Badung, Baliglobalnews

Kasus Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Angantaka terus bergulir. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, pimpinan DPRD Badung mengelar rapat bersama pihak eksekutif di ruang rapat pimpinan DPRD di Puspem Badung pada Kamis (18/2).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung dihadiri di antaranya Wakil Ketua I, Wayan Suyasa; Wakil Ketua II, Made Sunarta, Ketua Komisi I, Wayan Regep bersama anggota, Plh. Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa bersama jajarannya.

Usai rapat, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi agar masalah Pilkel Angantaka diselesaikan secara musyawarah mufakat. “Kami rekomendasikan untuk musyawarah mufakat. Kalau toh harus membuka kotak suara, ya bukalah. Kan tidak ada sanksinya kalau buka kotak suara,” kata Parwata kepada sejumlah wartawan, baik cetak maupun elektronik.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung itu menjamin kalau musyawarah mufakat telah dijalankan laporan ke Pengadilan Negeri Denpasar akan dicabut. Dia menyebutkan spirit Perbup no 30/2016 tentang pilkel adalah musyawarah mufakat. “Wajib musyawarah mufakat,” katanya.

Sementara Plh. Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa, mengatakan masih menunggu rekomendasi dari pimpinan Dewan. “DPRD kan menerima aspirasi dari masyarakat. Dari rapat tadi dewan akan mengeluarkan rekomendasi. Nah, kami masih menunggu rekomendasi, dan tentu akan kami pelajari dulu,” katanya.

Ketika ditanya jika tidak terjadi kata mufakat, Sekda Badung itu menyatakan ada ruang untuk menyelesaikan lewat jalur hukum. (bgn003)21021805

Denpasar, Baliglobalnews

Ada 900 kepala keluarga (KK) masyarakat Desa Sumberklampok, Gerokgak, Buleleng, untuk menyudahi permasalahan agraria yang berlangsung puluhan tahun dan memiliki legalitas yang sah atas tanah yang ditempati berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), akhirnya bisa segera terwujud dan berakhir dan suka cita.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Bali dengan Tim 9 Desa Sumberklampok oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Kediaman Jayasabha, Denpasar, Kamis (26/11). 

Di bawah kepemimpinan Gubernur Koster, konflik agraria yang kerap menimbulkan gesekan antara pemerintah dan masyarakat setempat akhirnya terselesaikan dengan kata mufakat. Masyarakat akhirnya menyetujui poin-poin yang ditawarkan pihak Pemprov Bali, yang tentunya mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat Sumberklampok. Hal itu, menurut Gubernur Koster, sebagai upaya Pemprov Bali dalam mewujudkan kepastian hak dan kepastian hukum masyarakat.

“Sudah terlalu lama masyarakat Sumberklampok menunggu penyelesaian permasalahan ini, guna mendapatkan kejelasan hak mereka. Dan ini wujud komitmen saya sejak lama untuk menyelesaikannya, agar kedua belah pihak baik Pemorov Bali maupun warga disana mendapatkan kepastian hukum, ” tegas Gubernur Koster sembari menceritakan langkah yang diambil sudah berdasarkan penelusuran dokumen-dokumen, mempelajari sejarah keberadaan warga setempat, dan tak lepas dari hasil koordinasi bersama stakeholder terkait seperti DPRD Provinsi Bali, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, serta jajaran Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng. 

“Skema pembagian yang kami ambil, menurut saya ini sudah yang terbaik, win – win solutions bagi kedua belah pihak, dan tetap lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, untuk itu mari  kita jaga baik – baik kesepakatan ini,” ujarnya. 

Gubernur menegaskan agar masyarakat lebih mengutamakan cara-cara musyawarah dalam penyelesaian masalah, dan tidak cepat terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mana permasalahan tanah merupakam hal yang sensitif. 

“Keputusan ini juga atas persetujuan DPRD provinsi Bali, kalau tidak dapat persetujuan dari DPRD kesepakatan ini tidak akan jalan. Jadi mari kita jaga bersama – sama, jangan sampai ada tindakan – tindakan yang mencederai kesepakatan ini. Jika timbul permasalahan baru, kesepakatan  ini bisa saja dicabut lagi nantinya,” pungkasnya.

Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama, yang turut hadir pada kesempatan itu menyatakan keputusan yang diambil antara eksekutif dan legislatif tersebut merupakan sejarah baru yang besar untuk Bali, mengingat lamanya permasalahan yang terjadi dan tidak terselesaikan.

“Ini adalah keputusan yang sangat – sangat pro rakyat, masyarakat sudah mendapatkan haknya, secara yuridis sudah terpenuhi. Dan apa yang menjadi bagian Pemprov Bali, nantinya pun untuk kepentingan masyarakat, sepenuhnya dikelola untuk kepentingan warga Sumberklampok, warga Buleleng, bahkan masyarakat Bali,” katanya. 

Sementara Kepala Desa Sumberklampok, I Wayan Sawitra Yasa, mewakili warga Sumberklampok menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas keputusan yang diambil Pemprov Bali. Dia berjanji sepenuhnya akan bertanggung jawab menjaga kesepakatan yang sudah disetujui bersama – sama tersebut. 

Adapun poin – poin dalam Kesepakatan Bersama itu diantaranya Gubernur dan Kepala Kantor Pertanahan Negara Wilayah Provinsi Bali menjamin warga Sumberklampok untuk mendapatkan hak atas tanah pemukiman dan garapan yang diawali dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebagai dasar penerbitan SHM.

Sementara itu untuk keseluruhan lahan eks HGU Nomor 1, 2 dan 3 Desa Sumberklampok seluas 619,94 Ha, dan yang dapat dibagi adalah seluas 514,02 Ha setelah dikurangi pembagian lahan untuk pekarangan seluas 65,55 Ha, fasum dan fasos seluas 9,91 Ha, serta jalan/pangkung/sungai seluas 23,37 Ha. Dari total lahan yang tersisa seluas 514,02 Ha disepakati 70% menjadi hak warga Desa Sumberklampok dan seluas 30% menjadi hak Pemprov Bali. (bgn003)20112705