Tabanan, Baliglobalnews

Pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Tabanan menyisakan persoalan baru. Sekitar 1.985 tenaga non-ASN di Pemkab Tabanan dinyatakan tidak lolos rekrutmen PPPK. Angka yang cukup signifikan ini menjadi perhatian khusus bagi Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Tabanan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini. “Kami sudah meminta Komisi I bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan kajian mendalam terhadap situasi ini,” ujar Eka Putra pada Jumat (3/1/2024).

Menurut Eka Putra, kepegawaian merupakan salah satu faktor penting dalam penunjang kinerja pemerintah daerah. “Dengan adanya jumlah tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi PPPK dalam jumlah besar, tentu akan berdampak pada kinerja pemerintahan,” katanya.

Eka Putra menyampaikan agar tenaga non-ASN tidak berpikir karir mereka usai di Pemkab Tabanan, Pemerintah Pusat juga memperpanjang rekrutmen PPPK yang pendaftarannya dibuka hingga (7/1/2025).

“Jadi kemarin kami sudah mengarahkan kepada kawan-kawan komisi untuk memastikan adanya kepastian anggaran pada tahun 2025, sehingga semua tenaga non-ASN, baik yang tidak lulus tahap 1 maupun tahap 2 bisa dipastikan statusnya. Tentu saja, hal ini perlu didorong dengan memaksimalkan kemampuan anggaran daerah kita,” katanya.

Apalagi, kata dia, soal pegawai terkait langsung dengan kemampuan penganggaran daerah, sehingga perlu dilakukan perhitungan cermat. Pasalnya, saat ini Pemkab Tabanan juga tengah menggenjot perbaikan dan penataan infrastruktur. “Jadi kami berharap dasar keadilan terutama tenaga non-ASN yang sudah mengabdi di atas 10 tahun itu. Kita sangat prihatin sekali. Bagaimanapun keberadaan mereka sangat menunjang pelayanan publik. Kuncinya ada pada optimalisasi pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani menyatakan tengah mencarikan solusi konkret, karena masih lumayan banyak tenaga non-ASN yang mencapai 1.985 orang. “Jika melihat hasil rapat, bisa jadi ada dua mekanisme antara PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu,” ujarnya. (bgn/020)25010302