Nasional, Baliglobalnews

Tim Garuda Terbang dari TNI AU dan Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) melakukan manuver di langit Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2021.

Sebanyak 19 pesawat yang terlibat, terdiri dari sembilan pesawat bermotor dan 10 pesawat paramotor melakukan akrobatik udara atau airshow yang take off dan landing di Bandara Notohadinegoro yang berada di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.

“Tujuan kedatangan kami untuk meningkatkan minat kedirgantaraan dari masyarakat Jember dengan harapan Bandara Notohadinegoro bisa lebih hidup lagi dan menjadi pusat kedirgantaraan,” kata Kepala Pusat Potensi Kedirgantaraan (Puspotdirga) TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI Fajar Adriyanto.

Kegiatan itu bekerja sama dengan Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) dan Tim Garuda Terbang akan mengenalkan potensi menarik dari Bandara Notogadinegoro lewat tontonan akrobatik pesawat.

“Selain itu, kegiatan Garuda Terbang ini juga dalam rangka merayakan Hari Lahir ke-67 Pancasila dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya kegiatan tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan diharapkan latihan penerbangan di Jember dapat meningkatkan prestasi atlet kedirgantaran karena ada beberapa spot kedirgantaran yang menarik, seperti tempat paralayang, gantole dan aeromodeling.

Pantauan di lapangan banyak warga yang ingin melihat atraksi udara Tim Garuda Terbang di Bandara Notohadinegoro Jemer, namun tidak diperkenanankan masuk ke bandara karena pihak panitia membatasi pengunjung dengan alasan pandemi COVID-19, sehingga warga melihat di luar pagar bandara.

Akses jalan menuju bandara pun macet karena banyaknya warga yang berbondong-bondong ingin menyaksikan manuver Tim Garuda Terbang yang melakukan akrobatik di Bandara Notohadinegoro. (bgn123)21053009

Nasional, Baliglobalnews

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong perusahaan BUMN untuk turut membangun perekonomian umat.

“Dalam satu hadist-nya, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya,” kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Karena itu, dalam konteks membangun masyarakat ekonomi syariah yang kuat dan memberi manfaat bagi banyak orang, Erick terus mendorong agar perusahaan BUMN juga memberi manfaat bagi masyarakat, dalam bentuk produk dan inisiatif yang dilakukan perusahaan tersebut.

Dalam beberapa pekan terakhir, dia kerap berkunjung ke berbagai pelosok daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk melihat berbagai perusahaan BUMN bersinergi dengan berbagai lapisan di masyarakat untuk bergotong royong membangun ekonomi rakyat sehingga lebih mandiri dan kuat.

Menteri BUMN mencontohkan, bentuk sinergi antara Pertashop yang dikelola Pertamina, lalu BRI Link milik Bank Rakyat Indonesia serta Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berkomitmen memberikan dukungan produk dan jasa layanan perbankan dirancang akan mampu mengangkat perekonomian para pengusaha kecil di daerah dan juga kalangan pondok pesantren.

Perusahaan BUMN yang baik tak hanya perusahaan yang punya catatan kinerja positif dan pencapaian keuntungan semata. Namun lebih dari itu.

Akhlak perusahaan BUMN yang sempurna harus mampu memberi manfaat bagi masyarakat banyak, sekaligus membuat produk dan beragam inisiatif agar memberikan berdampak terjadinya hubungan antar masyarakat yang saling membantu.

Hal itu ditekankan Menteri BUMN yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Erick Thohir saat menghadiri Buka Puasa Bersama di kediaman Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya di Pekalongan, Jawa Tengah.

“Yang terpenting, masyarakat merasakan langsung. Ada rasa syukur karena usaha sendiri yang didukung perusahaan BUMN mampu memberi manfaat, bukan hanya bagi mereka sendiri sebagai pemilik, tapi bagi masyarakat sekitar, membuka lapangan kerja dan masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke pom bensin, atau ke ATM dan bank,” ujar Erick.

Dalam kolaborasi yang melibatkan ragam latar belakang masyarakat di daerah, desa dan pondok pesantren itu, Pertashop-SPBU mini resmi Pertamina–dipilih menjadi alternatif usaha.

Terdapat pula Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berkomitmen memberikan dukungan produk dan jasa layanan perbankan bagi UMKM di lingkungan/ekosistem pesantren, mulai dari agen Laku Pandai, modal kerja untuk usaha, termasuk jika ingin membuka Pertashop.

Di Kementerian BUMN dan juga Masyarakat Ekonomi Syariah, punya satu komitmen yang sama, bergotong-royong agar ekonomi Bapak dan ibu pengusaha daerah, yang ada di pedesaan dan pondok pesantren menjadi mandiri dan kuat.

“Saya apresiasi kolaborasi Pertamina, BSI, BPH Migas dan juga Masyarakat Ekonomi Syariah untuk bahu-membahu dan jadi katalisator untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah tersebut.

Erick berharap, momentum ini menjadi awal dari ikhtiar-ikhtiar baik kerjasama lainnya. Dia juga berharap pemberdayaan dan kemandirian ekonomi di pesantren, dapat menjadi pilar kekuatan ekonomi syariah dan masyarakat. (bgn123)21050102

Nasional, Baliglobalnews

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan mengatakan wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak perlu ditanggapi secara serius oleh para pemangku kepentingan, karena merupakan hal yang tidak rasional.

“Memang hak orang menyampaikan pendapat terkait wacana ini, tetapi tidak perlu ditanggapi serius para pemangku kepentingan karena kita semua dari level masyarakat sampai ke para pejabat atau elite politik tunduk pada aturan konstitusi,” kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Kamis, terkait wacana mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Ia mengatakan konstitusi negara sudah mengatur dengan jelas bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Artinya seorang presiden atau wakil presiden hanya boleh menjabat paling banyak 2×5 tahun.

Aturan konstitusi ini, kata dia, sudah tepat dalam sebuah negara demokrasi, karena kekuasaan yang tidak dibatasi selalu memiliki kecenderungan untuk korup.

Untuk itu, katanya lagi, konstitusi Indonesia telah membatasi kekuasaan itu, sehingga tidak perlu ada gagasan untuk menambah masa jabatan kepala negara, apalagi sampai dipolemikkan berbagai pihak.

Dosen Fakultas Hukum Undana itu mengatakan, perubahan masa jabatan kepala negara bisa terjadi melalui amendemen UUD 1945, namun tidak bisa mengamendemen konstitusi hanya secara khusus mengganti masa jabatan kepala negara.

“Usia amendemen konstitusi kita baru 19 tahun, lalu mau diamendemen lagi tentu itu tidak bagus, tidak memberikan kepastian hukum,” katanya pula.

Lebih lanjut Johanes mengatakan jika wacana ini digulirkan pihak tertentu dengan alasan kinerja kepala negara saat ini dinilai bagus, maka tidak tepat menjadi dasar untuk mengubah konstitusi.

“Kalau kinerja Presiden Joko Widodo saat ini dinilai bagus maka harus menjabat lagi, lalu bagaimana jika ada presiden-presiden selanjutnya korup, apakah konstitusi akan diamendemen lagi,” kata dia lagi.

Konsitusi, ujar dia, mengatur hal-hal prinsip atau pokok yang perubahannya tidak boleh dilakukan secara cepat.

Karena itu, Johanes meminta para pemangku kepentingan untuk tidak menanggapi serius wacana seperti ini, karena hanya menyita waktu dan tenaga yang semestinya difokuskan untuk hal-hal lain yang lebih mendesak bagi kemajuan bangsa dan negara. (bgn123)21032530