Singasana, Baliglobalnews

Pelanggaran tata ruang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan. Di tengah pesatnya pertumbuhan investasi dan pembangunan akomodasi wisata, pengawasan serta sosialisasi aturan tata ruang dinilai perlu diperkuat agar tidak terjadi pembangunan yang melanggar ketentuan.

Untuk itu, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa meminta pemerintah daerah harus lebih serius mengantisipasi potensi pelanggaran tata ruang, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami perkembangan pesat dan berbatasan langsung dengan kawasan pariwisata.

Pernyataan tersebut disampaikan Arnawa menyusul temuan Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Pariwisata (TRAP) DPRD Bali terkait adanya dugaan pelanggaran tata ruang di Kecamatan Kediri, yang merupakan wilayah perbatasan antara Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung beberapa waktu lalu.

Menurut Arnawa, salah satu persoalan utama yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran tata ruang adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan dan mekanisme perizinan pembangunan.

Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat maupun pelaku usaha belum memahami secara utuh prosedur yang harus dipenuhi sebelum memulai pembangunan. Dia menilai pemerintah daerah tidak boleh kecolongan terhadap aktivitas pembangunan yang sudah selesai dikerjakan sebelum diketahui legalitas maupun kesesuaian tata ruangnya. “Pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi aturan mengenai tata ruang. Jangan sampai ke depan, orang sudah membangun duluan dan sudah selesai, baru kita mengetahuinya,” ujar Arnawa pada Jumat (12/6/2026).

Pihaknya menekankan bahwa upaya pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Diperlukan koordinasi yang kuat dan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan mulai dari tingkat kecamatan (camat), desa (perbekel), hingga perangkat kewilayahan paling bawah untuk deteksi dini potensi pelanggaran. “Koordinasi antara pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga perangkat pemerintah paling bawah harus diperkuat,” katanya.

Selain persoalan pengawasan, Arnawa juga menyoroti masih adanya kesalahpahaman masyarakat terkait sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS). Banyak masyarakat yang menganggap bahwa setelah memperoleh nomor induk berusaha (NIB), mereka sudah bisa langsung melakukan pembangunan. Padahal, kata dia, NIB hanya merupakan identitas atau legalitas awal bagi pelaku usaha, bukan izin lengkap untuk mendirikan bangunan atau menjalankan seluruh aktivitas usaha. “Maka dari itu perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa NIB itu belum izin lengkap. Bagaimana Amdal-nya, bagaimana ITR-nya, PBG, dan dokumen izin lainnya harus dipenuhi,” ujarnya.

Arnawa mengingatkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai perizinan dapat memicu munculnya bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Untuk itu, lanjutnya, DPRD Tabanan mendesak percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan. Keberadaan RDTR sangat krusial karena menjadi pedoman pemanfaatan ruang yang lebih rinci di setiap kecamatan.

Dengan adanya RDTR, masyarakat dan investor akan memiliki kepastian hukum mengenai kawasan mana yang diperbolehkan untuk pembangunan pariwisata, permukiman, pertanian, maupun kawasan lindung. “Mana yang belum, itu disegerakan agar bisa disampaikan ke masyarakat,” tandasnya. (*/bgn020)26061208

Singasana, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menghadiri dan memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) Kabupaten Tabanan. Kehadiran panggung pra-PKB lokal ini dinilai sebagai wadah strategis untuk menguji mental, mengasah rasa percaya diri, serta mematangkan kesiapan para seniman Tabanan sebelum berlaga di level provinsi.

Ajang pemanasan seni budaya yang dipusatkan di Panggung Terbuka Garuda Wisnu Singasana (GWS), area Taman Bung Karno ini, berlangsung meriah pada Minggu (7/6/2026). Arnawa secara khusus memuji terobosan mandiri dari pemerintah daerah yang menginisiasi festival budaya di tingkat lokal sebagai simulasi nyata bagi ribuan seniman daerah. “Saya tentu saja mengapresiasi acara tersebut. Bisa dikatakan itu tes mental buat mereka (para seniman) sebelum tampil di ajang yang lebih besar,” ujar Arnawa ketika memberikan keterangan pada Selasa (9/6/2026).

Arnawa mengamati bahwa keunikan inisiatif pemanasan PKB di tingkat daerah merupakan langkah baru yang sangat efektif. Kehadiran panggung lokal ini dipandang mampu meminimalkan potensi kesalahan teknis di lapangan, sekaligus menjadi sarana evaluasi yang riil bagi para pembina seni sebelum resmi melepas kontingen Tabanan ke level provinsi.

Kendati memberikan pujian, pimpinan parlemen asal Penebel ini mendorong agar festival kebudayaan semacam ini tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan yang monoton. Pihaknya menuntut adanya pengembangan kreativitas yang dinamis dengan merangkul lebih banyak talenta-talenta lokal baru di Tabanan. “Jadi kalau jadi agenda tahunan, maka tidak hanya harus monoton. Bisa ditambah seniman lainnya,” katanya.

Secara teknis, tercatat sekitar 2.000 seniman Tabanan telah menjalani persiapan intensif yang sangat ketat sejak Januari 2026 lalu. Proses latihan tersebut mendapatkan pendampingan langsung dari kalangan akademisi serta budayawan senior guna memastikan kualitas pementasan berada di level tertinggi.

Untuk pergelaran di Taman Budaya Art Centre Denpasar yang dijadwalkan berlangsung mulai 13 Juni hingga 12 Juli 2026 mendatang, Kabupaten Tabanan telah menyiapkan 15 materi penampilan terbaik. Jumlah tersebut terbagi ke dalam sembilan kategori parade dan enam kategori perlombaan.

Menariknya, selain menjadi panggung unjuk gigi bagi para pelaku seni, festival pra-PKB yang berlangsung di Tabanan ini juga memberikan dampak perputaran ekonomi yang nyata di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan penyediaan stan-stan khusus yang memfasilitasi para pelaku UMKM kuliner serta kerajinan kreatif lokal untuk memasarkan produk unggulan mereka kepada para pengunjung. (*/bgn020)26060914

Singasana, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa mendorong agar olahraga bola voli semakin membumi dan menjadi gaya hidup di tengah masyarakat Tabanan. Pihaknya menekankan pentingnya penyelenggaraan kompetisi yang berkesinambungan sebagai instrumen vital untuk merangsang minat generasi muda sekaligus memperkuat fondasi pembinaan atlet prestasi di daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Arnawa saat menghadiri langsung pembukaan Kejuaraan Bola Voli Banteng Tabanan Cup 2026 yang berlangsung di Lapangan Voli Jagastru, Kecamatan Kediri. Turnamen bergengsi yang diikuti oleh 32 klub voli terbaik dari berbagai daerah di Bali ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, pada Minggu (7/6/2026).

Arnawa menilai olahraga bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki magnet dan daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat Tabanan. Oleh sebab itu, intensitas kejuaraan kompetitif seperti ini wajib diperbanyak agar antusiasme publik tidak sekadar berhenti pada level penonton, melainkan mampu menstimulus lahirnya talenta-talenta fajar baru.

Menurut politisi asal Penebel ini, turnamen antar-klub menjadi sarana yang sangat efektif untuk membangun budaya hidup sehat, sekaligus menjadi wadah positif bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat dan energinya. “Yang paling terpenting dari kejuaraan ini adalah bagaimana kita mempererat tali persaudaraan antarpemain, ofisial, serta seluruh pecinta olahraga bola voli yang ada di Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Dia menilai kehadiran kompetisi di lapangan tidak hanya memicu persaingan taktik yang ketat, tetapi juga efektif dalam memperkuat solidaritas antar-komunitas olahraga. Ajang ini sukses mempertemukan para atlet, pelatih, dan penghobi dari lintas wilayah dalam satu atmosfer kompetisi yang sehat dan menjunjung tinggi fair play.

Arnawa menyebut bahwa partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab sosial yang sama untuk ikut serta memasyarakatkan olahraga di tengah publik. Melalui panggung olahraga, ruang kaderisasi dan pembinaan atlet dapat diperluas, sekaligus membuka keran kesempatan bagi talenta lokal untuk unjuk kemampuan. “Olahraga tidak hanya menjadi sarana kompetisi murni, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter, kedisiplinan, kerja sama tim, serta penanaman semangat juang yang tinggi bagi anak-anak muda kita,” katanya.

Pihaknya berharap semangat olahraga yang berkobar melalui kejuaraan ini dapat menjadi modal investasi jangka panjang bagi Kabupaten Tabanan dalam mencetak atlet-atlet yang berkualitas. Dengan sistem pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan, para atlet daerah diharapkan mampu menembus persaingan ketat dan mendulang prestasi emas di level yang lebih tinggi.

Kejuaraan Bola Voli Banteng Tabanan Cup 2026 ini akan digelar secara maraton hingga 4 Juli 2026 mendatang. Kegiatan akbar ini dilaksanakan khusus sebagai bagian dari rangkaian semarak peringatan Bulan Bung Karno di Kabupaten Tabanan, dengan misi ganda memperluas pembinaan usia muda dan memperkokoh kultur olahraga daerah. (*/bgn020)26062701

Tabanan, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa mendorong langkah konkret untuk melindungi keberadaan lahan persawahan di “Bumi Lumbung Beras”. Dia mendesak agar Pemerintah Daerah membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi lahan pertanian basah guna menekan laju alih fungsi lahan yang kian masif.

Menurut Arnawa, kebijakan ini sangat krusial karena sektor pertanian bukan sekadar mata pencaharian, melainkan identitas lokal sekaligus ikon yang menjadikan Tabanan sebagai penyangga pangan utama di Bali.

Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Penebel itu menegaskan bahwa insentif pajak merupakan bentuk keberpihakan negara kepada para petani. Dia mengusulkan agar lahan produktif yang secara resmi berstatus lahan basah tidak lagi dibebani pungutan pajak. “Sepanjang bersertifikat lahan basah atau sawah, perlu dibebaskan dari pungutan pajak. Ini bisa menjadi strategi pemerintah untuk memberikan keringanan ekonomi bagi para petani di lapangan,” ujar Arnawa pada Minggu (8/2/2026).

Selain meringankan beban biaya produksi, penghapusan pajak ini diharapkan mampu mengubah citra sektor pertanian menjadi lebih menjanjikan, sehingga dapat menarik minat generasi muda untuk terjun langsung mengelola lahan.

Pria yang akrab disapa Komet ini bahkan memiliki visi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Jika kondisi keuangan daerah telah memungkinkan, dia mewacanakan pemberian dana kompensasi khusus bagi para pemilik lahan sawah produktif. “Kalau ada anggaran mencukupi, mungkin nanti petani diberikan kompensasi. Skema ini dirancang agar petani tetap termotivasi mempertahankan lahan mereka dari godaan pengembang perumahan,” tegasnya.

Arnawa mengingatkan bahwa kelestarian sawah adalah harga mati bagi masa depan Tabanan. Tanpa perlindungan regulasi dan insentif yang kuat, identitas Tabanan sebagai daerah agraris terancam hilang tergerus pembangunan infrastruktur dan pemukiman.

DPRD Tabanan, kata dia, berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar masuk dalam prioritas kebijakan daerah, demi memastikan petani tetap sejahtera dan kedaulatan pangan Bali tetap terjaga dari wilayah Tabanan. (*/bgn020)26022208