Denpasar, Baliglobalnews

Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2021 Pemerintah Kota Denpasar mencapai 95,2 persen. Atas capaian tersebut, Pemkot Denpasar menduduki peringkat sembilan nasional, sementara untuk tingkat Pemerintah Kota peringkat dua nasional. Hal tersebut tertuang dalam Data Rekapitulasi Capaian MCP Tahun 2021 yang dirilis KPK RI.

Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Naning Djayaningsih mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari KPK RI. Nilai MCP Kota Denpasar di tahun 2021 mencapai 95,2 persen dan sukses menduduki peringkat sembilan dari seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.

“Ke depannya Pemerintah Kota Denpasar akan terus meningkatkan capaian MCP di 8 area intervensi dan juga melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit celah untuk melakukan tindakan korupsi, salah satunya dengan melakukan pengalihan sistem dari sistem manual ke digitalisasi,” ujarnya.

Naning Djayaningsih mengatakan capaian itu hendaknya tidak membuat jajaran pegawai di Pemkot Denpasar cepat merasa puas. Sebaliknya, capaian ini menjadi pemacu semangat untuk terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan di tahun mendatang.

“Harapan ke depan agar tidak terlena akan capaian yang tinggi tetapi tetap berbenah di tahun mendatang dan juga bukan sekedar mencari nilai tetapi kepuasan masyarakat dengan pelayanan pemerintah Kota Denpasar semakin meningkat,” ujarnya. (bgn003)22012514

Denpasar, Baliglobalnews

Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) Triwulan IV Tahun 2021 Pemerintah Kota Denpasar per 22 Desember 2021 mencapai 93,23 persen. Atas capaian tersebut Pemkot Denpasar menduduki peringkat dua nasional setelah Pemkab Boyolali dan menjadi yang terbaik di Bali.

Hal tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi MCP Triwulan IV Pemerintah Daerah se-Bali di Kantor Inspektorat Provinsi Bali pada Rabu ( 22/12).

Kegiatan yang dibuka Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dihadiri pula Direktur Korsup Wilayah V KPK RI, Budi Waluya, Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana bersama sekda se- Bali, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Naning Djayaningsih, serta OPD terkait dan undangan lainnya.

Direktur Korsup Wilayah KPK RI, Budi Waluya, mengatakan tujuan kegiatan ini, yaitu membahas capaian terkait MCP dengan mengutamakan pembahasan mengenai pembenahan aset milik daerah dan upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah selain mencegah kebocoran di area belanja barang dan jasa serta mendorong di area pendapatan daerah untuk meningkatkan operasional pemerintahan.

“Terkait nilai MCP, saya mengapresiasi nilai rata-rata di Provinsi Bali lumayan besar yakni sekitar 85 persen. Adapula dari daerah seperti Pemerintah Kota Denpasar mencapai 93,23 persen yang menjadi salah satu nilai tertinggi se-Indonesia,” katanya.

Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari KPK. Nilai MCP Kota Denpasar Triwulan IV tahun 2021 sebesar 93,23 persen tersebut menduduki peringkat kedua dari seluruh pemerintah daerah se-Indonesia per 22 Desember dan menjadi yang terbaik di Provinsi Bali.

“Pemerintah Kota Denpasar akan terus meningkatkan capaian MCP di 8 area intervensi dan juga melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit celah untuk melakukan tindakan korupsi, salah satunya dengan melakukan pengalihan sistem dari sistem manual ke digitalisasi,” ujarnya.

Alit Wiradana mengatakan capaian ini hendaknya tidak membuat jajaran pegawai di Pemkot Denpasar  merasa puas. Sebaliknya capaian ini menjadi pemacu semangat untuk  terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan di tahun mendatang.

“Harapan ke depan agar tidak terlena akan capaian yang tinggi tetapi tetap berbenah di tahun mendatang dan juga bukan sekedar mencari nilai tetapi kepuasan masyarakat dengan pelayanan pemerintah Kota Denpasar,” ujarnya. (bgn003)21122308