Tabanan, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2023 untuk tenaga kesehatan (nakes). Kuota rekrutmen PPPK nakes yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemen-PANRB) tersebut 1.072 formasi.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, berharap dengan adanya rekrutmen PPPK nakes tersebut, Pemkab Tabanan bisa memprioritaskan nakes di rumah sakit umum maupun swasta yang telah lama mengabdi.

“Kami harapkan dengan adanya formasi atau usulan untuk tenaga kesehatan maka yang pertama dituntaskan adalah tenaga medis di rumah sakit pemerintah maupun swasta,” ujar Eka Nurcahyadi pada Kamis (10/8/2023).

Eka Nurcahyadi menegaskan sejatinya Pemerintah Tabanan memiliki nakes 2-3 ribuan orang. Kalau kuota 1.072 memang masih kurang, namun seleksi PPPK ini bisa dilakukan secara bertahap nantinya.

“Harapan kami juga tidak hanya nakes saja, tetapi tenaga medis yang ada di bagian administrasi juga diikuti dalam seleksi PPPK nakes nantinya,” pungkasnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, Ida Bagus Surya Wira Andi, mengatakan sesuai arahan dari Kemen-panRB Seleksi PPPK tenaga medis ini hanya diperuntukkan bagi nakes non-ASN. Seperti perawat, bidan hingga tenaga medis lainnya. “Kalau seleksi PPPK bisa bagi nakes rumah sakit swasta ini kami belum mengetahui informasinya,” ucapnya.

Terkait apa saja syarat dibutuhkan untuk seleksi nakes PPPK, termasuk pula pada bulan apa akan dilaksanakan tahun ini. Menurut dia, petunjuk pelaksanaan dan teknis atau juklak dan juknis terkait rekrutmen ini belum diterima Pemkab Tabanan. “Baru informasi mengenai kuotanya saja,” katanya. (bgn020)23081404

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Mikro berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 secara virtual di ruang video conferece (vicon) kediaman Gubernur Jayasabha, Denpasar, Kamis (11/2).

Sejak diberlakukannya instruksi Mendagri mulai Selasa (9/2) dan akan berakhir 22 Februari 2021 itu, Gubernur Koster menyampaikan penyebaran pandemi Covid -19 di Bali masih menunjukkan kondisi dinamis di kisaran angka 300 kasus per harinya. Namun, kondisi membaik terlihat dari sisi tingkat kesembuhan yang terus menunjukkan peningkatan mencapai 87,23% dari total kasus yang terjadi. Begitu pula persentase tingkat kematian yang tetap bisa ditahan di bawah 10 kasus.

Melihat banyaknya kasus yang terjadi, dan jumlah pasien yang masih dalam tahap penyembuhan yang harus ditangani, Gubernur Koster menyampaikan harapan agar Pemerintah Pusat bisa segera membantu pencairan sisa insentif para tenaga kesehatan (nakes) tahun 2020 yang belum dibayarkan.

“Kepada Bapak Menteri kami sampaikan pembayaran insentif nakes tahun 2020 baru sampai bulan Agustus. Jadi sisanya belum. Untuk itu, kami berharap bisa segera dibantu dicairkan. Mengingat beban tugas dan tanggung jawab para nakes semakin meningkat, terkait semakin bertambahnya kasus positif,” tegas Gubernur Koster.

Hal lain terkait penerapan PPKM mikro yang dilaporkan Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu, di antaranya penerapan PPKM sesuai dengan keputusan rapat bersama bupati/walikota semua kabupaten/kota di Bali menerapkan PPKM berbasis desa atau kelurahan dengan berpedoman kepada instruksi Mendagri.

“Semua desa di Bali itu menerapkan PPKM dengan tingkat treatment sesuai dengan zonasi  yang ada.  Untuk zona merah itu 141 desa atau kelurahan, zona orange 132 desa, zona kuning 110 desa dan hijau 333 desa/kelurahan, total di Bali ada 716 desa/kelurahan. Jadi penekanan pada semua daerah zona merah lebih diperketat lagi,” jelasnya seraya menyampaikan pembentukan satgas gotong-royong di Bali sudah pada tahap pelaksanaan, mengingat di Bali sebelumnya sudah sempat dibentuk satgas berbasis desa adat. Juga dilaporkan tingkat pemanfaatan hunian RS rujukan rata-rata pada tingkat 70%, pelaksanaan vaksinasi tahap kedua bagi para Nakes akan dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2021.

Rakor evaluasi tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato dan diikuti oleh jajaran Menteri/lembaga di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Menteri Keuangan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Serta turut mengundang jajaran Gubernur diantaranya Gubernur Provinsi Banten, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Provinsi DI Yogyakarta, Gubernur Provinsi Jawa Timur, termasuk Gubernur Provinsi Bali. (bgn003)21021201

Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar menggelar vaksinasi Covid-19 massal untuk tenaga kesehatan (nakes) Kamis (4/2) di halaman parkir Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang. Kegiatan itu dipantau oleh Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara didampingi Pj. Sekda I Made Toya.

Vaksinasi digelar selama dua hari hingga Jumat (5/2). Vaksinasi ini digelar bersamaan di tiga lokasi yakni Gedung Sewaka Dharma (GSD) Lumintang, Wantilan DPRD Bali, dan Poltekkes Denpasar.

Jaya Negara mengatakan Pemkot Denpasar menargetkan 13 ribu lebih nakes yang akan divaksin dan yang sudah mendapatkan vaksin 8.235 nakes atau 67,39 persen dari keseluruhan nakes yang ada di Denpasar. ”Saya harapkan dalam satu hari ini bisa tercapai 1.000 nakes yang divaksin dalam 3 lokasi ini, walaupun yang terdata baru 800 nakes secara online, dan sisanya bisa langsung datang ke lokasi. Setidaknya kalau tercapai 2.000 nakes dalam dua hari ini berarti sudah 10.000 nakes yang tervaksin, dan mempercepat vaksinasi untuk nakes, yang kemudian bisa dilanjutkan ke instansi pelayanan publik seperti PNS dan TNI, Polri serta masyarakat umum,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Luh Putu Sri Armini saat dimintai konfirmasi di sela-sela kegiatan mengatakan untuk di GSD pelaksanaan vaksin dibagi ke dalam 5 tim yakni tim RS Dharma Yadnya, Surya Husada Ubung, RS Manuaba, RS Puri Bunda, dan RS Bhakti Rahayu. Dengan total keseluruhan bekerja sama dengan 13 rumah sakit (Persi) yang ada di Denpasar baik rumah sakit swasta maupun pemerintah. ”Masing-masing pos ada 8 petugas sehingga untuk di GSD ada 40 petugas,” katanya. (bgn003)21020424

Badung, Baliglobalnews

Tiga tenaga kesehatan mendapat pelayanan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kuta Selatan pada Kamis (14/1). Sementara Pemkab Badung mencanangkan vaksinasi Covid-19 pada Jumat (15/1) ini.

Menurut Kepala Puskesmas Kuta Selatan, dr. IGNB Sastrawan Dj, M.Kes., tiga tenaga kesehatan (nakes) sudah muncul dalam daftar vaksinasi pada Kamis (14/1).

”Dari 3 orang yang terdaftar, yang bisa dilayani 2 orang, karena yang satu lagi ada komorbid, sehingga tidak bisa divaksin,” katanya. Kedua nama nakes tersebut yakni dr. Diah dan Sriati.

Sastrawan menegaskan ketiga nama tersebut muncul dalam daftar. ”Dalam daftar sudah muncul lewat SMS Blast. Karena mereka (yang memohon vaksin-red) minta hari ini, ya harus dilayani hari ini,” katanya.

Masyarakat, kata dia, bisa memilih kapan dan di tempat yankesmas yang dikehendaki untuk meminta vaksin lewat SMS Blast.

Kepala Dinas Kesehatan Badung, dr. Nyoman Gunarta, membenarkan ada beberapa fasilitas yankesmas sudah melayani masyarakat yang memohon vaksin Covid-19. Akan tetapi, pencanangan vaksin Covid-19 di Badung tetap dilaksanakan pada Jumat (15/1) ini yang dipusatkan di Puskesmas Abiansemal 1 dengan menyasar tokoh masyarakat dan nakes di Kabupaten Badung, termasuk orang nomor satu di Badung, yakni Bupati Giri Prasta.

Selain Bupati, kata Gunarta, juga akan divaksinasi Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres dan Ibu Kapolres, Kadis Kesehatan, Direktur RSD Mangusada, Kasatpol PP, Ketua IDI, dan Ketua PPNI Badung. ”Kalau lolos screening baru divaksinasi,” tandasnya. (bgn003)21011432