Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya menjaga netralitas menjelang Pilkada Serentak 2020 karena amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

“Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” kata Tjahjo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa. Ia memandang Pilkada Serentak Tahun 2020 juga dapat membuka peluang munculnya pelanggaran terhadap netralitas ASN.

Untuk itu, Kementerian PAN-RB, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Penandatanganan SKB Netralitas akan dilakukan pada tanggal 10 September 2020 di Kementerian PAN-RB.

“Pada setiap pelaksanaan Pilkada permasalahan netralitas ASN selalu muncul ke permukaan. Negara tidak mencabut hak ASN sebagai pemilih, tetapi untuk menjaga agar ASN tetap netral, maka perlu dilakukan pengaturan agar keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak melanggar asas netralitas,” kata Tjahjo.

Adapun tujuan dari penetapan SKB itu adalah menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam menjaga netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Selain itu untuk membangun sinergis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas Pegawai ASN, dan mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN.

Tjahjo berharap pedoman tersebut dapat mengoptimalkan penanganan keterlibatan ASN dalam politik praktis, termasuk juga bagaimana meminimalisasi praktik kesewenang-wenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai akibat dari keberpihakan atau ketidakberpihakan ASN. “Sehingga dapat menjamin manajemen ASN berlandaskan Sistem Merit,” tandasnya.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. (bgn123)20090817

Jakarta, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo meminta agar kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dapat ditingkatkan. “Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, saya minta kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (8/9).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema “Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak” melalui “video conference”.

Pilkada Seretak 2020 akan berlangsung pada 9 Desember 2020 di 270 daerah. Pada 4-6 September 2020 lalu para bakal calon peserta pilkada sudah mendaftarkan diri ke kantor KPUD masing-masing.

“Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang. Oleh sebab itu yang pertama saya minta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri terus bersikap netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu,” tegas Presiden.

Selain memperingatkan ASN dan TNI/Polri, Presiden Jokowi juga meminta agar KPU dan KPUD tidak membiarkan narasi yang memecah-belah persatuan dan kesatuan.

“Kedua kita tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan, ini yang harus dicegah,” kata Presiden. Presiden Jokowi pun mendorong para calon beradu program dan kontestasi gagasan.

“Beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah dan kita juga harus mendorong masyarakat mempelajari ‘track record’ calon agar daerah memperoleh pemimpin yang baik, pemimpin terbaik,” ungkap Presiden. KPU dan KPUD juga diminta untuk bekerja keras menghasilkan pilkada yang berkualitas.

“Saya minta penyelenggara pilkada bekerja keras menghasilkan pilkada yang berkualitas, netralitas, profesionalitas dan transparansi,” tambah Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, penyelenggara pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah dan penerimaan masyarakat terhadap hasil pilkada itu sendiri.

“Saya juga mengharapkan dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat aktivitis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya yang tadi saya sampaikan saya,” tambah Presiden.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo sebelumnya sudah menyatakan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Untuk menjaga netralitas ASN pada pilkada serentak tahun 2020, Kementerian PANRB, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, BKN, KASN dan Bawaslu telah menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang akan ditandatangani pada 10 September 2020.

Tujuan dari penetapan SKB tersebut adalah menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020 serta mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas ASN.

Pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah tersebut sudah ditunda dari sebelumnya dijadwalkan pada 23 September 2020, namun akibat pandemi COVID-19 KPU pun merevisi pesta demokrasi lima tahunan di daerah tersebut. Rincian daerah yang akan melakukan pesta politik adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. (bgn123)20090815

Denpasar, Bali Global News

Kapolres Kabupaten Badung, AKBP Roby Septiadi, mengatakan pihaknya akan hadir di dunia internet pada seluruh tahapan Pilkada 2020 ini. Pasalnya, menurut Kapolres, kompetisi dalam Pilkada juga terjadi cukup ketat di media sosial.

Pria dengan melati dua di pundak itu pun jberpesan kepada pihak-pihak yang akan bermain secara tidak benar di Kabupaten Badung dengan memanfaatkan media sosial agar mengurungkan niatnya. “Jangan sampai tejadi perpecahan di Pilkada ini teruatama disebabkan oleh media sosial,” kata Kapolres dalam diskusi serial Jaringan Media Syber Indonesia (JMSI) Bali di D’Abian Sari, Denpasar, Sabtu (22/8).

Kapolres mengajak semua pihak untuk belajar dari daerah lain, bahwa media sosial banyak menjadi sumber permasalahan dalam pilkada. “Saya wanti-wanti kepada semua pihak untuk ikut memantau pergerakan di media sosial. Karena kita semua tahu media sosial saat ini sudah dijadikan alat propaganda dan agitasi kelompok-kelompok tertentu,” katanya.

Dia mengingatkan semua pihak jangan selalu merasa aman ketika berkomentar di dunia internet, terutama komentar yang negatif hanya karena bisa dihapus. “Jejak digital itu kejam, sehingga bagi yang merasa membuat hoax lalu dihapus artinya sudah bisa aman, itu asumsi yang salah. Berhati-hatilah ketika akan bermedia internet,” katanya.

Kapolres juga mengajak peserta diskusi untuk bersama-sama membuktikan kepada dunia bahwa proses demokrasi yaitu Pilkada di Kabupaten Badung tidak akan mengganggu proses penanganan wabah Covid-19. “Mudah-mudahan saat pencoblosan tanggal 9 Desember nanti tidak ada satu TPS pun di seluruh Indonesia dan khususnya di Bali dan Badung yang menimbulkan klaster baru covid-19,” ujarnya.

Polres Badung, kata dia, bertanggung jawab keamanan di Badung. Menurut dia, saat ini di tengah pendemi Covid-19 di Badung terjadi penurunan kejahatan secara umum.

Kapolres Roby juga berpandangan bahwa Pemerintah ingin menjadikan Pilkada 2020 menjadi stimulus ekonomi karena anggaran sudah disiapkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. “Mari kita semarakkan pesta rakyat ini dengan niat juga untuk memulihkan ekonomi,” katanya.

Dia berharap, selain Pilkada 2020 berjalan secara aman dan demokratis juga bisa menggerakkan ekonomi, karena perekonomian Bali mengalami minus di atas 7 persen sebagai dampak pendemi Covid-19. Hal ini penting agar Bali dan Indonesia tidak masuk jurang resesi.

“Bagaimana kami bisa mewujudkan keamanan bila ekonomi memburuk?Mustahil kita bicara demokrasi kalau keamanannya tidak terjamin. Sehingga mari kita memanfaatkan Pilkada 2020 juga sebagai stimulus perekonomian Bali,” tandasnya.

Hadir juga sebagai narasumber pada diskusi bertajuk “Sinergitas Penyelenggara Pemilu dan Kepolisian dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pilkada Badung 2020″,  Ketua Bawaslu Badung, I Ketut Alit Astasoma dan Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta. (bgn/din)20082305