Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memperkuat ekosistem dan hilirisasi sektor pertanian, khususnya komoditas kakao di Bali.

Direktur Kredit Bank BPD Bali, Made Lestara Widiatmika mengungkapkan bahwa Bank BPD Bali secara konsisten menyalurkan pembiayaan pada rantai pasok komoditas kakao, baik kepada petani individual, kelompok tani, maupun perusahaan offtaker. Hingga saat ini, total pembiayaan kakao yang telah disalurkan mencapai Rp4,525 miliar. “Penyaluran pembiayaan kakao ini telah berjalan sejak tahun lalu di beberapa wilayah, meliputi Kabupaten Bangli, Buleleng, Tabanan, serta porsi terbesar berada di Jembrana (Negara) yang mencapai Rp2,915 miliar,” ujarnya di Denpasar pada Jumat (18/9/2026).

Widiatmika menyebutkan Bank BPD Bali menyediakan berbagai pilihan skema kredit bagi petani melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menawarkan suku bunga rendah dan terjangkau. Skema ini mencakup KUR Super Mikro (plafon hingga Rp10 juta tanpa agunan), KUR Mikro (plafon diatas Rp10 juta sd Rp100 juta tanpa agunan), serta KUR Kecil (plafon di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta).

Sementara Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul dan Maju (Kredit Kusuma) diarahkan sebagai solusi pembiayaan bagi skala usaha menengah atau offtaker yang sebelumnya sudah pernah menikmati fasilitas KUR (graduasi KUR). Bank BPD Bali juga menawarkan Kredit Usaha Alsintan (KUA) sebagai skema kredit khusus yang dirancang untuk mendukung sektor pertanian secara spesifik. “Untuk sektor pertanian, kami juga memiliki Kredit Usaha Alsintan (KUA) yang ke depannya bertransformasi menjadi Kredit Usaha Pertanian,” katanya didampingi Kepala Bank BPD Bali Cabang Tabanan I Made Indra Taurisiana dan Kabag Divisi Kredit Ritel dan Konsumer Putu Restawan.

Dia menyatakan langkah tersebut mengintegrasikan kemudahan akses pembiayaan, perlindungan risiko usaha, hingga bantuan sarana prasarana bagi para petani dan pelaku usaha kakao.  Saat ini, kata dia, portofolio pembiayaan sektor pertanian mencakup 12 persen dari total penyaluran kredit produktif Bank BPD Bali. Berkat analisis dan verifikasi lapangan yang selektif, tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) untuk kredit di sektor pertanian masih terjaga sangat sehat di bawah 1 persen.

Menyadari bahwa sektor pertanian rentan terhadap risiko perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu, Bank BPD Bali menerapkan strategi mitigasi risiko dengan menggandeng PT Jamkrida Bali Mandara untuk memberikan penjaminan berupa asuransi kredit. “Sektor pertanian memiliki risiko iklim yang tidak dapat diprediksi serta resiko pasca panen. Oleh karena itu, kami membentengi pembiayaan tersebut melalui mekanisme penjaminan bersama Jamkrida Bali Mandara, sehingga apabila terjadi permasalahan, pembiayaan tidak langsung menjadi kerugian total (loss),” katanya.

Selain penjaminan kredit, lanjutnya, Bank BPD Bali juga menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi para petani di lapangan. Berdasarkan data, hingga akhir Agustus, penyaluran KUR Bank BPD Bali telah merealisasikan 89,26 persen dari target kuota KUR tahun 2026. Seiring tingginya penyerapan, Bank BPD Bali telah mengajukan tambahan plafon KUR sebesar Rp254.4 miliar, sehingga total kuota KUR tahun 2026 ini meningkat menjadi Rp2,05 triliun, naik dari realisasi tahun 2025 sebesar Rp1,769 triliun.

Menurut dia, tahun depan Bank BPD Bali berencana mengajukan kuota KUR hingga Rp3.5 triliun. “Di luar aspek pembiayaan komersial, Bank BPD Bali juga menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa 2 unit solar dryer (alat pengering tenaga surya) kepada kelompok tani kakao di Jembrana guna mendukung penanganan pascapanen,” katanya.

Dia optimistis melalui penguatan ekosistem, kemudahan pembiayaan, dan pendampingan berkelanjutan ini, Bank BPD Bali dapat membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan profesi yang sangat potensial dan mampu menghasilkan pendapatan yang menjanjikan bagi masyarakat desa.

Seorang debitur Bank BPD Bali yang merupakan petani kakao, Abdul Hadi Hariyanto, merasakan kemudahan dalam proses kredit di sektor pertanian sejak ia mengajukan di Bank BPD Bali Capem Bajera, Tabanan. “Tidak ada kendala, semua lancar dalam pengajuan kredit hingga cair,” ujar petani yang tinggal di Desa Lalanglinggah tersebut. Dia berharap dengan penandatanganan kerja sama ini akan semakin meningkatkan produksi usahanya.

Sebelumnya, OJK Bali bersama Bank BPD Bali, PT Jamkrida Bali Mandara, BPJS Ketenagakerjaan, PT Cau Cokelat Internasional selaku offtaker, dan sejumlah kelompok tani setempat (Kelompok Tani Bumi Lestari, Kelompok Tani Werdi Bhuana, dan Kelompok Tani Kakao Forestry), melakukan Penandatanganan Kerja Sama (PKS), di Desa Cau, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, pada Kamis (17/09/2026).

Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem kakao melalui TPAKD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam mendukung transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) di Kabupaten Tabanan, OJK memfasilitasi kerja sama lintas sektor yang melibatkan Bank BPD Bali, PT Jamkrida Bali Mandara, BPJS Ketenagakerjaan, offtaker PT Cau Cokelat Internasional, serta kelompok tani kakao setempat. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem hilirisasi kakao yang tangguh, memperluas akses pasar ekspor, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani daerah. “Penandatanganan PKS hari ini adalah bentuk komitmen bersama untuk mendampingi petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi Tabanan,” ungkap Parjiman.

Ke depan, kata dia, ekosistem kakao ini juga akan dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project di Kabupaten Lombok Utara. “Kami menyadari tidak bisa bekerja sendirian, sehingga kolaborasi antara sektor jasa keuangan seperti perbankan, Jamkrida, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, offtaker, dan rekan-rekan petani sangat penting,” ujarnya.

Menjawab kebutuhan pasokan dari sisi industri, CEO PT Cau Cokelat Internasional, Kadek Surya Prasetya Wiguna, menyampaikan bahwa pabrik pengolahannya memiliki kapasitas produksi sekitar 1 hingga 2 ton kakao per hari. Dengan kapasitas minimal 1 ton per hari, kebutuhan bahan baku pabrik mencapai sekitar 350 ton per tahun. “Pabrik kami memiliki kapasitas pengolahan minimal 1 hingga 2 ton per hari. Jika mengambil batas minimal 1 ton saja, maka kebutuhan bahan baku mencapai sekitar 350 ton per tahun. Dengan asumsi produktivitas 1 ton per hektare, kita membutuhkan pasokan dari lahan seluas 350 hektare,” katanya.

Menurut Surya, kebutuhan bahan baku yang besar tersebut menuntut pihak pabrik untuk menggandeng lebih banyak petani kakao, mengingat luas lahan yang dikelola setiap petani bervariasi. “Jumlah petani yang perlu kita ajak kerja sama berkisar antara 300 hingga 500 orang, karena kepemilikan lahan petani berbeda-beda, ada yang setengah hektare, bahkan ada yang hanya 20 are,” katanya. (bgn008)26091904

]]> https://baliglobalnews.com/bank-bpd-bali-dan-ojk-perkuat-ekosistem-sektor-pertanian-komuditas-kakao/feed/ 0 https://baliglobalnews.com/ojk-cabut-izin-usaha-bpr-pasarraya-kuta-bali/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ojk-cabut-izin-usaha-bpr-pasarraya-kuta-bali https://baliglobalnews.com/ojk-cabut-izin-usaha-bpr-pasarraya-kuta-bali/#respond Sat, 19 Sep 2026 11:01:40 +0000 https://baliglobalnews.com/?p=133077 Denpasar, Baliglobalnews Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Pasarraya Kuta yang beralamat di Jalan Raya Tuban, No. 62, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. “Hal ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-71/D.03/2026 tanggal 17 September 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasarraya Kuta,” kata […]]]>

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Pasarraya Kuta yang beralamat di Jalan Raya Tuban, No. 62, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

“Hal ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-71/D.03/2026 tanggal 17 September 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasarraya Kuta,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman kepada wartawan di Denpasar pada Jumat (19/9/2026).

Dia menyampaikan pencabutan izin usaha PT BPR Pasarraya Kuta merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat. “Pada 4 September 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Pasarraya Kuta dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP), karena memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari 12 persen,” katanya.

Menindaklanjuti penetapan status BDP, kata dia, PT BPR Pasarraya Kuta telah menyusun rencana tindak penyehatan. Namun, dalam pelaksanaannya PT BPR Pasarraya Kuta tidak sepenuhnya mampu merealisasikannya. “Dengan demikian, selama masa BDP, upaya PT BPR Pasarraya Kuta belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas BPR,” katanya.

Dia menyebutkan pada 2 September 2026 OJK menetapkan PT BPR Pasarraya Kuta dalam status BDR, dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan jangka waktu kepada pengurus dan pemegang saham PT BPR Pasarraya Kuta untuk melakukan upaya penyehatan. “Penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah,” katanya.

Namun demikian, lanjutnya, pengurus dan pemegang saham PT BPR Pasarraya Kuta tidak dapat melakukan penyehatan BPR dimaksud, sehingga berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 125/ADK3/2026 tanggal 10 September 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Pasarraya Kuta, LPS menetapkan cara penanganan bank dalam resolusi PT BPR Pasarraya Kuta dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Pasarraya Kuta.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT BPR Pasarraya Kuta. “Dengan pencabutan izin usaha tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” katanya.

Untuk itu, OJK menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah pengawasan yang ditempuh senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas. “Kami OJK secara konsisten memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan senantiasa menjaga prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, stabil, terpercaya, dan memastikan perlindungan optimal bagi kepentingan nasabah dan masyarakat,” katanya. (bgn008)26091901

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat optimisme industri perbankan tetap terjaga pada triwulan III Tahun 2026 di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global dan domestik.

“Hal ini tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang berada pada zona optimis sebesar 56, didukung ekspektasi terhadap kinerja perbankan yang kuat serta persepsi risiko yang tetap terkendali,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada Jumat (11/9/2026).

Dia menyebutkan Survei Orientasi Bisnis Perbankan (SBPO) OJK triwulan III-2026 melibatkan 99 bank responden pada Juli 2026. Responden tersebut mewakili 97,91 persen dari total aset bank umum berdasarkan data Juni 2026.

Hasil SBPO menunjukkan industri perbankan masih optimis terhadap prospek kinerja dan memiliki keyakinan untuk mengelola risiko. “Optimisme tersebut tercermin dari proyeksi pertumbuhan kinerja perbankan dan kemampuan bank dalam menjaga risiko tetap terkendali,” katanya.

Dia menyampaikan ekspektasi industri perbankan terhadap kondisi makroekonomi pada triwulan III-2026 secara umum terkait dinamika perekonomian dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama berkaitan dengan ekspektasi peningkatan inflasi dan suku bunga acuan global. “Persepsi industri terhadap risiko perbankan tetap berada pada zona optimis. Indeks Persepsi Risiko (IPR) tercatat sebesar 57. Mayoritas responden meyakini kualitas kredit tetap terjaga, Posisi Devisa Netto (PDN) berada pada level rendah dengan aset dan tagihan valuta asing yang lebih besar dibandingkan kewajiban valuta asing (long position), serta risiko likuiditas tetap terjaga,” katanya.

Responden, kata dia, juga memerkirakan alat likuid perbankan dan dana pihak ketiga (DPK) tetap tumbuh pada triwulan III-2026. Pertumbuhan DPK yang diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit turut mendorong peningkatan net cashflow perbankan.

Dari sisi kinerja, lanjutnya, industri perbankan tetap menunjukkan optimisme yang kuat. Indeks

Ekspektasi Kinerja (IEK) tercatat sebesar 83 atau berada pada zona optimis. Responden memperkirakan kredit tetap tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan kredit serta ekspansi kredit melalui pipeline yang tersedia. Industri Pengolahan sebagai sektor ekonomi yang paling mendominasi penyaluran kredit perbankan mencatat pertumbuhan kredit sebesar 16,85 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Juli 2026. Responden memproyeksikan sektor tersebut tetap menjadi salah satu penggerak pertumbuhan kredit ke depan.

Dari sisi penghimpunan dana, kata dia, responden memperkirakan DPK tetap tumbuh pada triwulan III-2026. Perbankan terus mengoptimalkan penghimpunan sumber dana untuk menopang ekspansi kredit sekaligus menjaga likuiditas. (bgn008)26091109

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali mengapresiasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Denpasar menjadi sekolah yang mengimplementasikan budaya menabung, khususnya generasi muda, sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian finansial dan kesejahteraan masyarakat (Kejar) terbaik, mitra kerja sama Bank BPD Bali.

“Selamat kepada SMPN 9 Denpasar sebagai sekolah implementasi Kejar terbaik nasional. Ini merupakan prestasi yang diraih melalui sinergi antara OJK Bali, Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Denpasar, PUJK dalam hal ini BPD Bali, serta tentunya seluruh guru, siswa dan wali murid di SMPN 9 Denpasar,” kata Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Parjiman kepada wartawan di Denpasar pada Sabtu (29/8/2026).

Parjiman menyebutkan terpilihnya SMPN 9 Denpasar sebagai sekolah implementasi Kejar terbaik nasional, karena 100% siswanya sudah punya rekening pelajar atau total rekening siswa mencapai 1.070 rekening. “Semoga capaian ini dapat menginspirasi sekolah-sekolah lainnya di Bali dalam menerapkan kebiasaan baik menabung di bank sejak dini dari usia sekolah. Melalui kebiasaan baik ini kita wujudkan generasi-generasi muda di Bali yang cerdas mengelola keuangan untuk meraih masa depan yang cerah,” katanya.

Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa secara nasional tingkat literasi dan inklusi keuangan masing-masing telah mencapai 69,57 persen dan 93,61 persen. Meskipun telah melampaui target, tingkat literasi dan inklusi keuangan pada segmen pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional sehingga membutuhkan penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. “Menabung sejak dini sangat penting untuk masa depan kalian. Menabung itu jangan menunggu uang kita banyak dulu. Justru supaya uangnya banyak, kita harus menabung sedikit demi sedikit. Jadi, kita harus membiasakan diri menabung sejak dini,” katanya.

Dia menyebutkan OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga, memiliki komitmen untuk

meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyampaikan bahwa, kebiasaan menabung tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, tetapi juga membentuk karakter disiplin dan kemampuan mengendalikan diri. “Tujuan peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan OJK adalah membangun karakter pribadi yang disiplin, sabar, mampu mengendalikan diri, dan mampu mengelola keuangan sehingga dapat terhindar dari kebiasaan FOMO (fear of missing out) dan FOPO (fear of other people’s opinions) di tengah perkembangan ekonomi dan keuangan digital,” katanya. (bgn008)26082907

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia keseluruhan mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.

“Berdasarkan wilayah provinsi, tiga provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi, yaitu DKI Jakarta (84,01%), Kalimantan Selatan (79,69%), dan Bali (78,77%),” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pada Rabu (12/8/2026).

Dia menyebutkan indeks tersebut meningkat dibandingkan dengan SNLIK Tahun 2025, dimana indeks literasi keuangan 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan 92,74 persen. Hasil SNLIK Tahun 2026 tersebut sekaligus telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk tahun 2029, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen.

Sementara tiga provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi, yaitu DKI Jakarta (99,74%), DI Yogyakarta (98,74%), dan Kepulauan Riau (98,43%). Sedangkan, Bali peringkat 6 nasional terkait Inklusi (96,24%). “Secara umum, sejumlah provinsi mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan di bawah angka nasional, terutama beberapa provinsi di kawasan Indonesia bagian timur,” katanya.

Dia mengatakan SNLIK bertujuan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagai salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan. “SNLIK Tahun 2026 merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi untuk pertama kalinya antara OJK, LPS, dan BPS. Sebelumnya, SNLIK Tahun 2024 dan 2025 dilaksanakan melalui kerja sama antara OJK dan BPS,” katanya.

Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan SNLIK sebelumnya, serta kebutuhan data pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). (bgn008)26081216

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan aset keuangan digital, termasuk aset kripto secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

“Kita bertransaksi kripto harus seimbang. Seimbang berbasis pada fundamental analisis data yang kuat dan kita looking forward pada potensi peluang ke depannya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, saat menggelar Bulan Literasi Kripto (BLK) di Denpasar pada Selasa (7/4/2026).

Dia menyebutkan aktivitas perdagangan aset kripto saat ini telah menjadi bagian nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga OJK harus terus memastikan keberlanjutan ekosistem industri ini dengan meningkatkan penguatan tata kelola serta pelindungan konsumen.

Selain itu, kata dia, OJK menilai aset kripto juga berpotensi sebagai the future of financial market yang memberikan kontribusi bagi pembangunan di Indonesia, khususnya dalam penerimaan pajak.

Dia menyampaikan berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak aset kripto tahun 2025 mencapai Rp796,73 miliar dan Rp1,96 triliun pada Februari 2026 yang menunjukkan tren yang meningkat. Sementara OJK mencatat pada 2025 nilai transaksi aset kripto tercatat Rp482,23 triliun. Jumlah ini menurun dibanding nilai di 2024 Rp650,61 triliun. Penurunan nilai transaksi ini dipicu oleh kombinasi faktor global dan siklus pasar pada Pasar Kripto.

Adi menjelaskan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 Global Crypto Adoption Index 2025, dan indeks ini tidak hanya mencerminkan besarnya nilai transaksi, tetapi juga menunjukkan tingkat adopsi aset kripto di masyarakat.

Pada Bulan Literasi Kripto ini, Adi mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama membangun ekosistem aset keuangan digital Indonesia yang kuat, berdaya saing, dan memberikan manfaat yang luas pada perekonomian nasional.

Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Robby, menyampaikan industri aset keuangan digital saat ini memiliki pondasi yang solid dan mampu bersaing secara global. “Keberhasilan industri aset keuangan digital hingga titik ini adalah bukti kuatnya ekosistem yang telah dibangun secara kolektif oleh para penyelenggara seluruh ekosistem, di mana di dalam naungan OJK arah industri harus tetap
konsisten menjaga integritas ekosistem aset kripto di Indonesia,” katanya.

Dia menegaskan ekosistem aset kripto di Indonesia saat ini berdiri di atas tiga pilar utama, yaitu, pertama adalah bursa sebagai infrastruktur pencatatan transaksi secara real time, kedua pedagang sebagai titik akses langsung ke investor retail, ketiga kliring dan kustodi sebagai penjamin keamanan aset bagi seluruh pengguna aset kripto yang ada di Indonesia saat ini. Ketiga pilar ini dirancang untuk memiliki fungsi yang berbeda dan memiliki peran penting dalam ekosistem. (bgn008)26040707

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui sinergi dan kolaborasi bersama para pemangku.

“Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperluas pemahaman masyarakat serta meningkatkan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Denpasar pada Kamis (2/4/2026).

Dia mengatakan bahwa pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah yang stabil menunjukkan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menduduki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. “Pondasi ekonomi dan keuangan syariah yang sudah baik tersebut, tentunya juga menjadi fondasi kita yang kuat bagi perekonomian Indonesia. Peluang tersebut tidak luput dari berbagai peluang yang kita miliki saat ini. Potensi demografis, sosial, dan ekonomi masyarakat, yang didukung dengan basis populasi muslim sebesar 244,7 juta orang. Ini luar biasa tentu potensinya,” ujarnya.

Dia menegaskan OJK terus mendukung Program Prioritas Pemerintah dan mendorong sektor jasa keuangan syariah agar berkontribusi terhadap Asta Cita melalui berbagai program yang mendekatkan keuangan syariah kepada masyarakat luas. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan pembiayaan syariah yang inklusif dan mudah diakses bagi UMKM, optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan syariah dalam membentuk generasi yang sehat dan produktif, serta dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Dia berharap sinergi yang terjalin sepanjang bulan Ramadan dapat terus terlaksana sepanjang tahun dalam menggencarkan literasi dan inklusi keuangan syariah untuk menguatkan sektor keuangan syariah dalam membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan kebersamaan, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan kunci dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui gerakan yang terarah, masif, dan merata yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Gerak Syariah. “Dengan bergerak bersama, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dapat tumbuh lebih pesat, menjangkau masyarakat yang lebih luas, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Sepanjang periode pelaksanaan Gerak Syariah 2026, terselenggara 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial. Jumlah peserta edukasi tercatat sebanyak 8.350.391 orang, meningkat 31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi capaian kinerja keuangan syariah, penghimpunan dana mencapai Rp6,83 triliun, serta penyaluran dana mencapai Rp6,86 triliun, keduanya atau meningkat pesat dibandingkan pelaksanaan pada tahun sebelumnya.

Sementara jumlah penerima manfaat sosial mencapai 266.421 orang dengan dana sosial tersalurkan Rp86,2 miliar. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 158.203 penerima manfaat sosial dengan dana sosial terhimpun Rp30,75 miliar. 

Menurut dia, capaian Gerak Syariah 2026 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah terus meningkat dan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi syariah nasional. (bgn008)26040213

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kinerja industri perbankan sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif.

“Mengenai revisi outlook negatif terhadap bank-bank besar di Indonesia, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch, bukan dikarenakan faktor fundamental kinerja perbankan ya,” katanya di Denpasar pada Rabu (25/3/2026).

Dia menyampaikan revisi outlook terhadap bank-bank besar Indonesia lebih dipicu perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang  turut memengaruhi persepsi risiko terhadap sektor perbankan nasional serta pengaruh faktor eksternal dinamika makroekonomi global.

Sebagai informasi, kata dia, secara umum peringkat lembaga/institusi/perusahaan pada suatu negara setara atau lebih rendah dibandingkan peringkat sovereign di negara tersebut. “Pada dasarnya kondisi industri perbankan nasional berada dalam kondisi yang positif, dengan pertumbuhan kredit pada Januari 2026 sebesar 9,96 persen (yoy) sejalan dengan pertumbuhan DPK sebesar 13,48 persen (yoy),” katanya.

Selain itu, lanjutnya, kualitas kredit terjaga dengan NPL sebesar 2,14 persen, permodalan yang kuat sebesar 25,87 persen, serta likuiditas yang ample dengan rasio AL/NCD, AL/DPK dan LCR masing-masing sebesar 121,23 persen, 27,54 persen, dan 197,92 persen, jauh di atas threshold. 

Dari sisi fundamental, jelas dia, kinerja bank-bank besar di Indonesia dan Himbara, saat ini berada pada level yang kuat dengan rasio permodalan dan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko ke depan. 

Pertumbuhan kredit Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dan Himbara mencatatkan

pertumbuhan kredit double digit, masing-masing 13,34 persen dan 13,43 persen. 

Di sisi pendanaan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) untuk KBMI 4 dan Himbara masing-masing 16,32 persen dan 16,38 persen, yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat tetap kuat dan kondisi likuiditas berada pada level yang sangat terjaga. “Ketahanan permodalan juga berada pada level yang sangat kuat. Rasio CAR Himbara pada Januari 2026 berada pada level 20,32 persen, sedangkan rasio CAR KBMI 4 pada level 22,33 persen. Hal ini memberikan ruang ekspansi bisnis yang memadai sekaligus menjadi bantalan yang kuat dalam mengantisipasi potensi risiko ke depan,” katanya.

Dari aspek kualitas aset, rasio kredit bermasalah (NPL Gross) berada pada kisaran kurang dari 1 persen hingga 3 persen, dengan Loan at Risk (LaR) tetap terkendali dan didukung pembentukan cadangan yang memadai. Hal ini mencerminkan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang prudent, khususnya dalam menjaga kualitas penyaluran kredit. (bgn008)26032515

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026 tumbuh 7-9 persen secara tahunan (yoy). Seiring meningkatnya keyakinan konsumen, prospek pertumbuhan ekonomi nasional serta penguatan kebijakan pembiayaan UMKM yang terus didorong oleh OJK bersama Pemerintah.

Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada Rabu (22/3/2026). Dia mengatakan komitmen untuk terus mendorong akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan inklusif bagi UMKM akan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Penyaluran kredit UMKM per Januari 2026 tercatat sebesar Rp1.482,9 triliun (sekitar 17,33 persen dari total penyaluran kredit/pembiayaan) dan mengalami moderasi sebesar 0,53 persen secara tahunan (yoy), namun fundamental sektor UMKM tetap terjaga,” jelasnya.

Menurut dia, penurunan pertumbuhan kredit UMKM tersebut antara lain karena pengaruh dinamika perekonomian global dan nasional serta proses pemulihan sektor UMKM paskapandemi yang relatif lebih lambat dibandingkan sektor korporasi.

Di tengah tantangan jangka pendek, kata dia, industri perbankan tetap optimistis terhadap pertumbuhan kredit UMKM pada 2026 yang diproyeksikan mencapai 7-9 persen secara

tahunan (yoy), didukung oleh tingginya keyakinan konsumen.

OJK mencatat indeks keyakinan konsumen (IKK) pada awal tahun 2026 berada di level positif 127,00 persen, sementara Consumer Price Index tercatat 109,75 persen. Kedua indikator ini menunjukkan tren peningkatan dalam setahun terakhir, yang mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan.

Dia mengharapkan momentum efek perayaan lebaran juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026, khususnya bagi sektor UMKM melalui lonjakan konsumsi rumah tangga yang berdampak pada peningkatan permintaan kredit modal kerja. Sebagai wujud dukungan nyata terhadap akses pembiayaan UMKM, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM (POJK UMKM). Regulasi ini mewajibkan bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) untuk menerapkan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif, serta menyediakan skema pembiayaan khusus bagi UMKM.

OJK secara resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah sebagai bentuk komitmen institusional OJK dalam mendukung Pemerintah memajukan sektor UMKM dengan strategi antara lain melakukan pengembangan model bisnis pembiayaan, optimalisasi pemanfaatan credit scoring, serta segmentasi dan profiling UMKM. “Saat ini, OJK terus berkoordinasi dengan industri perbankan terkait implementasi POJK UMKM dalam rencana bisnis bank,” katanya.

Selain itu, kata dia, OJK juga mendukung penuh program Pemerintah, termasuk target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit program lainnya pada tahun 2026 yang mencapai Rp308,41 triliun. 

Dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai KUR serta pelaksanaan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan penyalur, termasuk lembaga penjaminan dan asuransi kredit yang mendukung program KUR.

Ke depan, Dian menegaskan bahwa ekosistem yang kondusif terhadap pengembangan UMKM

perlu dibangun melalui antara lain penguatan kewirausahaan, kegiatan pendampingan, pembukaan akses kepada offtaker, serta identifikasi sektor-sektor UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang. “OJK terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, guna mewujudkan sinergi antarprogram yang mendukung ekosistem pengembangan UMKM secara berkelanjutan,” katanya.

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,11 persen lebih

tinggi dari tahun sebelumnya serta target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2026, OJK menilai sektor UMKM memiliki prospek yang cerah untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. (bgn008)26031213

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

“Sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026, maka izin usaha PT BPR Kamadana dicabut. Ini merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu dalam keterangannya kepada wartawan di Denpasar pada Kamis (19/2/2026).

Dia menyebutkan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap PT BPR Kamadana, OJK telah mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola PT BPR Kamadana. Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan. Hal-hal tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha PT BPR Kamadana.

Semenjak permasalahan tersebut terdeteksi, kata dia, OJK telah melaksanakan seluruh kewenangan pengawasan secara optimal, antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan, menetapkan sanksi administratif, pembinaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, evaluasi menyeluruh atas kinerja manajemen, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tindak penyehatan agar BPR dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai.

“Dengan kondisi tersebut, maka pada 18 Desember 2024 status pengawasan PT BPR Kamadana ditetapkan menjadi BPR Dalam Penyehatan (BDP), karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat,” katanya.

Menindaklanjuti penetapan status BDP, PT BPR Kamadana telah menyusun rencana tindak penyehatan. Namun dalam pelaksanaannya PT BPR Kamadana tidak sepenuhnya mampu merealisasikannya. Dengan demikian selama masa BDP, upaya PT BPR Kamadana belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam mengatasi permasalahan permodalan. 

Sehubungan dengan itu, lanjutnya, pada 16 Desember 2025 OJK menetapkan status pengawasan PT BPR Kamadana menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. 

“Apabila selama BDR, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Kamadana tidak berhasil melakukan penyehatan terhadap BPR. Maka, kami OJK juga telah menindaklanjuti temuan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pemberian sanksi dan tindakan pengawasan terhadap pejabat eksekutif yang terbukti melakukan pelanggaran,” katanya.

OJK menegaskan bahwa, seluruh kebijakan dan langkah pengawasan yang ditempuh senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas. Selain itu, pihaknya mengimbau kepada nasabah PT BPR Kamadana agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami OJK secara konsisten memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan senantiasa menjaga prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, stabil, terpercaya, dan memastikan perlindungan optimal bagi kepentingan nasabah dan masyarakat,” teganya. (bgn008)26022203