Mangupura, Baliglobalnews 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan Kabupaten Badung sebagai contoh nasional dalam inovasi pengelolaan keuangan daerah. Di tengah kapasitas fiskal yang kuat, Badung dinilai konsisten melakukan terobosan, termasuk mencari alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan.

Momentum itu dimanfaatkan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa untuk mendorong penyempurnaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) serta memperkuat regulasi pembiayaan daerah agar lebih adaptif. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam SIPD-RI di Kuta pada Kamis (16/7/2026).

“Kami berharap kegiatan nasional seperti ini terus dilaksanakan di Badung. Kami siap berkolaborasi dengan Kemendagri dalam berbagai agenda strategis lainnya. Forum seperti ini memiliki nilai strategis sebagai ruang dialog antara pusat dan daerah untuk menyampaikan kendala implementasi sekaligus masukan penyempurnaan sistem,” ujar Adi Arnawa.

Bagi Pemkab Badung, kata dia, SIPD-RI telah menjadi fondasi tata kelola keuangan digital yang transparan dari perencanaan hingga pelaporan. Namun, Adi Arnawa memberi masukan terkait kebijakan bantuan masyarakat penekan inflasi. Selama ini, kebijakan itu masih masuk nomenklatur bantuan sosial di SIPD-RI, padahal substansinya adalah instrumen stabilisasi ekonomi daerah.

Bupati mengapresiasi Kemendagri yang membuka ruang penyempurnaan regulasi ini. Di sisi lain, dia mendorong penguatan regulasi pembiayaan utang untuk infrastruktur strategis daerah berfiskal kuat, serta meminta perbankan menghadirkan skema yang kompetitif. “Kami membutuhkan sistem yang tetap disiplin administrasi, tetapi juga cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi daerah yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat,” katanya. 

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menegaskan Badung sangat layak menjadi percontohan. Menurutnya, besarnya APBD dan PAD tidak membuat Badung berhenti mencari sumber pembiayaan baru, sehingga inovasinya kerap menjadi referensi kebijakan nasional. “Badung ini APBD dan PAD-nya sudah sangat tinggi, tetapi justru tidak berhenti melakukan inovasi. Banyak sekali inspirasi yang kami peroleh dari Badung, bahkan sering kali inovasinya lebih maju dibanding regulasi maupun sistem SIPD-RI. Karena itu, kami sengaja menyelenggarakan forum ini di Badung sebagai bentuk apresiasi sekaligus menyerap masukan daerah,” katanya. 

Kemendagri kini terus mendorong pemda memanfaatkan skema creative financing seperti pinjaman, obligasi daerah, KPBU, optimalisasi BUMD/BLUD, pemanfaatan aset, hingga CSR sebagai alternatif mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan APBD.

Turut hadir Sekda Badung IB Surya Suamba, pimpinan OPD, serta perwakilan pemda dan perbankan se-Indonesia. (*/bgn003)26071703

Jakarta, Baliglobalnews/ist

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir untuk pertama kalinya menghadiri rapat kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang membahas proses naturalisasi tiga calon pemain Tim Nasional Indonesia, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (*/bgn).

Rapat dihadiri jajaran PSSI, termasuk Wakil Ketua Umum Zainudin Amali, Sekjen Yunus Nusi dan lainnya. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat dan jajarannya.

Rapat kali merupakan tahap awal dalam proses pemberian kewarganegaraan bagi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy.

Jika disetujui, pembahasan akan berlanjut ke rapat kerja Komisi XIII DPR RI yang turut melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo serta perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari yang sama.

Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah menginisiasi naturalisasi sejumlah pemain keturunan demi memperkuat Timnas Indonesia. Sejumlah nama telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), di antaranya Ole Romeny, Tim Geypens, Dion Markx, Calvin Verdonk, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, Kevin Diks, hingga Maarten Paes.

Meskipun seluruh proses naturalisasi tersebut melibatkan DPR RI, Erick sebelumnya tidak hadir dalam rapat pembahasan bersama Komisi X maupun Komisi III/Komisi XIII.

Kehadirannya kali ini pun menjadi perhatian anggota dewan. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Furtusan Ali Yusuf, mengapresiasi kehadiran Erick dalam rapat tersebut. “Perlu diapresiasi karena dua kali naturalisasi baru kali ini beliau bisa hadir. Kami maklum karena bapak memiliki segudang kesibukan. Tapi hari ini membuktikan bahwa bapak benar-benar sangat serius,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir memaparkan roadmap PSSI, termasuk strategi pengembangan Timnas Indonesia melalui program naturalisasi dan pembinaan pemain muda.

“Kita tidak hanya membangun sepak bola putra, tapi juga putri, di mana kita menargetkan semua kategori umur dan senior untuk lolos ke Piala Asia,” kata Erick.

Dia juga mengungkapkan pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil mencatat sejarah baru dengan lolos ke Piala Asia di berbagai kategori. “Pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia U-17, U-20, U-23, dan senior semuanya masuk Piala Asia. Ini pertama kalinya kita lolos, dan Timnas Putri pun tengah berjuang lolos ke Piala Asia,” ujarnya.

Erick pun mengapresiasi dukungan dari pemerintah, termasuk DPR RI, dalam pengembangan sepak bola Indonesia. (ant/bgn003)25020512

Jakarta, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melarang sekitar 20.000 anggotanya mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) yang pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

PWI, dalam siaran pers yang diterima Redaksi Baliglobalnews pada Sabtu (27/8), secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya lembaga yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengaturan dan penyelenggaraan UKW adalah Dewan Pers. Lembaga Uji (LU) yang bisa menguji kompetensi wartawan sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah LU yang telah tersertifikasi oleh Dewan Pers.

Pernyataan PWI tersebut menyikapi adanya sejumlah lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan tetapi tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999.

“Anggota PWI itu banyak, lebih 20.000 orang. Kami bertanggung jawab dan mengingatkan mereka agar tidak tergoda uji kompetensi yang diselenggarakan organisasi yang tidak jelas dan tidak paham kode etik,” ujar Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari di Jakarta pada Jumat (26/8).

Didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto Sastro Atmojo, dan penasihat PWI Pusat Agus Sudibyo.

Atal juga mengingatkan anggota PWI di seluruh Indonesia agar tidak terjebak dalam bujuk rayu dan tipu muslihat dari lembaga lain yang seolah-olah memiliki legitimasi menyelenggarakan UKW, padahal mereka tidak mengerti kerja jurnalistik yang benar serta tidak paham UU Pers.

Dia menegaskan lembaga uji yang bisa menggelar UKW adalah lembaga uji yang tersertifikasi oleh Dewan Pers. Ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Peraturan DP ini sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Palembang tahun 2010 serta hasil kesepakatan para konstituen Dewan Pers, baik organisasi perusahaan pers maupun organisasi profesi wartawan, termasuk di dalamnya adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Deklarasi Palembang antara lain berisi tentang perlunya verifikasi perusahaan pers dan Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Verifikasi perusahaan pers maupun SKW sesuai amanat Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur tentang tujuan, fungsi, dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pers. Guna mengetahui apakah wartawan telah kompeten atau belum, maka dilakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh lembaga uji yang telah tersertifikasi Dewan Pers.

“PWI menegaskan bahwa hanya UKW yang mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 1999-lah yang sah dan UKW lainnya adalah bertentangan dengan UU Pers. Karena itu, PWI melarang anggotanya mengikuti UKW yang sesat dan melanggar UU Pers,” katanya.

Atal menambahkan, uji kompetensi yang dilakukan lembaga yang tidak tersertifikasi Dewan Pers bukanlah uji kompetensi profesi wartawan. Uji kompetensi harus menguji aspek pengetahuan (knowledge), aspek keterampilan (skill), dan aspek kesadaran (awareness) yang berkaitan pemahaman terhadap UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan terkait pers lainnya.

“Mereka melakukan uji kompetensi, tetapi tidak paham kode etik dan bahkan tidak ada satu mata uji pun yang berkaitan dengan kode etik. Padahal dalam UU Pers jelas disebutkan, wartawan wajib mematuhi kode etik,” tambah Mirza Zulhadi.

Ayat (2) Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 1999 berbunyi: “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.”

(bgn003)22082701

Jakarta, Baliglobalnews

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menolak usulan agar wartawan yang telah dinyatakan kompeten mendapat gaji atau tunjangan dari pemerintah.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dan Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang seusai mengadakan rapat di Kantor PWI Pusat pada Jumat (1/7) siang.

Tanggapan PWI Pusat terkait wacana dan usulan pemberian tunjangan bagi wartawan, menurut Ilham Bintang, perlu segera disampaikan agar usulan keliru tersebut tidak berkembang menjadi isu liar di dalam masyarakat.

“UU Pers No 40/1999 jelas jelas menyebutkan fungsi pers dan wartawan melakukan kontrol sosial. Kode Etik Jurnalistik pun tegas-tegas melarang wartawan menerima sesuatu apapun dari sumber berita. Jadi, wartawan yang menerima tunjangan pemerintah merupakan pelanggaran berat dalam KEJ. Bagaimana fungsi kontrol bisa jalan  kalau wartawan menerima gaji atau tunjangan dari pihak yang mau dikontrolnya?” tegas Ilham Bintang dalam siaran pers DK- PWI Pusat yang diterima Redaksi Baliglobalnews pada Sabtu (2/7).

Dalam siaran pers disebutkan rapat DK PWI menilai usulan wartawan yang telah lulus ujian kompetensi mendapat tunjangan pemerintah terlontar dari segelintir wartawan yang sesat pikir. Usulan itu jelas bertentangan dengan tuntutan dasar profesi wartawan yang harus bersikap independen.

Namun Atal S Depari mengatakan bantuan pemerintah baik di Pusat maupun di daerah dapat terus dilanjutkan dalam upaya pengembangan institusi pers secara keseluruhan. Namun bantuan itu hendaknya diwujudkan dalam bentuk program seperti uji kompetensi wartawan, pendidikan wartawan dan sebagainya. “Jadi yang dibantu institusi, bukan personal wartawan,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut memang terungkap beban berat lembaga pers akhir-akhir ini, terutama akibat pandemi Covid-19 lebih dua tahun terakhir.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 memang menegaskan Pers juga lembaga ekonomi yang harus mampu menghidupi dan menjaga kesejahteraan wartawan. Namun dalam pelaksanaan fungsi ekonomi itu, fungsi pers yang pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen demokrasi harus terus dijaga independensinya. Ruh profesi ada di sana. Bantuan kepada pers bisa dalam bentuk pengurangan pajak atau program kemitraan lain.

Terkait dengan usulan gaji atau tunjangan bagi wartawan kompeten, Tri Agung Kristanto yang juga anggota Dewan Pers menyatakan sikap pihaknya pada posisi menolak terhadap semua hal yang berpotensi mengurangi independensi profesi wartawan. Meskipun tugas pengembangan lembaga Pers tetap harus dilakukan bersama oleh seluruh komponen bangsa.

Rapat yang dihadiri Sekretaris DK Sasongko Tedjo, anggota Tri Agung Kristanto yang juga anggota Dewan Pers, Asro Kamal Rokan, Rajapane dan Nasihin itu juga menyoroti program-program internal organisasi PWI yang belum terlaksana, karena kendala pandemi seperti sosialisasi PD PRT, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

Dalam rapat, Atal menjanjikan memrioritaskan sosialisasi seluruh produk kongres PWI Solo 2018 segera dilaksanakan tahun ini, termasuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PWI. “Kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau direvisi nanti dibahas pada Kongres PWI tahun 2023,” katanya.

Hari itu rapat juga memutuskan mengangkat wartawan senior Dimam Abror sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, menggantikan posisi Suryopratomo yang mengundurkan diri karena mendapatkan tugas negara sebagai Duta Besar RI untuk Singapura beberapa waktu lalu.

(bgn003)22070210

Denpasar, Baliglobalnews

Universitas Udayana melalui Biro Kemahasiswaan melakukan seleksi internal Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON-MIPA) tingkat Universitas Udayana tahun 2022, yang berlangsung di Aula Pascasarjana Kampus Sudirman Denpasar, Kamis (19/5).

Ketua Seleksi Internal ON-MIPA Prof. Ni Nyoman Rupiasih, mengatakan ON-MIPA adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya, dimana pada tahun sebelumnya disebut dengan Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (KN-MIPA).

“Kegiatan ini bertujuan mendorong semangat dan daya juang para mahasiswa untuk menfasilitasi bakat dan minat mahasiswa, dalam pencapaian prestasi terbaik di bidang kemipaan. Serta untuk melakukan penjaringan dan pembinaan kepada calon peserta kompetisi baik di tingkat Nasional maupun Internasional,” katanya.

Seleksi ON-MIPA ini, kata dia, meliputi empat bidang yaitu bidang matematika, bidang fisika, bidang biologi dan bidang kimia. Dari pendaftaran seleksi yang dilakukan secara online, terdaftar sebanyak 92 peserta yang terdiri dari bidang biologi 32 peserta, bidang kimia 20 peserta, bidang fisika 14 peserta dan bidang matematika 26 peserta.

“Kegiatan ini dilakukan selama dua hari dari tanggal 19-20 Mei 2022. Dan, untuk masing-masing bidang ini akan dipilih 5 terbaik yang akan mewakili Unud untuk mengikuti seleksi ON-MIPA di tingkat wilayah tahun 2022,” katanya.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini ON-MIPA juga dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Selaku Ketua panitia, dia berharap pelaksanaan ON-MIPA ini akan menambah semangat mahasiswa untuk meraih prestasi dan dapat membanggakan Unud yang nantinya dapat menjadi duta Unud ke tingkat wilayah nasional bahkan Internasional.

Sementara Kepala Biro Kemahasiswaan Unud, I Ketut Kartika, mengharapkan agar ada 20 mahasiswa yang lolos, guna mempersiapkan dalam empat bidang. Dan, dapat dibimbing serta terus didampingi oleh dewan juri, karena mereka akan mewakili Universitas Udayana ke tingkat wilayah.

“Mudah-mudahan mahasiswa yang nantinya mewakili Universitas Udayana di tingkat wilayah bisa lolos ke tingkat Nasional,” tegasnya.

Di samping itu, diharapkan ke depan para dosen pembimbing terus melakukan bimbingan mahasiswa di FMIPA ini agar mempunyai potensi prestasi yang bisa membanggakan Universitas Udayana.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id.

(bgn008)22052113

Badung, Baliglobalnews
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Badung, AKBP Leo Dedy Defretes,  mengikuti zoom meeting pantauan pelaksanaan vaksinasi serentak Indonesia oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, pada Rabu (16/2) pukul 11.00 wita.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan bersamaan dengan peninjauan pelaksanaan vaksinasi kedua dan Booster di Terminal tipe A, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali.

Kapolres didampingi Wakapolres Badung, Kompol I Ketut Dana, Kabag Ops Kompol I Gede Made Surya Atmaja, Kasat Binmas AKP I Gusti Putu Suarjaya, Kapolsek Mengwi Kompol Nyoman Dsrsana, dan Kasi Propam I Nyoman Sutanaya mengatakan selama pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Badung sampai dengan tanggal 15 Februari 2022, masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid -19 berjumlah 474 orang sembuh 374 orang, meninggal 2 orang usia 69 tahun dan 72 tahun serta belum pernah vaksin.

Terkait cakupan vaksinasi di wilayah Kabupaten Badung sampai Selasa (15/2) sore total vaksin pertama 538.845 orang (112,2%) vaksin lengkap 485.517 orang (101,1%) dan vaksin ketiga 63.261 orang (16,4%).
“Di Poliklinik Polres Badung, setiap hari kami melayani vaksinasi Covid-19,” kata Kapolres usai mengikuti zoom meeting dengan Kapolri.

Kapolres mengimbau masyarakat tetap mengikuti prokes secara ketat, dan hindari kerumunan, sering-sering cuci tangan serta selalu menggunakan masker. (bgn)22021604

Nasional, Baliglobalnews

Polri bersinergi dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) menggelar kegiatan vaksinasi merdeka di seluruh Indonesia secara serentak.

Kegiatan itu juga ditinjau oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Institut Pertanian Bogor (IPB) Rabu (22/9), yang merupakan lokasi acara puncak vaksinasi merdeka.

Menurut Sigit, sinergitas dengan BEM dan OKP tersebut merupakan upaya dari Polri untuk mempercepat dan mencapai target yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, terkait vaksinasi satu hari dua juta dosis.

“Vaksinasi Merdeka ini dilaksanakan secara serentak, yang merupakan sinergi antara Polri dengan BEM dan OKP,” kata Sigit saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau vaksinasi merdeka di IPB.

Sigit juga menekankan sinergi dengan BEM dan OKP juga dapat membantu Pemerintah dalam melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi kepada masyarakat. Sehingga diharapkan, warga tak ragu atau takut untuk melaksanakan vaksin.

Mengingat, kata Sigit, sebagaimana dengan pernyataan Presiden Jokowi, dua kunci pengendalian Covid-19 yakni percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan dengan ketat. “Sehingga semua masyarakat tahu manfaat vaksin bisa cegah fatalitas dan bentuk kekebalan komunal sebagai persiapan dari pandemi menuju ke endemi,” katanya.

Sigit mengungkapkan vaksinasi ini diselenggarakan di 96 titik yang meliputi 51 universitas, 15 sekolah tinggi/institut/akademi/politeknik dan 30 lokasi lainnya seperti pondok pesantren, tempat Ibadah, SD, SMK, lapangan, balairung, rumah sakit, yayasan, kantor kecamatan, aula, stadion, balai desa, greenpark, gedung DPRD, perumahan, auditorium, gereja, mall dan gedung wanita.

“Dengan sasaran yaitu mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum,” ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi dan Kapolri juga menyempatkan untuk menyapa secara virtual daerah lainnya yang juga menggelar kegiatan vaksinasi merdeka, yakni Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah dan Kepulauan Riau.

Tak hanya itu, vaksinasi merdeka inu juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang perekonomiannya paling terdampak Pandemi Covid-19.

BEM yang terlibat dalam kegiatan ini di antaranya BEM-SI, Nusantara, Bulukumba, Universitas Halmahera, UGM, UIN Yogyakarta, Bandung Raya, Muh Banjarmasin, IPB Bogor, Efarina Pematang Siantar, Universitas Riau, Universitas Warmadewa, dan BEM Universitas Muhammadiyah.

Kemudian 15 OKP yang terlibat yakni PB Semmi, Rumah Milenial, Sahat, GAMKI, GMNI, GINKA, Barisan Aktifis Muda, JAMNUSA, PMI, Cipayung, Perempuan Milenial Indonesia, Milenial Mitra Polisi, Kaukus Muda Indonesia, MPARA Blora, dan Pemuda Lintas.

Vaksinasi merdeka digelar mulai dari 22 September hingga 23 September 2021. Adapun, vaksin yang dipersiapkan sebanyak 253.297. Sementara, bansos yang disalurkan kepada masyarakat sejumlah 103.247 paket sembako.(bgn003)21092306

Nasional, Baliglobalnews

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal kolaborasi antara Polri dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Rabu (1/8).

Kapolri berharap sinergi Polri dengan BEM SI terus berlanjut dalam mengakselerasikan percepatan vaksinasi massal. Dengan begitu, target kekebalan komunal atau herd immunity serta dua juta dosis vaksin perhari akan segera terwujud.

“Tentunya ini perlu kerja keras, sinergitas dengan seluruh elemen sehingga progres ini bisa berjalan dengan baik,” kata Kapolri dalam tinjauannya.

Kapolri mengapresiasi peran aktif BEM SI dalam upaya percepatan vaksinasi ini, dimana telah beberapa kali berkolaborasi dengan Polri melakukan kegiatan serupa, diantaranya dua kali di Kampus Stan dengan total 2.500 dosis vaksin. Mantan Kapolda Banten ini berharap kolaborasi Polri dengan BEM SI terus berlanjut dengan melibatkan simpul-simpul BEM Universitas yang ada di Indonesia tergabung dalam BEM SI. 

“Harapan kita tidak hanya berhenti sampai disini, tapi ke depan ini akan terus berlanjut dengan melibatkan seluruh kampus-kampus BEM SI yang ada. Harapan kita, target pencapaian dua juta dosis vaksinasi dalam sehari betul-betul bisa kita wujudkan,” tekan Kapolri.

Dalam kesempatan ini, Kapolri mengingatkan agar proses kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang mulai dilonggarkan diperhatikan. Sehingga kata dia, pada saat PTM mulai dilakukan tidak mengakibatkan lonjakan kasus.

“Salah satunya bagaimana masyarakat yang melakukan aktivitas, utamanya di bidang pendidikan harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Dan yang paling penting agar kegiatannya betul-betul yakin bahwa kita dalam kondisi aman, memiliki imunitas yang lebih menghadapi Covid, mau tidak mau harus divaksin,” ujar mantan Kabareskrim itu.

Oleh karenanya, dia menekankan jika kegiatan luring atau pembelajaran secara langsung tatap muka ingin dilonggarkan maka harus dilakukan vaksin. Karena ke depan, kata Sigit vaksin menjadi syarat utama untuk seluruh aktivitas kegiatan masyarakat.

“Dalam kesempatan ini, saya sampaikan kembali ajakan untuk menjaga protokol kesehatan “Ayo pakai Masker Ayo Segera Vaksin” pungkas Listyo Sigit Prabowo.

Dalam kegiatan vaksinasi massal bersama BEM SI di Universitas Esa Unggul ini, sebanyak 1.000 dosis vaksin sinovac disediakan dengan terget mahasiswa maupun masyarakat umum dengan bantuan 42 orang tenaga vaksinator. Selain menggelar vaksinasi, Polri juga menyerahkan paket sembako yang diberikan kepada mereka yang telah divaksin.(bgn003)21090110

Nasional, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Astra Indonesia kembali menggelar Safari jurnalistik dengan tema “Masa Depan Media Pasca digitalisasi Televisi di era 5G” Kamis (12/08).

Siaran pers PWI Pusat yang diterima Baliglobalnews menyebutkan acara safari Jurnalistik PWI-Astra ini dibuka oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari ini diikuti 339 wartawan di seluruh Indonesia. Atal S Depari ketika membuka acara menggambarkan betapa digitalisasi tidak hanya menjadi peluang tapi juga ancaman bagi dunia pers. Digitalisasi sudah masuk ke semua sisi kehidupan, sehingga media pun harus bisa bertransformasi dan mengimbangi kemajuan akibat digitalisasi.

Menurut Atal, tak ada pilihan bagi media khususnya televisi selain mengikuti kemajuan tekonologi informasi. “Disrupsi teknologi telah memaksa kita untuk benar-benar harus terlibat bersamaan dengan kemajuan teknologi itu serta kemajuan pemahaman dari audiens. Maka konsekuensinya semua yang terlibat dalam manajemen media mesti ikut bergulir pula dengan kemajuan teknologi itu sendiri,” sebut Atal.

Perjalanan media, kata dia, terutama televisi di Indonesia akan mulai memasuki babak baru, dengan akan dimatikannya siaran analog dan diganti dengan digital yang memiliki banyak kelebihan. Ditambah lagi dengan telah berlakunya teknologi 5G di Indonesia yang sudah bisa dinikmati masyarakat awam. “Dua hal ini pastinya akan mengubah peta masa depan media di Indonesia,” katanya.

Menteri Kominfo Johny G Plate menyampaikan, peningkatan pengetahuan dan pemahamam tentang IT adalah sebuah keniscayaan bagi sumber daya manusia di industri media.

“Saat ini, dunia menuju dunia digital. Maka bangsa kita juga sedang menuju bangsa digital. Artinya, semua sisi kehidupan semakin berbasis digital. Untuk menuju ke sana, kini sedang kita siapkan infrastruktur. Untuk menyiapkan itu semua, pemerintah membangun infrastruktur digital di seluruh wilayah. Pembangunan itu dilakukan agar koneksi sinyal merata untuk digitalisasi. Biaya untuk digitalisasi semua kegiatan ini tentu sangat besar. Maka jika jalannya agak tersendat. Karena kita sedang menghadapi pandemi Covid-19. Setelah pandemi ini selesai, kita akan kembali berkonsentrasi ke sana,” ujar Johny G.Plate seraya mengatakan, saat ini pemerintah mempersiapkan empat sektor digital untuk roadmap Indonesia pada 2021-2024. Keempat sektor itu antara lain sektor infrastruktur digital, sektor pemerintahan digital, sektor ekonomi digital dan tentu saja adalah masyarakat digital.

“Kita berharap keempat sektor tersebut membuat masyarakat Indonesia makin paham dan familiar dengan dunia digital,” katanya.

Soal pemanfaatan IT bagi dunia ekonomi, Johny menegaskan pemeringtah tidak ingin masyarakat tidak jadi melek IT lalu tertinggal dari mereka yang sudah menguasainya. Jika tertinggal, maka tentu saja mereka jadi tidak bisa apa-apa diantara masyarakat luas yang sudah berbasis digital, termasuk media televisi.

“Jika masyarakat masih menggunakan teknologi analog, maka lama-lama mereka tidak bisa menonton televisi yang sudah berbasis digital. Tapi pemerintah akan membantu melancarkan penyesuaiannya. Dan harus diingat, revolusi teknologi ini tidak bisa kita hindari, pilihannya hanya satu, ayo berdigitalisasi,” katanya.

Pembicara yang hadir dalam Safari Jurnalistik 2021 ini ialah Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kemenkominfo Dr. Ir Ismail, MT, Dirut JPNN.com, Aury Jaya, Dirut PT Surya Citra Media Sutanto Hartono dan Moderator Ahmed Kurnia yang juga Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia.

Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Nurjaman Muchtar, dalam sambutannya menyampaikan Astra telah menjadi partner PWI selama 10 tahun. Bersama PWI, Astra ikut mencerdaskan anak bangsa serta memberikan wawasan kepada teman-teman wartawan.

“Atas nama PWI, saya kira kita senang sekali bekerjasama dengan Astra. Karena selama ini, partnership itu lancar-lancar saja dan bahkan lebih lancar. Jadi ini merupakan kebahagiaan tersendiri,” sebut Nurjaman sembari menyampaikan pentingnya Safari Jurnalistik ini untuk wartawan agar menjadi lahan menambah pengetahuan langkah membentuk multitasking. Sehingga ke depan tidak ada lagi istilah wartawan radio televisi, karena nanti sudah konvergen newsroom, sudah satu video, radio semua sudah menyatu dalam sebuah digitalisasi.

“Jadi ini tantangan buat kita semua teman-teman wartawan. Dan saya kira tidak akan lama lagi kita harus menyiapkan diri. Saya kira topik yang kita bawakan ini sangat-sangat krusial buat perkembangan media kedepan. Jadi kami atas nama PWI dalam hal ini bidang pendidikan merasa perlu untuk membahas topik ini. Karena ini menyangkut hajat hidup media ke depan. Jadi disrupsi media yang seharusnya mungkin 10 tahun lagi baru datang ke kita dengan adanya pandemi ini bisa datang lebih cepat, ” katanya.

Sementara itu Head of Corporate Communication PT Astra International, Boy Kelana Soebroto menyambut baik kerja sama dengan Sekolah Jurnalisme Indonesia PWI Pusat. “PWI merupakan pemangku kepentingan yang strategis bagi PT Astra International. Dukungan kami ini merupakan bukti komitmen PT Astra Internasional untuk ikut meningkatkan wawasan dan profesionalisme wartawan Indonesia,” katanya. (bgn003)21081212

Jakarta, Baliglobalnews

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mencapai 7,07% pada kuartal ke-II tahun 2021.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Komjen Pol. Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram dalam rangka menjaga dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-III dan kuartal-IV tahun 2021.

Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021 yang ditujukan kepada para kapolda agar memerintahkan direskrimum dan fireskrimsus untuk melanjutkan dan meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan kordinasi dengan BPKP, Kejaksaan dan BPK RI di wilayah masing-masing untuk melaksanakan:

– Pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi belanja daerah (APBD) melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemda untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

– Pemantauan, pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yakni dalam realisasi program dan penyerapan anggaran perlinkes, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM dan koorporasi serta insentif usaha.

– Mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam rangka percepatan perizinian berusaha untuk menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi diwilayah masing-masing.

– Menghindari tindakan penegakan hukum yang kontra produktif sehingga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Komjen Agus membenarkan Surat Telegram tersebut untuk menjaga dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kwartal-III dan IV tahun 2021. “Polri mendukung penuh pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Komjen Agus Sabtu (7/8).

Lebih lanjut Komjen Agus mengatakan bahwa jajaran Polri harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah, bukan penyebab timbulnya masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-II tahun 2021 mencapai 7,07%. Hal ini ditunjang dari belanja Pemerintah, konsumsi, investasi, ekspor dan sektor manufaktur. (bgn003)21080804