Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan keuangan syariah melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

“Saya berharap kerja sama yang terjalin antara OJK dengan para pihak terkait dapat terus berjalan, tidak hanya selama bulan Ramadan, tapi juga dapat dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, pada Selasa (9/4/2024).

Friderica menyampaikan pengembangan keuangan syariah di Indonesia tidak akan dapat maju jika hanya dijalankan sendiri, sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi dari OJK, Bank Indonesia, DSN MUI, PUJK dan stakeholder agar dapat menjadi gerakan dasar untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi dan Komunikasi OJK Aman Santosa melaporkan sejumlah capaian Gerak Syariah yang dilakukan oleh OJK, termasuk Kantor OJK di daerah serta stakeholders terkait.

Sebelumnya, OJK menggelar acara puncak Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (Gerak Syariah) 2024 yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis (4/4/2024).

Rangkaian Gerak Syariah terdiri dari Kajian dan Obrolan seputar Keuangan Syariah (Kolak) dan Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan (Kurma). Gerak Syariah merupakan kampanye nasional keuangan syariah yang diselenggarakan selama bulan Ramadan yang ditujukan untuk mengakselerasi peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah, serta berbagi kebermanfaatan keuangan syariah melalui penggunaan dana sosial kepada masyarakat.

Aman menjelaskan bahwa terdapat total 1.345 kegiatan yang terdiri dari 742 kegiatan literasi, 265 kegiatan inklusi, dan 338 kegiatan sosial. Lebih lanjut, Aman memaparkan bahwa penyelenggaraan kegiatan telah berhasil menjangkau 3.057.194 peserta edukasi dan mendorong terciptanya inklusi pada 1.175.019 orang di berbagai wilayah Indonesia. Selain kegiatan edukasi dan inklusi, sejumlah dana sekitar Rp7,24 Miliar telah disalurkan pada 93.768 orang yang terlibat dalam kegiatan sosial.

Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menyampaikan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan syariah meningkat dari sembilan persen (tahun 2022) menjadi 39 persen di tahun 2023.

Kegiatan puncak Gerak Syariah Wakil Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI Adiwarman A. Karim yang mengisi kajian islami dengan topik “Semangat Halal Lifestyle untuk Hidup yang Lebih Berkah dan Fitrah”.

Acara kemudian ditutup dengan sesi doa yang dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI Prof. Dr. K.H. Hasanudin, dan buka puasa bersama dengan Forum Komunikasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah serta stakeholders.

Melalui penyelenggaraan Gerak Syariah, OJK berkomitmen mewujudkan masyarakat yang terliterasi dan terinklusi keuangan syariah hingga ke pelosok negeri melalui penguatan sinergi dan kolaborasi bersama dengan PUJK Syariah dan stakeholders terkait.(bgn008)24040805

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan integritas dan kompetensi profesi bidang manajemen risiko, pada industri jasa keuangan (IJK).

“Hal ini penting guna meningkatkan kualitas dan pencegahan risiko pada IJK,” kata Ketua Dewan Audit, Sophia Wattimena, pad acara Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko Sektor Jasa Keuangan, Sabtu (16/3/2024).

Sophia yang juga merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, mengatakan kegiatan tahunan dari Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA) ini bertujuan memberikan orientasi kepada praktisi serta profesional manajemen risiko di SJK.

“Penguatan peran profesi manajemen risiko di SJK sangat diperlukan mengingat perkembangan industri jasa keuangan dan perekonomian yang sangat cepat. Setiap risiko di era kini terkoneksi satu sama lain dan memiliki pola yang kompleks, saling terhubung dan mempengaruhi bisnis industri, pemerintah, maupun masyarakat,” katanya.

Dia menyebutkan cybersecurity, business continuity, dan human capital menjadi tiga top risks di organisasi pada regional Asia Pacific. Sejalan dengan hal tersebut, isu terkait keberlanjutan/business continuity dan human capital menjadi top risks di Indonesia, ditambah dengan risiko perlambatan ekonomi.

Sophia menyatakan tantangan risiko yang dihadapi SJK pada tahun 2024 antara lain berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19, penguatan permodalan lembaga jasa keuangan, penerapan standar akuntansi keuangan baru di SJK, penerapan dan penegakan hukum Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di SJK sehubungan dengan keanggotaan penuh Indonesia pada Financial Action Taks Force (FATF).

Seiring berkembangnya tantangan interkoneksi dan kompleksitas risiko, OJK sebagai regulator terus berupaya menguatkan SJK melalui berbagai kebijakan, termasuk fungsi Governance, Risk, and Compliance (GRC).

OJK juga akan terus meningkatkan kolaborasi dan mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk profesi manajemen risiko, agar dapat memperkuat kompetensi di bidang GRC dan teknologi informasi serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan tetap menjaga prinsip governansi yang baik, integritas, dan fokus pada aspek keberlanjutan.

Sementara menurut Ketua Umum Irmapa, Charles R. Vorst, mengacu pada standar praktik terbaik dunia ISO 31000 yang telah diadopsi menjadi standar nasional Indonesia, terlihat jelas peran serta dari para pimpinan untuk membangun satu praktik manajemen risiko yang efektif dan sehat, dimana di dalamnya terdapat kepemimpinan dan komitmen.(bgn008)24032302