Nasional, Baliglobalnews

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengharapkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjunjung tinggi netralitas dalam setiap tahapan Pemilu, guna menciptakan iklim demokrasi yang sehat, terutama di Pilkada serentak pada 2024.

“Isu jika penunjukan penjabat Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota sebanyak 271 akan mengakibatkan meningkatnya potensi pelanggaran netralitas ASN serta potensi dugaan penyalahgunaan kewenangan,” kata Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam webinar Netralitas ASN Program BAKUGASA ASN Netral Bawaslu Provinsi Malut, Kamis.

Menurut dia, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada 2024, da 271 kepala daerah yang akan diisi oleh penjabat Gubernur – Bupati – Wali Kota sampai dengan terpilihnya kepala daerah definitif hasil Pilkada pada November 2024.

Abhan menyoroti dua isu krusial yang berpotensi terjadi saat ASN  mengisi jabatan sementara kepala daerah. Jadi potensi penyelahgunaan kekuasaan dan netralitas ASN menjadi tantangan dan catatan.

Oleh karena itu, menurut dia, persiapan menjelang Pemilu 2024 tentu persoalan netralitas ASN penting, dalam rangka demokrasi yang berkulaitas karena pengalaman beberapa hal terkait netralitas ASN pada Pilkada 2020. 

Menurut Abhan, kalau melihat potensi pelanggaran di Pemilu 2024 kedepan dengan melihat beberapa pelanggaran ASN pada Pilkada 2020, tentu menjadi persoalan tersendiri pada setiap Pemilu atau Pilkada.  

Selain itu, netralitas ASN penting, karena fungsi ASN memegang posisi sangat  penting. Pertama sebagai pelaksana kebijakan publik , penyelenggara pelayanan publik  dan sebagai perekat dalam pemersatu bangsa. 

Dia menyatakan, ASN diberikan kewenangan mengelola asset dan keuangan negara, menggunakan fasilitas negara dan membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. 

Netralitas ASN kata Abhan, dapat dibagi dalam tiga aspek yaitu netralitas dalam politik maupun pelayanan publik dan penyelenggaraan manajemen ASN. 

“Maka netralitas ASN diharapkan untuk tidak melakukan manipulasi kewenangan untuk kepentingan politik maupun kepentingan pada kelompok atau kepentingan pribadi,” kata Abhan.

Catatan Bawaslu menurut dia, dalam setiap Pemilu, ternyata  ASN sering dilibatkan dalam kontentasi politik karena ada beberapa faktor, diantaranya, tingkat pendidikan atau pengetahuan ASN ini kurang memadai.  

Selain itu, jaringan ASN sangat luas di seluruh pelosok sampai desa, serta pengaruh yang kuat dalam keluarga. Di kalangan masyarakat karena terpandang dan dipercaya, termasuk mempunyai posisi sttrategis dalam pengelolaan anggaran negara melalui penyusunan program dan kegiatan.

“Olehnya itu, akan mempermudah dalam pelaksanaan kampanye karena memiliki akses fasilitas negara baik itu transportasi maupun fasilitas lainnya dan itu tidak dimiliki lainnya,” tandas Abhan.(bgn123)21062419

Jakarta, Baliglobalnews

Dua menteri bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Penandatangan tersebut dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan tersebut dilakukan secara virtual dengan disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dan Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mayjen TNI Purnomo Sidi.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan tujuan penetapan SKB tersebut antara lain sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN, khususnya pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Selain itu, membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas pegawai ASN. Serta untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai ASN,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis.

Tjahjo mengatakan netralitas ASN menjadi jaminan bagi penyelenggaraan birokrasi kuat dan iklim demokrasi sehat dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, mandiri, jujur dan adil.

Sementara itu, Tito Karnavian mengatakan netralitas ASN menjadi kunci penting dalam meminimalkan konflik di daerah sebagai dampak dari pelaksanaan pesta demokrasi tingkat daerah.

“Netralitas menjadi kunci keberhasilan pilkada ini, juga untuk menghindari aksi anarkis dan konflik, karena Pilkada ini kita waspadai agar tidak terjadi aksi anarkis,” kata Tito.

Terkait pengawasan pemilu, Abhan berharap keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berkurang dibandingkan pada Pilkada 2018. Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Bawaslu mencatat sedikitnya 700 kasus ketidaknetralan oknum ASN, Polri dan TNI.

“ASN sering ada pada posisi dilematis di setiap penyelenggaraan agenda pemilu maupun pilkada. Dalam konteks perhelatan politik kontestatif, kita sering mendapati kenyataan bahwa ASN tergerus dalam pusaran tarik-menarik kekuasaan,” kata Abhan.

Faktor utama yang memmengaruhi ketidaknetralan tersebut, menurut Abhan, disebabkan adanya intimidasi dan ancaman oleh kekuasaan birokrasi, sehingga ASN di tingkat bawah.

“Sebab, mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akibatnya bisa sangat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi,” ujarnya. (bgn123)20091008