Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menilai kebijakan konsolidasi perbankan dengan memberikan izin penggabungan tiga Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Pulau Dewata meliputi PT BPR Ashi, PT BPR Pusaka, dan PT BPR Shri Gangga Bali ke dalam PT BPR Sri Partha Bali memperkuat tata kelola industri perbankan. Hal itu disampaikan Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman di Denpasar pada Jumat (24/7/2026).

“Langkah pengabungan ini dilakukan guna memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan daya saing BPR dalam mendukung pembiayaan masyarakat dan pelaku UMKM di daerah,” katanya.

Dia menyebutkan penggabungan BPR tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional dan tata kelola perusahaan, serta memperkuat daya saing BPR. Sehingga menjadi lebih sehat, kuat, kompetitif, dan adaptif menghadapi dinamika industri jasa keuangan.

Dia juga menyatakan penggabungan tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang mendorong konsolidasi BPR/BPRS, dalam kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama pada satu wilayah pulau atau kepulauan utama. “OJK Provinsi Bali telah menyerahkan salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-52/D.03/2026 tertanggal 9 Juli 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan kepada jajaran manajemen dan pemegang saham PT BPR Sri Partha Bali,” katanya.

Dia mengharapkan konsolidasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri BPR sekaligus memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. OJK, kata dia, mengapresiasi seluruh pemegang saham, manajemen, dan pihak terkait yang telah melaksanakan proses penggabungan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan konsumen.

Pihaknya berharap kapasitas pembiayaan kepada UMKM dan sektor produktif semakin meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan perekonomian daerah maupun nasional.

Sebelum memberikan persetujuan, OJK telah melakukan penilaian secara komprehensif terhadap aspek kesehatan bank, kelayakan rencana integrasi, penerapan prinsip kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. “Kami OJK Bali memastikan proses penggabungan tidak mengganggu layanan kepada nasabah. Seluruh hak dan kewajiban nasabah tetap terlindungi, sementara kegiatan operasional PT BPR Sri Partha Bali sebagai BPR hasil penggabungan tetap berjalan normal,” ucapnya.

Dengan terealisasinya penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Provinsi Bali per Juli 2026 menjadi 118 BPR dan 1 BPRS, menurun dibandingkan posisi Desember
2025 yang tercatat sebanyak 127 BPR dan 1 BPRS. Penurunan jumlah BPR tersebut terutama merupakan hasil dari proses konsolidasi yang dilakukan sejumlah kelompok usaha BPR di wilayah pengawasan OJK Provinsi Bali. “Kami di OJK, akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses integrasi pasca penggabungan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen,” ucapnya. (bgn008)26072505

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menggandeng empat universitas di Provinsi Bali dalam rangka peningkatan dan pemerataan literasi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, melalui program Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN LIK) 2026.

“Empat Universitas dimaksud adalah Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, dan Universitas Warmadewa, dan Universitas Dhyana Pura,” kata Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, di Denpasar.

Dia menyampaikan aliansi strategis dengan sivitas akademika merupakan salah satu strategi OJK Provinsi Bali dalam meningkatkan tingkat literasi dan inklusi di Bali sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. “OJK tidak dapat berjalan sendiri dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah khususnya di Provinsi Bali. Diperlukan aliansi strategis untuk mewujudkannya, bersama bergotong royong,” katanya.

Pembekalan di Kantor OJK Provinsi Bali diikuti oleh civitas akademik dari Universitas Udayana, Universitas Warmadewa dan Universitas Dhyana Pura, sedangkan pembekalan untuk peserta KKN dari Universitas Pendidikan Ganesha dilakukan di Fakultas Kedokteran universitas dimaksud. “KKN LIK 2026 akan dilaksanakan pada Juli hingga Agustus di sembilan kabupaten/kota, yang diikuti 687 mahasiswa yang akan disebar di 50 desa,” katanya.

Sebelum terjun ke desa KKN LIK 2026, kata dia, OJK Provinsi Bali memberikan pembekalan khusus kepada seluruh peserta mahasiswa peserta KKN LIK. Materi yang diberikan antara lain tentang OJK, pelindungan konsumen, waspada kejahatan di sektor jasa keuangan, pengelolaan keuangan, dan berbagai tema lainnya.

KKN LIK 2026 merupakan keempat kalinya dilaksanakan OJK berkolaborasi dengan berbagai universitas. Dari tahun 2023 sampai tahun 2025, KKN LIK telah dilaksanakan di 100 desa di seluruh Bali dan melibatkan lebih dari 1.500 mahasiswa. “Sebagai apresiasi atas partisipasi mahasiswa KKN LIK 2026, seluruh peserta diberikan pertanggungan jiwa dan kecelakaan kerja dari BPJSTK dan top up dana investasi di pasar modal dari Bursa Efek Indonesia bagi civitas akademik yang sudah memiliki RDN,” katanya.

OJK berharap kepada perangkat desa dan seluruh masyarakat di desa KKN LIK 2026 dapat berpartisipasi dan membantu mahasiswa peserta KKN LIK dalam menjalan program-program edukasi yang akan dilaksanakan seperti Edukasi Ngiring ke Banjar, Edukasi Keluarga Cerdas Keuangan, edukasi sekolah, edukasi pemuda desa, survey potensi desa serta survei literasi dan inklusi keuangan di desa KKN. (bgn008)26072008

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di Provinsi Bali, terjaga dan tetap solid di tengah dinamika perekonomian global maupun domestik.

“Stabilitas sektor jasa keuangan yang terjaga tercermin dari kinerja perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank yang terus berkembang dan mendukung aktivitas perekonomian daerah,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman dalam keterangannya pada Senin (6/7/2026).

Dia menyampaikan kinerja intermediasi perbankan (bank umum dan BPR) di Provinsi Bali posisi April 2026 tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga dan likuiditas yang memadai. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh sebesar 6,41 persen yoy menjadi Rp121,00 triliun (April 2025: 6,93 persen yoy). “Sementara itu, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 9,14 persen yoy menjadi Rp147,64 triliun (April 2025: 5,66 persen yoy),” katanya.

Berdasarkan jenis penggunaannya, kata dia, pertumbuhan kredit yoy masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh Rp6,11 triliun atau 16,82 persen yoy (April 2025: 16,49 persen yoy).

Dia menyatakan peningkatan kredit investasi tersebut menunjukkan kontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Provinsi Bali.

Dia juga menyebutkan kredit konsumsi tumbuh 4,68 persen yoy dan kredit modal kerja masih termoderasi -1,63 persen yoy. Berdasarkan kategori debitur, lanjutnya, 51,26 persen kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 5,23 persen yoy (April 2025: 4,28 persen yoy). “Penyaluran kredit UMKM tersebut didominasi oleh segmen usaha mikro dengan porsi sebesar 41,84 persen (tumbuh 11,10 persen yoy) dan segmen usaha kecil sebesar 37,99 persen (tumbuh 2,08 persen yoy),” katanya. (bgn008)26070609

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali senantiasa mendorong terwujudnya literasi dan inklusi keuangan bagi semua pihak, dengan fokus 10 sasaran prioritas mencakup pelajar, mahasiswa, muda-mudi, karyawan, petani, nelayan, pekerja migran Indonesia (PMI), pelaku UMKM, penyandang disabilitas, masyarakat daerah terdepan terluar tertinggal (3T), ibu rumah tangga dan komunitas.

Hal itu disampaikan Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman di Denpasar pada Sabtu (11/4/2026). “Dalam rangka mendorong tingkat literasi dan inklusi di Provinsi Bali, kami di OJK terus melakukan bauran strategi yang dilaksanakan antara lain melalui edukasi keuangan secara tatap muka, edukasi keuangan secara online, aliansi strategis, dan juga melalui edukasi keuangan secara tematik,” katanya.

Parjiman merinci selama Januari-Maret 2026, OJK Provinsi Bali telah melaksanakan 29 kegiatan edukasi keuangan yang terdiri dari 14 kegiatan yang dilakukan secara mandiri dan 15 kegiatan melalui kerja sama dengan stakeholders sebagai narasumber. Secara keseluruhan, edukasi keuangan OJK Provinsi Bali ini telah menjangkau 1.830 orang, serta edukasi melalui media sosial yang menjangkau sekitar 22.700 orang.

Selain itu, kata dia, juga terdapat pelaksanaan kegiatan edukasi oleh lembaga jasa keuangan di Provinsi Bali melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang sampai dengan Februari 2026 telah mencapai 200 kegiatan dan menjangkau 301.213 peserta kegiatan. “Total pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan di Provinsi Bali mencapai 229 kegiatan dan menjangkau 303.043 peserta kegiatan,” katanya.

Dia mengakui kegiatan edukasi keuangan akan diselenggarakan selama tahun 2026 oleh OJK Provinsi Bali berkolaborasi dengan stakeholders melalui program intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1-5 km care, edukasi segmented kepada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, kepala desa, aparat sipil negara, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, program OJK Ngiring ke Banjar, serta training of trainers (ToT) bagi anggota Satgas Pasti. “Kami di OJK Bali juga melakukan kegiatan edukasi secara online, seperti edukasi melalui media sosial yaitu Instagram dan publikasi Iklan Layanan Masyarakat pada radio serta media online yang ada di Provinsi Bali,” katanya.

Upaya literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK Provinsi Bali, juga diiringi dengan penguatan
program inklusi keuangan yang didukung oleh berbagai pihak, di antaranya melalui sinergi dalam tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) yang melibatkan kementerian/lembaga, pelaku usaha jasa keuangan, akademisi, dan stakeholders lainnya.

Selama Januari-Maret 2026, TPAKD di Provinsi Bali telah menyelenggarakan 34 kegiatan dengan total peserta sebanyak 2.016 orang. Adapun kegiatan yang diselenggarakan terkait program Kredit/Pembiayan Sektor Prioritas (K/PSP), Kejarku Pandai, UMKM Bali Nadi Jayanti, Program Peningkatan Inklusi Pasar Modal serta Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa). “OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), baik yang berindikasi sengketa maupun yang berindikasi pelanggaran,” katanya.

Kantor OJK Provinsi Bali, kata dia, telah menerima pengaduan, dengan rincian meliputi 84 pengaduan sektor perbankan, 159 pengaduan perusahaan peer to peer lending, 46 pengaduan perusahaan pembiayaan, 7 pengaduan perusahaan asuransi, 2 pengaduan industri jasa keuangan nonbank lainnya, serta 2 pengaduan pasar modal. “Status pengaduan yang masuk yaitu sebanyak 148 pengaduan telah selesai, 34 pengaduan dalam proses penanganan pelaku usaha jasa keuangan dan 117 pengaduan dalam proses tanggapan oleh Konsumen,” katanya. (*/bgn003)26041108

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat kinerja intermediasi perbankan (bank umum dan BPR) di Pulau Dewata bertumbuh. Terdata, dari pertumbuhan kredit dan DPK yang tetap tumbuh positif dan terjaga stabil.

“Penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh positif sebesar 6,92 persen dari tahun ke tahun (yoy) menjadi Rp119,29 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 7,11 persen yoy menjadi Rp143,66 triliun,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman di Denpasar pada Sabtu (11/4/2026).

Berdasarkan jenis penggunaannya, pria yang akrab disapa Jimi ini menilai pertumbuhan kredit yoy masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp5,99 triliun.atau 17,00 persen yoy, utamanya ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estat. “Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan peran perbankan dalam pembiayaan ekspansi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang di Provinsi Bali,” katanya.

Dia menyebutkan kredit konsumsi tumbuh 4,75 persen yoy dan kredit modal kerja termoderasi -0,24 persen yoy. Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,19 persen kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 4,39 persen yoy. “Penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bali masih lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional, baik dari porsi kredit maupun pertumbuhan,” katanya.

Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha sebesar 33,63 persen (tumbuh 4,75 persen yoy) dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 27,31 persen (tumbuh 1,81 persen yoy). “Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang bertambah sebesar Rp2,21 triliun (tumbuh 17,02 persen yoy) dan sektor penerima kredit bukan lapangan usaha sebesar Rp1,82 triliun (tumbuh 4,75 persen yoy),” ucapnya.

Sementara penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tetap tumbuh positif sebesar 6,66 persen yoy mencapai Rp204,33 triliun. Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp7,01 triliun. “Fungsi intermediasi masih menunjukkan tingkat yang positif tercermin dari loan to deposit ratio (LDR) posisi Januari 2026 sebesar 58,38 persen,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali, tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross sebesar 2,60 persen lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya. “Kami di OJK Provinsi Bali menilai stabilitas industri jasa keuangan (IJK) di Provinsi Bali, tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Hal ini tercermin dari fungsi intermediasi berjalan baik, profil risiko yang terjaga dan likuiditas di level yang memadai,” jelasnya. (bgn008)26041104

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama Kanwil Agama Provinsi Bali menyelenggarakan edukasi keuangan syariah kepada komunitas muslim di Bali sebagai bagian dari Gebyar Ramadan Keuangan.

“OJK berkomitmen senantiasa meningkatkan literasi keuangan masyarakat termasuk literasi keuangan syariah. Momen Bulan Ramadan ini kita jadikan momentum, tidak hanya untuk mendapatkan pahala dari puasa, akan tetapi juga meningkatkan pemahaman akan produk dan layanan jasa keuangan termasuk keuangan syariah. Hal ini akan memampukan kita untuk mengelola dengan baik,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman pada Kamis (12/3/2026).

Dia menyampaikan ketika berinvestasi, masyarakat pun diimbau untuk menerapkan prinsip 2L (legal dan logis) serta kehalalan dari produk dan layanan jasa keuangan yang digunakan. Selain itu,
berbagai aplikasi pinjaman online ilegal yang mencatut logo OJK ditemukan di masyarakat, sehingga masyarakat juga diimbau untuk senantiasa berhati-hati saat mengakses tautan atau aplikasi yang tidak dikenal, termasuk perhatikan akses yang diminta oleh aplikasi.

Bagi pengguna layanan pinjaman daring yang berizin OJK, maka akses yang diizinkan hanya mengakses camera, microphone, dan location pada gawai atau dapat disingkat camilan, sehingga masyarakat akan terhindar dari kejahatan berkedok investasi. “Kegiatan yang dihadiri 200 peserta yang sebagian besar adalah anggota ibu-ibu dari majelis taklim di Provinsi Bali,” katanya.

Dia mengimbau masyarakat, apabila menemukan penawaran investasi dan aplikasi yang mencurigakan, sebaiknya memastikan legalitas dari aplikasi tersebut terlebih dahulu melalui Kontak OJK di nomor 157 atau Whatsapp 081-157-157-157.

Dia juga minta apabila menemui permasalahan terhadap lembaga jasa keuangan dan pertanyaan dapat menyampaikannya melalui APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen) dengan alamat website www.kontak157.ojk.go.id. (bgn008)26031312

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali memberikan edukasi tentang modul Ajar Literasi Keuangan secara tatap muka dan daring (hybrid) dengan mengundang kepala sekolah dan perwakilan guru ekonomi SMA/MA se-Provinsi Bali.

Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali Irhamsah mengatakan dalam kegiatan Kick Off dan Training of Trainers (ToT) tersebut, turut menggandeng Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Provinsi Bali, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi Provinsi Bali, guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi kalangan pelajar.

“Dengan jumlah pelajar di Bali sekitar 902.437 orang atau 20,23% dari jumlah penduduk Pulau Dewata, peningkatan literasi keuangan untuk para pelajar tidak dapat dikesampingkan. Hal ini penting karena pemahaman keuangan merupakan essential life skill untuk mencegah potensi permasalahan terkait dengan penggunaan produk keuangan seperti penawaran investasi ilegal, pinjaman online ilegal serta kejahatan keuangan digital” ujarnya di Denpasar pada Selasa (9/3/2026).

Diak menyampaikan modul Ajar Literasi Keuangan ini disusun untuk menstandarkan modul ajar literasi keuangan tingkat SMA/MA se-Provinsi Bali guna memastikan seluruh siswa SMA/MA di Bali, memiliki pemahaman dan keterampilan siswa SMA/MA di Bali yang seragam terkait konsep dasar keuangan. “Mulai dari manajemen keuangan hingga pemahaman tentang produk dan layanan jasa keuangan,” katanya.

Modul ini diajarkan untuk siswa kelas X pada semester kedua setiap tahun pelajaran dengan total 16 jam mata pelajaran. Dia mengatakan, pentingnya pemahaman keuangan sebagai essential life skill yang harus dipelajari sejak dini bagi generasi muda.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Ida Bagus Gde Wesnawa Punia mengapresiasi langkah OJK untuk memberikan pembekalan literasi keuangan kepada guru SMA/MA. “Kami mendukung upaya OJK Provinsi Bali bersama MGMP Ekonomi Provinsi Bali atas inisiasi dan kolaborasi yang sangat strategis. Langkah nyata ini memperkuat kapasitas generasi muda Bali, agar memiliki kecakapan literasi dan inklusi keuangan,” katanya.

Dengan upaya ini, kata dia, literasi keuangan di kalangan pelajar tidak berhenti pada tingkat pengetahuan saja, namun juga dapat terwujud melalui adanya ekosistem yang memungkinkan pelajar kita melakukan praktik baik dari literasi keuangan yang telah diperoleh di bangku sekolah.

Dia mengatakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, pada tahun 2029, indeks literasi keuangan ditargetkan mencapai 69,35% dan indeks inklusi keuangan sebesar 93%. “Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045, sektor keuangan menjadi salah satu dari 45 indikator utama pembangunan. Sektor keuangan diarahkan menjadi sumber pembiayaan yang dalam, inovatif, efisien, stabil, dan inklusif,” katanya.

Menurut dia, inklusi keuangan menjadi salah satu indikator utama pembangunan dalam RPJPN 2025 – 2045 yaitu dengan target sebesar 98% pada tahun 2045. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan OJK dan BPS tahun 2025, tingkat literasi keuangan secara nasional yaitu sebesar 66,46% lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan yang telah mencapai 80,51%. “Pada usia pelajar (15-17 tahun), tingkat literasi dan inklusi keuangan masing-masing mencapai 51,68% dan 74%,” tegasnya.

Penyusunan Modul Ajar, kata dia, bertujuan untuk menyeragamkan materi ajar terkait OJK dan Industri Jasa Keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Sehingga, para guru dan murid memperoleh pemahaman yang setara diseluruh wilayah Provinsi Bali. Selain itu, modul ajar ini juga diperkaya dengan informasi terkini tentang kejahatan keuangan digital, produk lembaga keuangan berbasis teknologi seperti pinjaman daring dan aset digital, serta informasi tentang mekanisme perlindungan konsumen yang ada di OJK.

“Kami yakini, ToT Modul ini, dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman guru sebagai Duta Literasi Keuangan sehingga mendukung peningkatan literasi keuangan siswa sejak dini yang akan membentuk karakter dan sikap generasi muda penerus bangsa yang akan menjadi anggota masyarakat cerdas dan mandiri secara finansial, serta turut mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia emas,” tegasnya. (bgn008)26030919

Surabaya, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali meningkatkan koordinasi ke LPS Wilayah II, di Surabaya, Jawa Timur, sekaligus media gathering dengan puluhan wartawan pada Senin (8/12/2024).

“Hari ini kami menggelar media gathering bersama rekan media di Bali. Sekaligus, berkoordinasi dengan LPS Wilayah II,” kata Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu.

Dia menyampaikan hubungan sinergis antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dinilai semakin erat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. “Sinergi kedua lembaga mencakup pertukaran data dan informasi, koordinasi penanganan bank bermasalah, hingga penguatan kepercayaan publik melalui edukasi dan literasi keuangan,” katanya.

Puji Rahayu mengatakan OJK dan LPS secara rutin berbagi data mengenai kondisi perbankan, nasabah, serta perkembangan sektor keuangan. Pertukaran informasi ini memperkuat fungsi pengawasan OJK sekaligus mendukung peran LPS sebagai penjamin simpanan. “Dalam penanganan bank bermasalah, koordinasi dilakukan sejak tahap pengawasan intensif hingga proses resolusi bagi bank yang tidak dapat disehatkan. Pada fase ini, LPS berperan sebagai penjamin simpanan serta pelaksana resolusi,” katanya.

Dia menyatakan OJK dan LPS juga berperan aktif dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk merumuskan kebijakan terpadu dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah potensi krisis. Di sisi lain, kedua lembaga terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

Pihaknya berharap kegiatan hari ini media juga ikut menyebarkan informasi kepada masyarakat, terkait peran OJK dan LPS dalam. Seperti misalnya, LPS yang menjamin simpanan uang di bank, dimana simpanan maksimal Rp2 miliar, jika ada sengketa dengan bank bisa dijamin LPS. “Kami berharap, kegiatan hari ini dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat terkait peran perbankan,” katanya.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang Samsul Hidayat mengatakan pertemuan dengan OJK Bali, sebagai bentuk meningkatkan koordinasi. Dimana, dengan mengajak media, dapat membantu mengedukasi tugas LPS kepada masyarakat. “LPS memiliki sejumlah tugas strategis, mulai dari menjamin simpanan nasabah penyimpan, melakukan resolusi bank, hingga turut menjaga stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangan. LPS juga menangani penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut oleh OJK. Kami di LPS juga akan ada amanat baru untuk penjaminan polis asuransi tahun 2028, kemungkinan akan maju,” katanya didampingi Shabrina Kirgizia Hanum selaku Sub Manager Kantor Perwakilan LPS II Surabaya.
Bambang mengimbau kepada masyarakat, dalam menyimpan uang di bank tetap mengutamakan 3T, yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga pinjaman LPS, tidak diindikasikan atau terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank. “Tercatat sebanyak 105 bank umum, 1500 BPR/BPRS menjadi bank peserta penjaminan LPS,” jelasnya.

Selain itu, peran LPS juga menjaga kepercayaan terhadap industri perbankan, dimana cakupan rekening bank umum yang dijamin penuh 99,94 persen nasional dan 99,88 persen daerah, Cakupan rekening BPR/BPRS yang dijamin penuh 99,97 persen nasional dan 99,95 persen daerah. “Untuk realisasi pembayaran pertama atas simpanan layak dibayar di tahun 2025 adalah 5 hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya, lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” katanya. (bgn008)25120803

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali memberikan pelatihan kepada petugas yang melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 di Pulau Dewata.

“Kami akan melakukan pengumpulan data dalam rangka SNLIK 2026 yang akan dilakukan OJK, bekerja sama dengan BPS,” kata Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali Irhamsah, kepada sejumlah wartawan di Denpasar pada Senin (1/12/2025).

Dia menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dalam rangka mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan. “Sebelumnya OJK pada 25-27 November 2025 di Denpasar, Bali menggelar pelatihan terhadap 9 Petugas Pendata Lapangan serta 3 Petugas Pengawas Lapangan yang berasal dari Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Bangli,” katanya.

Dengan upaya ini, kata dia, dapat memahami tentang inklusi dan literasi keuangan serta tata cara dan metodologi pelaksanaan SNLIK,” ucapnya.

Selain itu, peserta juga diberikan materi dasar tentang OJK dan lembaga jasa keuangan (LJK) sebagai bagian dari materi survei. Dia menyampaikan, indeks literasi dan inklusi keuangan telah menjadi salah satu indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. “Literasi dan Inklusi Keuangan keduanya sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dengan kegiatan ini, OJK dan seluruh pemangku kepentingan memerlukan instrumen pengukuran indeks literasi dan inklusi keuangan untuk dapat melihat perkembangan capaian literasi dan inklusi keuangan masyarakat. “Data ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masa depan,” katanya.

Sementara Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi Bali Kadek Agus Wirawan menyambut baik dan mengapresiasi langkah OJK dalam melaksanakan kegiatan dimaksud. “BPS juga menyatakan kesiapannya untuk kembali berkolaborasi untuk melakukan SNLIK 2026,” ucapnya.

Menurut dia, SNLIK bertujuan untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Dan, berharap seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat memastikan pelaksanaan survei berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Sehingga, mendapatkan menghasilkan data survei yang tepat dan akurat. (bgn008)25120111

Denpasar, Baliglobalnews
OJK Bali terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat dan penyandang disabilitas di Pulau Dewata. Dimana, tercatat hingga Agustus 2025 sebanyak 133 kegiatan edukasi langsung menjangkau lebih dari 18 ribu peserta, serta edukasi digital yang menjangkau 166 ribu pengguna media sosial.
“Melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan dan pemerintah daerah, gerakan GENCARKAN telah melaksanakan 1.271 kegiatan edukasi dan menjangkau lebih dari 592 ribu peserta di seluruh kabupaten/kota Bali,” kata Kepala OJK Bali, Kristrianti Puji Rahayu, dalam keterangan, di Denpasar, pada Selasa (7/10/2025).
OJK juga aktif dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dengan 637 kegiatan dan 52 ribu peserta, mendorong program Kredit Sektor Prioritas, Kejarku Pandai, UMKM Bali Nadi Jayanti, serta KURDa.
Selain itu dia juga menjelaskan, sepanjang 2025 hingga Agustus, OJK Bali menerima 425 pengaduan konsumen, terbanyak berasal dari sektor perbankan dan fintech.
Sebanyak 404 kasus telah diselesaikan, dengan sebagian besar terkait perilaku penagihan dan dugaan fraud eksternal seperti skimming dan kejahatan siber.
“Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) juga meningkat, dengan 7.420 permintaan iDeb, naik 18,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ucapnya.
Kristrianti menegaskan, OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, LPS, dan pelaku industri keuangan agar sektor jasa keuangan tetap stabil, kontributif, dan berkelanjutan.
“Kami terus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penawaran investasi ilegal. Pastikan selalu Legal dan Logis sebelum memilih produk keuangan,” jelasnya. (bgn008)25100714