Denpasar, Baliglobalnews

Selama Covid-19 masih mewabah, umat Hindu di Bali dilarang untuk menggelar upacara ngaben. Jika ada warga yang meninggal, hanya diperkenankan untuk makingsan, baik di gni maupun di pertiwi tanpa upacara dan suara kulkul.

Demikian antara lain surat PHDI Bali bernomor : 078/PHDI-Bali/VIII/2021, perihal protokol penanganan jenazah umat Hindu

dalam Kondisi PPKM pandemi Covid-19 di Bali.

Dalam surat tertanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Bali, Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua PHDI Kabupaten/Kota se-Bali, Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Gubernur Bali dimohon agar memberikan instruksi kepada pihak rumah sakit yang beroperasi di wilayah Provinsi Bali supaya dalam menerima penitipan jenazah krama Bali Umat Hindu dibatasi paling lama 2 hari, guna mencegah adanya over-kapasitas penitipan jenazah di rumah sakit.

2. MDA Provinsi Bali dimohon agar melakukan hal-hal yang dipandang patut dan perlu untuk menindaklanjuti protokol pelaksanaan penanganan jenazah sang palatra pada masa pandemi Covid-19 ini.

3. Ketua PHDI kabupaten, Kota, kecamatan, desa se-Bali agar ikut

menyosialisasikan perihal ini kepada semua pihak.

4. Krama umat Hindu yang memiliki keluarga meninggal dunia:

a. bilamana meninggal karena dinyatakan positif Covid-19 agar

mengikhlaskan penanganan penguburan (pamendeman) atau kremasi kepada petugas yang disiapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dengan

pemberitahuan kepada pihak keluarga sang palatra dan didampingi keluarga sang palatra.

b. bilamana anggota keluarga meninggal bukan karena Covid-19 supaya tidak dilaksanakan pangabenan sang palatra beserta segenap rangkaian upacara

lain yang menyertainya dalam situasi pandemi Covid-19, dan untuk sementara agar cukup dilaksanakan makingsan di Geni atau makingsan di Pertiwi (mendem) dengan cara nyilib (tanpa suaran kulkul serta nedunang krama adat) langsung di setra Desa Adat masing-masing atau di krematorium yang memungkinkan, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan penuh disiplin.

5. Katur ring Ida Sulinggih serta Pinandita/Pamangku/Jero Gede atau sebutan lain mohon agar menyarankan kepada Krama Bali umat Hindu untuk mengutamakan

menunda pelaksanaan upacara yang memungkinkan/bisa ditunda selama Bali dalam kondisi pandemi Covid-19 sampai pandemi Covid-19 ini dinyatakan melandai secara resmi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan apabila

upacara dimaksud tidak memungkinkan untuk ditunda pelaksanaannya maka Ida

Sulinggih serta Pinandita/Pamangku/Jero Gede atau sebutan lain dimohon agar memberi arahan dan pembinaan kepada umat Hindu supaya dalam masa pandemi Covid-19 ini diupayakan pelaksanaan upacara yadnya paling alit (nistaning kanista), dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan yang ketat dan penuh disiplin.

6. Bahwa semua langkah, arahan, dan imbauan dari yang berwenang seyogyanya dipahami ditujukan untuk mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan umat manusia serta kelestarian alam lingkungan dan Krama, sesuai dengan filsafat Tri Hita Karana. (bgn003)21081503

Badung, Baliglobalnews

Kepala Kepolisian Resor Badung pimpin langsung rapat koordinasi terkait pengamanan Kegiatan Upacara Manusa Yadnya (Ngaben) di Puri Agung Petang kec. Petang Kab. Badung di tengah Kondisi PSBB Penanganan dan Percepatan Penanganan Covid-19.

Rakor ini tidak saja dihadiri dari pihak Polri, namun juga diikuti oleh instansi terkait di Aula Polres Badung, Bali. Kamis, (21/1) pagi 10.00 wita.

Kapolres Badung didampingi Wakapolres Kompol Ni Putu Utariani,S.H , Kabagops, Kasatbinmas dan Kasatsabhara Polres Badung menjelaskan di tengah Covid -19, kegiatan agama memang tidak dilarang, namun harus ada pembatasan pengumpulan massa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Ia berharap panitia mau membantu, pemerintah dalam penanggulangan covid -19 ini sesuai kegiatan agama yang sudah berlangsung seperti di Puri Klungkung dan Puri Kesiman yang sudah memperhatikan Protokol kesehatan.

“Bukan Pemerintah yang melarang adanya kerumunan dalam sesuatu kegiatan, namun yang membatasi itu adalah penyakit (Covid-19),” Terangnya.

“Saya ingin mengajak Dinas Daerah maupun perangkat upacara untuk saling bekerjasama, sehingga harapan penyebaran Virus ini tidak menjadi lebih Masif/tinggi,” Sambungya.

Menurutnya pencegahan Covid-19 ada 3 cara yaitu Mencuci tangan, Memakai Maskar serta Menjaga Jarak dan belum cara lain yang lebih ampuh untuk melawannya.

Terkait itu Ia meminta Desa Adat memainkan peran pentingnya melawan Covid -19, yang membahayakan keluarga, masyarakat dan negara.

“Jika ditemukan ada pelanggaran Prokes, pihaknya tidak akan ragu-ragu melakukan tindakan hukum, karena pelanggaran Prokes dianggap pelanggaran pidana,” Tegas Kapolres asal Jawa Barat di depan para undangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Kasatpol PP Kab. Badung, Kepala Kesbangpol Kab. Badung, Kepala BPBD Kab. Badung, Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Badung, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Badung, Kepala Dinas BPMD Kab. Badung, Ketua Majelis Madya Desa Adat Kab. Badung, Camat Petang, Danramil Petang, Kepala Desa Petang, Bendesa Adat Petang, Ketua BPD Petang, Ketua Majelis Alit Desa Adat Kec. Petang, Ketua Panitia Karya dan Penglingsir Puri Agung Petang.(bgn122)21012108