Amlapura, Baliglobalnews

Kunjungan Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali Ny. Giri Prasta ke warga kurang mampu di Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, pada Jumat (21/8/2026), tidak sekadar menyerahkan bantuan sosial. Dalam kunjungan tersebut, Ny. Giri Prasta menemukan kondisi keluarga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, termasuk dua anggota keluarga yang mengalami gangguan mental.

Didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Karangasem Ny. Pandu Lagosa, beserta jajaran, Ny. Giri Prasta menyerahkan bantuan berupa sembako dan perlengkapan memasak kepada 20 kepala keluarga. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 BKOW.

Bantuan dipusatkan di kediaman Ni Wayan Trantim (78), yang dihuni tiga kepala keluarga dengan total 12 orang. Dalam kunjungan tersebut, Ny. Giri Prasta melihat secara langsung kondisi kehidupan keluarga yang tinggal dalam keterbatasan dan membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi keluarga Ni Wayan Sariani, yang memiliki seorang anak berusia 13 bulan dengan kondisi stunting. Kondisi tumbuh kembang anak tersebut akan menjadi perhatian untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan dari pihak terkait.

Selain itu, di rumah tersebut juga terdapat anggota keluarga yang mengalami gangguan mental dan membutuhkan pendampingan. Kondisi ini mendorong Ny. Giri Prasta untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali agar penanganan dapat dilakukan secara lebih komprehensif. “Kita jangan pernah menutup mata terhadap lingkungan terdekat kita, apalagi menyangkut kehidupan, kesehatan, dan kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Mari kita lebih peka terhadap warga yang membutuhkan kehadiran dan uluran tangan kita,” ujarnya.

Dia mengatakan persoalan sosial di tengah masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan sesaat. Karena itu, diperlukan kepedulian bersama dan tindak lanjut yang berkelanjutan agar masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan pendampingan.

Terkait dua anggota keluarga yang mengalami gangguan mental, dia mendorong agar dilakukan asesmen dan pendampingan oleh tenaga yang kompeten. Salah satu upaya yang akan dikoordinasikan adalah terapi untuk membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi mereka. “Sebelum kondisinya semakin berat, mari kita berikan pendampingan dan terapi yang tepat. Setelah itu, kita juga perlu mendorong mereka untuk beraktivitas dan berinteraksi dengan lingkungan. Jangan sampai mereka merasa sendiri dan semakin menarik diri,” katanya.

Selain penanganan kesehatan dan sosial, Ny. Giri Prasta juga akan mengupayakan dukungan untuk perbaikan kondisi tempat tinggal keluarga tersebut. Salah satunya melalui penjajakan bantuan dari pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sehingga keluarga tidak lagi harus tinggal dalam kondisi yang berhimpitan. “Untuk persoalan seperti ini, kita tidak bisa bekerja sendiri. Mari bergotong-royong hadir untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Dengan bersama-sama, pekerjaan yang berat akan menjadi lebih mudah dan ringan untuk dikerjakan,” katanya.

Dia juga mengajak seluruh anggota BKOW Provinsi Bali dan GOW Kota/Kabupaten se-Bali untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing. Menurut dia, kepedulian terhadap warga kurang mampu harus dimulai dari lingkungan terdekat. “Jangan sampai ada warga di sekitar kita yang mengalami kesulitan, tetapi tidak terlihat karena kita kurang peka. Kepedulian harus dimulai dari lingkungan terdekat dan dilakukan secara bersama-sama,” pungkasnya. (*/bgn003)26082107

Badung, Baliglobalnews

Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali Ny. Giri Prasta mengajak masyarakat untuk membiasakan konsumsi ikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi keluarga dan mencegah stunting sejak dini. Ajakan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Aksi Sosial TP PKK Provinsi Bali “Bergerak dan Berbagi” di Wantilan Kantor Desa Ayunan dan Balai Subak Pesedahan Yeh Kilap, Kecamatan Abiansemal, serta Balai Banjar Dauh Peken, Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pada Rabu (10/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ny. Prasta menggandeng sejumlah perangkat daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan). Menurut dia, ikan merupakan sumber protein hewani yang kaya nutrisi dan berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan kecerdasan, serta menjaga kesehatan keluarga. “Melalui gerakan gemar makan ikan, kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ikan memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan. Dengan konsumsi ikan yang cukup, kita dapat mendukung terwujudnya generasi Bali yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ujarnya.

Dia menyampaikan keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk pola konsumsi yang sehat. Karena itu, para ibu diharapkan menjadi pelopor dalam membiasakan anak-anak mengonsumsi ikan sejak usia dini sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang.

Kegiatan yang dihadiri masyarakat dan kader PKK tersebut juga diisi dengan edukasi pengolahan ikan menjadi berbagai menu sehat, bergizi, dan menarik bagi anak-anak. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan minat konsumsi ikan sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Selain memberikan edukasi, TP PKK Provinsi Bali juga menyerahkan bantuan sosial kepada kelompok rentan di setiap lokasi kegiatan. Sebanyak 50 paket bantuan disalurkan kepada balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta kader PKK. Masing-masing paket berisi 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu.

Aksi sosial ini turut mendapat dukungan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menyerahkan 50 paket Gemarikan kepada kader PKK di masing-masing desa. Sementara itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali menyalurkan 10 paket sembako bagi lansia. Dukungan juga diberikan oleh Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Bali berupa bantuan susu bagi ibu hamil dan balita.

Bantuan lainnya berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali berupa multivitamin, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali berupa tambahan 50 paket telur dan 1.000 bibit cabai, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang menyerahkan 50 bibit pohon terdiri atas durian, alpukat, dan jambu kristal.

Rangkaian kegiatan juga menghadirkan berbagai layanan kepada masyarakat, mulai dari vaksinasi rabies oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, pelayanan kesehatan umum, pemeriksaan dokter spesialis dan skrining penyakit tidak menular oleh Rumah Sakit Bali Mandara, hingga bimbingan teknis serta demo memasak olahan pangan lokal oleh PKK setempat bekerja sama dengan Bali Chef Community yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.

Melalui Aksi Sosial TP PKK Provinsi Bali “Bergerak dan Berbagi”, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber gizi berkualitas, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. (*/bgn003)2061102

Bangli, Baliglobalnews

Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Provinsi Bali Ny. Giri Prasta menyatakan predikat kabupaten layak anak (KLA) bukanlah tujuan akhir yang harus dikejar oleh pemerintah daerah. Lebih daripada itu, KLA harus mampu menghadirkan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang nyata hingga ke tingkat keluarga dan masyarakat.

Ny. Giri Prasta menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber utama dalam sosialisasi KLA yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali bersama Forum Puspa Provinsi Bali di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Setda Kabupaten Bangli pada Senin (8/6/2026). “Kita tidak boleh hanya mengejar predikat. Yang paling penting adalah memastikan hak-hak anak benar-benar terpenuhi dan perlindungan terhadap perempuan serta anak dapat dirasakan hingga tingkat keluarga dan masyarakat,” katanya.

Menurut dia, keberhasilan penyelenggaraan KLA tidak hanya diukur dari capaian administrasi maupun penghargaan yang diperoleh daerah, melainkan dari sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, dia mendorong agar Forum Puspa semakin diperkuat dan dilibatkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjangkau berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Forum Anak, Forum GenRe, PKK, organisasi perempuan, desa adat, dunia usaha, media, hingga keluarga dinilai memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut dia, banyak persoalan sosial yang tidak selalu terdeteksi melalui mekanisme formal sehingga diperlukan kehadiran organisasi dan komunitas masyarakat yang mampu mendengar langsung aspirasi serta keluhan warga. Selain itu, dia mengingatkan adanya tantangan baru yang dihadapi anak-anak di era digital. Pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut peran keluarga untuk semakin aktif dalam memberikan pendampingan, pengawasan, dan pendidikan karakter kepada anak. “Anak-anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bergotong royong dan hadir bersama untuk memastikan anak-anak Bali tumbuh sehat, aman, berkarakter, serta memiliki masa depan yang baik,” ujarnya.

Sementara Ketua Forum Puspa Kabupaten Bangli Ny. Diar menyampaikan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan salah lainnya. Dia menjelaskan bahwa Forum Puspa terus memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak guna mendukung penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bangli. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, dia mengharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama serta memperkuat kolaborasi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

Sementara perwakilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli memaparkan berbagai capaian daerah dalam penyelenggaraan KLA. Kabupaten Bangli berhasil meraih predikat pratama selama tiga tahun berturut-turut dan meningkat menjadi predikat madya pada tahun 2024.

Berbagai program pendukung terus diperkuat, mulai dari layanan perlindungan perempuan dan anak, sekolah ramah anak, fasilitas kesehatan ramah anak, peningkatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), hingga penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.

Dari sisi perencanaan pembangunan, kata dia, perlindungan anak juga terus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Pemerintah meyakini bahwa pembangunan yang berpihak pada anak merupakan investasi jangka panjang dalam mewujudkan generasi Bali yang sehat, unggul, dan berdaya saing.

Dalam sesi diskusi, peserta mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari perlindungan anak di era digital, penguatan literasi digital, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan sarana pendukung bagi peserta didik. Forum Anak Daerah Kabupaten Bangli turut menyampaikan harapan agar ruang partisipasi anak semakin diperluas dan fasilitas pendidikan terus ditingkatkan guna mendukung pengembangan potensi generasi muda.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh peserta berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan Kabupaten Bangli yang layak anak. Komitmen tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan hak anak, meningkatkan perlindungan khusus anak, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. (*/bgn003)26060901

Gianyar, Baliglobalnews

Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Provinsi Bali Ny. Giri Prasta menegaskan bahwa gugus tugas kabupaten/kota layak anak (KLA) tidak boleh sekadar berfokus pada pemenuhan administrasi. Dia meminta seluruh tim turun langsung ke lapangan untuk memvalidasi data indikator sekaligus memastikan fasilitas dan layanan publik bagi anak benar-benar tersedia, layak, dan berfungsi optimal.

“Gugus tugas jangan lupa untuk turun langsung ke lapangan. Cek bagaimana fasilitas dan layanan yang diberikan, apakah benar sudah layak untuk anak,” katanya saat menjadi narasumber dalam sosialisasi kabupaten/kota layak anak di Kabupaten Gianyar pada Kamis (16/4/2026).

Terkait pemenuhan indikator administratif, dia meyakini hal tersebut dapat dicapai dengan baik melalui koordinasi dan sinergi yang kuat antarinstansi terkait. Ia juga berharap predikat KLA Kabupaten Gianyar pada tahun 2026 dapat meningkat dari Nindya menjadi Utama.

Ny. Giri Prasta mengingatkan agar tidak ada anak yang terlantar di Kabupaten Gianyar. Menurut dia, anak telantar tidak hanya merujuk pada yatim piatu, tetapi juga anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. “Kita sebagai pemerintah bisa membuat kebijakan, membangun fasilitas, dan melakukan edukasi, namun jangan lupa garda terdepan tetap ada pada orang tua,” katanya.

Dia menegaskan bahwa perhatian dan kasih sayang orangtua merupakan pondasi utama agar anak tidak terjerumus ke dalam perilaku negatif di masyarakat. Oleh karena itu, dia mendorong peran orang tua dalam pengasuhan anak dilakukan secara seimbang.

Menurut dia, anak harus mendapatkan kasih sayang yang setara dari ibu dan ayah. Pola pengasuhan tidak boleh hanya dibebankan kepada ibu, sementara ayah tidak terlibat. “Jangan hanya menyerahkan pengasuhan anak kepada ibu. Ayah juga harus mengambil peran, sehingga tercipta keseimbangan dalam pengasuhan,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Bali AA Sagung Mas Dwipayani menyampaikan bahwa kabupaten/kota layak anak merupakan daerah yang memiliki komitmen dan sistem yang baik dalam memenuhi, melindungi, serta menghormati hak-hak anak, sehingga mereka dapat tumbuh sehat, cerdas, aman, dan bahagia.

Dia menekankan bahwa konsep kabupaten/kota layak anak tidak hanya sebatas penyediaan fasilitas, tetapi juga merupakan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk menjadikan setiap daerah, khususnya di Bali, sebagai lingkungan yang ideal bagi tumbuh kembang anak. (*/bgn003)26041702

Singaraja, Baliglobalnews

Ketua Forum Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Provinsi Bali Ny. Giri Prasta menyoroti banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam sosialisasi kabupaten layak anak (KLA) di Kantor Bupati Buleleng pada Selasa (31/3/2026).

“Kekerasan yang dimaksud bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan verbal dan bentuk lainnya. Berbicara dengan nada tinggi atau membentak anak juga merupakan bentuk kekerasan,” jelasnya.

Dia menegaskan pentingnya membangun bonding atau ikatan emosional antara orang tua dan anak. Ikatan ini terbentuk melalui perhatian, sentuhan, komunikasi, dan kebersamaan yang hangat. Namun, dia melihat bahwa ikatan emosional tersebut saat ini mulai berkurang, terutama pada anak dengan kedua orang tua yang bekerja.

Dia mendukung perempuan untuk bekerja dan memiliki karier. Terlebih, hal tersebut juga dapat membantu perekonomian keluarga. Namun, dia mengingatkan agar tidak melupakan peran sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. “Jangan sampai anak kekurangan perhatian dari kedua orangtuanya. Bangun keterbukaan antara anak dan orangtua. Jangan sampai anak merasa ditelantarkan dan diabaikan,” katanya.

Dia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya kasus bunuh diri dan perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Menurut dia, hal tersebut tidak terlepas dari minimnya perhatian orangtua kepada anak, yang menyebabkan anak merasa terabaikan dan ditelantarkan sehingga secara impulsif mengambil keputusan yang tidak tepat. “Perkawinan anak banyak terjadi pada keluarga dengan orang tua yang bercerai, kemudian ayah atau ibunya menikah lagi. Anak menjadi bingung harus ke mana, karena merasa tidak diterima di mana pun, sehingga terjadilah perkawinan anak,” ungkapnya.

Sementara tantangan lainnya juga datang dari perkembangan teknologi dan media sosial. Dia menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga memiliki banyak efek negatif, khususnya terhadap perkembangan dan pendidikan anak. “Perkembangan media sosial saat ini menyebabkan anak dapat mengakses berbagai hal tanpa filter. Anak-anak mulai membandingkan apa yang mereka miliki dengan milik orang lain. Hal ini tentu tidak baik bagi tumbuh kembang mereka. Begitu pula dengan konten negatif dan tidak layak yang sangat mudah diakses. Ini harus menjadi perhatian kita bersama sebagai orang tua,” tegasnya.

Sosialisasi KLA di Kabupaten Buleleng menghadirkan tiga narasumber, meliputi Ketua Forum Puspa Provinsi Bali, Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Buleleng, serta Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Bali, dan dihadiri oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Buleleng. (*/bgn003)26040103

Singasana, Baliglobalnews

Kasus kekerasan dan berbagai permasalahan anak di Provinsi Bali masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini mendorong penguatan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak (KLA). Hal itu disampaikan Ketua Forum Puspa Provinsi Bali Ny. Giri Prasta pada kegiatan Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Kabupaten Tabanan pada Kamis (26/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Subkegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi lintas sektor.

Ny. Giri Prasta menyampaikan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi, hingga penelantaran, menunjukkan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas bersama.

Selain itu, dia juga menyoroti masih terbatasnya edukasi kepada anak terkait perlindungan diri, termasuk pemahaman batasan tubuh, serta pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak.

Forum Puspa, kata dia, hadir sebagai wadah kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, dan akademisi dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.

Berbagai tantangan lain juga menjadi perhatian, di antaranya praktik perkawinan anak, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengaruh media sosial yang semakin kompleks terhadap perkembangan anak.

Melalui sosialisasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan peran aktif dalam mendukung terwujudnya kabupaten/kota layak anak, khususnya di Kabupaten Tabanan. “Penguatan kabupaten layak anak bukan hanya program, tetapi gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah materi strategis dari narasumber terkait. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan memaparkan peran serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali menyampaikan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah guna mendukung implementasi kebijakan kabupaten/kota layak anak secara berkelanjutan. (*/bgn003)26032612

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Provinsi Bali Ny. Giri Prasta mendorong penguatan komitmen dan sinergi seluruh komponen masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan saat mengukuhkan Ketua Forum Puspa Kota/kabupaten se-Bali di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Jumat (20/2/2026).

Istri Wakil Gubernur Bali itu menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini masih menjadi tantangan serius. “Sebagaimana kita ketahui, masih ditemukan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak dalam rumah tangga hingga lingkungan masyarakat. Bentuknya juga beragam, mulai dari kekerasan fisik, seksual, hingga perundungan pada anak,” katanya

Selain itu, kata dia, belakangan juga bermunculan bentuk kekerasan baru yang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu. “Situasi ini menjadi perhatian bagi semua pihak di Bali. Perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, dibutuhkan kerja sama pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, hingga keluarga sebagai lingkup terdekat,” katanya.

Dia meminta Forum Puspa di seluruh kabupaten/kota fokus pada upaya pencegahan melalui edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta penguatan sistem pelaporan dan pendampingan bagi korban kekerasan. “Mari bergandengan tangan dalam upaya pencegahan. Jangan tutup mata dan telinga, karena sebagaimana kita ketahui, Bali mencatat angka bunuh diri yang tinggi. Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” katanya.

Ny. Giri Prasta juga menyinggung peran Forum Puspa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak. Mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2021, Puspa memiliki peran penting sebagai wadah sinergi antara pemerintah dan seluruh unsur masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak.

Dia menyampaikan selamat kepada Ketua Forum Puspa kabupaten/Kota yang baru dikukuhkan. “Selamat mengemban amanah dan tugas dengan semangat ngayah. Mari dengarkan jeritan anak-anak dan perempuan yang masih menghadapi kasus kekerasan,” ujarnya. Ia juga mengajak Forum PUSPA Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk proaktif karena banyak korban kekerasan yang enggan melapor. “Intensifkan sosialisasi dan edukasi, fokus di zona merah,” pungkasnya.

Pengukuhan ditandai dengan pemasangan pin pada seragam Ketua Forum Puspa Kabupaten/Kota oleh Seniasih Giri Prasta. Mereka yang dikukuhkan menjadi Ketua Forum Puspa di tingkat kabupaten/kota merupakan istri wakil bupati dan wakil walikota. (*/bgn003)26022006

Gianyar, Baliglobalnews

Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali Ny. Giri Prasta mendorong kolaborasi aktif antara Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Gianyar dalam mendukung berbagai program pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Ny. Giri Prasta saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Pengurus WHDI dan GOW Kabupaten Gianyar di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar pada Kamis (9/10/2025).

Dia menegaskan bahwa organisasi perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat. “Organisasi wanita sangat berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. WHDI dan GOW menjadi wadah berkumpulnya perempuan hebat yang mampu mendukung program kerja pemerintah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ny. Giri Prasta juga berpesan agar pengurus baru WHDI dan GOW dapat menyusun program kerja yang adaptif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Program-program tersebut diharapkan sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah serta berfokus pada peningkatan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan perempuan. “Mari tingkatkan kemampuan kita dalam memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, pembinaan, dan kegiatan nyata yang mampu memperkuat kapasitas serta kemandirian perempuan,” katanya.

Dia juga menyoroti pentingnya peran WHDI sebagai wadah pembinaan bagi perempuan Hindu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut dia, perempuan memiliki peran ganda yang penting sebagai istri, ibu, sekaligus anggota masyarakat yang aktif berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Pelantikan kali ini menandai dimulainya masa kepemimpinan baru di dua organisasi perempuan strategis tersebut. Ketua GOW dan WHDI Kabupaten Gianyar kini dijabat oleh Ny. Agung Mayun. Dia mengharapkan mampu melanjutkan kiprah dan memperkuat sinergi organisasi perempuan di daerahnya.

Sementara Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun menyampaikan apresiasi kepada para pengurus yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya peran strategis perempuan dalam memperkuat pembangunan daerah, baik melalui GOW maupun WHDI. “Saya harap ibu-ibu dapat menjalankan program organisasi dengan baik, dengan membawa misi dan tujuan yang mulia demi melahirkan serta meningkatkan seluruh potensi perempuan guna mendukung pembangunan di Kabupaten Gianyar yang kita cintai,” katanya.

Turut hadir Ketua WHDI Provinsi Bali Tjok Istri Sri Rasmawati Yudhara, Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Ny. Mahayastra, serta jajaran Forkopimda dan para pimpinan organisasi wanita se-Kabupaten Gianyar. (*/bgn003)25101003

Amlapura, Baliglobalnews

Ketua Umum Gerakan Organisasi Wanita (GOW), Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa), dan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Ny. Giri Prasta menghadiri secara langsung pelantikan Ketua Pengurus GOW dan Forum Puspa Kabupaten Karangasem, Ny. Pandu Lagosa di Kantor Bupati Karangasem, pada Rabu (28/5/2025).

Ny. Giri Prasta menyampaikan apresiasi atas pelantikan kepengurusan baru dan berharap para pengurus yang dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya kerja yang tuntas dan terukur, terutama dalam mengatasi isu-isu yang menyangkut kesejahteraan perempuan dan anak. “Saya berharap para pengurus GOW dan Forum Puspa yang baru dilantik bisa bekerja dengan tuntas, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dan organisasi lainnya,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk menghadirkan program-program yang berkelanjutan dan berdampak nyata di tengah masyarakat, khususnya dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap kiprah GOW dan Forum Puspa di Karangasem. Dia menegaskan bahwa peran aktif perempuan dalam pembangunan sangat dibutuhkan, terutama dalam menciptakan lingkungan yang ramah perempuan dan anak. “Kami berharap Forum Puspa dan GOW mampu menjadi wadah strategis yang mendorong lahirnya program-program inovatif. Pemerintah Kabupaten Karangasem siap bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” tegasnya.

Dia juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendukung gerakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Ketua GOW dan Forum Puspa Kabupaten Karangasem yang baru dilantik, Ny. Pandu Lagosa menyampaikan komitmen untuk menjalankan tugas dan amanah dengan sepenuh hati. Dia menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus akan bekerja secara kolaboratif demi mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Karangasem. “Kami siap bergerak, bersinergi, dan berkontribusi nyata. Kami percaya bahwa dengan kebersamaan, kita dapat mewujudkan Karangasem yang ramah perempuan dan anak serta berdaya saing tinggi,” katanya penuh semangat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh para pejabat pemerintah daerah, perwakilan organisasi wanita se-Karangasem, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Acara ditutup dengan penyerahan kompos BAG, yaitu cairan untuk pembuatan kompos, secara simbolis kepada lima organisasi meliputi PKK, Persit, Bhayangkari, IBI, dan Al-Hidayah. Penyerahan dilakukan oleh Ketua Umum BKOW Provinsi Bali didampingi Ketua GOW Kabupaten Karangasem. (*/bgn003)25052821

Badung, Baliglobalnews

Serangkaian puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) ke-53 Tahun 2025, Ketua TP PKK Kabupaten Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa menghadiri sekaligus mendampingi aksi sosial Berbakti dan Berbagi yang dilaksanakan oleh TP PKK Provinsi Bali yang dihadiri Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali Nyonya Seniasih Giri Prasta di Balai Subak Abian Sari Boga Banjar Kiadan, Desa Plaga, Kecamatan Petang, di Desa Plaga, Kecamatan Petang, pada Rabu (30/4/2025).

Turut hadir kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali, IBI Bali, kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung, Plt. Camat Petang, Perbekel Desa Plaga, masyarakat penerima bantuan dan undangan lainnya.

Adapun penerima bantuan berasal dari 10 banjar se-Desa Plaga di Kecamatan Petang 120 orang yang terdiri dari lansia 5 orang, ibu hamil 5 orang, disabilitas 5 orang, kader PKK Desa 9 orang, kader PKK Banjar 9 orang, balita 10 orang dan kader posyandu 77 orang. Bantuan yang disalurkan meliputi 120 paket olahan ikan, 120 krat telur, paket multivitamin untuk balita, bibit cabai 1.000 pohon, durian 200 pohon, kelapa 50 pohon dan gumitir 120 pohon.

Nyonya Seniasih Giri Prasta mengatakan aksi sosial ini merupakan serangkaian puncak Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-53 Tahun 2025 dengan tema “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Memberikan Kontribusi Nyata Dalam Membangun Bangsa Yang Berkualitas, Tangguh Dan Berdaya Saing Demi Tercapainya Indonesia Emas 2045”. Aksi sosial ini merupakan kegiatan yang sengaja dirancang untuk menjadi kegiatan yang lebih bermanfaat dan lebih banyak menyentuh kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Mengingat masalah dan tantangan kehidupan kedepan diperlukan upaya dan komitmen antara kita bersama antara TP. PKK, Pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan dan pemberdayaaan masyarakat agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan diharapkan masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan yang lebih dekat sesuai dengan kebutuhan.

Dia menyampaikan agar seluruh TP PKK di Kabupaten Badung dan kader PKK untuk selalu berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik tetap bekerja dengan antusias sehingga kedepan mampu tumbuh dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program-program pokok PKK dan selalu tumbuhkan semangat gotong royong kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Sementara Nyonya Rasniathi Adi Arnawa dalam ucapan selamat datangnya menyampaikan atas nama pribadi dan TP PKK Kabupaten Badung menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan aksi sosial Berbakti dan Berbagi di Kecamatan Petang. Kegiatan ini merupakan wujud peran dan aksi nyata segenap jajaran TP. PKK Provinsi Bali dalam turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. “Untuk itu kami TP PKK Kabupaten Badung mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali serta jajaran Pemerintah Provinsi Bali atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat kami yang membutuhkan di Kecamatan Petang. Kami berharap TP PKK Kabupaten Badung dapat berperan lebih profesional artinya bahwa PKK melakukan tugas dan fungsi secara normatif dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu sinergitas PKK dengan Instansi terkait di tingkat Kabupaten, kecamatan mulai dari tatanan kebijakan dan proses perencanaan menjadi sangat urgen untuk kedepannya. Kami yakin dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama ini serta dengan komitmen dan proyeksi mendatang PKK dengan gerakannya tetap mampu untuk bersama-sama dengan masyarakat dalam membangun keluarga sehat dan sejahtera,” ungkapnya. (*/bgn003)25043002