Denpasar, Baliglobalnews

OJK memberi ruang bagi pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk memberikan perlakuan khusus, seperti restrukturisasi kredit, bagi debitur terdampak banjir beberapa hari yang lalu di Bali.

“OJK menyampaikan empati atas musibah banjir yang terjadi di Bali. Mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah Dan Sektor Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Dampak Bencana,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu dalam keterangannya pada Jumat (12/9/2025).

Dia menyampaikan OJK bersama PUJK serta pemangku kepentingan akan melakukan asesmen dampak banjir tersebut secara lebih komprehensif dengan menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. “Asesmen tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menetapkan langkah kebijakan yang tepat sesuai dengan kerangka POJK 19/2022,” katanya.

Sebelumnya, OJK juga telah menerapkan kebijakan serupa ketika Bali menghadapi dampak erupsi Gunung Agung dan masa pandemi Covid-19 dengan mendorong perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya memberikan restrukturisasi kredit serta berbagai relaksasi lain bagi debitur terdampak dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik. “Langkah tersebut berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan serta memberi ruang pemulihan
kepada pelaku usaha,” katanya.

Dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud, kata dia, OJK menekankan pentingnya memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. (bgn008)25091305

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali menggenjot Gerakan Hari Rabu Menabung di SMK Negeri 5 Denpasar.

“Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan, khususnya di kalangan pelajar di Bali,” kata Deputi Direktur Pengawasan LJK 3, Yan Jimmy Hendrik Simarmata, pada Jumat (1/8/2025).

Dia mengharapkan program ini dapat menumbuhkan kebiasaan menabung di kalangan pelajar, sebagai bagian dari literasi dan pengelolaan keuangan yang baik sejak usia dini. “Dengan menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung secara rutin, kebiasaan berinvestasi dan kedisiplinan finansial dapat tumbuh dalam diri pelajar. Apalagi pencanangan ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional,” ujarnya.

Kota Denpasar merupakan salah satu daerah Pilot Project Nasional Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) dengan target 90 persen dari total 27.385 pelajar memiliki rekening tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) pada akhir tahun 2025. Gerakan Hari Rabu Menabung menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pencapaian target tersebut.

Sementara Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kota Denpasar Luh Made Kusuma Dewi menyampaikan gerakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengakselerasi implementasi program Kejar di seluruh satuan pendidikan di wilayah Kota Denpasar. “Program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan kepemilikan rekening pelajar yang menjadi salah satu persyaratan dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri di Kota Denpasar. Menabung kami dorong menjadi gerakan kultural khas Denpasar,” katanya.

Kegiatan pencanangan juga dirangkaikan dengan sesi edukasi keuangan yang disampaikan oleh OJK Provinsi Bali, serta aksi menabung bersama oleh para siswa SMKN 5 Denpasar. OJK Provinsi Bali terus mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan pelajar. Selama periode Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), OJK bersama Dinas Pendidikan Kota Denpasar dan BPD Bali mengadakan roadshow edukasi keuangan di 17 SMP Negeri di Kota Denpasar. Sedangkan di 8 kabupaten lain dilaksanakan oleh Duta Literasi Keuangan melalui program KKN Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN LIK) bersama Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, dan Universitas Undiksha pada 50 Desa dengan sasaran 297 sekolah dari tingkat Paud hingga SMA.

OJK berharap melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, budaya menabung dapat ditanamkan secara berkelanjutan di kalangan pelajar sehingga turut mendorong peningkatan
inklusi keuangan nasional. (bgn008)25080105

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menggalakkan pengawasan untuk melindungi masyarakat sesuai kewenangannya.

“Diharapkan langkah-langkah konkrit yang dihasilkan mampu menciptakan multiplier effect yang besar di masyarakat Bali untuk pencegahan dan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal khususnya di Provinsi Bali, melalui orkestrasi program dan kegiatan dari masing-masing anggota,” kata Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu dalam keterangannya, di Denpasar, pada Minggu (22/6/2025).

Kristrianti menyatakan OJK mendukung seluruh anggota Satgas Pasti Daerah Provinsi Bali atas partisipasinya dalam penyampaian pernyataan komitmen kolaborasi, rencana kerja, dan realisasi kegiatan masing-masing instansi melalui berbagai bauran kebijakan dan aliansi strategis. Selain itu, seluruh anggota Satgas PASTI juga telah menyampaikan informasi tentang modus maupun kasus aktivitas keuangan dan investasi ilegal secara intensif dan simultan, serta menyebarkan informasi lainnya melalui publikasi di kanal sosial media masing-masing otoritas/kementerian/lembaga.

Perkembangan ekonomi Provinsi Bali menunjukkan capaian yang positif, dibuktikan dengan variabel pertumbuhan ekonomi dan keuangan Provinsi Bali berada di atas rata-rata nasional. Langkah bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders diperlukan agar capaian dimaksud dapat terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga tidak tergerus dalam pusaran modus dan kasus aktivitas keuangan dan investasi ilegal. “Satgas PASTI memiliki fungsi preventif dan kuratif. Edukasi, sosialisasi, hingga penyampaian informasi yang menjadi viral melalui media sosial merupakan bagian dari fungsi preventif. Sejalan dengan fungsi dimaksud, sinergi seluruh anggota juga sangat krusial dalam melaksanakan fungsi kuratif, terutama melalui penegakan hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi,” katanya.

Perwakilan Satgas Pasti Pusat, yakni Direktur pada Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Brigjen Pol. Fajaruddin menyampaikan beberapa penyebab masifnya kejahatan keuangan seperti kurangnya rasionalitas masyarakat yang menjadi korban, masifnya penawaran oleh entitas, dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam keanggotaan.

Dia menyebutkan sejak tahun 2017 s.d. 31 Mei 2025, Satgas Pasti telah menghentikan 13.228 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 11.166 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, 1.811 entitas investasi ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.

OJK juga menginisiasi terbentuknya Indonesia Anti-Scam Center (IASC) yang merupakan forum koordinasi penanganan penipuan (scam) di sektor keuangan agar dapat ditangani secara cepat dan berefek-jera. Target IASC adalah penundaan transaksi penipuan dengan cepat dan penyelamatan sisa dana korban, identifikasi pelaku penipuan, dan penindakan hukum bekerja sama dengan Polri. Sejak awal beroperasi sampai dengan 31 Mei 2025, IASC telah menerima 135.397 laporan penipuan.

“Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan ke IASC sebanyak 219.168 di mana dari jumlah rekening tersebut 49.316 (22,5 persen) di antaranya telah dilakukan pemblokiran. Adapun total kerugian dana yang dilaporkan oleh korban penipuan sebesar Rp2,6 triliun dengan dana yang telah berhasil diblokir sebesar Rp163,3 miliar (6,28 persen),” katanya. (bgn008)25062212

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menilai Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali sampai dengan posisi November 2024 terjaga stabil didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga.

“Data sektor perbankan Provinsi Bali posisi November 2024 menunjukkan penyaluran kredit maupun penghimpunan DPK mengalami pertumbuhan yang semakin membaik dari periode sebelumnya. Penyaluran kredit mencapai Rp111,77 triliun atau tumbuh 6,87 persen yoy lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 6,14 persen yoy (Oktober 2024: 6,88 persen yoy),” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu pada Jumat (24/1/2025).

Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit yoy masih didorong oleh peningkatan nominal kredit Investasi yang bertambah sebesar Rp5,54 triliun atau tumbuh 18,79 persen yoy (November 2023: 15,79 persen yoy). Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Bali.

Sementara berdasarkan kategori debitur, sebesar 52,93 persen kredit di Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 7,44 persen yoy (November 2023: 7,04 persen yoy). Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit didominasi oleh sektor Bukan Lapangan Usaha (konsumtif) sebesar 34,09 persen dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 28,93 persen. Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha yang bertambah sebesar Rp2,25 triliun (tumbuh 6,29 persen yoy) serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar Rp1,43 triliun (tumbuh 12,58 persen yoy).

Penghimpunan DPK mencapai Rp189,98 triliun dan melanjutkan catatan double digit growth yaitu 13,30 persen yoy, walaupun tumbuh melandai dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 20,07 persen yoy. Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan November 2023 ditopang oleh kenaikan nominal Tabungan sebesar Rp12,1 triliun.

Fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) posisi November 2024 sebesar 58,83 persen.

Adapun kecukupan modal BPR yang tercermin pada likuiditas BPR (Cash Ratio/CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terjaga di atas threshold, berturut-turut sebesar 14,83 persen dan 35,41 persen. Tingginya permodalan perbankan diyakini mampu menyerap potensi risiko yang dihadapi dan OJK akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas.

Kualitas kredit perbankan di Bali tetap terjaga yang tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,23 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan November 2023 yang sebesar 3,12 persen. Sementara itu NPL net berada di posisi 2,24 persen, membaik dibandingkan Oktober 2024 yang sebesar 2,33 persen.

Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 12,58 persen dari sebelumnya 20,79 persen pada November 2023 (Oktober 2024: 13,01 persen). OJK akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko. (bgn008)25012406

Tabanan, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, Desa Bengkel, Tabanan, beberapa waktu lalu, dengan menggelar acara Banjar Bali Quis (BBQ) 2024.

Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Bali, Rony Ukurta Barus, menyampaikan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Bali khususnya pedesaan harus didukung oleh semua pihak, dengan melibatkan perangkat desa dan kelompok masyarakat.

“Dipilihnya Desa Bengkel Tabanan sebagai tempat pelaksanaan BBQ 2024, karena desa ini merupakan salah satu lokasi program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) OJK Provinsi Bali tahun 2024 sebagai penghasil padi organik dan telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia yang wajib dilestarikan dan menjadi salah satu UNESCO Ecohydrology Demonstration Site,” kata Rony pada Jumat (6/12/2024).

Kegiatan BBQ 2024 yang dilakukan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2024 dan Ulang Tahun ke-13 OJK dilakukan dengan kegiatan edukasi pengenalan OJK, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), perencanaan keuangan keluarga, waspada investasi dan pinjaman online ilegal yang melibatkan peserta dari bank sampah, seka teruna dan posyandu dari empat banjar yang ada di Desa Bengkel, Tabanan. Dalam kegiatan BBQ 2024 ini dilakukan kompetisi pemahaman melalui kuis tentang OJK dan Lembaga Jasa Keuangan.

Rony menyampaikan apresiasi kepada Kepala Desa Bengkel atas kerja samanya dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan khususnya masyarakat di Desa Bengkel melalui program-program edukasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024, baik melalui program EKI maupun program KKN Literasi dan Inklusi bersama Universitas Udayana. (bgn008)24120704

Denpasar, Baliglobalnews

OJK Provinsi Bali terus mendorong penguatan industri bank perekonomian rakyat (BPR) di wilayah Bali sesuai amanat di UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). 

Hal itu disampaikan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Ananda R. Mooy, pada Jumat (3/5/2024). “Sesuai dengan amanat UU P2SK, OJK telah mengarahkan agar BPR yang sudah memenuhi syarat dan kriteria tertentu juga diperkenankan untuk melakukan penawaran umum pada bursa dan penerapan market conduct yang baik juga perlu menjadi perhatian BPR ke depan,” katanya.

Menurut Ananda, sesuai amanat UU P2SK, OJK terus mengembangkan pengawasan industri BPR agar dapat beroperasi dengan sehat, kuat dan mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan nasabah. 

Dia menyebutkan UU P2SK memberikan peluang yang besar bagi BPR, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk penguatan integritas dan daya saing BPR sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan tidak mengganggu reputasi BPR yang selama ini berkinerja baik yang telah berkontribusi pada perekonomian, terutama dalam menggerakkan UMKM di daerah. 

Menurut Ananda, agar dapat memanfaatkan peluang tersebut, BPR harus melakukan penguatan tata kelola, manajemen risiko, SDM dan permodalan agar BPR dapat menjadi BPR yang kuat, unggul, dan kompetitif.

“OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), pemerintah, regulator, kementerian, lembaga, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk mewujudkan industri BPR yang stabil dan kontributif,” pungkasnya.

Untuk itu, kata dia, OJK mendorong peran aktif manajemen dan pemegang saham BPR untuk mendukung penguatan permodalan BPR sehingga BPR memiliki kapasitas yang maksimal untuk tumbuh dan bersaing dalam industri perbankan.

Selain itu, lanjutnya, upaya penguatan tersebut diperlukan agar BPR dapat menghadapi tantangan struktural lainnya yaitu kecukupan pengurus baik kualitas maupun kuantitas, pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam produk dan layanan BPR yang serta peningkatan kontribusi BPR terhadap perekonomian wilayah yang masih perlu dioptimalkan. 

Tantangan lainnya, saat ini BPR/BPRS di Bali dihadapkan pada telah berakhirnya kebijakan stimulus bagi perbankan melalui KDK No.34 telah pada 31 Maret 2024, sehingga seluruh BPR dan BPRS di Provinsi Bali diharapkan telah siap untuk kembali ke kondisi normal tanpa adanya stimulus yang diberikan, baik secara sektoral, segmented, dan spasial di Provinsi Bali.

Acara tersebut dihadiri pengurus, PSP BPR dan BPRS di Provinsi Bali. Turut hadir pula dalam acara tersebut, Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Heru Kristiyana, Ketua Forum PSP BPR-BPRS Nyoman Supartha, Ketua DPD Perbarindo Bali Ketut Komplit beserta seluruh jajaran Pengurus DPD Perbarindo Bali; dan narasumber dari Lembaga Penjamin Simpanan.(bgn008)24050304

Denpasar, Baliglobalnews 

Memanfaatkan momentum Ramadan 2024 atau 1445 Hijriah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali melakukan upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

“Salah satunya menyelenggarakan pelatihan Literasi Keuangan Syariah, yang mengangkat tema mendorong digitalisasi untuk pengembangan UMKM Syariah,” kata Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, di Denpasar, pada Minggu (17/3/2024).

Dia mengatakan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Bali, Kantor Perwakilan BI Bali, Pegadaian Kanwil VII Denpasar, Bank Syariah Indonesia (BSI) Bali Nusra, melalui program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (Gerak Syariah) 2024 yang merupakan kampanye nasional keuangan syariah selama Bulan Ramadan.

“Pelatihan bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan Syariah, mengenal lebih banyak produk-produk keuangan Syariah, mensosialisasikan keuangan syariah di masyarakat, dan memberi santunan serta paket bingkisan kepada Ustadz/Guru,” pungkasnya.

Dia menyebutkan berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masih relatif rendah yakni 9,14 persen dan 12,12 persen dibandingkan dengan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional sebesar 49,68 persen dan 85,1 persen.

“Untuk itu, OJK telah menyiapkan arah dan prioritas program literasi dan inklusi keuangan syariah yang terdiri dari empat strategi utama yakni akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah, pengembangan model inklusi dan akses keuangan syariah, penguatan infrastruktur literasi dan inklusi keuangan syariah, dukungan dan aliansi strategis literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kementerian atau lembaga dan stakeholder lainnya,” katanya. (bgn008)24031703

Denpasar, Baliglobalnews 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, berkolaborasi dengan Universitas Udayana Bali membuat program Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN-LIK) yang telah berlangsung sejak 15 Juli hingga 27 Agustus 2023.

“Sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk civitas akademik dibutuhkan untuk memperluas jangkauan dan keberhasilan program literasi dan inklusi keuangan di masyarakat,” kata Kepala OJK Regional 8, Bali dan Nusa Tenggara, Kristrianti Puji Rahayu, saat acara Malam Apresiasi KKN-LIK Tahun 2023 di Kantor OJK, pada Kamis (14/9/2023).

Dia mengatakan program KKN-LIK itu diharapkan bisa semakin mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di perdesaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Program ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OJK dengan Universitas Udayana di 13 fakultas.

Menurut dia, peran civitas akademika sebagai tenaga pendidik dan terdidik tidak hanya bermanfaat di lingkungan kampus, tetapi juga ikut memegang peran penting dalam mencerdaskan masyarakat khususnya di sektor keuangan. Hal ini tentu juga sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 terdapat gap antara tingkat inklusi dan literasi keuangan di Provinsi Bali sebesar 34,55 persen, tingkat literasi sebesar 57,66 persen dan tingkat inklusi keuangan sebesar 92,21 persen. Artinya, masih banyak masyarakat yang sudah mengakses produk dan layanan jasa keuangan, tetapi belum memahami sepenuhnya produk dan layanan jasa keuangan tersebut.

Data tingkat literasi dan inklusi keuangan di kawasan perdesaan dan perkotaan pun memiliki gap yaitu literasi di perdesaan sebesar 55,05 persen dengan inklusi keuangan 94,50 persen dan untuk tingkat literasi di perkotaan 55,69 persen dengan inklusi 89,22 persen. Perbedaan tingkat literasi dan inklusi ini menjadi pertimbangan akan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan khususnya di perdesaan.

Sementara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana, I Nyoman Suarsana menyampaikan bahwa program KKN-LIK ini tidak hanya memberikan ilmu dan pengalaman baru bagi mahasiswa peserta KKN, tetapi juga dapat menambah referensi universitas untuk melakukan kajian akademik tentang permasalahan keuangan khususnya di daerah perdesaan.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah OJK untuk melibatkan civitas akademik dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya wilayah perdesaan. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa peserta KKN tetapi juga bagi universitas,” katanya.

KKN-LIK dilaksanakan selama enam minggu di sepuluh desa yang tersebar di delapan kabupaten di Provinsi Bali, antara lain Desa Pelaga, Desa Landih. Desa Depeha, Desa Bengkala, Desa Lod Tunduh, Desa Manistutu, Desa Sekartaji, Desa Tanglad, Desa Karyasari dan Desa Nongan.

150 mahasiswa yang berasal dari 13 fakultas ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Sebelum melaksanakan kegiatan, OJK KR 8 Bali dan Nusa Tenggara dan Universitas Udayana memberikan pembekalan kepada mahasiswa peserta KKN-LIK serta melakukan pendampingan dan monitoring berkala.

Program kerja yang dilaksanakan selama pelaksanaan KKN-LIK antara lain, survei profil desa, survei literasi dan inklusi keuangan, pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), edukasi keuangan kepada masyarakat secara segmented, program pojok literasi keuangan, edukasi melalui serial keuangan OJK, dan edukasi melalui sarana media digital.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang produk dan layanan jasa keuangan termasuk waspada penipuan berkedok investasi, pinjaman online ilegal dan kejahatan keuangan digital.

Selanjutnya, kegiatan ini juga melibatkan TPAKD di masing-masing Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan edukasi bersama dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), di antaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM), BPJS Kesehatan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Perusahaan Sekuritas.

Kegiatan edukasi keuangan kepada masyarakat segmented telah dilakukan sebanyak 171 kegiatan dengan jumlah peserta 8.725 orang. Topik edukasi keuangan yang disampaikan kepada masyarakat selama KKN meliputi, pengenalan kelembagaan OJK, perlindungan konsumen, produk dan layanan jasa keuangan, bijak berinvestasi dan waspada penipuan berkedok investasi, pinjaman online ilegal serta kejahatan keuangan digital.

Salah satu contoh kegiatan edukasi keuangan kepada masyarakat segmented adalah edukasi ke sekolah, di mana mahasiswa telah melaksanakan edukasi keuangan kepada 64 sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMA dengan jumlah siswa yang mengikuti sebanyak 3.724. Selain itu, mahasiswa juga telah melakukan pendampingan kepada 37 UMKM yaitu dengan menjelaskan cara penyusunan laporan keuangan sederhana.

Mahasiswa peserta KKN-LIK di masing-masing desa juga membuat pojok literasi keuangan berupa poster yang berisi informasi tentang produk dan layanan jasa keuangan serta tips berinvestasi dengan bijak. Poster tersebut ditempatkan di pusat informasi yang mudah diakses masyarakat seperti kantor desa, balai banjar, pos kambling, sekolah, puskesmas dan lain sebagainya.

Kegiatan ‘Malam Apresiasi’ ini merupakan kegiatan puncak sebagai bentuk apresiasi OJK kepada seluruh mahasiswa peserta KKN-LIK dari Universitas Udayana yang telah menjadi agen edukasi OJK di perdesaan.

Program KKN-LIK menjadi salah satu program prioritas OJK KR 8 Bali dan Nusa Tenggara dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Ke depan, OJK KR 8 Bali dan Nusa Tenggara berkomitmen akan terus meningkatkan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah, Civitas Akademik termasuk sekolah dan universitas di Provinsi Bali, PUJK dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.(bgn008)230915