Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali terus mendorong kinerja perbankan, khususnya BPR dan BPRS wilayah Bali-Nusa Tenggara, mampu bersaing, serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

“Sinergi antara OJK dengan industri perbankan turut berdampak pada kinerja perbankan di Bali dan Nusa Tenggara. Hal tersebut tercermin dari beberapa indikator yaitu kecukupan modal masih di atas threshold, likuiditas masih terjaga, dan risiko kredit termitigasi dengan baik,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar pada Sabtu (10/8/2024).

Pihaknya mengajak pengurus BPR dan BPRS untuk selalu mengawasi jajaran dan keluarga serta meningkatkan pemahaman tentang dampak pinjaman online ilegal dan judi online. Sehingga, tidak menjadi permasalahan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan bank yang dikelola.

Melalui sinergi OJK dengan Industri BPR dan BPRS di wilayah Bali dan Nusa Tenggara diharapkan dapat mendukung Ekosistem Industri Jasa Keuangan yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan.

Kristrianti menyampaikan masih diperlukan peningkatan fungsi intermediasi BPR dan BPRS di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, terutama dalam penyaluran pembiayaan/kredit dan pengelolaan kualitas pembiayaan/kredit tersebut, sehingga ke depannya dapat meningkatkan kinerja keuangan BPR dan BPRS.

“Kita masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak di antaranya mengatasi scarring effect pascapandemi dan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar pada akhir tahun 2024, serta implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP),” katanya.

Kegiatan yang diikuti 163 BPR dan BPRS secara hybrid tersebut dirangkaikan dengan refreshment Peraturan OJK (POJK) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta sosialisasi Pengawasan Market Conduct.

Sementara Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Semester I Tahun 2024 ini. “BPR dan BPRS di wilayah Bali mengalami tantangan dari sisi regulasi dan bisnis pasca dicabutnya relaksasi restrukturisasi kredit dampak Covid-19 pada Maret 2024. Melalui momentum ini, BPR dan BPRS diharapkan melaksanakan internalisasi kondisi bank terkait good corporate governance, manajemen risiko, compliance dan integritas, agar kedepannya BPR memiliki daya saing, kuat dan berkesinambungan,” ujarnya. (bgn008)24081112

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus mendorong penguatan bank perekonomian rakyat (BPR)/bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) dalam rangka meningkatkan daya saing dan kontribusinya bagi perekonomian Pulau Dewata.

“Optimalisasi pemenuhan modal inti minimum BPR sebesar Rp6 miliar pada 31 Desember 2024 merupakan upaya untuk mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian di wilayahnya dan mampu untuk menghadapi tantangan dan tuntutan dari dinamika perekonomian domestik,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu, dalam keterangannya di Denpasar, pada Rabu (17/7/2024).

Dia menyampaikan sebelumnya melalui pertemuan Action Plan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR di Provinsi Bali Pada Tahun 2024,  diharapkan Pemegang Saham Pengendali BPR/BPRS dapat mendukung upaya penguatan permodalan tersebut. Karena, dengan peningkatan modal inti akan dapat mendukung efisiensi kegiatan usaha, meningkatkan daya saing di tengah kompetisi yang berasal dari hulu ke hilir, serta untuk menghadapi berbagai tantangan digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi.

Dia menyebutkan upaya yang dapat dilakukan oleh BPR/BPRS dalam pemenuhan modal inti minimum antara lain pemupukan laba organik, setoran modal oleh pemegang saham existing, dan melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi) oleh investor baru.

Bagi BPR/BPRS yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum, OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS untuk melakukan dan menerima penggabungan atau peleburan, dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain. Enforcement konsolidasi dalam rangka penataan struktur industri BPR/BPRS terutama dilakukan bagi BPR/BPRS yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali yang sama atau berada dalam 1 grup yang sama dengan mempertimbangkan potensi kesamaan atau kemiripan strategi bisnis, struktur dan budaya organisasi serta infrastruktur teknologi informasi.

Kristrianti menyampaikan OJK Provinsi Bali secara proaktif menginisiasi beberapa kegiatan capacity building untuk mendukung penguatan BPR, antara lain melalui sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Publik (SAK EP), workshop bagi BPR melalui kerja sama dengan Sparkassen dan ADB, evaluasi kinerja BPR sekaligus pembahasan isu strategis BPR, dan sosialisasi beberapa ketentuan terbaru seperti ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen, Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, serta Penanganan Tipibank pasca berlakunya UU P2SK.

Sementara Ketua Forum Pemegang Saham Pengendali, I Gusti Agung Rai Wirajaya, mendorong BPR yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar agar melakukan upaya optimal untuk memenuhinya pada 31 Desember 2024.

“Dengan pemenuhan modal inti minimum, BPR/BPRS di Provinsi Bali akan semakin kuat dan memiliki daya saing sehingga dapat mempertahankan eksistensinya di industri perbankan Bali,” katanya.

Melalui penguatan permodalan dan konsolidasi BPR/BPRS diharapkan dapat memperkuat peran BPR/BPRS dalam pembiayaan UMKM dan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Bali. (bgn008)24071801