Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola dan efektivitas regulasi dalam sektor jasa keuangan, melalui penyempurnaan ketentuan pembentukan peraturan.

“OJK memiliki ketentuan internal mengenai tata cara pembentukan peraturan sebagai pedoman dalam menghasilkan regulasi yang memenuhi prosedur, metode, serta kaidah penyusunan peraturan yang baik sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, dalam keterangannya pada Jumat (24/10/2025).

Sebagai upaya penyempurnaan regulasi, dia menyebutkan OJK telah menetapkan Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 7/PDK.02/2025 tentang Pembentukan Peraturan di OJK (PDK RMR) pada 13 Oktober 2025. Melalui peraturan ini, kata dia, terdapat penyesuaian terhadap nomenklatur dan bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) yang diubah menjadi Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK). “Perubahan ini diikuti dengan penyesuaian format, yakni format PADK yang berbentuk peraturan sebagaimana halnya format Peraturan OJK (POJK),” jelasnya.

Dia mengatakan isi PADK hanya memuat ketentuan umum (prinsipal), sementara substansi teknis dijelaskan secara lebih rinci dalam lampiran PADK. “Dengan diberlakukannya PDK RMR, seluruh SEOJK yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku dan dimaknai sebagai PADK hingga dilakukan perubahan atau pembaruan atas ketentuan yang ada,” jelasnya.

OJK berharap perubahan nomenklatur dan format ini dapat meningkatkan keseragaman, kejelasan, serta transparansi regulasi di sektor jasa keuangan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pelaku industri, pemangku kepentingan, dan masyarakat. (bgn008)25102526

Jakarta, Baliglobalnews

Kota Denpasar kembali berhasil meraih penghargaan Kejar Awards 2025 untuk kategori wilayah implementasi Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) terbaik tingkat kabupaten/kota tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan pada puncak Hari Indonesia Menabung Nasional dan Puncak Bulan Literasi Keuangan oleh Kemenko Perekonomian, Airlangga Hartanto didampingi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi kepada Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa di Auditorium Dhanapala Kementerian Keuangan, Kota Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).

Wawali Arya Wibawa mengatakan penghargaan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar sebagai Kota Pendidikan. Penghargaan ini juga berkat kolaborasi antar pemerintah, sektor perbankan, OJK, dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Denpasar. “Tentu kami atas nama Pemerintah Kota Denpasar mengucapkan terima kasih banyak atas dipilihnya Kota Denpasar sebagai wilayah implementasi kejar terbaik tingkat kabupaten/kota. Dan kami berharap melalui penghargaan yang diterima ini kedepannya kolaborasi ini semakin erat sehingga dapat meningkatkan komitmen pemerintah pada satuan pendidikan dan sektor perbankan untuk terus menggalakkan literasi keuangan khususnya di kalangan pelajar,” pungkas Arya Wibawa.

Sementara Kadis Dikpora AA Gede Wiratama mengatakan penghargaan Kejar Awards yang digelar oleh OJK ini merupakan yang kedua kalinya diraih oleh Kota Denpasar. Sebelumnya diraih pada tahun 2023 lalu dan kali ini kami kembali meraih penghargaan Kejar Awards 2025 dengan kategori wilayah implementasi Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) terbaik tingkat kabupaten/kota tingkat Nasional.

“Astungkara dari inovasi yang kita terapkan seperti wajib memiliki buku tabungan bagi siswa sehingga membuahkan hasil yang maksimal dan tahun ini kembali meraih penghargaan Kejar Award Tahun 2025 kategori wilayah implementasi Satu Rekening Satu Pelajar terbaik tingkat kabupaten/kota tingkat Nasional. Dan berharap kedepannya prestasi ini dapat ditingkatkan dengan menumbuhkan inovasi-inovasi yang positif bagi pelajar dan masyarakat,” ungkap AA Wiratama.

Turut hadir Kacab Denpasar Bank BPD Bali I Made Sudarma. (*/bgn003)25082205

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyusun Peraturan OJK (POJK) tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan, sehingga berlaku secara efektif.

“Penyusunan POJK ini dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan cakupan pengaturan yang lebih menyeluruh,” kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, kepada wartawan pada Sabtu (5/7/2025).

Dia menjelaskan, sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 30 Juni 2025 lalu di Jakarta. Maka, ketentuan dalam Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan (SEOJK 7/2025) yang sedianya efektif berlaku 1 Januari 2026, ditunda dan akan diatur kembali dalam POJK yang akan disusun itu. “Penyusunan POJK ini bertujuan memastikan penerapan tata kelola dan prinsip kehati-hatian yang lebih baik dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan,” katanya.

Dia mengharapkan POJK ini juga dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak di dalam ekosistem asuransi kesehatan, mulai dari masyarakat sebagai pemegang polis atau tertanggung, perusahaan asuransi dan fasilitas layanan kesehatan. “Kami di OJK juga akan terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem asuransi kesehatan yang adil, transparan, dan tumbuh secara berkelanjutan,” jelasnya. (bgn008)25070510

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan tata kelola yang baik, dalam membangun sektor jasa keuangan yang berintegritas, sehingga mendukung program pembangunan Pemerintah.

“OJK mendorong pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk terus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran dalam kegiatan usahanya,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, pada Rabu (4/6/2025).

Dalam kegiatan Forum Diskusi Survei Penilaian Integritas (SPI) sebelumnya yang digelar OJK, kata dia, diyakini dapat memperkaya pemahaman peserta dalam menindaklanjuti hasil SPI dari KPK secara efektif yang melibatkan peran pimpinan satuan kerja selaku role model, pegawai OJK, serta penerapan praktik terbaik terkait tata kelola.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, OJK juga telah menerbitkan POJK Strategi Antifraud yang berlaku bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan strategi anti kecurangan. POJK ini diharapkan dapat membantu PUJK dalam melakukan pengendalian fraud tidak hanya ditujukan untuk mencegah, namun juga mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem yang ada.

“Komitmen OJK dalam upaya membangun dan mengembangkan budaya integritas secara berkesinambungan telah terimplementasi melalui penerapan strategi anti kecurangan sesuai dengan sertifikasi ISO 37001. Selain itu, seluruh satuan kerja di OJK juga telah tersertifikasi sistem manajemen antipenyuapan,” katanya.

Dia menjelaskan Jika melihat tren nilai SPI OJK oleh KPK selama tujuh tahun terakhir, nilai SPI OJK cenderung meningkat. Nilai SPI OJK pada tahun 2024 tercatat sebesar 84,87 yang menempatkan OJK dalam kategori terjaga yang berarti potensi korupsi masih terdeteksi. Namun, dalam frekuensi yang relatif rendah dibandingkan rata-rata lembaga lain di tingkat nasional.

“OJK akan memantau penerapan strategi antifraud di lembaga jasa keuangan dengan melakukan evaluasi terhadap implementasi POJK yang telah diterbitkan. Evaluasi ini akan menjadi dasar dalam pemetaan kebutuhan, perbaikan, penguatan kebijakan, serta penyusunan langkah strategis yang diperlukan guna memastikan efektivitas pencegahan dan penanganan fraud secara berkelanjutan,” katanya.

Sementara Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena mengatakan dalam menghadapi isufraud dan integritas, Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko OJK (ARK) melakukan penguatan tata kelola melalui 3 pendekatan.”Pendekatan pertama oversight (audit internal berbasis risiko), forseight (deteksi awal/early warning melalui pemantauan indikator risiko utama), dan insight (review, konsultasi dan pencegahan fraud, dimana salah satunya melalui penerapan continuous improvement sebagai tindak lanjut atas hasil SPI,” kata Sophia yang juga merangkap Anggota Dewan Komisioner itu.

Dia menambahkan, pelaksanaan SPI oleh KPK merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi perkembangan kondisi integritas, menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi, dan mengidentifikasi area perbaikan yang bisa dilakukan. (bgn008)2060410

Denpasar, Baliglobalnews

Departemen Pelindungan Konsumen OJK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama Kepolisian Daerah Bali menyosialisasi pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan kepada anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti).

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan upaya pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan di sektor keuangan sehingga masyarakat terhindar dari kerugian finansial,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu, dalam keterangan pada Sabtu (17/5/2025).

Dia menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi merupakan salah satu bentuk komitmen OJK dengan kepolisian Daerah Bali dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang adil bagi seluruh lapisan

masyarakat, serta memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan pelindungan konsumen dan masyarakat. “Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan pengamanan masyarakat hingga di wilayah pedesaan diharapkan turut menjadi agen edukasi keuangan dan meningkatkan upaya deteksi dini

terhadap modus kejahatan di sektor keuangan,” katanya.

Puji mengharapkan hasil dari sosialisasi ini dapat ditindaklanjuti melalui langkah aksi positif dan dapat menyebarluaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi dalam menggunakan produk dan/atau layanan sektor jasa keuangan.

Sementara Kepala Departemen Pelindungan Konsumen OJK Rudy Agus P. Raharjo menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah Bali atas sinergi dan dukungan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan menghadirkan personel Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan. “Sehingga diharapkan dapat menggaungkan pesan penting kepada pihak terkait tentang pentingnya aspek pelindungan

konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan,” katanya.

Sementara Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Bali Kombes Pol. Teguh Widodo menyampaikan peran Polri dan lembaga terkait dalam penanggulangan kejahatan di sektor keuangan tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga meliputi edukasi, pencegahan, penguatan kerja sama, serta peningkatan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia. “Kolaborasi lintas lembaga sangat penting untuk membangun sistem keuangan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat,” katanya.

Dia berharap ke depan adalah terbentuknya ekosistem keuangan yang aman dan terpercaya,

terwujudnya masyarakat yang melek keuangan dan waspada terhadap risiko kejahatan finansial, serta terus meningkatkan sinergi antar lembaga untuk memberantas kejahatan keuangan. “Kepolisian Daerah Bali berkomitmen untuk terus bersinergi dengan OJK dan instansi terkait dalam memberantas investasi bodong, menindak tegas judi online, serta mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen cerdas dan terlindungi,” katanya. (bgn008)25051805

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melaksanakan forum koordinasi TPAKD se-Provinsi Bali guna mengevaluasi pelaksanaan program kerja di sembilan kabupaten/kota di Pulau Dewata selama tahun 2024.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu mengatakan kegiatan itu dihadiri perwakilan TPAKD seluruh Bali dan perwakilan industri jasa keuangan di wilayah Bali.

“TPKAD diibaratkan sebuah orkestrasi, sebagai dirijennya adalah OJK dan pemain musiknya adalah anggota TPAKD. Dalam mendukung orkestrasi tersebut, telah ditetapkan regulasi berupa surat edaran Kemendagri dan RPJMD. Selanjutnya dibutuhkan infrastruktur berupa roadmap, petunjuk teknis penyusunan program kerja dan monitoring TPAKD, serta sistem pelaporan melalui SI-TPAKD” katanya dalam keterangannya pada Sabtu (8/2/2025).

Kristrianti menyampaikan bahwa upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Bali yang lebih masif merupakan peran seluruh anggota TPAKD, karena dengan literasi keuangan yang baik akan mendorong peningkatan inklusi yang bertanggung jawab. Dalam hal ini OPD diharapkan menjadi ujung tombak dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan tersebut.

Selanjutnya pencapaian program kerja TPAKD se-Provinsi Bali tahun 2024 dipaparkan oleh Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK dan EPK OJK Provinsi Bali, Rony Ukurta Barus. Dalam paparannya disampaikan program-program TPAKD tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan, namun ada yang masih memerlukan perhatian dan dorongan lebih agar program kerja selanjutnya pada tahun 2025 dapat tercapai.

Program kerja TPAKD di Provinsi Bali tahun 2024 disusun untuk mendukung program pengembangan sektor ekonomi prioritas di Provinsi Bali yaitu sektor pertanian dalam arti luas melalui kredit/pembiayaan sektor prioritas (K/PSP), sektor UMKM melalui program UMKM Bali Nadi Jayanti, pengembangan desa ekosistem keuangan inklusif, penyaluran KUR kepada pelaku usaha, dukungan peningkatan ekonomi Bali melalui program pengembangan ekonomi daerah, serta peningkatan literasi dan inklusi masyarakat melalui Satu Rekening Satu Pelajar dan Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai (Kejarku Pandai).

Sepanjang tahun 2024, 10 TPAKD di Provinsi Bali telah melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan inklusi keuangan di Provinsi Bali 952 kegiatan dengan peserta kegiatan 63.508 yang terdiri dari kelompok sasaran seperti petani untuk program K/PSP, pelaku UMKM untuk program UMKM Bali Nadi Jayanti, dan pelajar untuk program Kejarku Pandai. Program-program tersebut turut mendorong penyaluran kredit perbankan sektor pertanian menjadi Rp5,97 triliun (meningkat 8,91 persen, yoy), kredit kepada UMKM menjadi Rp58,9 triliun (meningkat sebesar 5,99 persen, yoy), serta jumlah Simpanan Pelajar menjadi 639.498 rekening. Bahkan di tahun 2024, Kota Denpasar terpilih sebagai kabupaten/kota dengan implementasi simpel terbaik di tingkat nasional.

Acara dilanjutkan dengan diskusi dengan seluruh peserta yang hadir, yang dipimpin oleh Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, EPK dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah, dengan turut mengajak seluruh anggota TPAKD lebih meningkatkan upaya pencapaian target program kerja TPAKD yang lebih optimal.

Melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam TPAKD di masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. (bgn008)25020911

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali terus mendorong upaya memperkuat manajemen risiko perbankan khususnya bagi bank perekonomian rakyat (BPR) di wilayah Provinsi Bali, dalam mewujudkan industri BPR yang berintegritas, tangguh, dan berkontribusi dalam memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali Ananda R. Mooy, Jumat (7/2/2025). “Upaya ini juga berguna memberikan manfaat memperkuat peran BPR dalam menjalankan fungsi intermediasi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,” katanya.

Dia mengatakan pelatihan dilakukan dalam 2 batch, yaitu batch 1 dilaksanakan padal 4-5 Februari 2025, dan batch 2 pada 6-7 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Deutsche Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation (DSIK) Indonesia dan DPD Perbarindo Bali yang dilaksanakan di Kantor OJK Provinsi Bali, Denpasar. “Pelatihan manajemen risiko BPR ini sangat penting untuk memperkuat pengelolaan manajemen risiko kredit dan suku bunga BPR. Strategi mengelola risiko kredit BPR meliputi analisis kredit yang komprehensif, diversifikasi portofolio kredit dan penerapan teknologi. Sementara, strategi mengelola risiko suku bunga antara lain melalui hedging suku bunga, penyesuaian portofolio dan pemantaun berkala,” katanya.

Ananda menyampaikan bahwa OJK telah menyusun roadmap pengembangan BPR untuk memperkuat kualitas layanan dan manajemen BPR, di antaranya melalui penekanan pada transformasi digital sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi dan pelayanan BPR, serta pengembangan SDM BPR melalui peningkatan kompetensi SDM.

Dia menyebutkan Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit mengapresiasi pelaksanaan pelatihan untuk tujuan memperkuat pengelolaan risiko dan SDM BPR di Bali. “Penerapan manajemen risiko secara konsisten, prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik sangat dibutuhkan dalam memitigasi risiko BPR, baik risiko kredit, operasional, likuiditas dan kepatuhan. Demikian pula pentingnya penguatan SDM untuk mendukung pengembangan aktivitas usaha BPR,” ujarnya.

Sementara Advisor for Human Capacity Building German Spakarssenstiftung Shenia Hamp menyampaikan bahwa pelatihan kali ini tentang manajemen risiko modul 3 dan 4 yang telah dikembangkan oleh DSIK Indonesia dan Filipina. “Manajemen risiko modul 3 memberikan pemahaman terkait analisis pola kredit berbasis risiko, serta pengelolaan bisnis kredit UMK mulai dari pembuatan produk hingga pengelolaan SDM. Modul 4 memuat dampak perubahan suku bunga terhadap margin bunga bersih (NIM) BPR, melalui metode penetapan suku bunga (tetap dan mengambang), serta metode perhitungan suku bunga, flat, efektif atau anuitas,” katanya.

Melalui sinergi OJK dengan DSIK Indonesia dan DPD Perbarindo Bali diharapkan dapat mendukung ekosistem industri jasa keuangan yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan. (bgn008)25020905

Denpasar, Baliglobalnews

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan peralihan ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan terintegrasi. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen sehingga dapat memberikan implikasi positif bagi pengembangan industri di sektor keuangan.
“Industri derivatif keuangan dengan underlying efek dan Aset Keuangan Digital termasuk aset kripto yang diawasi Bappebti selama ini sudah berjalan, sehingga akan diupayakan transisi tugas pengaturan dan pengawasan dengan seamless untuk menghindari gejolak di pasar,” katanya pada Sabtu (11/1/2025).

Untuk menyukseskan proses selanjutnya, OJK juga telah menyiapkan sistem perizinan AKD AK dan Derivatif Keuangan secara digital melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Dalam proses peralihan tugas ini, OJK dan Bappebti telah melakukan koordinasi dan berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan penguatan ekosistem derivatif keuangan secara keseluruhan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Sementara itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK AKD AK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 20/SEOJK 07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (SEOJK AKD AK) yang memuat pokok-pokok peraturan terkait.
Selain menerima peralihan tugas AKD AK, OJK juga akan menerima peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap instrumen derivatif keuangan dengan underlying efek yang di antaranya indeks saham dan saham tunggal asing. Pengalihan tersebut bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip aktivitas sama, risiko sama, dan regulasi setara (same activity, same risk, same regulation).

Sebelumnya, diberitakan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) di Kantor Kementerian Perdagangan.
Penandatanganan BAST dilakukan oleh Plt. Kepala Bappebti Kemendag Tommy Andana, Asisten Gubernur Bank Indonesia Donny Hutabarat; Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, OJK, Moch. Ihsanuddin; serta Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK IB. Aditya Jayaantara.
Penandatanganan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan NK oleh Plt. Kepala Bappebti Kemendag, Tommy Andana; Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti; Kepala Eksekutif Pengawas

Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Hasan Fawzi; serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Inarno Djajadi.
Kegiatan penandatanganan turut disaksikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
Mendag Budi Santoso menyampaikan pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Kemendag terus mendukung agar transisi pengalihan dapat berlangsung secara transparan dan memberikan keamanan bagi pelaku pasar maupun pelaku ekonomi.
“Kami yakin langkah ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi sektor keuangan dan pasar fisik aset kripto di Indonesia,” ujarnya.
Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal. Sementara itu, pengalihan ke Bank Indonesia meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Pengalihan tugas dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia ini dilakukan sesuai amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Hal ini juga menjadi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan. Peralihan dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia secara penuh dilakukan paling lama 24 bulan sejak pengundangan UU P2SK yang bertepatan pada hari ini, 10 Januari 2025.
Dalam proses persiapan pengalihan pengaturan, Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia juga saling berkoordinasi dalam aspek pengaturan, penyiapan infrastruktur pengawasan, penyelenggaraan diskusi pengembangan pengawasan, serta peningkatan literasi kepada masyarakat. Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait di antaranya kementerian/lembaga, industri, dan para penyelenggara.(bgn008)25011102

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menyelenggarakan acara Sangkep Kelompok Tani dan Nelayan se-Provinsi Bali Tahun 2024, di Kantor OJK Provinsi Bali, Denpasar.

Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Bali Rony Ukurta Barus, menyampaikan OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) menilai sektor pertanian, kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan di Provinsi Bali. “Kami mendorong seluruh TPAKD di wilayah Bali untuk memaksimalkan potensi ekonomi masing-masing wilayah, melalui percepatan dan kemudahan akses permodalan khususnya para petani dan nelayan yaitu program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP),” kata Rony, mewakili Kepala OJK Provinsi Bali pada Jumat (25/10/2024).

Rony menyampaikan melalui program K/PSP ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi Bali, dan turut menciptakan kemandirian pangan di wilayah Bali.

Kegiatan yang diikuti oleh pengurus Kelompok Tani Nelayan Andalan se-Provinsi Bali memberikan pengenalan produk pembiayaan pertanian yaitu Kredit Alsintan oleh BPD Bali, Program Closeloop Cluster Pertanian oleh Bank Mandiri, program Ekspor Produk Pertanian oleh BNI, pengenalan peran Perusda Bali, serta sharing session budidaya pisang cavendish oleh PT Nusantara Segar Abadi.

Ditambahkan, Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Sang Ayu Sri Wahyuni mengatakan, salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi petani dalam mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan maupun pengembangan usahanya adalah permodalan.

“Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik melalui pengembangan skema program kredit seperti KUR, kredit prioritas sektor pertanian, kredit usaha alsintan serta penguatan keuangan mikro agribisnis,” jelasnya.

Wahyuni juga memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini sehingga para petani dapat lebih mencermati dan memahami jenis-jenis pembiayaan perbankan, serta diharapkan petani dapat terhindar dari pinjaman online ilegal dan investasi bodong.

Melalui sinergi OJK dengan Pemerintahan Daerah melalui TPAKD, diharapkan dapat mendukung Ekosistem Industri Jasa Keuangan yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan. (bgn008)24102506

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) 2024-2028 guna meningkatkan efisiensi penyaluran kredit dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit dan inklusi keuangan nasional. Hal itu dikatakan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada Sabtu (28/9/2024).

“Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) 2024-2028, untuk mewujudkan LPIP yang berintegritas, inovatif, dan kredibel,” katanya.

Dian Ediana Rae menyatakan peran industri Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) diperlukan dalam mendukung Lembaga Jasa Keuangan mengoptimalkan perangkat penilaian kelayakan kredit yang komprehensif. ”LPIP memiliki peran sangat penting dalam memperluas akses UMKM kepada sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, selain menyediakan produk dan layanan yang bersifat generik untuk membantu analisis kelayakan kredit pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan secara umum,” katanya.

Ke depan, kata dia, LPIP juga didorong untuk mampu menyediakan informasi perkreditan yang bernilai tambah dalam rangka mendukung peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM serta kredit untuk segmen atau produk sesuai karakteristik tertentu. “Tentu ini merupakan landmark dari capaian kita untuk bagaimana kita mengarah ke depan supaya industri lembaga pengelola informasi perkreditan ini kemudian betul-betul bisa berkembang sesuai apa yang kita harapkan. Saya sangat mendukung pengembangan ekosistem perkreditan yang lebih baik dan lebih sehat ke depannya,” katanya.

Rae menjelaskan bahwa dalam perjalanan hampir satu dekade, LPIP telah menyediakan berbagai produk dan layanan yang memungkinkan Lembaga Jasa Keuangan melakukan analisis dan pengambilan keputusan penyaluran kredit secara lebih tepat, mudah, dan cepat namun dengan tetap memperhitungkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian

Penyusunan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri LPIP 2024–2028 akan menjadi rujukan bagi arah pengembangan LPIP ke depan untuk seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan Peta Jalan ini telah melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk industri dan asosiasi LPIP sehingga diharapkan telah mencakup semua isu penting dalam industri LPIP.

Secara umum, Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan LPIP 2024-2028 terdiri atas empat pilar utama, yaitu Penguatan kelembagaan, Penguatan teknologi, Penguatan bisnis, Penguatan pengaturan dan pengawasan. Serta tiga perangkat pendukung (enabler) yang terdiri dari Kepemimpinan dan integritas, Infrastruktur (Teknologi & Sumber Daya), Sinergi dan Kolaborasi.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan LPIP 2024-2028 berfokus pada upaya untuk memperkuat industri LPIP dalam menghadapi berbagai tantangan struktural dan dinamika perubahan ke depan, sehingga LPIP memiliki ketahanan terhadap berbagai tantangan serta memiliki daya saing terhadap industri lain yang juga memberikan jasa yang relatif sejenis agar mampu bertahan dan berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dan stabilitas sektor jasa keuangan.

Selanjutnya Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri LPIP 2024-2028 akan menjadi bagian yang akan diintegrasikan dalam perumusan strategi nasional tentang Credit Reporting System di Indonesia secara menyeluruh.

“Peta jalan ini merupakan dokumen dinamis yang dapat terus disesuaikan dengan dinamika industri LPIP serta ekosistem industri jasa keuangan,” jelasnya. (bgn008)24092803