Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan(SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2019 di lingkup Pemerintah Provinsi Bali, yang digelar secara hybrid (offline dan online) di panggung tertutup Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Centre, Denpasar, pada Rabu ( 6/1) pagi.

Dalam arahannya, Gubernur Koster mengajak para CPNS yang dipilih melalui seleksi ketat dan harus melewati passing grade yang ditentukan tersebut, untuk bisa bekerja dengan baik, fokus, tulus dan lurus untuk mengabdi di Pemerintah Provinsi Bali. ”Yang lolos ini (CPNS, net) sangat beruntung, mungkin usahanya tak hanya sekala namun juga niskala. Untuk itu harus betul-betul dimaknai dengan sebaik-baiknya, bekerja baik, profesional, tekun, dedikasi, inovatif, kreatif dan proaktif. Produktif, jangan malas dan juga jangan ‘nakal’, karena kinerja yang akan dinilai dengan tertib dan disiplin,” ujarnya.

Gubernur menegaskan proses penerimaan CPNS objektif dan ketat, sama sekali tidak melibatkan transaksi alias bayar-membayar dalam proses penerimaan CPNS ini. ”Tidak ada bayaran. Nanti kalau ada yang ngaku-ngaku punya peran memperjuangkan, lalu minta duit, langsung laporkan. Jangan mau ditipu-tipu. Awas jangan ada yang main-main, main kotor dalam rekruitmen karena saya ingin dapat orang yang terbaik,” tegasnya.

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengharapkan para CPNS baru dapat mengisi kesempatan yang ada dan mengaktualisasi diri. ”Kalau saya ibaratkan adik-adik ini mulai bergabung seperti layaknya kertas putih, yang harus diisi dengan apa yang menjadi visi pembangunan daerah Bali, yakni Nangun Sat kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” katanya.

Visi tersebut mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk mewujudkan Kehidupan Krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Visi yang telah disahkan sebagai produk hukum dan landasan pembangunan Provinsi Bali tersebut kata Gubernur Koster, wajib hukumnya untuk dilaksanakan, terlebih bagi PNS dan aparat pemerintahnya. ”Penting untuk bisa memahami dengan baik, menghayati dan melaksanakannya di lingkupnya masing-masing,” katanya sembari menjelaskan bahwa visi tersebut juga sebagai sebuah pembuka jalan untuk menuju Bali Era Baru, yang adalah suatu era yang ditandai tatanan kehidupan baru. Bali yang kawista, Bali kang yata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, dengan tiga dimensi utama yakni menjaga kesimbangan alam, manusia dan kebudayaan Bali, terpenuhinya kebutuhan dasar harapan dan aspirasi krama Bali serta yang ketiga terciptanya satu manajemen resiko dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan di masa yang akan datang.

Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu menyebutkan, pembangunan yang dilaksanakan  pihaknya betul-betul didesain untuk menjaga alam Bali, manusia hingga kebudayaannya. ”Jadi bukan sekedar membangun, menghabiskan uang, tapi betul-betul diarahkan untuk kepentingan Bali agar eksistensi Bali terjaga secara berkelanjutan dan diwariskan kepada generasi penerus di masa yang akan datang, berjalan secara terus-menerus,” ujarnya, menandaskan.

Jadi, kata dia, Bali ini akan ditata secara komprehensif, didesain secara lengkap, bukan pembangunan secara sporadis. Alumni ITB Bandung itu mengajak para CPNS untuk turut membantu UMKM lokal Bali yang terkena dampak pandemi Covid-19, dengan berbelanja di pameran UMKM Bali Bangkit yang dilaksanakan di Taman Budaya Art Center Denpasar. ”Minimal 500 ribu berbelanja, kita yang bersyukur masih punya gaji, harus membantu mereka yang banyak terpuruk sekarang,” ujarnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana, menjelaskan jumlah formasi CPNS Pemprov Bali 674 orang yang terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pamong budaya, tenaga teknis dan tenaga profesional lainnya.

”Tahapan yang dilalui peserta kali ini cukup panjang, berbasis online dan keputusan serta kewenangannya semua berasal dari Pemerintah Pusat,” ujarnya. 

Dari keseluruhan formasi, Lihadnyana juga melaporkan tidak semuanya terisi alias masih ada formasi yang kosong, karena ketatnya passing grade yang diterapkan. ”Total yang menerima SK hari ini adalah 664 orang, di mana 200 di antaranya hadir secara offline, dan sisanya mengikuti secara online,” katanya. (bgn003)21010626

Nusa Ceningan, Baliglobalnews

Cita-cita Gubernur Bali, Wayan Koster, di dalam mewujudkan program prioritas pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi dalam Visi Pembangunan Daerah Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru akhirnya mampu dibangun di tahun 2020. Salah satunya berupa Pembangunan Pelabuhan Sanur – Denpasar, Pelabuhan Penyebrangan Bias Munjul – Nusa Ceningan, dan Pelabuhan Sampalan – Nusa Penida di Kabupaten Klungkung.

Hal itu dibuktikan oleh Wayan Koster pada saat dia meletakkan batu pertama Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Bias Munjul di Nusa Ceningan tepat pada hari suci Purnama Kepitu, Selasa, Anggara Wage, Ugu (29/12).

Alasan utama yang mentekadkan diri Gubernur Koster untuk mewujudkan ketiga pelabuhan itu, karena ia merasa terpanggil untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bali hingga wisatawan dunia yang hendak melakukan penyebrangan dari Sanur menuju Pulau Nusa Penida, dan Pulau Nusa Ceningan di Kabupaten Klungkung.

“Ini bukan janji waktu Pilgub Bali, tapi karena ada niat yang membuat jiwa perjuangan saya tergerak ketika saat itu di tahun 2017 menyebrang ke Nusa Penida dalam kegiatan sosialisasi menjadi calon Gubernur Bali, dari Sanur saya merasakan keprihatinan karena melihat banyak masyarakat Bali hingga wisatawan mancanegara harus digendong, ada juga yang mengangkat kain celananya, hingga membuka sepatunya untuk menghindari terjangan ombak menuju speed boat,” ceritanya di hadapan masyarakat Nusa Ceningan.

Atas kondisi itu, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, itu sempat mengajak Wakil Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Anggota DPRD Bali, dan Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede untuk turun meninjau kondisi pelabuhan di Sanur, dan dalam kesempatan itu Wayan Koster mengungkapkan janji, apabila dirinya menjadi Gubernur Bali, maka ia akan bangun pelabuhan di Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan dengan kemampuan jaringan pemerintahan yang dimilikinya ditingkat nasional.

“Ternyata bersyukur rencana pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan ini terwujud berkat niat baik ketemu jalan baik, karena pada tahun 2019 saya dipanggil Bapak Presiden Joko Widodo, disana saya melaporkan salah satun rencana pembangunan pelabuhan ini dan langsung direspon oleh Bapak Presiden, hingga kemudian di Tahun 2020 ini langsung direalisasikan dalam jangka waktu yang cepat hingga dengan anggaran yang besar,” ungkapnya.

Gubernur menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Presiden RI, dan hal ini terwujud berkat perhatian luar biasa dari Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi untuk Pulau Bali.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setyadi, dalam sambutannya menyatakan kehadirannya pada acara peletakan batu pertama Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Bias Munjul di Nusa Ceningan, karena atas perintah langsung dari Bapak Menteri Perhubungan (Menhub) untuk menghadiri acara ini. Selanjutnya Bapak Menhub RI berpesan agar pembangunan pelabuhan ini menggunakan kearifan lokal, dan secara fisik mampu memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat dengan pembangunan yang tepat waktu, serta memperhatikan aspek keselamatan.

Pasalnya, pembangunan pelabuhan ini menggunakan APBN yang cukup besar yakni mencapai Rp 97 miliar dan dibangun oleh PT Nindya Karya, maka dalam kesempatan itu Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setyadi dihadapan Perwakilan Kejaksaan Tinggi Bali memohon kegiatan pendampingan dari Kejaksaan terus dilakukan, supaya pembangunan ini berjalan lancar dan berkualitas.

“Setelah pekerjaan ini kita selesaikan, maka kedepan kita sedang memikirkan operator pelabuhan ini nanti siapa? Apakah Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah Kabupaten Klungkung. Apalagi nanti masalah pemeliharaan bangunannya juga perlu diperhatikan, demi menciptakan keselataman masyarakat yang ingin berlabuh keliling Pulau Nusa Penida dan menuju Sanur,” katanya seraya menyatakan siap untuk memback-up kebijakan Bapak Gubernur Koster, karena Bali yang pertama kali akan disempurnakan untuk kepentingan pariwisata.

Mendengar hal itu, Gubernur Koster menambahkan bahwa mengenai siapa nanti yang akan menjadi operator dari pelabuhan ini, apakah itu Pemerintah Pusat, ASDP, Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah Kabupaten/Kota, maka hal itu dia serahkan sepenuhnya kebijakan ini ke bapak Menteri.

Mengingat Nusa Penida punya daya tarik yang sangat kuat secara spiritual, dengan adanya Pura Ratu Gede di Dalem Ped serta aktivitas masyarakat dan pariwisatanya yang sangat tinggi dari Sanur menuju Nusa Penida, untuk itu Wayan Koster meminta kepada PT Nindya Karya agar proses pembangunan pelabuhan ini dikerjakan secara profesional, dengan kualitas yang baik, dan selesai tepat waktu. Tidak hanya itu, mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga memohon desain pelabuhan ini mencerminkan kearifan lokal, seni dan budaya di Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida. “Saya ikut membahas desain pelabuhan ini, harapannya Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan ini menjadi ikon,” jelas Gubernur Koster yang sangat getol memajukan kebudayaan Bali ini.

Dalam acara tersebut, turut juga dihadiri oleh Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, SH, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gede Wayan Samsi Gunarta, hingga Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebelumnya, Menhub RI, Budi Karya Sumadi, bersama Gubernur Bali, Wayan Koster, telah melakukan Peletakan Batu Pertama dimulainya Pembangunan Pelabuhan Sanur – Denpasar dan Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida. Secara anggaran, pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan ini bersumber dari APBN Kementrian Perhubungan dengan total Rp 555 miliar, yang terdiri dari anggaran pembangunan Pelabuhan Sanur  Rp 376 miliar, untuk Pelabuhan Sampalan Rp 82 miliar dan Pelabuhan Bias Munjul Rp 97 miliar.

Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung itu direncanakan selesai pada akhir tahun 2021 dan Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar direncanakan selesai pada pertengahan tahun 2022. (bgn003)20122910

Denpasar, Ballglobalnews

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan mewujudkan Bali era baru melalui pola pembangunan semesta berencana sesuai visi nangun sat kerthi loka bali, maka perlu diadakan perubahan kedua terhadap peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Demikian laporan pembahasan DPRD Bali tentang Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Sidang Paripurna ke-21 DPRD Provinsi Bali, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, Senin (9/11).

Laporan yang dibacakan oleh Ketua Komisi I, I Nyoman Adnyana, itu menyebutkan penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematik, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah, atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutlah, kata dia, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adnyana menyebutkan dengan diterbitkannya PP nomor 72 tentang perubahan atas PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengatur rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, maka pemerintah bermaksud meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah (RSD) dimaksud.

Pemberian otonomi yang sesuai dengan azasnya, kata dia, dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya dapat menekan biaya pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. hal inilah yang dalam gugus kendali mutu (total quality management) dalam meningkatkan kinerja rumah sakit daerah, dikenal sebagai pelayanan cepat (quick service), pelayanan berkualitas (high quality) dengan harga yang terjangkau (low price).

Dia menyebutkan sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja perangkat daerah yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit daerah tetap bertanggung jawab kepada dinasyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit daerah.

Pada saat pembahasan raperda yang diajukan, kata dia, dalam rapat gabungan sudah juga diberikan saran, koreksi terhadap substansi pasal yang diubah, aspek legal drafting, teknis penyusunan perda, tata urutan rujukan, penulisan dll. sebagai contoh dapat disebutkan hal-hal di antaranya pada bagian konsideran menimbang huruf b yang sebelumnya berbunyi : bahwa untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah, maka peraturan daerah provinsi bali nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah menjadi bahwa untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah, maka peraturan daerah provinsi bali nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi bali nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;

Pasal 6 yang semula terdiri dari dua ayat, sesuai dengan hasil konsultasi ke Kemendagri diubah menjadi tiga ayat. Jadi yang semula berbunyi Pasal 6, selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan memiliki otonomi dalam penyelenggaraan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur rumah sakit daerah, bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan provinsi menjadi Pasal 6 (1), selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan memiliki otonomi dalam penyelenggaraan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur rumah sakit daerah, bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit daerah.

Adnyana menyatakan banyak mengemuka dalam pembahasan dalam rapat gabungan adalah ketika pembentukan dan susunan perangkat daerah ini sudah dilakukan, khususnya pada rumah sakit daerah yang ada di Bali, yakni Rumah Sakit Bali Mandara, Rumah Sakit Indra dan Rumah Sakit Jiwa, maka ujung-ujungnya adalah soal peningkatan kinerja dalam pelayanan kesehatan rumah sakit daerah, kepada masyarakat Bali secara menyeluruh.

Hal itu dianggap penting dan strategis karena DPRD Provinsi Bali berpendapat bahwa derajat kesehatan masyarakat adalah salah satu dari tiga indikator kinerja kunci dari indeks pembangunan manusia  selain tingkat pendidikan dan daya beli masyarakat. dengan mempunyai otonomi dalam tata kelola klinis, medis, keuangan dan kepegawaian serta ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada lagi hambatan yang berarti, terhadap pengadaan alat-alat medis, tindakan-tindakan klinis, ketersediaan obat-obatan serta hal-hal yang dianggap penting dan mendesak, untuk penanganan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. upaya dan langkah-langkah promotif, preentif dan kuratif dapat dilakukan dengan lebih baik dan cepat. sehingga tata kelola kesehatan masyarakat secara keseluruhan dapat dilakukan dengan lebih mandiri dan bertanggung jawab. sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (good governance) yakni transparan, akuntabel dan partisipatoris.

”Akhirnya, karena beberapa usul dan saran telah diakomodasikan dan beberapa perbaikan telah dilakukan, maka kami dapat menerima raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, untuk ditetapkan sebagai perda dan dilanjutkan dengan proses berikutnya,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu. (bgn122)20111001

Denpasar, Baliglobalnews

Upaya Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk menciptakan lingkungan Bali yang bersih dan bebas polusi sesuai dengan visi Nangun Sad Kerthi Loka Bali terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Terbaru, Bali mendapat prioritas untuk uji coba transportasi umum ramah lingkungan berupa bus listrik.

Peluncuran uji coba bus listrik rencananya dilakukan Jumat (6/11). Rencana ini disampaikan Direktur Utama Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD), Pande Putu Yasa, saat melakukan audiensi dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Rabu (4/11).

Peluncuran uji coba bus listrik akan dilakukan bersamaan dengan peluncuran angkutan wisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Bali.

Gubernur menyambut baik rencana uji coba bus listrik di Bali. Dia mengatakan penggunaan bus listrik sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. ”Bali kan sudah punya peraturan kendaraan listrik dan bahkan yang pertama di Indonesia,” katanya.

Menurut Koster, dengan semakin bertambahnya penduduk dan lahan yang semakin sempit, masyarakat harus mulai bergeser ke transportasi publik. ”Tidak bisa begini terus (menggunakan kendaraan pribadi, net). Masyarakat harus diberikan pemahaman pentingnya menggunakan transportasi publik,” ujarnya.

Selain ramah lingkungan, Gubernur berharap transportasi publik bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang serta memberi lapangan pekerjaan kepada putra daerah.

Dirut Perum PPD, Pande Putu Yasa, selaku operator mengatakan uji coba bus listrik di Bali akan dimulai dengan dua unit armada. Dia berharap uji coba berhasil sehingga tahun depan Bali bisa mengajukan tambahan armada bus listrik ke Pemerintah Pusat.

Untuk angkutan KSPN di Bali disiapkan 12 armada yang akan melayani lima rute. Bus KSPN di Bali akan menggunakan warna tridatu sebagai bentuk kearifan lokal serta pramudinya diutamakan putra daerah.

Selain melaporkan rencana peluncuran angkutan KSPN dan uji coba bus listrik, Perum PPD juga menjajaki upaya kerjasama dengan Perusda Bali dalam mengelola angkutan publik di Bali secara lebih profesional.

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta dan Perwakilan Perusda Bali. (bgn122)20110413

Denpasar, Baliglobalnews

Festival Seni Bali Jani (FSBJ) II tahun 2020 menampilkan 45 sanggar/komunitas/yayasan seni se-Bali melibatkan 1.000 seniman dan pekerja seni.

Isian FSBJ II meliputi: Pawimba (Lomba); Adilango (Pergelaran); Megarupa (Pameran); Timbang Rasa (serasehan); Beranda Pustaka (Bursa Buku); dan Penghargaan Bali Jani Nugraha. Adapun pembukaan digelar pada Tanggal 31 Oktober 2020 melalui daring.

Agenda yang berlangsung sepanjang 31 Oktober 2020 hingga 7 November 2020 ini akan disajikan secara virtual di kanal youtube Disbud Prov. Bali. Festival kali ini mengusung tagar utama #BaliArtsVirtual, di mana seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui media virtual, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan sebagai bagian dari ketentuan pelaksanaan.

Perhelatan FSBJ II 2020 ini terbilang istimewa, bukan hanya karena diselenggarakan di tengah Pandemi Covid-19, namun juga sebagai konsistensi jawaban atas permberlakuan Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali yang diundangkan 9 Juli 2020, serta sejalan dengan visi Pembangunan Provinsi Bali 2018-2023: Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Gubernur Bali Wayan Koster melalui penetapan regulasi dan penataan program yang terpadu dan berkelanjutan, berkomitmen menjadikan Festival Seni Bali Jani sebagai wahana apresiasi sekaligus upaya membangun ekosistem pemajuan seni modern, kontemporer dan karya-karya inovatif lainnya.

Sejumlah nama penting dan mumpuni hadir sebagai Narasumber Timbang Rasa (Sarasehan) dan Timbang Buku, diantaranya Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dr. Hilmar Farid, jurnalis senior Seno Joko Suyono, Sha Ine Febriyanti, Dr. Tommy Awuy dan lain-lain. Sarasehan juga mengetengahkan topik perihal tata kelola pameran seni virtual, bersama narasumber Dr. Djuli Djati Prambudi dan Drs. Pustanto.

Kurator FSBJ II, Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, mengungkapkan bahwa Festival kali ini mengusung tajuk utama “Candika Jiwa: Puitika Atma Kerthi”. Ini bermakna semesta kreativitas terkini dalam “mencandikan” jiwa, spirit, taksu, atau ide-ide cemerlang. Kegiatan apresiasi budaya yang digelar pertama kali tahun 2019 ini berfokus pada ragam kesenian modern, kontemporer dan kesenian yang bersifat inovatif.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Prof. Dr. I Wayan “Kun’ Adnyana, format seni virtual ini diharapkan dapat menjangkau seluas-luasnya kemungkinan kreatif, elaborasi dan eksplorasi terkait estetik, stilistik, teknik artistik dan tematik berikut olah wahana atau media (penggunaan berbagai piranti media baru/digital dalam proses dan penyajian).

Format penyelenggaraan festival secara virtual ini, ditegaskan Kun Adnyana, merupakan sebentuk transformasi sosial bagi masyarakat Bali. Ada proses alih pengetahuan dan keterampilan yang terjadi serentak di Bali, yakni terkait proses persiapan dan produksi suatu pementasan karya seni komunal secara daring, termasuk bagaimana cara publik menikmati serta menghikmati sajian tersebut.

“Ini bukan semata festival kesenian, melainkan juga sebuah upaya bersama menjaga optimisme masyarakat di tengah rundungan berita tentang Covid-19. Melalui program seni yang berkesinambungan secara terencana, terkelola, dan terlaksana dengan baik, diharapkan menumbuhkan solidaritas masyarakat agar peduli pada sesama. Sigap tanggap dalam menghadapi kesulitan dan problematik sosial. Seni bukan hanya menghadirkan keindahan, melainkan juga seruan kesadaran, ” ujar Kun.

Di samping itu, kehadiran festival ini dapat menjadi pelebur sekat-sekat antar bidang seni melalui interaksi, dialog. kerja sama dan kolaborasi melalui seni alih media, multimedia maupun transmedia yang bersifat lintas batas, sekaligus kontekstual dengan dinamika kekinian.

Terdapat 8 ragam Pawimba (Lomba) yang dihadirkan pada festival kali ini, yakni Video TikTok Bali Jani (tingkat umum); Musikalisasi Puisi (tingkat umum); Teater Modern (tingkat SMA/SMK); Seni Lukis (tingkat SMP/SLB); Naskah Drama (tingkat umum); Vlog Kuliner Bali Jani (tingkat umum); Artikel Jurnalistik (tingkat umum); dan Karya Cipta Fotografi (tingkat umum).

Pada pembukaan festival melalui kanal daring Youtube Disbud Prov., Bali akan ditampilkan Adilango (Pergelaran) Seni Kolosal bertajuk “Malaikat Pencubit Jiwa”, berupa operet sajian Sanggar Kini Berseri berkolaborasi dengan komunitas seni SMA/SMK. Penutupan FSBJ II disemarakan “Alun Bali Bangkit”, kolaborasi musik “Sanggar Rareangon Sejati” dengan Lolot Band, The Hydrant, Meiska Adinda, Blackstarboys, Avara, Percussion Intrument, dan lain-lain.

Sejumlah komunitas seni terpilih akan turut mempresentasikan karya mereka diantaranya Teater Kalangan, Sanggar Seni Gumiart, Gus Teja World Music, Sanggar Silurbarong, Teater Mini, Komunitas Mahima, Seniman Klungkung Berani (Sekuni), Teater Mandiri, Yayasan Symphony Kasih, Kampung Seni Banyuning, Sanggar Surya Nada Mandala, Komunitas Budaya PRAMUSTI Bali, Sanggar Seni Gita Lestari, Komunitas Seni Musik Candrametu, Bali Experimental Teater (BET), Yayasan Pendidikan Dria Raba (Yapendra), Sanggar Seni Guntur Madu ‘Neo Nolin’, Teater Jineng, dan Komunitas Seni Gede Yudi Production.

Sementara itu khusus Pameran Bali Megarupa serangkaian FSBJ II, dilangsungkan di Agung Rai Museum of Arts (ARMA), Ubud, Bali, sedari 28 Oktober-10 November 2020. Tidak kurang dari 45 perupa dan 1 komunitas mural menampilkan karya berupa mural, video art, seni lukis, serta patung dan karya tiga dimensi lainnya. Pembukaan akan dimaknai Performing Art Candika Jiwa: Melampaui Warna dan Rupa dibawakan Yayasan Bumi Bajra Sandhi dengan sutradara sekaligus koreografer Ida Ayu Wayan Arya Satyani, Penutupan pada Selasa, 1o November 2020 dimaknai dengan Web Seminar, Candika Jiwa: Melampaui Medium, Ruang dan Waktu. (bgn122)20102818

Karangasem, Baliglobalnews

Kampanye dalam bentuk simakrama  pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem no. urut 1, Gede Dana dan I Wayan Artha Dipa (Dana-Dipa), di Banjar Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Minggu (25/10) dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Wayan Koster.

Nyoman Oka selaku Bendesa Adat Gulinten mengatakan, wilayah Bunutan  terdiri atas dua desa adat, yakni Desa Adat Sega dengan 9 banjar adat dan Desa Adat Gulinten. Selain sebagian besar bertani, aktivitas keseharian masyarakat di wilayah Bunutan juga ada yang menjadi nelayan dan perajin anyaman sangkar atau guungan ayam.

Menurut Nyoman Oka, permasalahan pokok saat pandemi ini adalah sinyal, karena siswa sekarang harus belajar mempergunakan HP. Masalah yang kedua adalah pariwisata. Akibat Covid-19, semua karyawan tidak bisa lagi bekerja. Demikian juga nasib nelayan, terkait dengan pariwisata.

Warga, kata dia, berharap kalau Dana-Dipa terpilih agar dapat memperhatikan nasib masyarakat. Dia meminta kepada warga nantinya agar bisa menegaskan kepads keluarga masing-masing, agar mencoblos Gede Dana dan Wayan Artha Dipa pada Pilkada mendatang.

Di hadapan para pendukungnya, Gede Dana menyampaikan visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, sekaligus menyebutkan bahwa program yang dijalankan nanti mensinergikan antara pariwisata dan keberadaan para nelayan.

Gede Dana mengatakan Kehidupupan petani dan nelayan akan menjadi prioritas di daerah Bunutan. Begitu juga untuk PKK Banjar Adat, akan mendapat kecuran dana Rp 17 juta, termasuk uang oprasionanal juga akan dinaikkan menjadi Rp 20 juta,

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih sudah menghadiri kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Gede Dana dan Wayan Artha Dipa.

Wayan Koster mengatakan dirinya melihat wilayah di sekitar Bunutan yang penduduknya kebanyakan petani dan nelayan. “Ini nantinya perlu diperhatikan,” katanya.

Koster mengatakan pada ranggal 29 juga akan berkunjung ke Amed, karena akan menata Amed menjadi pelabuhan yang cukup besar. “Karenanya, Amed akan menjadi perhatian serius, termasuk masalah pariwisata dan keberadaan para nelayan di daerah itu,” katanya.

Gubernur Bali itu mengingatkan nantinya kalau sudah Gede Dana terpilih menjadi Bupati Karangasem, tentu akan  betul-betul bekeja untuk masyarakatnya. “Visi Nangun Sat Kertih Loka Bali, harus dijalankan dengan komitmen yang baik, fokus, tulus dan lurus,” katanya.

Nanti setelah pasangan Dana-Dipa terpilih, kata Koster, harus dapat memecahkan permasalahan itu. Terlebih, pembangunan sekolah juga sudah dirancang di Karangasem, dan juga pembangunan Puskesmas yang bagus dan layak bagi masyarakat. “Dan saya yakin Gede Dana mampu, karena saya sudah tahu betul sejak lama kinerja Gede Dana, yakni polos dengan niat yang tulus,” katanya.

Kampanye juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Paslon Dana-Dipa, Alit Kusuma Kelakan, Ketua Tim Pemenangan Independen, Nengah Suadi, dan Ketua Relawan Abang Bersatu, Gede Suartama

Mereka menilai Dana Dipa konsisten memakai visi pembangunan daerah Bali: Nangun Sat Kerthi Loka Bali, lengkap dengan aksara Bali. Visi tersebut dicantumkan dan disosialisasikan secara konsisten pada atribut, asesoris tempat kampanye, termasuk kaos.

Paslon selalu menyampaikan visi, misi dan program yang selaras dengan visi Gubernur Bali, sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat. Setiap acara selalu diisi tos arak yang sangat menggairahkan masyarakat, terkait pelaksanaan Pergub Bali No. 1 thn 2020 tentang Tatakelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali

“Suasana pada setiap kampanye saya rasakan sangat hidup, bergairah dan beraura. Astungkare alam merestui, kita menang di Karangasem,” katanya. (bgn003)20102606

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, memaparkan sejumlah kebijakan terkait lingkungan dan kehutanan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, ketika bertemu dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen Kemen LHK), Alue Dohong, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (23/10).

”Kami sudah menyusun road map, program penghijauan di sejumlah kawasan di Bali. Baik berupa penanaman hutan baru, taman maupun pemanfaatan lahan tidak produktif, seperti di pinggir-pinggir jalan,” katanya.

Gubernur Koster menyebutkan dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali terkandung konsep Wana Kertih yang merupakan upaya untuk melestarikan hutan. ”Jadi kami berupaya betul untuk mencapai target 30 persen dari total Provinsi Bali adalah kawasan hijau. Dan selanjutnya kami rencanakan ke depannya, kalau bisa tidak ada lahan terbengkalai yang tidak produktif di Bali,” ujarnya.

Gubernur Koster juga merancang kawasan hijau yang terdiri dari tanaman endemik Bali, tanaman herbal hingga tanaman yang berguna sebagai sarana upakara. ”Jadi berguna untuk kesejahteraan hingga kesehatan masyarakat, lebih jauh sebagai bagian  dari citra baik Bali sebagai kawasan wisata dunia,” katanya.

Usai mendengar penyampaian tersebut, Wamen Alue Dohong menyebut visi Gubernur Koster mengenai lingkungan dan kehutanan sangat luar biasa. ”Jadi penghijauan tak hanya menanam kayu, tapi juga tanaman yang berguna, bernilai ekonomis bagi masyarakat. Apalagi jika tanaman herbal bisa diwujudkan, bagus sekali,”  ungkap Wamen berdarah Dayak itu.

Selanjutnya Wamen Dohong menyebut, kondisi lingkungan alam Bali cukup baik. Salah satunya terbukti dengan keberadaan tanaman mangrove yang terjaga dan terawatt dengan baik. ”Saya tinjau langsung, dan kondisinya baik. Mangrove harus terus dijaga sebagai barrier alami dari gelombang. Selain itu juga punya peran penting sebagi penjaga ekosistem laut sekaligus penghasil oksigen,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Wamen Dohong mengusulkan program adopsi satwa endemik Bali, seperti jalak dan kura-kura sebagai salah satu potensi besar pariwisata Pulau Dewata. ”Sekaligus bagian dari pelestarian lingkungan dan satwa,” ucapnya.

Dia juga berjanji untuk mendukung penuh visi dan upaya Gubernur Bali Wayan Koster dalam upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan. Di antaranya melalui program rehabilitasi yang dicanangkan tiap tahunnya.

Hadir dalam acara tersebut Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra serta jajaran OPD terkait lainnya. (bgn122)20102329

Denpasar, Baliglobalnews

Bali dengan visinya “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru terus berupaya mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana, saat memberikan pemaparan SPBE melalui zoom meeting, Kamis (22/10).

Gede Pramana mengatakan pembangunannya diwujudkan melalui konsep pembangunan Sad Maha Kertih yakni layanan digital untuk menjaga kelestarian alam yang terkait dengan alam Bali, layanan digital untuk melestarikan dan melindungi keluhuran tradisi, budaya, dan kearifan lokal masa lalu.

Dia menyebutkan layanan digital untuk krama Bali ini adalah layanan digital untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik saat ini. Layanan digital ini juga untuk pelestarian dan penguatan kearifan lokal, tradisi dan budaya serta layanan digital 4.0 dan society 5.0 untuk mengantisipasi tantangan masa depan.

“Pemerintah Provinsi Bali memilih dan mengembangkan segala aspek esksisting yang dapat dijadikan unggulan guna memperoleh perbaikan pada kualitas kebijakan, tata kelola dan kenyamanan,” ungkap Pramana.

Dia menjelaskan lagi tim koordinasi SPBE Provinsi Bali bertugas melakukan koordinasi terkait arah pengembangan SPBE hingga tahun 2023 di bawah pimpinan Sekretaris Daerah Provinsi Bali sesuai Pergub Nomor 327/03-E/HK/2020 tentang pembentukan dan susunan kegiatan tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

“Saat ini terdapat 138 aplikasi aktif yang digunakan di Pemerintahan Provinsi Bali, yang kemudian pada tahun 2020 ini mulai diintegrasikan secara bertahap dengan disediakan Satu Data, Satu Login dan Satu Platform Pemprov Bali,” katanya seraya menyebutkan di antaranya aplikasi eoffice mandiri yang terintegrasi dengan TTE yang kemudian berlanjut terintegrasi ke data kepegawaian, sistem login, sistem motif, agenda elektronik OPD dan pertemuan virtual.

“Aplikasi pendataan Covid-19 (New) yang terintegrasi dari jenjang pengambilan sampel di Faskes, lab pemeriksaan, verif di Kabupaten/ Kota, publish di tingkat Provinsi termasuk rencana terintegrasi dengan Allrecord TC_9 agar pengguna tidak perlu input ulang,” katanya.

Pria kelahiran Wangaya Kaja, Denpasar, itu menilai kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sejak terbentuknya tim developer SPBE Bali selama delapan bulan terakhir, sudah terbangun 23 aplikasi terintegrasi, dengan tujuan yakni mewujudkan  Pemerintah Provinsi Bali yang “One Island One Management” yakni mencapai integrasi tim koordinasi, harmonisasi atau penyelarasan kebijakan SPBE, penyelarasan arsitektur SPBE, pengembangan proses bisnis terintegrasi, pengembangan sistem atau aplikasi, delivery sistem serta monitoring dan evaluasi yang baik. (bgn122)20102321

Karangasem, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, meresmikan Wantilan Desa Adat Padangaji,  Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem pada Rabu (2/9) bertepatan dengan Purnama Sasih Ketiga.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster, menegaskan semua hal yang berkaitan dengan adat istiadat di Bali mesti diperkuat. Untuk itu, pihaknya pun telah melakukan berbagai terobosan melalui kebijakan dan program.

Misalnya melalui kebijakan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali dan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Provinsi Bali sebesar Rp350 juta untuk tiap desa adat di Bali.

Dana tersebut diharapkan pihaknya dapat digunakan oleh desa adat untuk membangun parahyangan, palemahan dan  pawongan maupun melaksanakan tata upakara di wilayah desa mereka.  “Ini supaya kehidupan masyarakat di desa semakin baik, tentram dan sejahtera,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Koster berharap keseluruhan tata kehidupan di Bali betul-betul mengikuti warisan nilai-nilai kearifan leluhur. “Beragama dan beradat tradisi sesuai dengan yang telah berjalan selama ini di Bali.  Jangan ikut-ikutan tradisi luar. Apa yang diwariskan para penglingsir, itu yang dipakai,” tegasnya.

Maka untuk memperkuat adat tradisi dari budaya Bali, Gubernur Koster dalam duat tahun awal kepemimpinannya fokus menyusun peraturan daerah dan peraturan gubernur (Pergub) guna mendukung  visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta Berencana  Menuju Bali Era Baru.

Hingga saat ini, pihaknya telah menyusun 40 peraturan terdiri dari 15 Perda dan 25 Pergub. Semua peraturan ini menurutnya bertujuan untuk menata pembangunan Bali agar tatanan yang dilaksanakan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal.

“Dasar pembangunan Bali, dibangun berdasarkan kekuatan, potensi dan utamanya memperkuat adat istiadat, seni budaya dan  kearifan lokal. Apalagi di Kabupaten Karangasem penuh dengan pura Sad Kahyangan yang di-sungsung oleh umat Hindu secara nasional bahkan dunia. Saya berkonsentrasi penuh menyusun kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan memperkuat taksu Bali, yang  membuat Bali tenget, disegani masyarakat luar,”  terangnya.

Tidak ketinggalan pada kesempatan itu, Gubernur juga mengajak semua masyarakat agar tetap tertib mengikuti anjuran pemerintah di tengah pandemi seperti saat ini. “Jangan lupa pakai masker jika bepergian,” katanya mengingatkan.

Sementara terkait pembangunan wantilan baru yang terealisasi melalui bantuan Pemprov Bali senilai Rp750 juta itu , Gubernur berharap masyarakat Desa Adat Padangaji dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin. “Terlebih saya lihat para pemuda di sini sangat antusias dengan seni gamelan. Semoga ke depan kita tidak pernah kehabisan seniman gamelan lewat sekaa di desa adat,” harapnya.

Peresmian Wantilan Desa Adat Padangaji ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Koster, disaksikan pula Wakil Bupati Karangasem Wayan Arta Dipa, Ketua DPRD Karangasem Gede Dana serta perangkat desa adat setempat. (bgn/hms)20090301

Jembrana, Baliglobalnews

Bupati Jembrana, I Putu Artha, bertindak sebagai inspektur upacara peringatan HUT ke-62 Provinsi Bali tahun 2020 di Taman Pecangakan Negara Jumat (14/8). Bertindak sebagai pemimpin upacara I Komang Dhiyatmika yang bertugas sebagai Sekretaris di Satuan Polisi Pamong Praja. 

Apel turut dihadiri juga Setda Kabupaten Jembrana, I Made Sudiada, para asisten serta kepala OPD Pemkab Jembrana. Pada peringatan kali ini peserta upacara mengenakan busana adat Bali. Tidak lupa dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan jaga jarak guna untuk menghindari penyebaran virus Covid-19

Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Bupati Artha mengatakan, visi pembangunan Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

”Untuk mewujudkan kehidupan krama Bali sejahtera dan bahagia skala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, yakni Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945,” ujarnya.

Bali Era Baru, kata dia, diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali mencakup tiga aspek utama yaitu: alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu: penyucian jiwa (atma kerthi); penyucian laut (segara kerthi); penyucian sumber air (danu kerthi); penyucian tumbuh-tumbuhan (wana kerthi); penyucian manusia (jana kerthi); dan penyucian alam semesta (jagat kerthi).

Sedangkan 5 visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dilaksanakan melalui 5 Bidang Prioritas pembangunan Bali yang mencakup: 1) Bidang Pangan, Sandang, dan Papan; 2) Bidang Kesehatan dan Pendidikan; 3) Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; 4) Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; 5) Bidang Pariwisata. Lima Bidang Prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, udara secara terintegrasi dan terkoneksi.

Guna mewujudkan visi pembangunan Bali dan demi keutuhan Bali, maka pembangunan Bali harus diselenggarakan secara terpola dan terintegrasi dengan pendekatan satu kesatuan wilayah, yaitu; satu pulau, satu pola dan satu tata kelola. Ia mengajak semua kepala daerah kabupaten/kota se-Bali dan semua pihak dengan menghilangkan egoisme sektoral dan egoisme wilayah.

Sealain itu Koster juga berpesan dalam masa pandemi covid-19 yang masih berlangsung ini, untuk bersama-sama saling mengingatkan, saling menjaga dan saling melindungi dengan cara berdisiplin dan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan protokon Tatanan Kehidupan Era Baru sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 yaitun selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Usai apel, Bupati Artha mengatakan peringatan HUT Provinsi Bali ini guna untuk menghormati yang jatuh setiap tanggal 14 Agustus. ”Kita sebagai masyarakat Bali mengucapkan selamat HUT Provinsi Bali yang ke-62 semoga di dalam situasi pandemi ini kita harus tetap menyesuaikan, di mana yang sudah di instruksikan dalam hal ini sudah memasuki era baru / sudah new normal jadi kita sudah memulai pradaban baru yaitu kehidupan baru dalam situasi kondisi Covid-19.

”Maka dari itu kita harus berbenah serta menyampaikan kepada masyarakat provinsi bali supaya betul-betul mari kita bersama-sama melaksanakan prekonomian membuka pariwisata dengan situasi pandemi saat ini,” ujarnya.

Selain itu, Artha juga berharap kepada seluruh warga masyarakat supaya mengikuti arahan protokol kesehatan sesuai dengan arahan Gubernur Bali dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak serta selalu mencuci tangan. ”Itu juga kami sudah sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Jembrana suapaya tetap melaksanakan apa yang menjadi himbauan beliau astungkara di Jembarana sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga apa yang menjadi keinginan pusat dan Provinsi sudah dijalankan oleh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Jembrana sehingga mendapatkan suatu hadiah berupa dana intensif daerah kepada kita di Jembrana,” tegasnya.

Bupati Artha juga berpesan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Jembrana bagi yang belum memasang bendera di depan rumah atau pertokoan supaya segera untuk memasangnya, sesuai protokol pemerintah untuk memasang bendera guna memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia. (bgn/hms)20081431