Nasional, Baliglobalnews

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengapresiasi langkah tegas aparat gabungan TNI dan polisi yang menangkap 11 penagih utang atau debt collector yang melakukan aksi premanisme dengan mengepung mobil yang dikendarai bintara pembina desa Kodam Jaya, Sersan Dua Nurhadi di Koja, Jakarta Utara.

Menurut dia, debt collector tidak memiliki landasan hukum dan kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara paksa sehingga polisi harus menindak tegas aksi premanisme debt collector yang nekad mengambil paksa kendaraan debitur secara sepihak.

“Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, menegaskan, perusahaan pemberi kredit (leasing) atau kuasanya (debt collector) tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak,” kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia juga meminta kepolisian menindak tegas oknum PT ACK dan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berat kepada perusahaan leasing Clipan Finance sesuai kewenangan yang diberikan negara kepada OJK.

Ia menilai kejadian itu harus menjadi pelajaran, tidak saja bagi para debt collector tapi juga bagi perusahaan leasing lain agar tidak seenaknya bertindak. “Terlebih tindakan pengambilan paksa kendaraan bisa dijerat pasal 362 dan/atau pasal 365 KUHP,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 diatur kreditur atau kuasanya (debt collector) harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik obyek jaminan fidusia.

Menurut dia, kreditur atau kuasanya juga tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui ada wanpretasi. “Kewajiban debitur menyelesaikan piutangnya merupakan satu sisi yang tidak boleh dijadikan alasan melakukan teror yang disertai penggunaan kekerasan, ancaman, maupun penghinaan terhadap martabat debitur,” katanya.

Menurut dia, debt collector yang menyita sepihak atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum, dapat dilaporkan ke polisi.

Politisi Partai Golkar itu menilai perbuatan tersebut bisa dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka juga bisa dijerat dengan pasal 365 ayat (1) KUHP.

“Kreditur sebagai pihak yang memberi kuasa terhadap debt collector punya peran besar menegakan etika penagihan, antara lain dilarang memaki, dilarang menggunakan ancaman/kekerasan/mempermalukan,” ujarnya.

Selain itu menurut dia kreditur sebagai pihak yang memberi kuasa terhadap “debt collector” tidak menagih kepada pihak yang tidak berhutang walaupun itu adalah keluarga debitur, dan tidak menagih di luar jam kerja yang bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Utara menangkap 11 orang penagih utang atau debt colector yang menghadang Nurhadi. (bgn122)21051113

Nasional, Baliglobalnews

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menegaskan pemerintah perlu memanggil Duta Besar Inggris untuk meminta penjelasan mengenai posisi Pemerintah Inggris terkait kegiatan kelompok separatis Papua pimpinan Benny Wenda.

“MPR berpandangan penting untuk memanggil, dalam hal ini pemerintah melalui Menteri Luar Negeri memanggil Duta Besar Inggris untuk meminta penjelasan mengenai posisi Pemerintah Inggris terkait kegiatan kelompok separatis Papua Benny Wenda sesuai dengan hukum internasional yang berlaku,” kata Bamsoet, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.

Pemerintah, kata Bamsoet, harus menyampaikan nota diplomatik posisi Indonesia yang tegas soal Papua baik kepada Pemerintah Inggris maupun negara-negara Pasifik yang mendukung gerakan separatis, termasuk Vanuatu.

Ada tiga sikap MPR atas deklarasi pemerintahan sementara di Papua Barat yang dilakukan pimpinan separatis Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda.

Pertama, mengecam keras deklarasi yang dilakukan Benny Wenda seorang warga negara asing yang melakukan tindakan makar dengan mengatasnamakan masyarakat Papua.

Kedua, mendukung pemerintah RI untuk mengambil tindakan tegas dan terukur, termasuk melalui langkah-langkah diplomatik, serta menggunakan alat negara dalam rangka menjaga marwah dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga, mendorong segenap pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah untuk meneguhkan tekad dan menyatukan langkah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, serta tidak terpengaruh dan terprovokasi oleh propaganda yang merongrong dan mengancam kedaulatan NKRI.

“Pemerintah RI berkewajiban melindungi dan menjaga kedaulatan setiap jengkal wilayah NKRI, termasuk Papua Barat,” ujar Bamsoet menegaskan.

Sebelumnya, ULMWP mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.

Benny Wenda di akun Twitternya, Selasa (1/12), mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat dan mengklaim dirinya sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat (NRPB). (bgn123) 20120323

Internasional, Baliglobalnews

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong peningkatan kerja sama industri pertahanan dan pengembangan teknologi antara Indonesia dengan Turki yang sudah terjalin sejak tahun 2010.

Menurut dia, penguatan kerja sama itu sudah tercermin dari intensitas kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ke Turki sebanyak empat kali berturut-turut pada medio tahun 2019-2020.

“Dari serangkaian kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia tersebut, telah dihasilkan komitmen kedua pihak untuk memperkuat serta mengembangkan kerja sama industri pertahanan. Mulai dari riset dan pengembangan, produksi dan pemasaran bersama, pembelian, perawatan serta capacity building,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakan Bamsoet dalam kunjungan kerja ke Pusat Industri Strategis FNSS Defence System, di Ankara, Turki, Selasa (3/11).

Bamsoet menjelaskan, salah satu alasan Turki dipilih bekerja sama di bidang industri pertahanan adalah adanya latar belakang hubungan baik yang telah lama terjalin di antara kedua negara.

Menurut dia, Indonesia juga melihat potensi sumberdaya yang dimiliki Turki, salah satunya melalui FNSS, serta terbuka-nya peluang kerja sama dengan prinsip saling menghormati dan skema kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

“Fokus memenuhi kebutuhan peralatan hankam domestik dan kemandirian industri pertahanan nasional di Indonesia tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan,” ujarnya.

Bamsoet menjelaskan, kerja sama industri pertahanan Indonesia dengan Turki selanjutnya memiliki dasar legalitas yang lebih kuat lagi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki.

Dia mengatakan, salah satu bentuk kerja sama yang disepakati antara Turki dengan Indonesia adalah pengembangan medium tank yang dikenal dengan Tank Harimau yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi lapangan di Indonesia, seperti mampu berada di rawa dan laut, dengan berat sekitar 20-40 ton, dan dilengkapi dengan canon berkaliber 90-105 mm.

“MPR RI berharap penguatan kerja sama di bidang industri pertahanan antara FNSS dengan PT Pindad dapat terus dijaga dan dikembangkan sehingga menjadi pendorong bagi peningkatan kerja sama lainnya, baik pada bidang industri pertahanan lainnya,” katanya.

Dia mengatakan, seiring kemajuan teknologi, industri pertahanan juga akan senantiasa berkembang sehingga percepatan penguasaan teknologi pertahanan menjadi sebuah keniscayaan.

Hal itu menurut dia termasuk mencari peluang penggunaan teknologi drone atau pesawat nirawak yang tidak hanya untuk industri pertahanan nasional, namun juga untuk penguatan kegiatan ekonomi lainnya, seperti untuk mendukung food estate, pembangunan desa, pengawasan sektor perikanan dan kelautan serta lainnya. (bgn123)20110409