Nasional, Baliglobalnews

Tim Garuda Terbang dari TNI AU dan Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) melakukan manuver di langit Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2021.

Sebanyak 19 pesawat yang terlibat, terdiri dari sembilan pesawat bermotor dan 10 pesawat paramotor melakukan akrobatik udara atau airshow yang take off dan landing di Bandara Notohadinegoro yang berada di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.

“Tujuan kedatangan kami untuk meningkatkan minat kedirgantaraan dari masyarakat Jember dengan harapan Bandara Notohadinegoro bisa lebih hidup lagi dan menjadi pusat kedirgantaraan,” kata Kepala Pusat Potensi Kedirgantaraan (Puspotdirga) TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI Fajar Adriyanto.

Kegiatan itu bekerja sama dengan Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) dan Tim Garuda Terbang akan mengenalkan potensi menarik dari Bandara Notogadinegoro lewat tontonan akrobatik pesawat.

“Selain itu, kegiatan Garuda Terbang ini juga dalam rangka merayakan Hari Lahir ke-67 Pancasila dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya kegiatan tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan diharapkan latihan penerbangan di Jember dapat meningkatkan prestasi atlet kedirgantaran karena ada beberapa spot kedirgantaran yang menarik, seperti tempat paralayang, gantole dan aeromodeling.

Pantauan di lapangan banyak warga yang ingin melihat atraksi udara Tim Garuda Terbang di Bandara Notohadinegoro Jemer, namun tidak diperkenanankan masuk ke bandara karena pihak panitia membatasi pengunjung dengan alasan pandemi COVID-19, sehingga warga melihat di luar pagar bandara.

Akses jalan menuju bandara pun macet karena banyaknya warga yang berbondong-bondong ingin menyaksikan manuver Tim Garuda Terbang yang melakukan akrobatik di Bandara Notohadinegoro. (bgn123)21053009

Nasional, Baliglobalnews

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong perusahaan BUMN untuk turut membangun perekonomian umat.

“Dalam satu hadist-nya, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya,” kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Karena itu, dalam konteks membangun masyarakat ekonomi syariah yang kuat dan memberi manfaat bagi banyak orang, Erick terus mendorong agar perusahaan BUMN juga memberi manfaat bagi masyarakat, dalam bentuk produk dan inisiatif yang dilakukan perusahaan tersebut.

Dalam beberapa pekan terakhir, dia kerap berkunjung ke berbagai pelosok daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk melihat berbagai perusahaan BUMN bersinergi dengan berbagai lapisan di masyarakat untuk bergotong royong membangun ekonomi rakyat sehingga lebih mandiri dan kuat.

Menteri BUMN mencontohkan, bentuk sinergi antara Pertashop yang dikelola Pertamina, lalu BRI Link milik Bank Rakyat Indonesia serta Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berkomitmen memberikan dukungan produk dan jasa layanan perbankan dirancang akan mampu mengangkat perekonomian para pengusaha kecil di daerah dan juga kalangan pondok pesantren.

Perusahaan BUMN yang baik tak hanya perusahaan yang punya catatan kinerja positif dan pencapaian keuntungan semata. Namun lebih dari itu.

Akhlak perusahaan BUMN yang sempurna harus mampu memberi manfaat bagi masyarakat banyak, sekaligus membuat produk dan beragam inisiatif agar memberikan berdampak terjadinya hubungan antar masyarakat yang saling membantu.

Hal itu ditekankan Menteri BUMN yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Erick Thohir saat menghadiri Buka Puasa Bersama di kediaman Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya di Pekalongan, Jawa Tengah.

“Yang terpenting, masyarakat merasakan langsung. Ada rasa syukur karena usaha sendiri yang didukung perusahaan BUMN mampu memberi manfaat, bukan hanya bagi mereka sendiri sebagai pemilik, tapi bagi masyarakat sekitar, membuka lapangan kerja dan masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke pom bensin, atau ke ATM dan bank,” ujar Erick.

Dalam kolaborasi yang melibatkan ragam latar belakang masyarakat di daerah, desa dan pondok pesantren itu, Pertashop-SPBU mini resmi Pertamina–dipilih menjadi alternatif usaha.

Terdapat pula Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berkomitmen memberikan dukungan produk dan jasa layanan perbankan bagi UMKM di lingkungan/ekosistem pesantren, mulai dari agen Laku Pandai, modal kerja untuk usaha, termasuk jika ingin membuka Pertashop.

Di Kementerian BUMN dan juga Masyarakat Ekonomi Syariah, punya satu komitmen yang sama, bergotong-royong agar ekonomi Bapak dan ibu pengusaha daerah, yang ada di pedesaan dan pondok pesantren menjadi mandiri dan kuat.

“Saya apresiasi kolaborasi Pertamina, BSI, BPH Migas dan juga Masyarakat Ekonomi Syariah untuk bahu-membahu dan jadi katalisator untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah tersebut.

Erick berharap, momentum ini menjadi awal dari ikhtiar-ikhtiar baik kerjasama lainnya. Dia juga berharap pemberdayaan dan kemandirian ekonomi di pesantren, dapat menjadi pilar kekuatan ekonomi syariah dan masyarakat. (bgn123)21050102

Nasional, Baliglobalnews

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan mengatakan wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak perlu ditanggapi secara serius oleh para pemangku kepentingan, karena merupakan hal yang tidak rasional.

“Memang hak orang menyampaikan pendapat terkait wacana ini, tetapi tidak perlu ditanggapi serius para pemangku kepentingan karena kita semua dari level masyarakat sampai ke para pejabat atau elite politik tunduk pada aturan konstitusi,” kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Kamis, terkait wacana mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Ia mengatakan konstitusi negara sudah mengatur dengan jelas bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Artinya seorang presiden atau wakil presiden hanya boleh menjabat paling banyak 2×5 tahun.

Aturan konstitusi ini, kata dia, sudah tepat dalam sebuah negara demokrasi, karena kekuasaan yang tidak dibatasi selalu memiliki kecenderungan untuk korup.

Untuk itu, katanya lagi, konstitusi Indonesia telah membatasi kekuasaan itu, sehingga tidak perlu ada gagasan untuk menambah masa jabatan kepala negara, apalagi sampai dipolemikkan berbagai pihak.

Dosen Fakultas Hukum Undana itu mengatakan, perubahan masa jabatan kepala negara bisa terjadi melalui amendemen UUD 1945, namun tidak bisa mengamendemen konstitusi hanya secara khusus mengganti masa jabatan kepala negara.

“Usia amendemen konstitusi kita baru 19 tahun, lalu mau diamendemen lagi tentu itu tidak bagus, tidak memberikan kepastian hukum,” katanya pula.

Lebih lanjut Johanes mengatakan jika wacana ini digulirkan pihak tertentu dengan alasan kinerja kepala negara saat ini dinilai bagus, maka tidak tepat menjadi dasar untuk mengubah konstitusi.

“Kalau kinerja Presiden Joko Widodo saat ini dinilai bagus maka harus menjabat lagi, lalu bagaimana jika ada presiden-presiden selanjutnya korup, apakah konstitusi akan diamendemen lagi,” kata dia lagi.

Konsitusi, ujar dia, mengatur hal-hal prinsip atau pokok yang perubahannya tidak boleh dilakukan secara cepat.

Karena itu, Johanes meminta para pemangku kepentingan untuk tidak menanggapi serius wacana seperti ini, karena hanya menyita waktu dan tenaga yang semestinya difokuskan untuk hal-hal lain yang lebih mendesak bagi kemajuan bangsa dan negara. (bgn123)21032530

Nasional, Baliglobalnews

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rangkaian rapat konsolidasi dengan jajaran pengurus pusat serta perwakilan partai di daerah dan cabang di markas Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat di Jalan Proklamasi No. 41, di Jakarta, Minggu.

Kegiatan itu, yang hanya diperuntukkan untuk internal partai, berlangsung sejak pukul 10.00 WIB sampai malam hari dan dibuka langsung oleh ketua umum Partai Demokrat.

Menurut jadwal yang disiarkan oleh Deputi Media Massa Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, kegiatan konsolidasi dimulai dengan rapat pimpinan DPP, yang dihadiri oleh ketua umum serta jajaran pengurus pusat lainnya seperti wakil-wakil ketua, bendahara umum, sekretaris jenderal, kepala badan, dan kepala departemen partai.

Kegiatan berikutnya, yang dijadwalkan berlangsung pada sore hari, akan mempertemukan ketua dewan pengurus daerah (DPD) Partai Demokrat seluruh Indonesia dengan pimpinan dan pengurus pusat.

Sementara itu di luar ruang pertemuan, Partai Demokrat juga dijadwalkan menggelar acara mimbar di halaman dalam markas partai. Dalam mimbar itu, partai mempersilakan elemen masyarakat untuk menyampaikan orasi dan dukungan kepada AHY sebagai ketua umum partai, kata salah satu staf media Partai Demokrat.

Rapat konsolidasi dijadwalkan berlangsung sampai malam hari, khususnya antara jajaran pengurus DPP Partai Demokrat dengan ketua DPD dan dewan pengurus cabang (DPC) partai.

Rangkaian kegiatan konsolidasi itu digelar beberapa hari setelah sejumlah anggota dan bekas pengurus Partai Demokrat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Dalam kongres itu, yang disebut tidak sah oleh jajaran pengurus Partai Demokrat versi AHY, memilih Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Kongres tersebut, yang dipimpin oleh Jhoni Allen, juga menyebut AHY demisioner sebagai pimpinan Partai Demokrat.

Sementara itu, Marzuki Alie, yang dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan Partai Demokrat versi AHY, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB untuk periode 2021-2025.

Politisi muda Partai Demokrat, yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bramantyo Suwondo, mengatakan kegiatan konsolidasi merupakan salah satu upaya menguatkan barisan internal partai dan menolak kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang.

Bramantyo, yang dihubungi pada sela-sela konsolidasi, mengatakan ia dan politisi muda Partai Demokrat lainnya mendukung kepemimpinan AHY sebagai ketua umum partai, menolak gerakan KLB, dan hasil KLB.(bgn123)21030720

Nasional, Baliglobalnews

Tim SAR dari Basarnas Kerinci masih terus melakukan pencarian terhadap seorang pelajar yang terjatuh pada saat bermain di Air Terjun Sungai Minyak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

“Setelah Basarnas menerima laporan ada orang terjatuh di air terjun pada Jumat 25, Desember 2020 sekitar pukul 13.40 WIB, maka tim SAR langsung diturunkan untuk melakukan pencarian,” kata Humas Basarnas Jambi, Lutfi, melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jambi, Sabtu.

Saat ini tim SAR masih terus melakukan pencarian terhadap korban bernama Raihan usia 13 tahun yang terjatuh saat bermain di air terjun tersebut.

“Pencarian ini sudah masuk hari kedua namun belum ditemukannya korban atas nama Raihan dan tim akan terus mencarinya,” kata Lutfi.

Laporan yang diterima Tim Basarnas Jambi dari Kades Lubuk Tabun bahwa telah terjadi satu orang terjatuh di Air Terjun Sungai Minyak Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci.

Laporan yang diterima, pada Jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 WIB korban atas nama Reihan sedang bermain di sekitar puncak air terjun Sungai Minyak bersama teman temannya, namun saat sedang bermain korban terpeleset dan terjatuh di air terjun tersebut dengan ketinggian kurang lebih 20 meter.

Pada pukul 14.00 WIB, Tim Pos SAR Kerinci bergerak menuju lokasi menggunakan Rescue Truck dan membawa satu set perahu karet, dua set alat selam, peralatan komunikasi, peralatan medis.

Hingga berita ini diturunkan, Tim SAR masih terus melakukan pencarian.(bgn123)20122603

Naisonal, Baliglobalnews

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendorong agar budidaya perikanan semakin diberdayakan untuk menopang kedaulatan pangan nasional, terutama mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya adalah kawasan perairan.

“Dengan kolaborasi kita bersama, Indonesia akan berswasembada pangan serta menuju Indonesia yang adil dan makmur,” kata Endang dalam rilis yang diterima, Minggu.

Menurut dia, kedaulatan pangan melalui budidaya perikanan perlu dibangun karena penting menghasilkan sumber protein hewani seperti ikan sehingga tidak hanya sumber protein nabati yang diperhatikan.

Endang juga telah memimpin tim Komisi IV DPR RI dalam melakukan kunjungan kerja reses ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di provinsi Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan kerja itu juga diserahkan bantuan pemerintah berupa bantuan benih dan calon induk ikan, pakan ikan mandiri, paket bantuan sarana budidaya ikan hias, paket bantuan budidaya ikan sistem bioflok, serta bantuan modal usaha kepada pelaku usaha budidaya di Kalsel dengan nilai bantuan mencapai Rp4,6 miliar.

“Setelah melihat langsung program yang telah dijalankan oleh KKP, Komisi IV DPR memberikan apresiasi dan merasa bangga dengan KKP yang dapat menginspirasi kita semua untuk dapat menjaga dan mensukseskan kedaulatan pangan di masyarakat. Kami harap kesuksesan ini dapat ditularkan ke provinsi yang lain melalui kerjasama dengan pemerintah daerah agar dapat diaplikasikan di wilayah kerjanya,” ucap Endang.

Ia juga mengingatkan bahwa KKP memiliki banyak SDM peneliti yang dapat dimanfaatkan untuk dapat memodifikasi teknologi yang sudah ada agar dapat diterapkan dengan sederhana dan sesuai dengan kearifan lokal.

Sebelumnya, KKP mendorong kalangan milenial untuk dapat membuat startup atau perusahaan rintisan dalam rangka membantu melesatkan produktivitas perikanan budidaya di berbagai daerah.

“Peran para milenial sebagai startup sangat sentral terutama dalam mendorong daya ungkit nilai tambah ekonomi bagi para pembudidaya ikan khususnya,” kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto.

Menurut Slamet, kontribusi nyata itu terlihat antara lain karena startup berperan sebagai penyangga pasar melalui jejaring pasar daring selama masa pandemi.

Data yang dihimpun oleh jaringan startup bidang perikanan yang tergabung dalam Digifish, menyebut setidaknya ada lebih dari 700 perusahaan rintisan bidang perikanan tersebar di Indonesia, di antaranya lebih dari 30 startup tergabung dalam digifish network.

“Peran startup yang didominasi kaum milenial sangat sentral terutama kontribusinya dalam mendorong mata rantai sistem produksi perikanan yang lebih efisien,” katanya. (bgn123)20122015

Nasional, Baliglobalnews

Kepala Pusat Penelitian Center for Indonesian Property Studies Felippa Amanta menyatakan impor pangan perlu dilihat secara lebih konstruktif karena pada saat ini sejumlah kebijakan untuk mencapai ketahanan pangan dinilai tidak efisien dan menghabiskan banyak anggaran.

“Sudah saatnya impor dipandang dengan pendekatan yang lebih konstruktif, yaitu sebagai amunisi untuk menstabilkan harga di pasar karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan. Bahkan di beberapa komoditas, hasil produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan industri sehingga perlu dilakukan impor. Di saat yang bersamaan, pemerintah perlu fokus memperbaiki kinerja sektor pertanian domestik, melakukan modernisasi, membuka investasi dan meningkatkan kapasitas petani,” kata Felippa Amanta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, sejumlah kebijakan mengendalikan impor seperti hambatan nontarif, sistem kuota, dan pembatasan investasi dinilai berpotensi mempersulit akses masyarakat kepada produk panga dengan harga lebih terjangkau.

Ia mengingatkan pentingnya memperhatikan distribusi pangan, contohnya proses distribusi daging sapi yang dinilai memakan biaya cukup tinggi sehingga konsumen akhir yang menanggung biayanya.

Berdasarkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), lanjutnya, ada empat dimensi ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses, penggunaan dan stabilitas. Konsep ini juga digunakan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Felippa berpendapat bahwa berdasarkan definisi ini, ketahanan pangan bukan hanya sebatas soal ketersediaan, namun juga soal kualitas dan keterjangkauan harga.

“Tingkat ketahanan pangan kita dinilai masih rendah meskipun Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan penilaian Global Food Security Index (Indeks Ketahanan Pangan Global) 2019 dari The Economist Intelligence Unit, Indonesia berada di posisi 62 dari 113 negara. Jika diselidiki lebih dalam pada tiap indikator, Indonesia berada di posisi 48 untuk indikator ketersediaan, namun berada di posisi 58 untuk indikator keterjangkauan,” paparnya.

Ia juga mengemukakan, isu keterjangkauan harga pangan masih sering luput dari perhatian saat kita membicarakan soal pangan.

Apalagi, ujar dia, berdasarkan data dari Buletin Konsumsi Pangan Kementerian Pertanian 2019, pengeluaran untuk bahan makanan terus meningkat sebesar 10 persen sejak 2016 hingga 2018.

“Hal ini dapat diatribusikan ke dua faktor, yaitu peningkatan konsumsi masyarakat dan peningkatan harga,” jelasnya.

Tingginya harga pangan Indonesia sangat merugikan masyarakat, lanjut Felippa, terutama bagi masyarakat miskin karena mereka bisa menghabiskan sekitar 50 hingga 70 persen dari pengeluarannya hanya untuk membeli makanan.

Ia menyatakan, besarnya proporsi pengeluaran untuk makanan membuat masyarakat sangat rentan terhadap lonjakan harga komoditas pangan sehingga memengaruhi pola konsumsi.

“Dapat dimengerti kalau isu impor ini sangat sensitif, terutama karena menyangkut nasib para petani Indonesia. Tapi kenyataannya, kebijakan proteksionis perdagangan pangan Indonesia malah gagal memberi proteksi, justru merugikan petani kita. Petani Indonesia merupakan net consumer yang berarti mereka lebih banyak membeli daripada memproduksi pangan. Artinya, kerugian petani dari mahalnya harga pangan lebih besar dari keuntungan yang mereka dapatkan dari perlindungan sektor pertanian Indonesia,” katanya.

Untuk itu, ujar dia, kebijakan proteksionis bukanlah jawabannya, tetapi pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan inovasi dan meningkatkan produktivitas pertanian yang bisa mendorong petani Indonesia semakin kuat dan kompetitif.(bgn123)20122011

Nasional, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani dianugerahi sebagai warga kehormatan Korps Brimob Polri yang diberikan atas jasa-jasanya dalam memberikan perhatian dan partisipasinya terhadap pengembangan Korps Brimob.

Dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Minggu, penganugerahan sebagai warga kehormatan Korps Brimob itu diberikan kepada Puan dalam upacara peringatan HUT ke-75 Brimob yang digelar secara virtual, Sabtu (14/11).

“Keputusan Komandan Korps Brimob Polri Nomor: Kep/131/XI/2020 tentang Penganugerahan Warga Kehormatan Korps Brimob Polri memutuskan menganugerahkan Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam memberikan perhatian dan partisipasinya terhadap pengembangan Korps Brimob Polri kepada Puan Maharani, Ketua DPR RI periode 2019-2024,” demikian kutipan Surat Keputusan Komandan Korps Brimob Polri yang ditandatangani Irjen Pol Anang Revandoko.

Puan kemudian menerima baret, jaket, pin Brimob, brevet, dan piagam penghargaan sebagai warga kehormatan utama Korps Brimob Polri.

“Selamat HUT ke-75 Brimob, teruslah menjadi bhayangkara negara,” kata Puan.

Sebelum dianugerahi sebagai warga kehormatan Brimob, Puan sebelumnya sudah mendapat sejumlah penghargaan, seperti gelar doktor kehormatan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang atas kontribusi di bidang sosial, budaya, dan pembangunan manusia, pada 14 Februari 2020.

Pada 9 September 2020, Puan dianugerahi sebagai warga kehormatan Badan Intelijen Negara.

Kemudian, pada 11 November 2020, Puan yang merupakan alumnus FISIP Universitas Indonesia itu dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana oleh Presiden Joko Widodo atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara.(bgn123)20111505