Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia keseluruhan mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.

“Berdasarkan wilayah provinsi, tiga provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi, yaitu DKI Jakarta (84,01%), Kalimantan Selatan (79,69%), dan Bali (78,77%),” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pada Rabu (12/8/2026).

Dia menyebutkan indeks tersebut meningkat dibandingkan dengan SNLIK Tahun 2025, dimana indeks literasi keuangan 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan 92,74 persen. Hasil SNLIK Tahun 2026 tersebut sekaligus telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk tahun 2029, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen.

Sementara tiga provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi, yaitu DKI Jakarta (99,74%), DI Yogyakarta (98,74%), dan Kepulauan Riau (98,43%). Sedangkan, Bali peringkat 6 nasional terkait Inklusi (96,24%). “Secara umum, sejumlah provinsi mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan di bawah angka nasional, terutama beberapa provinsi di kawasan Indonesia bagian timur,” katanya.

Dia mengatakan SNLIK bertujuan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagai salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan. “SNLIK Tahun 2026 merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi untuk pertama kalinya antara OJK, LPS, dan BPS. Sebelumnya, SNLIK Tahun 2024 dan 2025 dilaksanakan melalui kerja sama antara OJK dan BPS,” katanya.

Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan SNLIK sebelumnya, serta kebutuhan data pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). (bgn008)26081216

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan aset keuangan digital, termasuk aset kripto secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

“Kita bertransaksi kripto harus seimbang. Seimbang berbasis pada fundamental analisis data yang kuat dan kita looking forward pada potensi peluang ke depannya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, saat menggelar Bulan Literasi Kripto (BLK) di Denpasar pada Selasa (7/4/2026).

Dia menyebutkan aktivitas perdagangan aset kripto saat ini telah menjadi bagian nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga OJK harus terus memastikan keberlanjutan ekosistem industri ini dengan meningkatkan penguatan tata kelola serta pelindungan konsumen.

Selain itu, kata dia, OJK menilai aset kripto juga berpotensi sebagai the future of financial market yang memberikan kontribusi bagi pembangunan di Indonesia, khususnya dalam penerimaan pajak.

Dia menyampaikan berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak aset kripto tahun 2025 mencapai Rp796,73 miliar dan Rp1,96 triliun pada Februari 2026 yang menunjukkan tren yang meningkat. Sementara OJK mencatat pada 2025 nilai transaksi aset kripto tercatat Rp482,23 triliun. Jumlah ini menurun dibanding nilai di 2024 Rp650,61 triliun. Penurunan nilai transaksi ini dipicu oleh kombinasi faktor global dan siklus pasar pada Pasar Kripto.

Adi menjelaskan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 Global Crypto Adoption Index 2025, dan indeks ini tidak hanya mencerminkan besarnya nilai transaksi, tetapi juga menunjukkan tingkat adopsi aset kripto di masyarakat.

Pada Bulan Literasi Kripto ini, Adi mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama membangun ekosistem aset keuangan digital Indonesia yang kuat, berdaya saing, dan memberikan manfaat yang luas pada perekonomian nasional.

Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Robby, menyampaikan industri aset keuangan digital saat ini memiliki pondasi yang solid dan mampu bersaing secara global. “Keberhasilan industri aset keuangan digital hingga titik ini adalah bukti kuatnya ekosistem yang telah dibangun secara kolektif oleh para penyelenggara seluruh ekosistem, di mana di dalam naungan OJK arah industri harus tetap
konsisten menjaga integritas ekosistem aset kripto di Indonesia,” katanya.

Dia menegaskan ekosistem aset kripto di Indonesia saat ini berdiri di atas tiga pilar utama, yaitu, pertama adalah bursa sebagai infrastruktur pencatatan transaksi secara real time, kedua pedagang sebagai titik akses langsung ke investor retail, ketiga kliring dan kustodi sebagai penjamin keamanan aset bagi seluruh pengguna aset kripto yang ada di Indonesia saat ini. Ketiga pilar ini dirancang untuk memiliki fungsi yang berbeda dan memiliki peran penting dalam ekosistem. (bgn008)26040707

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui sinergi dan kolaborasi bersama para pemangku.

“Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperluas pemahaman masyarakat serta meningkatkan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Denpasar pada Kamis (2/4/2026).

Dia mengatakan bahwa pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah yang stabil menunjukkan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menduduki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. “Pondasi ekonomi dan keuangan syariah yang sudah baik tersebut, tentunya juga menjadi fondasi kita yang kuat bagi perekonomian Indonesia. Peluang tersebut tidak luput dari berbagai peluang yang kita miliki saat ini. Potensi demografis, sosial, dan ekonomi masyarakat, yang didukung dengan basis populasi muslim sebesar 244,7 juta orang. Ini luar biasa tentu potensinya,” ujarnya.

Dia menegaskan OJK terus mendukung Program Prioritas Pemerintah dan mendorong sektor jasa keuangan syariah agar berkontribusi terhadap Asta Cita melalui berbagai program yang mendekatkan keuangan syariah kepada masyarakat luas. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan pembiayaan syariah yang inklusif dan mudah diakses bagi UMKM, optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan syariah dalam membentuk generasi yang sehat dan produktif, serta dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Dia berharap sinergi yang terjalin sepanjang bulan Ramadan dapat terus terlaksana sepanjang tahun dalam menggencarkan literasi dan inklusi keuangan syariah untuk menguatkan sektor keuangan syariah dalam membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan kebersamaan, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan kunci dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui gerakan yang terarah, masif, dan merata yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Gerak Syariah. “Dengan bergerak bersama, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dapat tumbuh lebih pesat, menjangkau masyarakat yang lebih luas, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Sepanjang periode pelaksanaan Gerak Syariah 2026, terselenggara 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial. Jumlah peserta edukasi tercatat sebanyak 8.350.391 orang, meningkat 31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi capaian kinerja keuangan syariah, penghimpunan dana mencapai Rp6,83 triliun, serta penyaluran dana mencapai Rp6,86 triliun, keduanya atau meningkat pesat dibandingkan pelaksanaan pada tahun sebelumnya.

Sementara jumlah penerima manfaat sosial mencapai 266.421 orang dengan dana sosial tersalurkan Rp86,2 miliar. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 158.203 penerima manfaat sosial dengan dana sosial terhimpun Rp30,75 miliar. 

Menurut dia, capaian Gerak Syariah 2026 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah terus meningkat dan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi syariah nasional. (bgn008)26040213

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kinerja industri perbankan sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif.

“Mengenai revisi outlook negatif terhadap bank-bank besar di Indonesia, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch, bukan dikarenakan faktor fundamental kinerja perbankan ya,” katanya di Denpasar pada Rabu (25/3/2026).

Dia menyampaikan revisi outlook terhadap bank-bank besar Indonesia lebih dipicu perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang  turut memengaruhi persepsi risiko terhadap sektor perbankan nasional serta pengaruh faktor eksternal dinamika makroekonomi global.

Sebagai informasi, kata dia, secara umum peringkat lembaga/institusi/perusahaan pada suatu negara setara atau lebih rendah dibandingkan peringkat sovereign di negara tersebut. “Pada dasarnya kondisi industri perbankan nasional berada dalam kondisi yang positif, dengan pertumbuhan kredit pada Januari 2026 sebesar 9,96 persen (yoy) sejalan dengan pertumbuhan DPK sebesar 13,48 persen (yoy),” katanya.

Selain itu, lanjutnya, kualitas kredit terjaga dengan NPL sebesar 2,14 persen, permodalan yang kuat sebesar 25,87 persen, serta likuiditas yang ample dengan rasio AL/NCD, AL/DPK dan LCR masing-masing sebesar 121,23 persen, 27,54 persen, dan 197,92 persen, jauh di atas threshold. 

Dari sisi fundamental, jelas dia, kinerja bank-bank besar di Indonesia dan Himbara, saat ini berada pada level yang kuat dengan rasio permodalan dan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko ke depan. 

Pertumbuhan kredit Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dan Himbara mencatatkan

pertumbuhan kredit double digit, masing-masing 13,34 persen dan 13,43 persen. 

Di sisi pendanaan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) untuk KBMI 4 dan Himbara masing-masing 16,32 persen dan 16,38 persen, yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat tetap kuat dan kondisi likuiditas berada pada level yang sangat terjaga. “Ketahanan permodalan juga berada pada level yang sangat kuat. Rasio CAR Himbara pada Januari 2026 berada pada level 20,32 persen, sedangkan rasio CAR KBMI 4 pada level 22,33 persen. Hal ini memberikan ruang ekspansi bisnis yang memadai sekaligus menjadi bantalan yang kuat dalam mengantisipasi potensi risiko ke depan,” katanya.

Dari aspek kualitas aset, rasio kredit bermasalah (NPL Gross) berada pada kisaran kurang dari 1 persen hingga 3 persen, dengan Loan at Risk (LaR) tetap terkendali dan didukung pembentukan cadangan yang memadai. Hal ini mencerminkan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang prudent, khususnya dalam menjaga kualitas penyaluran kredit. (bgn008)26032515

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026 tumbuh 7-9 persen secara tahunan (yoy). Seiring meningkatnya keyakinan konsumen, prospek pertumbuhan ekonomi nasional serta penguatan kebijakan pembiayaan UMKM yang terus didorong oleh OJK bersama Pemerintah.

Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada Rabu (22/3/2026). Dia mengatakan komitmen untuk terus mendorong akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan inklusif bagi UMKM akan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Penyaluran kredit UMKM per Januari 2026 tercatat sebesar Rp1.482,9 triliun (sekitar 17,33 persen dari total penyaluran kredit/pembiayaan) dan mengalami moderasi sebesar 0,53 persen secara tahunan (yoy), namun fundamental sektor UMKM tetap terjaga,” jelasnya.

Menurut dia, penurunan pertumbuhan kredit UMKM tersebut antara lain karena pengaruh dinamika perekonomian global dan nasional serta proses pemulihan sektor UMKM paskapandemi yang relatif lebih lambat dibandingkan sektor korporasi.

Di tengah tantangan jangka pendek, kata dia, industri perbankan tetap optimistis terhadap pertumbuhan kredit UMKM pada 2026 yang diproyeksikan mencapai 7-9 persen secara

tahunan (yoy), didukung oleh tingginya keyakinan konsumen.

OJK mencatat indeks keyakinan konsumen (IKK) pada awal tahun 2026 berada di level positif 127,00 persen, sementara Consumer Price Index tercatat 109,75 persen. Kedua indikator ini menunjukkan tren peningkatan dalam setahun terakhir, yang mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan.

Dia mengharapkan momentum efek perayaan lebaran juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026, khususnya bagi sektor UMKM melalui lonjakan konsumsi rumah tangga yang berdampak pada peningkatan permintaan kredit modal kerja. Sebagai wujud dukungan nyata terhadap akses pembiayaan UMKM, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM (POJK UMKM). Regulasi ini mewajibkan bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) untuk menerapkan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif, serta menyediakan skema pembiayaan khusus bagi UMKM.

OJK secara resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah sebagai bentuk komitmen institusional OJK dalam mendukung Pemerintah memajukan sektor UMKM dengan strategi antara lain melakukan pengembangan model bisnis pembiayaan, optimalisasi pemanfaatan credit scoring, serta segmentasi dan profiling UMKM. “Saat ini, OJK terus berkoordinasi dengan industri perbankan terkait implementasi POJK UMKM dalam rencana bisnis bank,” katanya.

Selain itu, kata dia, OJK juga mendukung penuh program Pemerintah, termasuk target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit program lainnya pada tahun 2026 yang mencapai Rp308,41 triliun. 

Dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai KUR serta pelaksanaan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan penyalur, termasuk lembaga penjaminan dan asuransi kredit yang mendukung program KUR.

Ke depan, Dian menegaskan bahwa ekosistem yang kondusif terhadap pengembangan UMKM

perlu dibangun melalui antara lain penguatan kewirausahaan, kegiatan pendampingan, pembukaan akses kepada offtaker, serta identifikasi sektor-sektor UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang. “OJK terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, guna mewujudkan sinergi antarprogram yang mendukung ekosistem pengembangan UMKM secara berkelanjutan,” katanya.

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,11 persen lebih

tinggi dari tahun sebelumnya serta target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2026, OJK menilai sektor UMKM memiliki prospek yang cerah untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. (bgn008)26031213

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

“Sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026, maka izin usaha PT BPR Kamadana dicabut. Ini merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu dalam keterangannya kepada wartawan di Denpasar pada Kamis (19/2/2026).

Dia menyebutkan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap PT BPR Kamadana, OJK telah mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola PT BPR Kamadana. Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan. Hal-hal tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha PT BPR Kamadana.

Semenjak permasalahan tersebut terdeteksi, kata dia, OJK telah melaksanakan seluruh kewenangan pengawasan secara optimal, antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan, menetapkan sanksi administratif, pembinaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, evaluasi menyeluruh atas kinerja manajemen, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tindak penyehatan agar BPR dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai.

“Dengan kondisi tersebut, maka pada 18 Desember 2024 status pengawasan PT BPR Kamadana ditetapkan menjadi BPR Dalam Penyehatan (BDP), karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat,” katanya.

Menindaklanjuti penetapan status BDP, PT BPR Kamadana telah menyusun rencana tindak penyehatan. Namun dalam pelaksanaannya PT BPR Kamadana tidak sepenuhnya mampu merealisasikannya. Dengan demikian selama masa BDP, upaya PT BPR Kamadana belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam mengatasi permasalahan permodalan. 

Sehubungan dengan itu, lanjutnya, pada 16 Desember 2025 OJK menetapkan status pengawasan PT BPR Kamadana menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. 

“Apabila selama BDR, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Kamadana tidak berhasil melakukan penyehatan terhadap BPR. Maka, kami OJK juga telah menindaklanjuti temuan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pemberian sanksi dan tindakan pengawasan terhadap pejabat eksekutif yang terbukti melakukan pelanggaran,” katanya.

OJK menegaskan bahwa, seluruh kebijakan dan langkah pengawasan yang ditempuh senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas. Selain itu, pihaknya mengimbau kepada nasabah PT BPR Kamadana agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami OJK secara konsisten memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan senantiasa menjaga prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, stabil, terpercaya, dan memastikan perlindungan optimal bagi kepentingan nasabah dan masyarakat,” teganya. (bgn008)26022203

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melakukan akselerasi reformasi struktural pasar modal Indonesia, guna memperkuat integritas, transparansi, dan daya saing pasar. Serta, menindaklanjuti masukan dari MSCI Inc.(MSCI).

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan rencana aksi reformasi ini adalah paket reformasi yang bersifat komprehensif, berkelanjutan, jelas, dan terukur. “Dengan pendekatan ini, OJK ingin memastikan bahwa percepatan reformasi integritas pasar modal bukan hanya menjadi respons jangka pendek, tetapi menjadi agenda penguatan fondasi struktural bagi pasar modal Indonesia yang solid, terpercaya, dan kompetitif secara global,” kata Hasan dalam keterangan persnya di Denpasar pada Selasa (10/2/2026).

Pihaknya menegaskan langkah-langkah reformasi tersebut dijalankan secara terukur dan terintegrasi sebagai bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia.

Pada pekan pertama Februari 2026, pasar saham domestik masih bergerak dinamis. Dimana, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 7.935,260, dengan rata-rata nilai transaksi harian tetap tinggi. Investor asing mencatatkan transaksi jual bersih secara month-to-date (mtd) dan year-to-date (ytd) seiring penyesuaian portofolio global.

Di tengah perkembangan tersebut, industri pengelolaan investasi tetap mencatatkan kinerja positif. Dengan total nilai Asset Under Management (AUM) mencapai Rp1.089,64 triliun, sedangkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tercatat Rp722,21 triliun, tumbuh positif secara mtd maupun ytd. “Kondisi ini mencerminkan minat investor terhadap produk pengelolaan investasi yang tetap terjaga di tengah dinamika pasar,” jelasnya.

OJK bersama BEI terus memantau perkembangan pasar, serta mengimbau investor untuk tetap tenang serta rasional dalam mengambil keputusan investasi.

Direktur BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan BEI berkomitmen mendukung penuh agenda reformasi pasar modal nasional melalui penguatan regulasi dan infrastruktur perdagangan. “BEI bersama OJK dan KSEI terus menjaga komunikasi yang konstruktif dengan MSCI dan Global Index Providers lainnya. Hal ini dilakukan guna memahami secara menyeluruh berbagai perhatian Global Index Providers, khususnya terkait keterbukaan informasi free float dan struktur kepemilikan saham,” katanya.

Menindaklanjuti pengumuman MSCI atas hasil konsultasi atas Free Float Assessment, kata dia, telah mencermati masukan yang disampaikan dan mengambil langkah responsif serta terukur.

Sementara Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menegaskan, kesiapan infrastruktur kustodian dan sistem informasi pasar modal. “KSEI terus memperkuat peran sebagai infrastruktur pasar modal, khususnya dalam penyediaan data dan layanan kustodian yang andal. Penyediaan data investor yang lebih detail menjadi bagian penting dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor,” ujarnya.

Untuk mendukung 8 Rencana Aksi OJK dalam Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, KSEI telah dan akan melakukan 25 Rencana Kerja. Terkait rencana aksi kebijakan baru free float, KSEI sedang melakukan assesment atas potensi meningkatnya right issue yang dilakukan oleh Emiten dalam rangka menaikkan free float. (bgn008)26021009

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asian Development Bank (ADB) terus berupaya mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan Asia, serta memperkuat strategi penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal.

Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK Retno Ici mengatakan dengan integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi obligasi lintas batas. “Kehadiran bersama regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dalam konferensi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan. Komitmen tersebut mencakup penerapan prinsip keuangan berkelanjutan serta pemahaman atas dinamika pasar obligasi,” katanya di Denpasar pada Rabu (4/2/2026).

Mengenai program keuangan berkelanjutan di pasar modal, Retno menyatakan OJK telah melaksanakan berbagai inisiatif regulasi, antara lain melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. 

POJK dimaksud memperluas cakupan obligasi berkelanjutan pada aspek lingkungan (green), aspek sosial dan keberlanjutan lainnya. Selain itu, publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) menjadi penggerak utama dalam menyelaraskan proyek-proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional. Sedangkan mengenai pengembangan pasar obligasi mata uang lokal (Local Currency Bond Market), OJK mendorong agar bisa meningkatkan stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko nilai tukar asing dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal, diversifikasi sumber pendanaan untuk infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, serta mewujudkan resiliensi ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.

OJK, kata dia, mencatat hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan (termasuk kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked) telah mencapai Rp54,94 triliun (setara USD3,28 miliar). 

Sementara Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Mada Dahana mengatakan keuangan berkelanjutan menjadi bagian dari strategi pengembangan utama untuk mencapai peningkatan ekonomi yang inklusif dan dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goal’s (SDG’s) di Indonesia. 

Menurut dia, Pemerintah telah melakukan pengembangan berbagai inisiatif pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik (obligasi SDG dan obligasi biru), dan skema pembiayaan gabungan untuk membiayai proyek yang mendukung SDG’s. Akan tetapi terdapat tantangan dalam keuangan

berkelanjutan untuk mendorong pembangunan ekonomi, salah satunya adalah keterbatasan kapasitas pendanaan, sehingga, peran serta dan kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan.  

Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, kata dia, Indonesia memperoleh nilai 70,2 (di atas rata-rata global di 69,5). Indonesia pun telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator penilaian SDG’s. Selain itu, Indonesia memiliki rencana jangka panjang dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pencapaian dan visi dimaksud menjadi signal positif bagi sektor swasta atau instansi lain untuk berinvestasi pada agenda Pembangunan di Indonesia. (bgn008)26040210

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025, sehingga memperkuat fungsi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi menyampaikan POJK tersebut berisi tentang gugatan oleh otoritas jasa keuangan untuk pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian konsumen dan menegakkan keadilan. “POJK ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan wewenang OJK dalam melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan Gugatan, sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” ucapnya pada Selasa (20/1/2026).

Dia menyatakan gugatan oleh OJK merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan prinsip hak gugat institusional (legal standing) sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan bukan gugatan perwakilan kelompok (class action). Gugatan diajukan, kata dia, berdasarkan penilaian OJK atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memiliki izin atau pernah memiliki izin dari OJK serta pihak lain dengan itikad tidak baik yang menyebabkan kerugian, dengan mengedepankan prinsip kepentingan umum, kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.

Dalam pelaksanaan gugatan tersebut, lanjutnya, konsumen tidak dibebankan biaya sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. “Hal ini dimaksudkan untuk memastikan akses keadilan bagi konsumen dan masyarakat tanpa hambatan biaya,” ucapnya.

Dalam penyusunan POJK ini, OJK berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Mahkamah Agung guna memastikan implementasi pelaksanaan Gugatan berjalan dengan efektif dan selaras dengan hukum acara yang berlaku. Dengan diterbitkannya POJK Nomor 38 Tahun 2025, diharapkan dapat memperkuat peran OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. (bgn008)26012114

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pasar modal Indonesia mendukung program prioritas pemerintah, yakni peningkatan integritas pasar, pendalaman likuiditas, penguatan basis investor institusi, serta percepatan pembangunan ekosistem bursa karbon, yang kredibel dan berstandar internasional.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Denpasar pada Jumat (2/1/2026). “OJK akan terus mendorong peningkatan pelindungan investor minoritas dan retail yang saat ini menopang IHSG di antaranya melalui penegakan aspek perilaku atau market conduct termasuk penguatan pengawasan perilaku influencer keuangan atau finfluencer,” katanya.

Mahendra mengatakan OJK saat ini menyiapkan aturan baru bagi influencer keuangan (finfluencer), yang dalam tahap finalisasi dan ditargetkan terbit pada pertengahan 2026, dengan penekanan pada kapabilitas, transparansi, dan kepatuhan perizinan, untuk mendukung literasi investasi yang bertanggungjawab.

Dia mendorong peningkatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang dapat memperbesar peran Pasar Modal Indonesia sebagai sumber pendanaan utama bagi perusahaan emiten dan juga menjadikan sektor jasa keuangan sebagai motor pertumbuhan perekonomian yang kuat secara menyeluruh. “Kami berkomitmen untuk terus menjaga sinergitas dan kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan. Sinergi dan kolaborasi Komite Kebijakan Sektor Keuangan KSSK tentu menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan peran sektor keuangan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional,” katanya.

Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyebutkan telah menyiapkan masterplan pengembangan pasar modal 2026-2030 untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing global. Dalam peta jalan tersebut, BEI menetapkan tujuan besar pada 2030, yakni membangun pasar modal yang inovatif, transparan, inklusif, serta tumbuh secara global. “Target ambisius ini didukung oleh penguatan infrastruktur pasar, peningkatan kualitas emiten dan investor, serta perluasan partisipasi publik,” katanya.

BEI, kata dia, juga mendorong inovasi produk dan pendalaman pasar agar pasar modal tidak hanya tumbuh dari sisi nilai, tetapi juga berperan lebih besar dalam pembiayaan jangka panjang ekonomi nasional. (bgn008)26010202