintegrasi. Membuat semua urusan pelanggan menjadi mudah, sepertimembayar tagihan, membeli token, dan mengontrol pemakaiannya. Aplikasi itu juga menawarkan fitur notifikasi lengkap, seperti pemadaman, keluhan laporan, hingga notifikasi tindak lanjut pengaduan.

Pengajuan untuk tambah daya pun makin mudah, begitu pula layanan Baca Meter Mandiri.Melalui aplikasi New PLN Mobile, notifikasi bila ada pemutusan jaringan listrik karena pemeliharaan pun bisa diketahui oleh pelanggan terlebih dahulu.

“Kami harapkan dengan hadirnya New PLN Mobile, bisa memberi pengalaman baru kepada pelanggan, pengalaman yang memudahkan urusan kelistrikan menjadi semakin praktis dan efisien,” tandasnya.(bgn008)20122312