Badung, Baliglobalnews

Anggota DPRD Badung I Nyoman Satria menghadiri sekaligus ikut mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung IB Surya Suamba mewakili Bupati Badung membuka Taman Ayun Barong Festival Superstar 2025 yang ditandai dengan “Menyuarakan Punggalan Barong Ket” di Madya Mandala Pura Taman Ayun, Mengwi, Badung, pada Sabtu (27/9/2025). Turut pula mendampingi Ida Cokorda Mengwi XIII dan Kadispar Badung I Gede Rudiarta.

Festival Barong ini merupakan sebuah komitmen dari Ida Cokorda Mengwi XIII untuk dapat secara berkesinambungan penyelenggaraan sebuah kegiatan budaya yang bersifat pelestarian memperkuat kebanggaan generasi penerus akan Warisan Budaya yang Adi Luhung.

Sekda Surya Suamba menyampaikan terima kasih dan senang bisa hadir di Madya Mandala Pura Taman Ayun dalam acara Taman Ayun Barong Festival Regeneration dan Superstar 2025. “Atas nama pribadi, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana, seniman, komunitas budaya dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara, karena ini merupakan bukti nyata bahwa kita peduli dan cinta terhadap warisan budaya leluhur. Bapang Barong bukan hanya sekedar pertunjukan seni, tetapi juga merupakan ekspresi jiwa masyarakat sebagai simbol kekuatan budaya lokal yang harus kita jaga untuk dilestarikan dan dikembangkan,” ungkapnya.

Melalui festival ini diharapkan generasi muda semakin mengenal dan mencintai seni tradisional serta tradisi budaya daerah yang semakin tumbuh dan memberi dampak ekonomi yang positif dan tentunya juga persatuan dan kesatuan masyarakat semakin erat melalui budaya sebagai jembatannya. “Untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung kegiatan pelestarian budaya, karena ini adalah pondasi kuat dalam membangun jati diri bangsa, ” tutupnya.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana Taman Ayun Barong Festival I Gst. Agung Bagus Mantra menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Sekda bersama undangan lainnya dalam acara Taman Ayun Barong Festival 2025. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin setiap tahunnya, dan ini merupakan sebuah komitmen dari Ida Cokorda Mengwi XIII. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Puri Ageng Mengwi dengan Pemerintah Kabupaten Badung serta didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. “Taman Ayun Barong Festival ini merupakan festival Ke-8, ini merupakan sebuah penyelenggaraan budaya yang bersifat pelestarian warisan budaya yang adi luhung dengan semangat penyatuan warisan budaya yang telah ditetapkan oleh UNESCO yaitu kesenian Barong dan Pura Taman Ayun dipersembahkan dalam sebuah balutan festival dan menjadikan sebuah peristiwa budaya yang sangat spesial dan memiliki arti mendalam,” ungkapnya.

Konsep kegiatan ada, meliputi pertama, konsep regenerasi untuk menjaring seniman anak-anak penari barong buntut dan penabuh kendang yang akan berkompetisi di wantilan Taman Ayun berjumlah 21 orang penari Barong dan 21 orang penabuh kendang. Kedua, merupakan Penari Barong Ket Juara dan penabuh Kendang berprestasi dengan konsep Superstars, karena seniman tersebut adalah seniman yang sudah pernah menjuarai kompetisi budaya barong di kejuaraan lain. Mereka semua ini sudah dikurasi dan dikumpulkan serta dipentaskan dalam suasana perang bintang yang luar biasa, serta konsep superstars ini kolaborasi penampilan Tari Bojog (monyet) dan Tari Tedung (Payung),” katanya.

Hadir pula Ida Istri Mengwi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Camat Mengwi serta Tripika Kecamatan Mengwi, Perbekel Desa Mengwi, Jro Bendesa Forum Mangu Kerta Mandala Mengwi, kelian banjar sejebag Desa Adat Mengwi, kelian dinas se- Desa Mengwi dan Tokoh serta masyarakat umum. (bgn003)25092813

Badung, Baliglobalnews

Anggota DPRD Badung I Nyoman Satria mewakili Ketua DPRD Badung mendampingi Bupati Badung menghadiri Lokasabha V Perkumpulan Dharmopadesa Pusat Nusantara (PDPN) Cabang Badung di Puri Ageng Mengwi pada Sabtu (22/3/2025).

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengharapkan pasemetonan Dharmopadesa di Kabupaten Badung tetap bersatu “masikian”. Untuk mendukung kegiatan tersebut Bupati Adi Arnawa menyerahkan bantuan Rp25 juta yang diterima Manggala Prawartaka Karya IB Gede Surya Prabawa Manuaba.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, berterima kasih dan mengapresiasi terlaksananya Lokasabha V PDPN Badung. ”Semoga lokasabha ini dapat berjalan dengan baik, sida purna, sida sidaning don. Melalui Lokasabha diharapkan dapat melahirkan pengurus baru yang akan meneruskan program kerja lima tahun kedepan, tentunya dalam upaya meningkatkan ikatan pasemetonan Brahmana Siwa Budha. Kami selaku pemerintah berharap pasemetonan PDPN badung khususnya tetap masikian. Juga kami berharap program-program yang dilaksanakan sejalan dengan program Pemkab Badung, untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan krama Badung,” katanya.

Ketua Umum PDPN Pusat IB Putu Dunia juga sangat mengapresiasi terlaksananya Lokasabha V PDPN Cabang Badung. Melalui lokasabha ini diharapkan dapat menjaga solidaritas pasemetonan agar tetap rukun serta mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Tujuan dibentuknya perkumpulan PDPN ini tiada lain yaitu ikut ngajegang Hindu Bali dengan melanjutkan pelestarian ajaran leluhur Danghyang Nirarta dan Danghyang Astapaka,” katanya.

Hadir pula Penglingsir Puri Ageng Mengwi AA Gde Agung, Dinas Kebudayaan Badung, Kantor Kementerian Agama, Camat Mengwi beserta Tripika Kecamatan dan aparat Desa Mengwi. (bgn003)25032305

Mangupura, Baliglobalnews

Anggota Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria mengusulkan DPRD Badung mengeluarkan rekomendasi satu saja untuk memberikan sanksi sebagai efek jera kepada Atlas Beach Club dengan menerapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Pusat dan Daerah.

Dia menyampaikan bahwa dalam UU 1/2022 Pasal 58 Ayat 2 berbunyi khusus tarif pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan jenis diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap, spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. ”Sesuai dengan apa yang kita ketahui bersama bahwa pajak hiburan itu diberikan dispensasi, artinya dikurangi sampai mungkin 15 persen hingga 25 persen. Oleh karena itu saya mengusulkan dalam rapat kerja dewan yang terhormat ini agar Atlas ditetapkan pajak daerah 75 persen, pang kapok, pang sing terus keto gen. Jikalau dia nanti tobat sampai Desember 2025 ini, kita kembali berikan dispensasi dari 75 persen menjadi 15 persen atau 25 persen,” katanya.

Dia menegaskan rapat kerja dewan sudah dihadiri lebih dari 50% (lima puluh) persen anggota DPRD Badung, sehingga bisa memberikan rekomendasi kepada Bupati Badung untuk menerapkan atau memberikan hukuman kepada Atlas Beach Club agar membayar pajak 75 persen. (bgn003)25020801

Badung, Baliglobalnews
Anggota DPRD Kabupaten Badung I Nyoman Satria mendampingi Penglingsir Puri Ageng Mengwi AA Gde Agung menyambut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di Puri Ageng Mengwi pada Sabtu (14/12/2024).
Menko Pratikno menghadiri acara penutupan rangkaian Festival Saraswati Sewana 2024 dan pementasan Wayang Wong Tantri Nandaka Harana serta peluncuran buku “Niti Sasana Raja” di Pura Taman Ayun, Mengwi.
Acara yang diselenggarakan oleh Puri Mengwi bekerja sama dengan Yayasan Puri Kauhan Ubud juga dihadiri oleh anggota DPRD Bali Nyoman Laka. (bgn003)24121508

Badung, Baliglobalnews

Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Badung cepat sigap membersihkan puing-puing kebakaran pasar pagi Desa Adat Penarungan pada siang sampai sore Selasa (4/8).

Kepala Dinas PUPR, IB Surya Suamba, mengatakan pihaknya langsung membersihkan puing-puing setelah Bupati menyatakan segera akan melakukan perbaikan atap pasar yang terbakar. ”Kami melibatkan kurang lebih 40 tenaga kerja agar puing-puing cepat bersih,” katanya Selasa (4/8) petang seraya menambahkan, kondisi pasar sudah bersih.

Kebakaran Pasar Desa Penarungan terjadi Selasa dini hari yang menghanguskan 20 lapak pasar. Hal tersebut mendapat perhatian serius Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta.

Usai mengikuti rapat paripurna DPRD Badung, Bupati langsung meninjau pasar tersebut didampingi anggota DPRD Badung Nyoman Satria dan Made Yudana, Kadis Kebakaran dan Penyelamatan I Wayan Wirya; Kadis PUPR, IB Surya Suamba dan Kepala BPBD Bagus Nyoman Wiranata.

Hadir pula Camat Mengwi I Nyoman Suhartana, Pj. Perbekel Desa Penarungan, Wayan Narayana , para kelian Adat Se-Desa Penarungan

Musibah kebakaran itu diperkiraan menimbulkan kerugian materiil sekitar Rp 100 juta. Di sela-sela peninjuan lokasi kebakaran, Bupati Giri Prasta menyampaikan akan segera melakukan perbaikan terhadap atap bangunan pasar yang rusak terbakar. ”Kami di Kabupaten Badung memiliki unit reaksi cepat dalam menanggulangi bencana. Apalagi dalam musibah kebakaran 15 menit waktu respon time yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bekerja.

Di sini kita terapkan cross cutting program terhadap 3 atau 4 OPD yang bertugas bersamaan. Bagaimana kita menyelamatkan bangunan yang terbakar, menyelamatkan orang maupun menyelamatkan bangunan yang ada di sekitarnya. Dan mulai besok (Rabu) kami akan mulai bekerja untuk memperbaiki bangunan pasar ini, agar masyarakat dan pedagang kita tidak lama direlokasi,” tegasnya. (bgn/dev)20080416

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, I Nyoman Satria, memimpin rapat koordinasi bersama para ketua Pansus DPRD Badung di ruang Gosana II DPRD Badung, Selasa (28/7).

Rapat koordinasi tersebut memutuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Desa Adat ditunda dan 9 Ranperda siap disahkan. Rapat juga memutuskan kesembilan ranperda tersebtu disahkan akhir November mendatang.

Nyoman Satria dalam rapat koordinasi tersebut mengatakan dari 10 Ranperda yang dikoordinasikan bersama para ketua Pansus, satu Ranperda ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan 9 Ranperda siap disahkan. Sepuluh Ranperda yang dikoordinasikan tersebut yakni Ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Petang, Ranperda RDTR di Kecamatan Mengwi, Ranperda RDTR di Kecamatan Abiansemal, Ranperda Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ranperda Penanaman Modal, Ranperda Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ranperda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Ranperda Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah nomer 18 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana dan Ranperda Pemberdayaan Desa Adat (PDA).

”Dari 10 itu, satu ditunda dan 9 lanjut. Dari 9 itu juga satu minta fatwa ke Menteri Dalam Negeri mengenai apakah kita berwenang, apakah kita efektif membuat Perda LPM, apa cukup di desa saja LPM itu,” katanya. 

Satria menyebutkan satu Ranperda yang ditunda tersebut adalah Ranperda tentang Pemberdayaan Desa Adat, sedangkan satu Ranperda yang akan meminta fatwa ke Menteri Dalam Negeri adalah Ranperda LPM. ”Mengenai desa adat, efektif gak kalau kita lanjutkan kita buat naskah akademik yang baru, kalau ndak kita delete,” katanya.

Sembilan Ranperda tersebut akan disahkan pada 30 November 2020, namun bila belum selesai akan diluncurkan pada tahun berikutnya. ”Target semuanya akan disahkan pada 30 November 2020, nanti dilihat perkembangannya. Kalau belum selesai, kita luncurkan ke induk 2021,” ujarnya.

Ketika Ranperda tersebut sudah disahkan menjadi Perda, kata dia, salah satunya Perda RDTR. Apabila ada yang melanggar jalur hijau pada Perda RDTR tersebut harus dieksekusi dan itu tugas Bupati melalui Satpol PP untuk melakukan tindakan.

”Jadi harus ikut RDTR yang baru, ya harus dibersihkan. Jalur hijau yang harus sesuaikan dengan perda, karena itu merupakan kekuatan kita. Kalau gak, semua akan melanggar, dan Satpol PP punya kewenangan menegakkan Peraturan Daerah,” tandasnya. (bgn/humas)20072810

Mangupura, Baliglobalnews

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Badung. Rapat yang dipimpin Ketua Bapemperda I Nyoman Satria itu berlangsung di ruang kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Badung.

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah anggota Bapemperda IGN Sudiarsa dan IB Alit Arga Patra, serta Kabag Hukum dan HAM AA Gede Asteya Yudhya Setda Badung itu membahas tentang program pembentukan Perda tahun 2020.

Ketua Bapemperda I Nyoman Satria ditemui usai rapat mengatakan rapat yang digelar terkait program pembentukan Perda (Propemperda). Dari 25 Ranperda yang sedianya dibahas di tahun 2020, hanya 12 yang akan dibahas di tahun 2020. Lima diantaranya akan dibahas di tahun 2021 dan delapan akan batal dibahas lantaran sesuatu dan lain hal.

“Ada 12 ranperda yang akan dibahas. Dengan rincian sembilan dibahas oleh Pansus dan tiga dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung,” kata Satria.

Sementara lanjut dia, delapan ranperda batal dibahas karena dua diantaranya telah rampung yakni Raperda RDTR kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Kemudian ranperda lainnya seperti Ranperda penguatan desa adat dan rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tempat Khusus Parkir itu lantaran drafnya belum rampung.

“Yang pembahasanya dibatalkan karena draf ranperdanya belum siap,” kata Satria politisi PDI Perjuangan yang meraih 21 ribu suara pada Pileg tahun 2019 lalu. Untuk kedepanya, kata dia, pihak tak tidak lagi bersedia memasukan Ranperda yang drafnya belum rampung dalam Propemperda.

“Jadi yang akan dibahas di tahun 2020 itu hanya Ranperda yang drafnya telah siap untuk dilakukan pembahasan di DPRD Badung,” kata Satria.

Ranperda yang dibahas diantaranya adalah Rapenda tentang RDTR Kecamatan Petang, Rapenda tentang RDTR Kecamatan Abiansemal, Rapenda tentang RDTR Kecamatan Mengwi, Rapenda tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, dan Rapenda tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.

Sementara yang akan dibahas di tahun 2021 diantaranya, Rapenda tentang Tata Cara Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Rapenda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Rapenda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.(bgn/humas)20072704

Singaraja, Bali Global News

Anggota DPRD Badung mendesak agar PDAM Tirta Mangutama segera meremajakan infrastruktur perpipaan air minum miliknya. Pasalnya, tingkat kebocoran air minum di Kabupaten Badung, utamanya wilayah Badung Selatan, cukup tinggi.

Desakan tersebut mencuat saat Komisi II dan Komisi III DPRD Badung studi komparasi pengelolaan air minum ke Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi III sekaligus Ketua BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Badung, I Nyoman Satria. Mereka diterima Dirut Perumda Tirta Hita, I Made Lestariana.

Dewan Badung sempat terkejut saat mengetahui tingkat kebocoran air minum di Buleleng hanya 19,2 persen. Sementara tingkat kebocoran air minum di Badung mencapai 40 persen. Lebih tinggi dari rata-rata kebocoran air minum secara nasional yang ada pada angka 34 persen.

Anggota Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria, mengatakan infrastruktur pipa air minum di Badung memang mendesak dilakukan peremajaan. Terutama di kawasan Badung Selatan. Pasalnya, infrastruktur jaringan air minum yang dibangun PT Tirtaartha Buanamulya (TB) puluhan tahu lalu, sudah keropos dimakan usia.

”Idealnya memang harus diganti. Kalau kajian 3-4 tahun lalu butuh dana Rp 260 miliar untuk penggantian infrastruktur secara total. Tapi dengan nilai investasi sekarang, kemungkinan butuh dana Rp 400 miliar – Rp 500 miliar,” kata Satria usai pertemuan.

Menurut Satria, sebenarnya investasi dengan nominal tersebut, relatif mudah. Namun karena pandemi, APBD Badung pun ikut terdampak, sehingga rencana itu harus ditangguhkan sementara. ”Kami harap ini bisa segera dilakukan. Sebab dengan nilai segitu, pipa bisa tahan sampai 100 tahun. Jadi, nilai investasinya sangat masuk,” katanya.

Sedangkan Dirut Perumda Tirta Hita Buleleng, I Made Lestariana, mengatakan tingkat kehilangan air di Buleleng hanya 19,2 persen. Sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan standar pelayanan nasional yang mensyaratkan tingkat kebocoran maksimal 20 persen.

Menurut dia, kebocoran itu bisa ditekan dengan pendekatan teknis. Pasalnya, banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan, karena dimakan usia. Pihaknya pun terus melakukan peremajaan infrastruktur dengan menyiapkan anggaran setidaknya Rp 3 miliar, khusus untuk peremajaan pipa.

”Kalau pipa sudah tua, pasti banyak kita kehilangan air, karena sudah keropos. Selain meremajakan pipa, kami juga pelajari tekanan air. Mana daerah yang tekanan airnya tinggi, kami kendalikan supaya tidak bocor. Water meter juga kami perhatikan, karena potensi kebocoran juga bisa berasal dari water meter,” katanya.

Sementara Direktur Teknik Perumda Tirta Mangutama Kabupaten Badung, I Wayan Suyasa, membenarkan bahwa banyak pipa jaringan induk dan jaringan – jaringan lainya keropos sangat parah. Kalau tidak segera diperbaiki maka tingkat kebocoran akan semakin bertambah. (bgn/gast)20070915

Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.
Perjalanan setiap individu dengan transportasi umum darat, perkeretapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis pcr atau non reaktif rapid test yg berlaku selama 14 hari. Surat Edaran Gubernur mengacu pada SE Pusat.

Sementara ditempat terpisah Anggota DPRD Badung, Nyoman Satria dihubungi secara terpisah mengatakan, siap mensosialisasikan SE, Gubernur No 9 tahun 2020, kepada masyarakat luas melalui media sosial maupun media online, terbitnya SE tersebut sebagai panduan untuk bisa masuk ke Provinsi Bali. (bgn/gast)